+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Diskriminasi UE Ancam 16 Juta Pekerja Sawit RI

Investor Daily Indonesia | Rabu, 24 April 2019

Diskriminasi UE Ancam 16 Juta Pekerja Sawit RI

Kebijakan Uni Eropa (UE) yang akan melarang penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel dinilai berpotensi mengancam kelangsungan hidup 16 juta orang pekerja di sektor Kelapa Sawit di Tanah Air. Industri sawit di Indonesia berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, sebagai gambaran jumlah pekerja di perkebunan rakyat, swasta dan negara sebanyak 3,78 juta orang dan terdapat 2,2 juta petani. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sektor kelapa sawi mencapai 16,2 juta jiwa. Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (Japbusi) Nursanna Marpaung di Jakarta, Selasa (23/4), mengatakan, kebijakan Eropa akan berdampak kepada keberlangsungan industri sawit terkait perlindungan sawit secara menyeluruh. “Kami mengutuk tindakan EU (Europe Union/Uni Eropa) yang berencana menghentikan pembelian sawit dari Indonesia. Seharusnya Eropa tidak hanya melihat deforestasi. Tetapi pikirkan juga manusianya,” kata dia seperti dilansir Antara dalam diskusi tentang Membedah Peranan dan Kepatuhan Industri Sawit di Sektor Tenaga Kerja di Jakarta, kemarin.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam rangka melawan diskriminasi sawit di Eropa. “Pemerintah harus bersikap tegas karena ini menyangkut nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Anggota kami di Japbusi hingga 2 juta orang yang bekerja di sawit,” kata Nursanna. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumarjono Saragih, menyatakan, tingginya tuntutan dan standar di pasar global menjadi ancaman nyata bagi industri sawit. Ada enam tuduhan yang kerap dialamatkan ke industri kelapa sawit, yaitu status ketenagakerjaan, dialog sosial antara perusahaan dengan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mempekerjakan anak, upah yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah. “Dengan isu lingkungan sudah kewalahan. Ditambah lagi isu anak dan pekerja. Kalau terus digaungkan maka akan berdampak besar bagi industri,” kata dia.

Menurut dia, isu negatif ketenagakerjaan jika tidak bisa diselesaikan akan membuat iklim investasi ikut meredup. “Industri sawit berada dalam ancaman. Di satu sisi biaya operasional termasuk upah pekerja terus naik, tapi harga sawit fluktuatif dan produktivitas kebun cenderung stagnan,” katanya. Country Office Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia dan Timor Leste Irham Ali Saifudin mengatakan, kebijakan UE terhadap minyak sawit dalam jangka pendek serta jangka panjang akan berdampak kepada pekerja yang mencapai 16 juta pekerja. Hal itu berpengaruh terhadap industri sawit serta pekerjanya karena Eropa termasuk pembeli utama minyak sawit Indonesia. Oleh karena itu dia menyarankan perlu disusun formulasi strategi yang baik untuk memperkuat aspek positif informasi sawit. “Selain itu perlu juga industri menunjukkan itikad baik dalam rangka memperbaiki tata kelola perkebunan,” kata dia.

Infosawit | Rabu, 24 April 2019

Mentan: Buat Pertanian Menarik dan Bangun Optimisme Bioenergi Sawit

Dikatakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, salah satu upaya menarik pemuda Indonesia untuk bertani adalah dengan mentansformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. “Penggunaan teknologi pertanian modern itu mutlak, tak bisa dielakkan,” jelas Amran dalam keterangan resmi diterima infosawit.com. Amran juga mengingatkan bahwa Indonesia punya sumberdaya yang luar biasa melimpah untuk bisa mewujudkan lumbung pangan dunia 2045. Salah satu optimisme itu terlihat pada keberhasilan Kementan dalam menerapkan teknologi modern pertanian untuk lahan rawa seperti water management, mekanisasi, hingga teknologi hilirisasi. Data Kementan menyebutkan terdapat 10 juta hektare lahan rawa yang potensial untuk menjadi lahan pertanian masa depan. “Kalau kita garap dengan baik dengan teknologi modern, dan bisa panen tiga kali setahun, lahan rawa ini bisa menghidupi populasi Indonesia sampai 1 milyar penduduk pada 100 hingga 200 tahun,” terang Amran. Amran juga mencontoh lain bagaimana optimisme itu dibangun adalah dengan kemampuan Indonesia dalam menerapkan bioenergi B100 yang berhasil dikembangkan oleh peneliti Kementan. Dengan demikian Indonesia diharapkan tidak kesulitan sumberdaya energi baru dan terbarukan dengan menggunakan crude palm oil (CPO). “Tahun ini pertama dalam sejarah dunia, Indonesia berhasilan menerapkan B100. Negara tetangga baru B7 menuju B10, Indonesia sudah melakukan lompatan dengan melakukan ujicoba pada mobil 6000 km dengan 100 persen minyak sawit,” papar Amran.

https://www.infosawit.com/news/8964/mentan–buat-pertanian-menarik-dan-bangun-optimisme-bioenergi-sawit

Neraca | Selasa, 23 April 2019

Soal Biodiesel, Indonesia Tak Gentar Lawan Eropa

Baru satu tahun lalu, Indonesia bisa bernapas lega setelah berhasil memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas tudingan dumping produk biodiesel. Atas putusan tersebut, biodiesel Indonesia bisa kembali masuk ke pasar Eropa dan melakukan ekspor perdananya pada akhir Mei 2018, setelah sempat terhenti selama satu tahun. Hasilnya, realisasi ekspor ke Benua Biru tersebut pada tahun lalu mencapai 900.000 kiloliter (KL). Saat pengusaha biofuel mulai optimistis akan proyeksi ekspor tahun ini dengan kenaikan hingga 15 persen, Eropa kembali menggencarkan strateginya untuk menghambat masuknya bahan bakar nabati Indonesia. Dari kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019, penggunakan bahan baku biofuel yang dianggap berbahaya akan dihentikan secara bertahap mulai 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030. Minyak sawit (CPO) yang diproduksi Indonesia sebagai sumber biofuel bahkan diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan karena isu deforestasi.

Sementara itu, minyak kedelai yang membutuhkan luas lahan lebih banyak dari kelapa sawit, justru dinyatakan berisiko rendah. Indonesia pun mengecam diskriminasi sawit Eropa yang dinilai hanya sebuah langkah proteksionisme dan strategi memperluas pasar minyak nabati selain sawit. “Tidak ada keraguan, ini diskriminasi. Dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai kajian ilmiah scientific,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa, sebagaimana disalin dari laman kantor berita Antara. Gugatan pun akan ditempuh melalui WTO jika Parlemen Eropa menerima keputusan terhadap kebijakan turunan dari RED II tersebut. Parlemen Eropa masih memiliki waktu dua bulan untuk meninjau skema tersebut sejak diajukan 13 Maret 2019. Tak cukup menunggu hingga dua bulan, Eropa kembali berulah dengan melayangkan tuduhan biofuel Indonesia yang diekspor ke UE mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan membeberkan bahwa tim Uni Eropa telah melakukan investigasi terhadap tiga perusahaan biofuel dalam negeri pada pekan lalu.

Pengusaha biofuel dianggap mendapat bantuan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sehingga bisa mengekspor ke pasar luar negeri dengan harga murah. “Kita baru menang WTO April tahun lalu, sekarang sudah dituduh subsidi lagi. Mereka gerak cepat karena tahu sawit sedang naik. Kemarin investigasi minggu lalu, kalau nanti dianggap benar subsidi, mereka akan keluarkan aturan. Padahal tidak ada itu,” kata Paulus. Jika terbukti ada subsidi, kata Paulus, UE akan membebankan Countervailing Dutie (CVD) atau pungutan tambahan ke Indonesia. Indonesia pun sudah terbaca akan menempuh gugatan ke WTO. Namun, bukan UE namanya jika tidak memiliki banyak cara. Menurut dia, UE bersikeras akan membuktikan adanya subsidi dengan menyudutkan pelaku usaha lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah tentu tidak bisa dijawab, karena menyangkut internal perusahaan. “Dalam investigasi itu, mereka akan mengajukan pertanyaan aneh-aneh yang jika tidak bisa jawab, kita dianggap tidak ‘cooperate’. Misalnya, kamu dapat CPO darimana. Sebutkan 10 perusahaan yang disuplai. Bagaimana organisasi dan keuangan. Itu kan internal, tidak bisa kamu kasih,” katanya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah pintar dalam menanggapi aksi UE. Ia menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar Eropa. Menurut dia, Indonesia tentu memenangkan gugatan jika harus menempuh ke jalur WTO, namun akan memakan waktu. Selama berjuang dalam pembuktian itu, RI harus menerima risiko untuk menghentikan sementara ekspor biofuel ke Eropa. “Proses ke WTO, butuh waktu lagi, yang kemarin saja dua tahun. UE tahu kita akan berjuang ke WTO, tapi kita harus berpikir dalam waktu tersebut, ekspor pasti akan goyang, tapi pelan-pelan, kita sudah bergeser pasarnya,” kata Kanya. Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel. Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan intervensi, seperti memaksimalkan penggunaan biodiesel lewat mandatori.

http://www.neraca.co.id/article/115879/soal-biodiesel-indonesia-tak-gentar-lawan-eropa