+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Dongkrak Harga CPO dari Ekspor dan Biosolar

Harian Kontan | Rabu, 26 Desember 2018

Dongkrak Harga CPO dari Ekspor dan Biosolar

Harga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terus anjlok di bawah US$ 500 per ton. Makanya, sejumlah pelaku usaha sektor kelapa sawit berupaya mendorong agar harga CPO kembali melonjak. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor mengatakan, Aprobi berupaya untuk meningkatkan harga CPO di awal tahun depan. “Satu-satunya jalan untuk meningkatkan harga CPO ke harga yang lebih baik yakni, konsumsi CPO dalam negeri terutama Biodiesel harus ditingkatkan dalam jumlah yang besar,” kata Tumanggor kepada KONTAN, Selasa (25/12). Penggunaan CPO dalam negeri saat ini adalah dengan program pemerintah yang mewajibkan penggunaan20% dalam bahan bakar solar atau B20. Namun, ia menilai dengan percepatan dari B20 ke B30, maka akan semakin meningkatkan harga CPO ke depan. Selain itu, dia juga menghimbau agar pemerintah agar dapat melirik negara berpenduduk besar sebagai pasar tujuan ekspor CPO seperti China dan India.

Republika | Rabu, 26 Desember 2018

Suplai B-20 Ditarget 6,2 Juta Kiloliter

Asosasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memastikan pasokan campuran Biodiesel (fatty acid methyil ester/FAME) untuk biodisel 20 persen (B-20) tahun depan meningkat signifikan. Aprobi saat ini sudah menerima pesanan FAME untuk didistribusikan ke TBBM Badan Usaha BBM (bahan bakar minyak) mencapai 6,2 jutar kiloliter (Kl). Ketua Harian Aprobi Paulus Cakrawan menuturkan, pesanan ini sudah termasuk milik Pertamina dan badan usaha penyalur BBM, seperti Shell, Total, dan AKR. Skema pemesanan lebih awal diharapkan meminimalisasi kendala dalam penyaluran Biodiesel nantinya. “Pesanan ini sudah disesuaikan dengan jadwal pengirimannya sehingga diharapkan tidak ada keterlambatan pengiriman karena supplier FAME bisa memperkirakan kapan harus memesan kapal pengiriman,” kata Paulus, Selasa (25/12). Dia tak menampik penyaluran FAME pada 2018 mengalami sejumlah kendala sehingga target yang diharapkan tidak tercapai 100 persen. Pendisitribusian FAME diklaim baru terealisasi 92 persen. Persoalan terminal BBM yang cukup jauh dan akses yang sulit menjadi salah satu yang kurang diperhitungkan.

“Ya, ini kan (aturan penggunaan B-20) baru efektif berlaku September. Ya, kami pasti tentu juga berusaha yang terbaik. Semoga tahun depan semua bisa lancar,” ujarnya. Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine-ral(ESDM) Andriah Feby Misnah menjelaskan, pada 2019 pemerintah akan memangkas jumlah titik pengumpulan distribusi FAME. Hal ini dilakukan agar pasokan FAME bisa terjamin dan sistem logistik berjalan dengan baik. Dari 48 titik, pemerintah menjadikan hanya 25 titik. Namun, untuk beberapa titik yang dekat dengan perusahaan FAME akan diperhitungkan kembali karena bisa langsung memasok ke perusahaan sawit. Mengacu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 20i8k/io/ MEM/2018 tentang pengadaan bahan bakar nabati jenis Biodiesel untuk pencampuran jenis bahan bakar minyak periode Januari-Desember 2019, pasokan Biodiesel tahun depan ditetapkan sebesar 6,2 juta kl. Sebanyak 19 badan usaha BBN telah ditetapkan sebagai pemasok biodiesel. Perusahaan tersebut adalah PT Cemerlang Energi Perkasa dengan jatah memasok 449.753 kl, PT Wil-mar Bioenergi Indonesia 844.949 kl, PT Pelita Agung Ag-rindustri 145.396 kl, PT Ciliandra Perkasa 171.854 kl, PT Darmex Biofuels 85.680 kl, PT Musim Mas 745.504 kl, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 kl, dan PT Bayas Biofuels 229.075 kl.

Kemudian, ada PT LDC Indonesia 292.927 kl, PT SMART Tbk 269.914 kl, PT Tunas Baru Lampung 216.875 ki, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 kl, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 kl, PT Intibenua Perkasatama 241.053 kl, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 kl, PT Dabi Biofuels 207.344 kl, PT Sinarmas Bio Energy 262.011 kl, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189 kl, serta PT Sukajadi Sawit Mekar 219.677 kl. Pemerintah sejauh ini berupaya menerapkan penggunaan B-20 di berbagai sektor. Salah satu yang telah diujicobakan adalah pada lokomotif. Uji coba tersebut telah dijalankan sejak Februari hingga Agustus. “Hasilnya oke banget. Tiga hal yang dilihat itu bahan bakar (Lemigas), performance, dan material. Saya tidak kaget bahwa ini bagus. Kereta yang mesinnya lebih tahan banting rasa-rasanya bisa menerima B-2O,” kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, pekan kemarin. Rida menuturkan, ada dua jenis lokomotif keluaran dua pabrikan yang digunakan dalam perkeretaapian Indonesia, yakni lokomotif produksi electro-moive diesel (EMD) serta lokomotif keluaran general electric (GE). Dan, sejuah ini dalam percobaan tidak menimbulkan masalah pada saat operasional. Penggunaan B-20 pada lokomotif sebenarnya sudah dimulai sejak 2016. Namun, dalam tahun tersebut terdapat sejumlah kendala, seperti penggantian penyaring yang lebih banyak sehingga ada anggaran lebih yang harus dikeluarkan. Penanggungjawab kinerja mesin dalam uji rail test Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Taufik Suryantoro menjelaskan, dalam penerapan B-20 dua tahun lalu, memang diakui menemui masalah, terutama pada filter (penyaring). Untuk itu, sebelum digunakan, seharusnya tangki bahan bakar dibersihkan. “Kemudian, kita menjaga kualitas bahan bakarnya, mungkin dulu tidak dijaga sehingga ada kemungkinan filter, jadi cepat kotor,” papar Taufik.

Bisnis Indonesia | Rabu, 26 Desember 2018

Perusahaan Biodiesel Hitung Potensi Denda

Beberapa perusahaan pemasok bahari bakar nabati atau Biodiesel yang berpotensi terkena sanksi segera menyerahkan jawaban berupa sanggahan atas pengenaan denda ke Kementerian ESDM pada akhir Desember 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat terkait dengan potensi denda terhadap beberapa perusahaan yang menjadi pemasok Biodiesel dari minyak kelapa sawit (fatty add methyl ether/ FAME) pada medio Desember 2018. Pemerintah mewajibkan pencampuran 20% FAME dan Solar baik untuk sektor bersubsidi (Biosolar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU) dan nonsubsidi (pertambangan dan industri). Bauran 20% FAME dan 80% Solar itu disebut dengan program B20. Produk bauran Solar dan Biodiesel itu disebut dengan Biosolar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, 11 perusahaan terdiri atas dua badan usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan badan usaha bahan bakar nabati yang berpotensi terkena denda senilai total Rp360 miliar karena tidak mencampur Solar dan Biodiesel sesuai dengan ketentuan.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengaku bahwa sejumlah perusahaan penyuplai bahan bakar nabati yang berpotensi terkena denda diberi tenggat 2 pekan untuk merespons dan melakukan klarifikasi atas dugaan pengenaan sanksi tersebut. Menurutnya, perusahaan sedang memverifikasi data dan bukti. “Sudah kami terima [surat sanksi) dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi [Kementerian ESDM) dan diberi tahu kemungkinan dapat denda. Sekarang masing-masing perusahaan buat analisis temuan itu,” kata Paulus, Jumat (21/12). Dalam proses verifikasi tersebut, perusahaan penyuplai Biodiesel melakukan perhitungan sendiri besaran denda yang harus dibayarkan. Paulus menuturkan, pihaknya belum bisa memperkirakan berapa besaran denda yang harus dibayar sembilan perusahaan pemasok bahan bakar nabati itu. “Kami belum tahu kan masing-masing punya hal khusus. Ada yang terlambat, ada yang terlambat karena PO [pnn:/uiseorcfer/order pembelian! terlambat. Setiap badan usaha akan buat analisis, misal kasus kiriman |FAME] badan usaha sudah sampai ke sana [lokasi perusahaan penyedia BBM) tidak bisa dibongkar karena sarana dan prasarana belum siap, seperti itu,” kata Paulus. Berdasarkan Permen ESDM No. 41/2018, badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran biodiesel, akan dikenai sanksi administratif berupa denda Rp6.000 per liter volume Biodiesel yang wajib dicampur dengan Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke 11 perusahaan pada medio Desember 2018.

Rakyat Merdeka | Rabu, 26 Desember 2018

Konsumsi Rumah Tangga Bisa Jadi Penawar Ajaib

Pertumbuhan ekspor tahun depan diproyeksi cenderung stagnan. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah disarankan mengoptimalkan kinerja konsumsi rumah tangga. EKONOM PT Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistia-ningsih melihat kinerja ekspor pada tahun depan sulit dikontrol. Ketidakpastian perekonomian dunia dan dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China masih akan membayang-bayangi kinerja ekspor. Apalagi, kinerja ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas. “Faktor global akan sangat dominan gerakan harga dan volume permintaan Jadi kalau masih mengandalkan ekspor komoditas seperti saat ini. untuk satu tahun ke depan masih berat. Apalagi pasarnya terbatas seperti China, India dan Jepang,” ujar Lana, di Jakarta, kemarin. Untuk membukapasar baru, lanjut Lana, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun upaya mendorong ekspor dilakukan ke negara yang sudah memiliki perjanjian perdagangan, tetap saja memerlukan waktu yang tidak pendek. Karena, perjanjian ekspor dan impor tetap saja pada ujungnya bergantung pada kesepakatan business to business. “Sementara itu untuk mendorong ekspor barang manufaktur, industri sedang menghadapi tekanan nilai tukar rupiah, harga bahan bakunya pasti naik,” terangnya.

Lana memprediksi pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun 2019 tidak jauh berbeda dari tahun ini, sekitar 7 sampai 8 persen. Dengan kinerja ekspor yang cenderung stagnan, menurut Lana, pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan konsumsi rumah tangga. Caranya bisa dengan meningkatkan belanja yang sifatnya menopang konsumsi rumah tangga. Dan langkah itu kudu dilakukan sejak awal tahun agar hasilnya optimal. Konsumsi rumah tangga bisa diandalkan untuk berkontribusi untuk pertumbuhan. Jika bisa tumbuh 5,2 persen seperti di kuartal II dan III lalu, pertumbuhan ekonomi bisa sekitar 5,1 persen,” jelasnya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara juga memiliki pandangan serupa. “Overall proyeksi growth ekspor tahun depan diperkirakan 7,8 sampai 7,9 persen,” ujarnya. Untuk kinerja ekspor, Bhima berharap ekspor minyak sawit mentah (crude ppim oil/CPO) bisa tumbuh dengan baik seiring dengan dihapusnya pungutan ekspor sawit. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor optimistis ekspor sawit akan semakin mengkilap tahun depan. Sebab kebijakan dalam negeri cukup mendukung. Selain itu, saat ini sedang ada kenaikan harga kedelai.

“Saya kira ada sedikit kenaikan harga. Kalau ada kenaikan harga minyak nabati, berarti tentunya permintaan CPO Indonesia akan mengalami peningkatatan, apalagi saat ini dana pungutan di nol kan,” katanya. Menurutnya, produksi CPO sedng mengalami peningkatan. Posisi sekarang produksi mencapai 43 juta ton. Kalau kenaikan produksi tahun depan mencapai 5 persen saja maka akan ada pertambahan produksi 2 juta ton menjadi 45 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor non migas sepanjang Januari hingga November 2018 hanya meningkat 7,47 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kondis itu mengakibatkan neraca perdagangan mengalami defisit. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga memproyeksi tantangan ekspor 2019 berat. Karena, menurutnya, penyerapan barang ekspor di negara mitra dagang mengalami penurunan. Misalnya di China. Di negeri ini sedang dilakukan penyesuaian kebijakan seiring adanya dampak perang dagang. Sementara untuk menciptakan pasar tujuan ekspor baru dalam kondisi ekonomi saat ini tendensinya lemah. Karena, kemampuan menyerap ekspor di negara tujuan juga terbatas. Kondisi itu sesuai dengan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonom tahun depan daeri 3,9 persen menjadi hanya 3,7 persen.

Bisnis Indonesia | Rabu, 26 Desember 2018

Perusahaan Biodiesel Hitung Potensi Denda

Beberapa perusahaan pemasok bahari bakar nabati atau Biodiesel yang berpotensi terkena sanksi segera menyerahkan jawaban berupa sanggahan atas pengenaan denda ke Kementerian ESDM pada akhir Desember 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat terkait dengan potensi denda terhadap beberapa perusahaan yang menjadi pemasok Biodiesel dari minyak kelapa sawit (fatty add methyl ether/ FAME) pada medio Desember 2018. Pemerintah mewajibkan pencampuran 20% FAME dan Solar baik untuk sektor bersubsidi (Biosolar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU) dan nonsubsidi (pertambangan dan industri). Bauran 20% FAME dan 80% Solar itu disebut dengan program B20. Produk bauran Solar dan Biodiesel itu disebut dengan Biosolar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, 11 perusahaan terdiri atas dua badan usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) dan sembilan badan usaha bahan bakar nabati yang berpotensi terkena denda senilai total Rp360 miliar karena tidak mencampur Solar dan Biodiesel sesuai dengan ketentuan.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengaku bahwa sejumlah perusahaan penyuplai bahan bakar nabati yang berpotensi terkena denda diberi tenggat 2 pekan untuk merespons dan melakukan klarifikasi atas dugaan pengenaan sanksi tersebut. Menurutnya, perusahaan sedang memverifikasi data dan bukti. “Sudah kami terima [surat sanksi) dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi [Kementerian ESDM) dan diberi tahu kemungkinan dapat denda. Sekarang masing-masing perusahaan buat analisis temuan itu,” kata Paulus, Jumat (21/12). Dalam proses verifikasi tersebut, perusahaan penyuplai Biodiesel melakukan perhitungan sendiri besaran denda yang harus dibayarkan. Paulus menuturkan, pihaknya belum bisa memperkirakan berapa besaran denda yang harus dibayar sembilan perusahaan pemasok bahan bakar nabati itu. “Kami belum tahu kan masing-masing punya hal khusus. Ada yang terlambat, ada yang terlambat karena PO [pnn:/uiseorcfer/order pembelian! terlambat. Setiap badan usaha akan buat analisis, misal kasus kiriman |FAME] badan usaha sudah sampai ke sana [lokasi perusahaan penyedia BBM) tidak bisa dibongkar karena sarana dan prasarana belum siap, seperti itu,” kata Paulus. Berdasarkan Permen ESDM No. 41/2018, badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran biodiesel, akan dikenai sanksi administratif berupa denda Rp6.000 per liter volume Biodiesel yang wajib dicampur dengan Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha. Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke 11 perusahaan pada medio Desember 2018.

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 26 Desember 2018

Penggunaan Biodiesel untuk Kereta Api Perlu Prosedur Khusus

PT Kereta Api Indonesia (KAI) perlu menyiapkan prosedur standar operasi (SOP) secara khusus untukmenerapkan penggunaan balian bakar campur Biodiesel (B20). “Nantinya akan disiapkan SOP khusus yang diterbitkan oleh Ditjen kami,” kata Direktur Jenderal E-nergi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBT-KE) Rida Mulyana di Jakarta, disalin dari Antara. Penerbitan panduan khusus SOP bagi kereta api tersebut dikarenakan perlu penyesuaian awal transisi perpindahan dari BO ke B20. Selain itu juga dianjurkan menggunakan nosel carbon steel karena mempunyai ketangguhan menahan perambatan re-takan untuk daya tahan jangka panjang. Hasil uji jalan dan kajian campuran Biodiesel pada bahan bakar (B20) di kereta api membuktikan mampu berjalan maksimum secara normal. “Hasilnya ok banget, tidak ada masalah dalam pemakaian B20, ” kata Rida.

Dalam penjelasannya, Rida menjelaskan dengan adanya uji hasil tersebut keekonomian dalam transportasi utama kereta api dapat tercapai, sebab B20 mampu menghemat bahan bakar dengan campuran minyak sawit. Wakil Ketua Uji Kereta Api (Rail Test) B20 Prasetyo Budi Cahyono mengatakan waktu uji pada kereta api berlangsung selama enam bulan, dengan waktu tempuh sejauh 60.000 km. Ujicoba dilakukan dari Stasiun Tanjung Enim, Stasiun Tiga Gajah, sampai Stasiun Tarahan. Jenis kereta api adalah lokomotif CC205 dan dua unit CC206 yang biasa digunakan untuk menarik rangkaian muatan batu bara. Selain itu didapat hasil emisi gas buang mampu menekan lebih rendah sebanyak 10 sampai 20 persen dibanding dengan BO atay tanpa campuran.

Hasil uji jalan dan kajian campuran Biodiesel pada bahan bakar (B20) di kereta api membuktikan mampu berjalan maksimum secara normal. “Hasilnya ok banget, tidak ada masalah dalam pemakaian B20,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Jakarta. Dalam penjelasannya, Rida menjelaskan dengan adanya uji hasil tersebut keekonomian dalam transportasi utama kereta api dapat tercapai, sebab B20 mampu menghemat bahan bakar dengan campuran minyak sawit Wakil Ketua Uji Kereta Api (Rail Test) B20 Prasetyo Budi Cahyono mengatakan waktu uji pada kereta api berlangsung selama enam bulan, dengan waktu tempuh sejauh 60.000 km. Uji coba dilakukan dari Stasiun Tanjung Enim, Stasiun Tiga Gajah, sampai Stasiun Tarahan. Jenis kereta api adalah lokomotif CC205 dan dua unit CC206 yang biasa digunakan untuk menarik muatan batu bara. Selain itu didapat hasil emisi gas buang mampu menekan lebih rendah sebanyak 10 sampai 20 persen dibanding dengan BO atay tanpa campuran. Penggantian komponen kereta api juga tidak berbeda jauh dengan menggunakan bahan bakar BO. Hanya perlu mengganti komponen filter setiap tiga bulan sekali untuk perawatan.

Kontan | Selasa, 25 Desember 2018

APROBI: Produksi CPO Indonesia 45 juta ton, Malaysia 28 juta ton

Persaingan Indonesia dan Malaysia dalam bisnis kelapa sawit terus terjadi. Keduanya saling klaim memiliki produksi terbaik. Namun tuk jenis bibit dan proses tidak ada perbedaan. “Tidak ada perbedaan antara CPO Malaysia dan Indonesia, bedanya hanya di tingkat produktivitas, kualitas dan metode penanamannya. Untuk bibitnya dan prosesnya itu sama saja,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor, kepada Kontan.co.id, Selasa (25/12). ia menyebut untuk produksi CPO, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Dimana produksi Indonesia mencapai 45 juta ton per tahun, sedangkan Malaysia hanya 28 juta ton per tahun. Hal ini mengingat lahan perkebunan di Indonesia cukup besar mencapai 20 juta ha. Meski demikian Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan), Bambang menyebut bahwa rata-rata produktivitas TBS (Tandan Buah Segar) untuk perkebunan sawit rakyat sekitar 2-3 ton per ha, sedangkan Malaysia 12 ton per ha. “Produktivitas kita saat ini 2-3 ton per ha, padahal kita bisa tingkatkan hingga 8 ton per ha, Malaysia saja bisa 12 ton,” kata Bambang belum lama ini.

Namun demikian yang Tumanggor mengakui bahwa Malaysia memiliki keunggulan dari sisi marketingnya. Hal ini terbukti dari lobi yang dilakukan Malaysia ke India dengan mengurangi bea masuk CPO mereka. “Artinya mereka dari sisi marketingnya lebih baik dari kita untuk mensiasati pasar dunia , mereka lebih pinter dari kita di sisi marketing, tapi kalau produksi mereka kalah,” ungkapnya. Tumanggor menjelaskan bahwa untuk penjualan CPO ini, balik lagi ke negara masing-masing, bagaimana kemampuan untuk melakukan diplomasi perdagangan dan bagaimana meyakinkan pembeli. Hal ini merupakan tak tik dalam melakukan bisnis, untuk memberi daya tarik produknya. “Kalau harga dunia sama saja, ini tergantung teknik memasarkannya, mereka (Malaysia) mengatakan bahwa minyak mereka lebih baik dari Indonesia, padahal sama saja, mereka mengklaim. Tapi ya itu bisnis ya semua mengatakan produknya lebih baik,” tegasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hal yang dianggap menarik bagi pembeli CPO Indonesia adalah dari hal sertifikasi. Misalkan saja Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “Artinya semua CPO hampir sama, mungkin kadarnya saja yang berbeda tergantung pembeli. Tapi juga ada setifikasi yang diinginkan pembeli misalkan CPO yang berasal dari perusahaan sawit yang kebunnya bukan dari perambahan hutan, bukan dari gambut,” tegasnya.

https://nasional.kontan.co.id/news/aprobi-produksi-cpo-indonesia-45-juta-ton-malaysia-28-juta-ton

Harian Kontan | Senin, 24 Desember 2018

Biodiesel Aman untuk Mesin Kereta Api

Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menuntaskan uji penggunaan biodiesel 20% (B20) untuk bahan bakar kereta api selama enam bulan. Hasilnya menunjukkan penggunaan B20 tidak menghambat kinerja mesin kereta api. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan, uji coba penggunaan B20 menunjukkan hasil yang memuaskan. Pemerintah pun siap mengimplementasikan penggunaan biodiesel untuk bahan bakar kereta api. “Nyatanya, hasilnya membanggakan, bagus. Saya sendiri tidak kaget, sudah diduga hasilnya seperti itu. Dengan kereta api yang mesinnya tahan banting bisa diterima. Dengan berbagai metode dan cara, hasilnya cukup memuaskan,” kata Rida, akhir pekan lalu. Direktur Operasi PT KAI Slamet Suseno Priyanto menyebutkan dengan hasil ini, penyerapan B20 di sektor kereta api akan semakin besar. Pada tahun 2018, konsumsi BBM KAI mencapai sekitar 220,12 juta liter yang berarti penyerapan B20 sebesar 40.000 liter. “Konsumsi BBM tahun 2018 mencapai 220 juta, kalau B20 kan 20% dari itu berarti 40.000 liter, menurut saya sih besar,” ujar dia. Pemerintah telah mewajibkan penerapan campuran 20% biodiesel mulai 1 September 2018. Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2016, penggunaan campuran B-20 wajib diterapkan untuk PSO dan non-PSO, termasuk industri dan komersial.

Media Indonesia | Senin, 24 Desember 2018

Penghiliran Mutlak Dilakukan untuk Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Pemerintah disarankan untuk semakin serius melakukan program penghiliran guna membuat defisit neraca transaksi berjalan (current account deficU/CAD) tidak terus terjadi. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan penghiliran juga menjadi solusi bagi upaya menstabilkan penerimaan negara dari tekanan penurunan harga-harga komoditas andal-an Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit atau crude palm oil (CPO). “Bila dilihat November kemarin, penurunan nilai ekspor kita lebih karena turunnya harga batu bara dan juga volume ekspor CPO kita. Jadi, bila itu sebabnya, hilirisasi mutlak dijalankan karena barang yang diproduksi bisa digunakan sendiri atau diekspor dengan harga lebih mahal,” kata Yanuar saat berbincang kemarin. Penghiliran di sektor batu bara dapat dilakukan dengan gasifikasi. Di sektor CPO bisa dengan meningkatkan penerapan kebijakan campuran biodiesel dengan minyak sawit atau B20. Namun, saat ini kedua program itu belum berjalan secara penuh. Gasifikasi dari batu bara belum terlaksana karena sejumlah perusahaan tambang batu bara belum membangun pabriknya. Pelaksanaan B20 belum bisa berjalan 100% karena masih terkendala oleh pembangunan kilang dan juga penampungan dari hasil B20 yang sudah diolah.

Saat ini Bappenas tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan akan mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, terutama terkait dengan pengalihan ekspor dari yang berbasis sumber daya alam menjadi ekspor barang-barang olahan atau yang memiliki nilai tambah. “Sehingga itu bisa memperbaiki CAD ke depan dan kita bisa susun langkah jangka panjang. Harapan kita current account bisa surplus,” kata Bambang. Bank Indonesia mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III 2018 meningkat menjadi 3,37% dari PDB atau sebesar US$8,8 miliar, jika dibandingkan dengan kuartal II 2018, yaitu 3,02% dari PDB, atau US$8 miliar. Terkait dengan neraca perdagangan sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan November 2018 mengalami defisit hingga US$2,05 miliar. Yanuar menggarisbawahi bahwa salah satu penyumbang defisit ialah melonjaknya impor sayur. Hal itu terjadi karena sektor pertanian Indonesia masih terlalu didominasi komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Sehingga kita tidak siap dengan adanya lonjakan permintaan sayur-sayuran,” tandasnya.

Jakartaglobe | Senin, 24 Desember 2018

Indonesia to Push Use of B20 Biodiesel Fuel Despite Less Efficiency

The Energy and Mineral Resource Ministry has finished a road trial for B20, a type of biodiesel containing 20 percent fatty acid methyl ether, that could pave the way for the government’s plan to have all diesel-engine vehicles use the fuel next year. The trial concluded that B20 is 3.97 percent less efficient compared to existing diesel fuel and that it increases fuel consumption by up to 3 percent, said Dadan Kusdiana, the bioenergy director at the ministry, on Monday. B20 also clogged the engine after 7,500 kilometers of use, but that can be fixed by changing the fuel filter, he said. Heavy machinery would have an increase in zinc deposits in the engine after prolonged use of B20, and the ministry recommends producers to change parts of the machinery to contain less zinc, Dadan said. The government does not consider the issues to be significant to cancel its plan to impose mandatory use of B20 in 2016, he said, and the government urged all vehicle producers to be prepared to follow any recommendation as a result of the trial. “The ministry is not planning to continue the road trial, but there are several ATPMs [single agent brand holders] who would continue such a road trial,” said Dadan.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-push-use-b20-biodiesel-fuel-despite-less-efficiency/

The Jakarta Post | Sabtu, 22 Desember 2018

B20 fuel compatible with train engines, ministry says

After completing a six-month study on the use of B20 biodiesel on train locomotives, the government concluded that the B2O fuel – a blend of 20 percent of biofuel with diesel – can be used in diesel-fueled train engines. The rail test, which involved at least 11 stakeholders from the Energy and Mineral Resources Ministry and two train engine manufacturers, voided previous findings that B20 caused damage to or hindered the performance of the engines. The ministrys director general for renewable energy, Rida Mulyana, said in his closing speech for the six-month study that the result was “more than just okay” and should put an end to the unnecessary debate that B20 is incompatible with train engines. “The resultwas more thanokay in terms of fuel quality, engine performance and its effect on [the engine],” he said on Thursday. The six-month rail test started in February and ended in August and used the railway from Tanjung Enim Station in South Sumatra to Tarahan Station in Lampung with a length of around 800 kilometers. The study tested four locomotives, two of which use pure diesel, branded Solar, and the other two used B20 fuel. Each of the trains, belonging to state railway company PT KAI, travelled more than 50,000 km during the six months period with more than 3,900 hours of operation.

In a nutshell, the study concluded that diesel-fueled trains, which were used to carry coal, that used B20 more or less operated normally or similarly to the trains that used Solar. The Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), which was also involved in the study, added that when using B20, the train will emit 20 to 30 percent less carbon dioxide nd fuel consumption would increase by no more than 3 percent, said the agency researcher M. Taufik Suryantoro. However, extra maintenance work will have to be carried out by KAI, which will have to double-check the quality of the B20 supply and more frequently clean the fuel tank before using B20. The ministrys bioenergy director Andriah Feby Misna said it was “merely an extra measure to ensure that the biofuel is not contaminated”. In 2016, the government ordered PT KAI to start using B20 for its locomotive engines. However, previous findings that the blended fuel had a negative impact on the engine forced the delays. In addition, the government also carried out a comprehensive study.

PT KAI director of operations Slamet Suseno Priyanto said there were findings that B20 caused several issues for the train engines. Yet, as the rail test ended with a positive result, KAI is upbeat on implementing the policy, which was enforced by the government on Sept. 1, with the aim of reducing oil imports and helping to lift the pressure on crude palm oil (CPO) prices. “Some of the efforts to ensure our engines work properly is adjusting the settings, just like when people adjust their cars engine after altering their choice of fuel from Premium to Pertamax,” Slamet said, referring to the type of gasolines sold by state energy holding company Pertamina. Since Sept. 1, the company had been using B20 for all of its 485 locomotives. Next year the firm is set to receive 19 new locomotives. KAI currently contributes around 1.3 percent of national consumption of Fatty Acid Methyl Ester (FAME), orthe raw material of biosolar from CPO. This years allocation for the B20 poT-icy stood at 3.91 million kiloliters.

Media Indonesia | Sabtu, 22 Desember 2018

Implementasi Co-Processing CPO

Pekerja memeriksa kilang pengolahan crude palm oil (CPO) menjadi green gasoline (bahan bakar bensin ramah lingkungan) dan Green LPG secara co-processing di kilang PT Pertamina (persero) Refinery Unit (RU) III Sungai Gerbng, Banyuasin, Sumatra Selatan, kemarin. Untuk mengurangi impor minyak mentah, PT Pertamina (persero) mengolah crude palm oil (CPO)/minyak sawit mentah menjadi green gasoline (bahan bakar bensin ramah lingkungan) dan Green LPG dengan teknologi co-processing yang berada di kilang Refinery Unit (RU) III Sungai Gerong, Banyuasin, Sumatra Selatan.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 22 Desember 2018

Pertamina Olah CPO Jadi Green Gasoline

PT Pertamina (Persero) mulai mengolah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di Kilang Refinery Unit III Plaju, Palembang, Sumatra Selatan, menjadi bahan bakar bensin dan LPG yang ramah lingkungan. Pengolahan produk turunan CPO atau refine bleach deodorize palm oil (RBDPO) dengan teknologi co-processing itu diklaim juga mampu menghemat devisa negara hingga US$160 juta karena mengurangi impor minyak mentah (crude oif). Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Budi Santoso Syarif, mengatakan inovasi berupa teknologi co-processing tersebut menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan. “Tingkat kandungan dalam negeri [TKDN) sangat tinggi, karena CPO yang diambil bersumber dari dalam negeri. Transaksi dilakukan dengan rupiah sehingga mengurangi defisit anggaran negara, serta hasil bahan bakar yang ramah lingkungan,” katanya saat meninjau implementasi coprocessing CPO di Kilang RFCCU RU III Palembang, Jumat (21/12). Budi menjelaskan, proses pengolahan CPO dilakukan di fasilitas Residue Fluid Catalytic Cracking Unit (RFCCU) yang berada di kilang Pertamina Plaju itu berkapasitas 20.000 barel stream per hari (MBSD).

Adapun RBDPO yang berupa CPO bersih dari getah dan bau itu kemudian dicampur dengan sumber bahan bakar fosil di kilang dan diolah dengan proses kimia sehingga menghasilkan bahan bakar bensin {gasoline). “Pencampuran langsung CPO dengan bahan bakar fosil di kilang ini secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia, sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas yang lebih tinggi karena nilai octane mengalami peningkatan,” tambahnya. Dia menjelaskan hasil implementasi coprocessing tersebut telah menghasilkan Green Gasoline Octane 90 sebanyak 405 MB per bulan atau setara 64.500 kilo liter per bulan dan produksi green LPG sebesar 11.000 ton per bulan. “Upaya ini sangat mendukung pemerintah dalam mengurangi penggunaan devisa, di mana Pertamina bisa menghemat impor crude sebesar 7.360 BOPD atau dalam setahun mampu menghemat hingga US$160 juta,” katanya. Budi menambahkan, perseroan bakal menerapkan langkah serupa di kilang lainnya yakni dj Kilang Cilacap, Balongan dan Dumai serta akan diperluas untuk jenis bahan bakar lainnya, baik green gasoil (bahan bakar solar) maupun green avtur.

Kompas | Sabtu, 22 Desember 2018

CPO Bisa Hasilkan BBM Oktan 90

PT Pertamina Persero melakukan uji coba mengubah produk turunan minyak sawit mentah (CPO) menjadi bahari bakar minyak (gasolin) dan gas ramah lingkungan. Aksi ini untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor ba-han bakar fosil dari luar negeri dan meningkatkan penyerapan produk kelapa sawit yang saat ini sangat berlimpah. Uji coba diterapkan di Kilang Refinery Unit III Plaju. Palembang, Sumatera Selatan, selama 5-12 Desember 2018. Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso di Palembang, Jumat (21/12/2018), menjelaskan, uji coba dilakukan dengan memproses minyak sawit mentah yang telah dibersihkan getah dan baunya atau yang lebih dikenal refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) bersama produk bahan bakar konvensional menggunakan fasilitas residual fluid catalytic cracking unit (RFCCU) berkapasitas 20.000 barel stream per hari. Pencampuran ini dilakukan secara bertahap dengan komposisi RBDPO yang berbeda, mulai dari 2,5 persen hingga 7,5 persen. Dari proses kimiawi tersebut didapatkan produk gasolin dengan oktan lebih tinggi, yakni 90. “Bahan bakar ini lebih ramah lingkungan dan efisien karena CPO kandungan sulfur lebih rendah,” kata Budi.

Dari uji coba ini, pihaknya menghasilkan 405.000 barel produk gasolin ramah lingkungan per bulan dan produksi LPG ramah 10.500 ton per bulan. Dijelaskan, skema pengolahan gasolin dan gas ramah lingkungan ini berbeda dengan pembuatan biodiesel Perbedaan itu terletak pada pencampuran gasolin dan gas ramah lingkungan yang dilakukan sejak awal. Adapun untuk biodiesel, pencampuran dilakukan pada akhir pengolahan. Budi mengatakan, uji coba ini akan terus dilakukan hingga didapati produk yang efisien. “Kami akan berupaya agar produk ini dapat mencapai euro 4 atau oktan 92,” katanya. Apabila proses ini berhasil dan produk ini dapat dipasarkan secara meluas, Indonesia diprediksi dapat mengurangi ketergantungan impor minyak mentah hingga 736.000 barel per hari atau dalam setahun dapat menghemat hingga 160 juta dollar AS. Uji coba tahap kedua dimulai Februari 2019 dengan kadar RBDPO yang lebih tinggi. Jika skema ini berhasil dilakukan di kilang Plaju, selanjutnya akan diterapkan di beberapa kilang, seperti Dumai, Cilacap, dan Balongan. “Selain gas dan gasolin, skema ini juga akan diterapkan untuk bahan bakar solar dan avtur,” ucap Budi.

Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Andriah Feby Misna mengatakan, pemerintah pasti akan terus mendukung upaya uji coba bahan bakar minyak dan gas ramah lingkungan ini. Itu karena penggunaan bahan bakar ini dapat mengurangi impor minyak mentah dan minyak yang telah diolah. Andriah menjelaskan, hingga tahun 2017, Indonesia masih mengimpor minyak mentah 380.000 barel per hari. Untuk produk BBM, Indonesia masih mengimpor 482.000 barel per hari dan impor gas mencapai 5,4 juta metrik ton per hari. Dengan adanya bahan bakar ini, penyerapan CPO juga diprediksi meningkat Dari total produksi CPO nasional tahun 2017 sekitar 41,98 juta ton, hanya 27 persen yang digunakan untuk domestik. Adapun bahan bakar menyumbang penyerapan 15 persen, sedangkan sisanya adalah makanan dan produk turunan yang lain. Pengujian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai target penggunaan energi baru terbarukan hingga tahun 2025 yang harus mencapai 23 persen. Untuk penggunaan bahan bakar nabati baru 13,8 juta kiloliter. Fokus saat ini adalah mendukung proses uji coba agar didapat teknis dan spesifikasi yang sesuai sehingga dapat dipasarkan secara komersial. “Apabila sudah didapati teknis dan spesifikasi yang tepat, baru akan dibuat regulasinya,” ujarnya.

Tribun Sumsel | Sabtu, 22 Desember 2018

Pertamina Olah CPO Jadi Green Gasoline

PT Pertamina (persero) tenis berinovasi dalam mendorong pemanfaatan bahan bakar nanah lingkungan, sekaligus mendorong pengurangan impor minyak mentah. Salah satunya inovasi yang diterapkan di Kilang Refinery Unit HI Plaju, Palembang, Jumat (21/12/2018). Sejak awal Desember lalu, kilang yang berada di papinsi Sumatera Selatan tersebut telah mampu mengolah CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah menjadi Green Gasoline (bahan bakar bensin ramah lingkungan) dan Green LPG dengan teknologi co-processing, tokni menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untukdiproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif meninjau langsung implementasi proses pengolahan CPO di Kilang RU lil Plaju. Dalam kunjungan tersebut. Budi memaparkan implementasi pengolahan CPO secara co-processing di kilang telah memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dan negara, [novasi anak bangs n Mi” diuji coba dan memberikan hasil yang membanggakan baik dari kualitas produk, hasil yang ramah lingkungan serta berpotensi mengurangi impor minyak mentah.

“Tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sangat tinggi, karena CPO yang diambil bersumber dari dalam negeri, transaksi yang dilakukan dengan rupiah sehingga mengurangi dcvisit anggaran negara, serta hasil bahan bakar ramah lingkungan,” jelas Budi. Budi menjelaskan, proses pengolahan CPO dilakukan di fasilitas Residue Fluid Catalytic Cracking Unit (RFC-CU) yang berada di kilang Pertamina Plaju, berkapasitas 20 MBSD (ribu barel stream per hari). Adapun CPO yang digunakan adalah jenis crude palm oil yang telah diolah dan dibersihkan getah serta baunya atau dikenal dengan nama RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil). RBDPO tersebut kemudian dicampur dengan sumber bahan bakar fosil di kilang dan diolah dengan proses kimia sehingga menghasilkan bahan bakar bensin ramah lingkungan. “Pencampuran langsung CPO dengan bahan bakar fosil di kilang ini secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia, sehingga menghasilkan bahan bakar benahi dengan kualitas lebih tinggi karena nilai octane mengalami peningkatan” tambahnya. Hasil implementasi co-processing tersebut telah menghasilkan Green Gasoline Octane 90 sebanyak 405 MB/ Bulan atau setara 64.500 Kilo Liter/Bulan dan produksi Green LPG sebanyak 11,000 ton per bulan. “Upaya ini sangat mendukung pemerintan dalam mengurangi penggunaan devisa, dimana Pertamina bisa menghemat import crude se-besar 7.36 Ribu Barel per hari atau dalam setahun mampu menghemat hingga USD 160 Juta/katanya. Ke depan, langkah ini akan diikuti di kilang lainnya yakni di Kilang Cilacap, Balongan dan Dumai serta akan diperluas untuk jenis bahan bakar lainnya, baik green ga-soil (bahan bakar solar) maupun green avtur,