+62 2129380882 office@aprobi.co.id

DPR Dukung RI Keluar dari Paris Agreement

Harian Seputar Indonesia | Senin, 1 April 2019
DPR Dukung RI Keluar dari Paris Agreement

DPRdan masyarakat sawit Indonesia mendukung pemerintah yang mengancam akan keluar dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris (Paris Agreement). Ancaman itu diungkapkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah keputusan Komisi Eropayangmeng hapus sawit sebagai sumber biofuel pada 2023. Anggota Komisi 11 DPR Firman Subagyo menilai pemerintah terlalu lambat dalam menyikapi persoalan ini. “Walaupun terlambat, saya tetap memberikan apresiasi pada apa yang disampaikan Pak Luhut,” ujar Firman di Jakarta, kemarin. Firman mengatakan, Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh negara manapun di dunia ini. Pemerintah, katanya, juga ha-rus melindungi seluruh kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia termasuk di antaranya komoditas sawit. Oleh karena itu, kalau memang terjadi ancaman terhadap eksistensi sawit di Eropa, maka lndonesia harus bersikap. “Sikap ki ta ya tadi, kalau mereka boikot kita, ya kita bisa boikot (produk Eropa). Jangan kita diinjakinjak martabat kita.kita diam. Inilah sikap, walaupun terlambat sikap itu, saya memberikan apresiasi dan mendukung langkah pemerintah ini*” kata Firman.

Firman menegaskan, dalam persaingan dagang minyak nabati antara Eropa dengan Indonesia, Eropa selalu menggunakan instrumen politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non goverment organization (NGO). Sejumlah LSM berkedok lingkungan yang selama ini melakukan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit, dibiayai Eropa. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, jika Uni Eropa tidak mengubah pandangannya yang selalu negatif dan diskriminatif terhadap sawit Indonesia, maka seluruh masyarakat sawit Indonesia mendukung ancaman pemerintah agar Indone-siakeluardari Paris Agreement. Menurut Tungkot, takada salahnya apabila Indonesia meng- ikuti langkah Amerika Serikat dan Brasil yang lebih dulu keluar dari Paris Agreement. “Tidakada gunanya Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa jika tidak menghargai Indonesia, apalagi merugikan Indonesia. Sawitada-lah Indonesia dan Indonesia adalah sawit,” katanya. Tungkot mengatakan prinsip kerja sama internasional adalah saling menguntungkan. Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah wajib melindungi kepentingan Indonesia dari praktik negara-negara lain. Dalam konteks inilah para menteri bahkan DPR bersikap keras atas perlakuan Uni Eropa atas sawit kita. “Industri sawit adalah industri strategis nasional harus dilindungi dan negara harus hadir,” katanya.

Menurut Tungkot.adabebe-rapa LSM berkedok lingkungan yang selalu membela kepentingan Eropa untuk menghambat perdagangan sawit Indonesia. Padahal keputusan Komisi Uni Eropa yang menghapuskan sawit sebagai bahan bakar biofuel cenderung mendiskrimi-nasikan komoditas dari negara berkembang. “Mereka (LSM)ituseharusnya bilang ke Uni Eropa, jangan diskriminatif terhadap sawit. Ingatkan juga Uni Eropa supaya tidak meributkan emisi sawit yang ke dl untuk menutupi emisi mereka sangat besar,” kata Tungkot. Sama seperti Firman, Tungkot juga mendukung pernyataan Menko Maritim yang mengancam keluar dari Paris Agreement. “Jika Indonesia hanya korban Paris Agreement.yakita keluar seperti dilakukan Brasil dan USA. Sejak awal sebetulnya Indonesia tidak wajib ikut Paris Agreement karena emisi kita masih kecil,” ujarnya. Peter F Gontha, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI mengatakan, Brasil keluar dari Paris Agreement demi mengembangkan perkebunan tebu untuk produksi biofuel etanol dan meningkatkan produksi daging melalui ternak sapi. Demi mengembangkan perkebunan tebu dalam skala besar dan pembangunan peternakan inilah Brasil membuka hutan Amazon. “Ini bisa menjadi referensi Indonesia,” katanya.

Peter Gontha menduga pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biofuel di kawasan Benua Biru ini merupakan upaya Uni Eropa memperbaiki defisit perdagangan terhadap Indonesia. “Pertanyaan kami sekarang adalah mereka mau mem-banned (melarang) kelapa sawit, apakah mereka mencoba menurunkan atau melakukan diskriminasi agar neraca dagang kita akanberubah juga” katanya. Peter merinci nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2018 lalu mencapai USD17.1 miliar, sedangkan impor sebesar USD14,1 miliar. Dengan demikian, Indonesia mengantongi surplus perdagangan terhadap Uni Eropa. Mengutip data Kementerian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan kedua negara mencapai USD23,6 miliar pada periode Januari-September 2018. Jumlah itu meningkat 10,09% dibanding periode sama tahun 2017. Kemendagjuga mencatat selama lima tahun terakhir Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap Uni Eropa.

Rakyat Merdeka | Senin, 1 April 2019
Keluar Dari Perjanjian Paris, Kita Beri Pelajaran Uni Eropa

Sikap Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang mengancam keluar dari Paris Agreement mendapat dukungan dari DPR dan masyarakat sawit Indonesia. Ancaman tersebut dianggap tepat karena sikap Uni Eropa yang diskriminatif terhadap sawit Indonesia. Sebelumnya, Komisi Uni Eropa membuat keputusan menghapus sawit sebagai sumber biofuel pada 2023. Luhut berang dengan keputusan ini. Dia pun mengancam bahwa Indonesia akan keluar dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris alias Paris Agreement. Anggota Fraksi Golkar DPR Firman Subagyo menyebut, sikap keras Luhut ini sebenarnya agak telat. Sebab, sejak lama Uni Eropa memang selalu memojokkan sawit Indonesia. Meski begitu, dia tetap mendukung sikap Luhut tadi. “Walaupun agak terlambat, saya tetap memberikan apresiasi kepada apa yang disampaikan Pak Luhut,” ujar anggota Komisi II DPR ini, di Jakarta, kemarin. Finnan menegaskan, Indonesia adalah negara berdaulat. Indonesia tidak boleh didikte negara mana pun di dunia ini. Pemerintah juga berkewajiban melindungi seluruh kekayaan yang ada dalam bumi Indonesia, termasuk komoditas sawit.

Saat terjadi ancaman terhadap eksistensi sawit, walaupun datangnya dari Uni Eropa, Indonesia harus bersikap. “Kalau mereka memboikot kita, ya kita bisa boikot mereka (produk Eropa) juga. Jangan kita diam kalau martabat diinjak-injak. Inilah sikap, walaupun terlambat sikap itu, saya memberikan apresiasi dan mendukung langkah Pemerintah ini,” tegas Firman. Firman melihat, sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap sawit Indonesia bukan karena masalah lingkungan atau pekerja di bawah umur. Sikap itu ada karena persaingan dagang minyak nabati. Karena produk Eropa selalu kalah dengan sawit Indonesia, mereka menggunakan instrumen politik dan LSM berkedok lingkungan. Mereka kemudian melakukan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung berpandangan sama seperti Finnan. Dia pun mengancam akan bergerak. Jika Uni Eropa tidak mengubah pandangan, yang selalu negatif dan diskriminatif terhadap sawit Indonesia, seluruh masyarakat sawit Indonesia akan mendorong Pemerintah benar-benar merealisasikan ancaman keluar dari Paris Agreement. Tungkot menagaskan, Indonesia tidak perlu takut untuk keluar dari Paris Agreement. Terlebih, Amerika Serikat dan Brazil juga sudah lebih dulu keluar dari perjanjian tentang pencegahan pencemaran udara yang ditandatangani pada 2015 itu.

Sejak awal, kata dia, sebetulnya Indonesia tidak wajib mengikuti Paris Agreement. Sebab, emisi yang dihasilkan Indonesia masih kecil. Sejauh ini, hutan-hutan Indonesia juga masih menjadi paru-paru dunia. “Tidak ada gunanya bekerja sama dengan Uni Eropa jika mereka tidak menghargai Indonesia, apalagi merugikan Indonesia. Sawit adalah Indonesia dan Indonesia adalah sawit,” tegas Tungkot. Menurut Tungkot. prinsip kerja sama internasional harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Dia melihat, dalam Paris Agreement tadi, yang diuntungkan hanya negara-negara Eropa. Sesuai amanat Undang-Undang, tambahnya. Pemerintah wajib melindungi kepentingan Indonesia dari praktik negara-negara lain. Dalam konteks ini. Pemerintah dan DPR memang harus bersikap keras atas perlakuan Uni Eropa atas sawit Indonesia. “Industri sawit adalah industri strategis nasional. Harus dilindungi dan negara harus hadir,” tegasnya. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada periode Januari sampai September 2018, total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai 23,6 miliar dolar AS. Jumlah itu meningkat 10,09 persen dibanding periode yang sama di 2017. Kemendag juga mencatat, selama lima tahun terakhir, Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap Uni Eropa. Produk andalan Indonesia ke Uni Eropa adalah sawit. Namun, Komisi Uni Eropa kemudian mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive (RED) II ke Parlemen Uni Eropa. Dalam Delegated Regulation itu, Komisi Uni Eropa menilai Kelapa Sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Maka itu, penggunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus.

Rakyat Merdeka | Minggu, 31 Maret 2019
Dubes Eropa: Kami Cuma Batasi Biofuel

HEAD of Delegation, Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia and to Brunei Darussalam, Vincent Gu6rend mengungkapkan, pihaknya sama sekali tidak memiliki niat melakukan diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Menurutnya, pembatasan penggunan CPO, hanya berlaku untuk bahan bakar, biofuel saja. Vincent menuturkan, Uni Eropa dalam hal ini sangat mengerti posisi Indonesia tentang kelapa sawitnya. Eksistensi Kelapa Sawit penting bagi Indonesia. Makanya Eropa tidak ingin membuat kebijakan yang bisa merusak hubungan kedua negara. “Kami sangat memahami posisi Indonesia dan betapa pentingnya Kelapa Sawit bagi Indonesia. Kami juga tidak pernah melarang penggunaan secara besar besaran atau memblokir seluruh produk. Kami hanya memang akan membatasi penggunaan CPO untuk bahan bakar,” ujar Vincent seperti dikutip republika.id, Rabu (20/3). Vincent mengatakan selama ini kebutuhan CPO Eropa selain untuk bahan bakar juga untuk produk makanan dan juga bahan baku kosmetik. Eropa hanya mengurangi porsi bahan bakar saja.

“Untuk makanan dan bahan baku kosmetik. Eropa masih membuka pasar untuk CPO,” tegasnya. Vincent menjelaskan Eropa sudah cukup lama menjalin hubungan baik dengan Indonesia dalam perdagangan CPO. Bahkan. Eropa memberikan bebas bea masuk bagi CPO Indonesia. Kebijakan tersebut bahkan tidak diberikan kepada India yang juga menyuplai CPO untuk ke- butuhan Eropa. “(Sebanyak) 65 persen impor CPO kita dari Indonesia dan kami bebaskan bea masuk. Padahal India kami kenakan antara 5 sampai 10 persen. Ini membuktikan bahwa selama ini kami sangat terbuka dengan Indonesia,” kata Vincent. Namun demikian, Vincent menegaskan, Eropa akan tetap pada pendiriannya untuk tetap akan mengurangi penggunaan CPO untuk bahan bakar. Hal ini kata Vincent karena untuk kepentingan keberlanjutan lingkungan dan masa depan. “Apa yang ingin kita capai dan saya yakin Indonesia juga adalah sustainability. Pemerintah Indonesia ingin pengembangan Palm Oil yang berkelanjutan, dan kita menyambut baik den-ganadanya moratorium, replant, 1SPO, sertifikasi dan kita dukung juga,” ujar Vincent.

Bergantung Sawit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan sekitar 20 juta rakyat hidupnya bergantung dengan industri sawit. “Industri sawit menciptakan lapangan kerja dan telah berkontribusi nyata melakukan penurunan kemiskinan,” ungkap Luhut dalam sambutan di acara seminat bertajuk Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ayana, Midplaza, Jakarta, Rabu (27/03).

Sawit Indonesia | Minggu, 31 Maret 2019
B-100 Menuju Ketahanan Energi

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian Kementerian Pertanian RI berhasil mengembangkan biodiesel 100% atau B-100. Mengarahkan Indonesia berdaulat dalam energi terbarukan. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program penelitian berhasil mengembangkan bahan bakar Biodisel B-100 atau 100 persen Biosolar. Biodiesel B-100 adalah satu bahan bakar yang tidak lagi menggunakan minyak berbasis fosil tapi dari yang lebih terbarukan seperti jagung, kelapa sawit atau lainnya. “Impian Indonesia ciptakan biodisel B100 dari CPO (Crude Palm Oil -red) berhasil terwujud. Bahan bakar yang berasal dari 100 persen CPO dengan rendemennya 87 persen ini masih terus dikembangkan. Semua tidak ada campuran,” demikian kata Amran saat meninjau Balai Penelitian Tanaman Industri Penyegar, Badan Litbang Pertanian Kementan, tempat pembuatan B100 di Sukabumi, Jawa Barat. Boleh dikatakan, ujicoba menjawab keinginan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai program Biodiesel 100% atau B100. Jokowi mengatakan program B20 sudah berhasil dijalankan untuk masuk biofuel. Nantinya, akan bertahap menjadi program B100. Alhasil, Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada impor minyak.

“Sekarang B20 sudah rampung. Lalu kita menuju B100. Sekarang ini, 30% dari total produksi kelapa sawit akan masuk ke biofuel. sudah rigid dan jelas. Kita kerjakan yang ini sehingga tidak ketergantungan minyak dan impor. Targetnya itu, Pak,”kata Jokowi dalam Debat Calon Presiden pada Februari 2019. Amran menambahkan B100 ini inovasi dari Badan Litbang Pertanian. Ingat ini B100 bukan B20 atau B30. Bahan bakar B100 ini memiliki keunggulan jika diproduksi nantinya yakni lebih efisien 40 persen dibanding bahan bakar fosil. Dengan menggunakan bahan bakar fosil seperti solar, 1 liternya hanya dapat menempuh jarak 9,4 kilometer, sedangkan dengan menggunakan B-100 dimungkinkan menempuh jarak hingga 13 kilometer per liter. Selain itu, penggunaan B100 diyakini akan lebih murah, ramah lingkungan, dan dapat mensejahterakan petani sawit, serta tentunya menghemat devisa. Karenanya, adanya B100 ini dipastikan dapat memperkuat ketahanan energi nasional. “Kita punya CPO 38 juta ton. Kita ekspor 34 juta ton. Bisa bayangkan kita bisa menghemat berapa triliun. Ini adalah energi masa depan indonesia,” terang Amran. Ke depan, lanjut Amran, B100 ini mungkin akan diproduksi untuk digunakan masyarakat umum. Namun demikian, hal ini membutuhkan waktu dan kerja keras dan bersama semua pihak. “Kita optimalkan CPO. Produksi CPO kita 46 juta per tahun. Kita yang mensuplai dunia,” terang Amran.

Di tempat yang sama, Peneliti Utama Bidang Ekofisiologi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Dibyo Pranowo mengatakan dari seluruh analisis, hanya satu determinan yang perlu di kaji kembali, yaitu karbon residu yang dihasilkan dari B100 CPO Sawit. Sedangkan 19 determinan lainnya sudah lolos uji. “Sampai sekarang ini sudah memproduksi hampir dua ton dengan menggunakan reaktor biodiesel ciptaan sendiri. Produksi ini merupakan penyempurnaan parameter dengan metode Dry Oil,” jelasnya. Menurut Amran, “Dalam 1 bulan ini, percobaan telah dilakukan dengan pengaplikasian B100 CPO Sawit untuk bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang dipergunakan adalah Hilux.” Text Box: “Impian Indonesia ciptakan biodisel B100 dari CPO (Crude Palm Oil -red) berhasil terwujud. Bahan bakar yang berasal dari 100 persen CPO dengan rendemennya 87 persen ini masih terus dikembangkan. Semua tidak ada campuran,” kata Amran Sulaiman. Dibyo menyebutkan kendaraan double cabin yang sudah menempuh jarak 1.600 km menggunakan bahan bakar B100 CPO Sawit. Tidak lama lagi, setelah 2.000 km akan membongkar mesin kendaraan tersebut untuk meneliti karbon residu yang ditimbulkan. “Ada beberapa bahan Biodisel, misalkan dari kemiri sunan, nyampulung, pongamia, kelapa, kemiri sayur, termasuk dari biji karet,” sebutnya.

Dijelaskan Dibyo menjelaskan penggunaan CPO Sawit merupakan yang terbaik sampai saat ini. Pasalnya, di lihat dari skala jumlah industri sawit yang sudah siap dan juga pasokan yang melimpah. “Teknologi B100 menjadi teknologi bahan bakar terbaru yang akan menjadi alternatif untuk Indonesia di masa depan. Pemerintah berusaha mendorong hal ini melalui Kementerian Pertanian,” pungkasnya. Bernard Riedo, Wakil Ketua Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) mengatakan ujicoba B-100 ini perlu diperjelas seperti apa dan apakah skala industri atau sebatas uji coba. “Saat ini, kami (anggota APROBI) baru produksi di lokal untuk skala industri yang FAME. Implementasi B-100 mesti didukung dengan SNI pula,” jelasnya. Sementara itu, Kanya Lakshmi Sidarta, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta penerapan B100 sebaiknyaa dilihat lebih cermat B-100. Karena kondisinya sekarang ini semua solar yang dipakai di masyarakat adalah campuran 20% (B-20). Untuk beralih langsungn kepada B-100 tidaklah mudah karena banyak pengujian yang perlu dilakukan.

Sawit Indonesia | Minggu, 31 Maret 2019
Aprobi Dukung Tes B30 Pada Mei 2019

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia ( APROBI) menyambut baik rencana pemerintah melakukan tes kendaraan berbahan bakar solar campuran biodisel 30 persen (B30) pada Mei 2019. “Kami mendukung rencana pemerintah untuk menguji kendaraan berbahan bakar B30,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Aprobi kepada sawitindonesia.com, Jumat (29 Maret 2019). Paulus mengatakan tes ini sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Tes serupa dijalankan juga sebelum kebijakan mandatori B20. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Sutijastoto mengungkapkan pemerintah sedang mempersiapkan uji kendaraan tersebut. “Road test sekitar Mei atau Juni 2019,” ujarnya. Menurut Sutijastoto proses uji coba kendaraan belum dapat diketahui butuh waktu berapa lama, karena perlu ada penentuan panjang lintasan untuk kegiatan uji coba. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain, mandatori B30 akan berlaku pada Januari 2020

Kompas | Sabtu, 30 Maret 2019
Kesepakatan Paris untuk Lindungi Rakyat

Kesepakatan Paris adalah salah satu upaya memenuhi amanat konstitusi dalam menjamin keselamatan rakyat dan bukan karena tekanan dari pihak luar. Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah diharapkan membenahi tata kelola perkebunan Kelapa Sawit skala besar karena emisi gas rumah kaca yang terbesar adalah dari alih fungsi lahan. “Dalam naskah akademik jelas, ini adalah amanat konstitusi untuk menjamin keselamatan rakyat, bukan untuk kepentingan pihak lain. Yang bakal dirugikan ya rakyat karena masyarakat tidak punya lagi alat menuntut pemerintah. Katanya (pemerintah) mau menurunkan emisi dan membuat kebijakan adaptasi agar mengurangi dampak ancaman perubahan iklim,” ujar Manajer Kampanye Perubahan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono, Jumat (29/3/2019), di Jakarta. Sebagaimana diberitakan, Uni Eropa berencana memberlakukan Renewable Energy Directive II. Dalam kebijakan Uni Eropa tersebut, biofuel dari Kelapa Sawit dinyatakan bukan solusi menurunkan emisi gas rumah kaca (Kompas, 21/3/2019). Keluar dari Kesepakatan Paris karena rencana Uni Eropa tersebut bakal menjadi indikasi bahwa Pemerintah Indonesia lebih membela kepentingan perkebunan kelapa sawit skala besar di Indonesia. Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) Mahawan Ka-runiasa mengatakan, “Ada atau tidak ada Paris Agreement, yang kita lakukan adalah sama, yaitu melindungi hutan dan menggiatkan energi terbarukan. Banjir harus diselesaikan dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) harus dihentikan.”

Selama ini, kesan yang terbangun ketika Indonesia mengikuti Kesepakatan Paris adalah keterpaksaan atau Indonesia harus melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Padahal, kata Mahawan, langkah-langkah dan kebijakan yang mengarah pada pembangunan ramah lingkungan ataupun rendah karbon merupakan kebutuhan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dengan garis pesisir terpanjang nomor dua di dunia dan memiliki pulau-pulau kecil yang terancam oleh dampak perubahan iklim, yaitu kenaikan muka air laut. Sebanyak 65 persen penduduk Indonesia hidup di pesisir. Indonesia menjalankan Kesepakatan Paris dengan mengajukan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDQ untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan dengan bantuan asing se- besar 41 persen dibandingkan emisi saat tidak ada perubahan kebijakan.

Perbaiki tata kelola

Pemerintah didesak untuk segara memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sebab, meskipun telah muncul instruksi presiden tentang moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit, pemerintah dinilai belum menjalankan secara maksimal.Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas .Perkebunan Kelapa Sawit. Penundaan dengan moratorium ini berlaku selama tiga tahun dan pelaksanaannya melibatkan enam kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, serta kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota. Anissa Rahmawati, juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia, dalam siaran persnya, mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk memperbaiki masalah industri sawit yang masih ka-rut-marut , “Ketika berbicara tentang biqfuel, dalam hal ini minyak sawit untuk biodiesel, itu adalah solusi salah karena jejak karbonnya dari konversi hutan dan gambut ternyata lebih banyak dari bahan bakar fosil,” ujar Anissa.