+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Duh…Kini Kapal Tak Terlacak

Indo Pos | Jum’at, 11 Januari 2019

Duh…Kini Kapal Tak Terlacak

Keberadaan kapal MT Namse Bangdzod benar-benar sudah tidak terlacak. Bahkan, web atau situs marinetrafpc.com yang memantau lalu lintas maritim secara online, kemarin (10/1) sudah mengeluarkan pengumuman bahwa MT Namse Bangdzod berstatus missing alias hilang di Laut Jawa sejak 8 Januari 2019. Kemungkinan besar Automatic Identification System (AIS) kapal MT Namse dimatikan. AIS ini merupakan sebuah sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal dan dengan pelayanan lalu lintas kapal (VTS) untuk mengidentifikasi dan menemukan kapal oleh elektronik pertukaran data dengan kapal lain di dekatnya, BTS AIS, dan satelit. Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menduga kendali kapal MT Namse Bangdzod diambil alih. Kemudian yang terjadi diperkirakan AIS dimatikan, lalu mengganti bendera, samarkan atau ubah identitas “Kemudian keluar dari rute (pelayaran, Red) yang seharusnya,” ujarnya kepada INDOPOS melalui sambungan telepon, kemarin. Menurut Khairul, jika pelakunya berpengalaman dan sudah direncanakan sejak awal, maka transponder atau data sinyal (call sign) kapal akan dibuang. Dengan begitu, kapal akan sangat sulit dicari. “Kata yang lebih tepat bukan dibajak, tapi diambil alih atau dirampas. Pelaku memang spesialis dan kapal sudah ditarget,” tandasnya.

Khairul menambahkan, kuat dugaan peralatan navigasi dibuang, lalu kapal diubah identitasnya, dan siap dipindahtangankan. Sementara muatan hanya bonus. Untuk keberadaan awak kapal sebanyak 12 orang, termasuk anak buah kapal (ABK) masih belum bisa dipastikan kondisinya seperti apa. “Ini yang belum jelas, apakah ABK terlibat atau tidak? Jika tidak, sepanjang tak ada yang mengumumkan soal penyanderaan, kita nggak bisa pastikan keselamatan mereka. Bisa dibuang atau diturunkan, bisa dihabisi (dibunuh, Red) nggak jelas,” ungkapnya. Dalam kasus serupa, memang ABK itu disandera. Namun bila niatannya hanya ingin mengambil, maka ABK akan dilepaskan. Keberadaan kapal tersebut disinyalir juga telah keluar dari perairan Laut Jawa. “Kalau yang tujuannya mengambil kapal, maka ABK jika nggak diturunkan (di laut, Red) ya dilepas di pantai terdekat, ya bisa juga dihabisi (dibunuh, Red) agar tak membebani atau membahayakan perjalanan. Dugaan saya sih kalau lihat waktunya, sudah keluar (dari Laut Jawa, Red),” terangnya.

Safriady, analisis komunikasi militer dan intelijen mengatakan, kejadian di laut itu hanya ada dua, kalau tidak tenggelam, kecelakaan atau dibajak. Jika pun tenggelam atau kecelakaan di laut, sudah tentu meninggalkan jejak seperti ceceran minyak kelapa sawit atau CPO yang diangkut. Lalu kapal akan mengirimkan pesan SOS kepada kapal lain untuk minta tolong. Kapal ini pasti dilengkapi dengan alat teknologi canggih. “Kalau pun dibajak, harus bisa dilakukan investigasi lebih lanjut. Kasus pembajakan kapal CPO di Indonesia bukan kasus baru. Kapal ini pasti dilengkapi alat-alat keselamatan yang baik. Jika melihat jalurnya, saya pikir masih di sekitar Laut Jawa dan keluar dari lintasan,” katanya. Menurut Safriady, bila dibajak pasti pelaku akan mengontak pemilik untuk meminta tebusan. Namun jika kapal itu hilang, maka pencarian kapal hilang itu selama sepekan atau tujuh hari, tapi bisa di perpanjang sesuai kebutuhan. “Iya harus melalui proses investigasi lebih lanjut, menurut saya ini motifnya bisnis semata, karena muatannya CPO. Dan nggak ada urusan dengan kapal. Pencarian tetap menjadi tanggung jawab negara, hanya saja kan pasti ada batas waktu, karena semua pasti menggunakan biaya,” tukasnya.

Ketua Bidang Komunikasi Gapki (Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia) To-fan Mahdi mengklaim kasus perompakan terhadap kapal pembawa minyak kelapa sawit (CPO) jumlahnya sedikit. Namun, pihaknya mengaku tidak memiliki data kasus tersebut. “Kasus perompakan terhadap kapal minyak kelapa sawit jarang sekali terjadi. Pernah juga sekali, tapi untuk data kami belum memilikinya,” ujarnya kepada INDOPOS, Kamis (10/1). Presiden (VP) Communications PT Astra Agro Lestari Tbk itu menambahkan, harga CPO pada awal 2019 terus bergerak naik. Saat ini harga CPO pada kisaran USD 530 per ton. Sayang, ketika dikonfirmasi terkait kasus hilangnya kapal MT Namse Bangdzod yang mengangkut sekitar 1.754.382 kg CPO, Tofan enggan berkomentar lebih jauh. “Maaf, saya tidak bisa menanggapi isu tersebut,” tandasnya.

Sementara Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association INSA Carmelita Hartoto mengaku prihatin dan berbela sungkawa atas hilangnya kapal MT Namse Bangdzod. Menurutnya, sudah sekitar dua pekan lebih kapal tersebut hilang kontak sejak bertolak dari Sampit, Kalimantan Tengah pada 27 Desember 2018. Seharusnya, kapal MT Namse sudah berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta pada 30 Desember 2018. “Saya harap seluruh pihak terkait dan aparat yang terlibat dalam keamanaan di laut juga aktif mencari keberadaan kapal ini serta menginvestigasi penyebab hilangnya kapal tersebut,” ujarnya kepada INDOPOS, kemarin (10/1). Carmelita menambahkan, setiap kapal wajib memiliki Automatic identification system (AIS) yakni, sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal dengan pelayanan lalu lintas kapal (VTS). Ini untuk mengidentifikasikan dan menemukan kapal oleh elektronik pertukaran data dengan kapal lain di dekatnya “Semoga cepat mendapatkan kabar baik terkait keberadaan kapal, dan semoga (nahkoda dan seluruh ABK, Red) masih dalam keadaan selamat,” pungkasnya. Hingga Kamis (10/1), keberadaan kapal tersebut ma-sih juga belum teridentifikasi keberadaannya. Pencarian juga terus dilakukan. “Sampai sekarang belum ada info terbaru (mengenai keberadaan kapal tersebut, Red),” ujar Direk-tur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Junaidi, kemarin (10/1).

Potensi Besar

Berbagai kalangan mengungkapkan minyak sawit memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan sebagai bioen-ergi atau bahan bakar cair di Indonesia. Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABI) Dr Tatang Hernas S. menyatakan, keberadaan minyak sawit sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan bakar minyak cair. Karena itu, keberadaan komoditas perkebunan itu harus terus didukung oleh semua pihak. “Potensi minyak sawit sebagai bahan bakar minyak cair, sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan di Indonesia,” katanya dalam diskusi Sawit Bagi Negeri di Jakarta. Senada dengan itu peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kis-manto menyatakan, bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi. Sebab itu, penggunaan minyak sawit sebagai bioenergi harus terus didorong. Ini supaya menjadi sumber energi hijau dan terbarukan. “Bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan di Indonesia dan dunia, ” katanya. Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan, keberadaan minyak sawit terus memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan industri turunan minyak sawit sebagai bioenergi, yang juga menguntungkan secara lingkungan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor menjelaskan, persoalan masih dihadapi industri Biodiesel Indonesia, lantaran produksi masih jauh dari kapasitas industri. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong penggunaan konsumsi Biodiesel lebih besar di Indonesia. “Kami berharap konsumsi Biodiesel bisa terus meningkat di Indonesia, seperti mandatori B30 diharapkan segera terealisasikan,” katanya.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 11 Januari 2019

Olahan CPO Bisa Gantikan Impor Parafin

Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan produk lilin hasil olahan minyak kelapa sawit untuk industri batik sehingga dapat menggantikan parafin yang saat ini sebagian besar masih impor. Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, menilai bahwa pengembangan produk tersebut penting dilakukan untuk mempercepat alur produksi batik, tanpa perlu menunggu impor bahan baku parafin. Menurutnya, parafin mencakup 15%-30% dari seluruh komposisi yang diperlukan dalam proses pembuatan batik. Subtitusi dengan menggunakan lilin dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), lanjutnya, bukan hanya mengganti produk impor, tetapi juga dapat mendorong berkembangnya industri pengolahan baru. “Nanti tinggal dipromosikan untuk mencari investor. Kami kerja sama dengan BPPT, kami pun akan bekerja sama dengan BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal] untuk mencari investor,” ujar Gati, Rabu (9/1) malam. Dia menjelaskan bahwa harga batik tidak akan turun signifikan dengan penggunaan lilin hasil olahan sawit. Namun, apabila harganya lebih kompetitif, pengusaha batik akan lebih tertolong dalam hal efisiensi biaya produksi.

Produk lilin dari olahan CPO tersebut merupakan hasil riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam pengembangan diversifikasi produk olahan minyak sawit. Perekayasa BPPT Indra Budi Susetyo menjelaskan bahwa substitusi parafin penting dikembangkan, mengingat jumlah minyak kelapa sawit yang melimpah di Indonesia. Berdasarkan catatan Asosiasi Produsen Biofuel (Aprobi), produksi CPO pada 2018 mencapai 42 juta ton dan produksi minyak inti sawit mentah mencapai 4,7 juta ton. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Diversifikasi (produk olahan minyak sawit] dapat menyediakan bahan baku bagi industri kreatif batik dari sumber daya terbarukan yang ada di lokal, menggantikan barang impor,” ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (9/1). Indra menjelaskan, serapan olahan minyak sawit untuk keperluan industri batik dapat memicu pengembangan diversifikasi produk olahan.

The Jakarta Post | Jum’at, 11 Januari 2019

Govt reduces renewable energy target

The government has set a lower investment target for renewable energy this year at USS1.79 billion, down 10 percent from last years target of S2.01 billion. Last year, the government failed to achieve its target, booking only 79.6 percent, or $1.6 billion. Nevertheless, the government said it was still a “good achievement”. The Energy and Mineral Resources Ministrys renewable energy director general, Rida Mulyana, acknowledged that the target last year was “too ambitious”. “This years target is actually higher than last years investment realization so hopefully we can achieve it, as we have set it in accordance with ongoing projects,” he said recently. “Hence, investment in the sector isnt stagnant because weve still managed to gain investors, mainly from foreign countries.” In more detail, the investment target for 2019 comprises S1.23 billion in geothermal energy, S51 million in bioenergy,S511 million in other various new and renewable energy sources and $7 million in energy conservation.

The ministrys director for geothermal. Ida Nuryatin, expects this year to put up for auction five working areas with a total potential capacity of 784 megawatts. “Further, this year were also awaiting the commercial operation date for four geothermal power plants [PLTP] with a total capacity of 180 MW,” she said. The four PLTPs are state energy holding company Pertaminas 55-MW PLTP Lumut Balai in South Sumatra; the 5-MW PLTP Sokoria in East Nusa Tenggara; the 40-MW PLTP So rik Marapi in North Sumatra and the 80-MW PLTP Muaral-aboh Unit 1 in West Sumatra. Lumut Balai and Sorik Marapi are expected to operate in March, while Sokoria will start operating no later than June. Muaralaboh will be operational by the end of the year. The projects are among.the units set to boost the installed capacity from geothermal energy from 1.9 gigawatts to 2.1 GW by the end of this year. For other new and renewable energy sources, the ministry aims to build 21 plants, 14 of which are mini hydro power plants set to operate this year with a total capacity of around 146 MW. The unit director, Harris, explained further that the ministry was upbeat this year about finalizing the financial details of 70 power purchase agreements (PPAs), which were signed in 2017 with independent power producers.

“Only 27 PPAs have yet to find funding, but we have been facilitating these with the Bappenas [National Development Planning Agency] Center for Private Investment,” he said, adding foreign funding agencies were also an option. The ministry will this year seek to draft the Biodiesel policy as well as the 100 percent palm oil fuel, also known as the green fuel, plan. This year the government has set the target for total Biofuel production at 7.37 million kiloliters, 29.2 percent higher than the previous target of 5.7 million kl. Rida explained that the government would continue to enforce the 20 percent blended Biodiesel (B20) policy despite criticism over the implementation from various stakeholders. “We are planning to conduct a road test [for vehicles] for B20 in March and we are also continuing the tests of green fuel,” the renewable energy director general said. Previously, local energy watchdog Institute for Essential Services Reform (IESR) warned the government that 2019, an election year, would see investment in renewable energy put on the back-burner. “Investors will halt investments in renewable energy until the outcome of the election and the subsequent policy direction of the new Cabinet in October 2019,” the IESR said in an official statement.

Infosawit | Jum’at, 11 Januari 2019

Pelaku Dukung Pengembangan Sawit Sebagai Bioenergi

Dikatakan Advisor senior dari Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, keberhasilan pembangunan minyak sawit di berbagai daerah, juga ditopang dari banyaknya partisipasi masyarakat yang terlibat membangun usaha kelapa sawit. Dengan keterlibatan masyarakat itu, maka usaha minyak sawit berkelanjutan harus terus didorong oleh semua pihak. “Masyarakat harus terus terlibat aktif dalam usaha minyak sawit berkelanjutan, supaya mendapatkan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya,” tutur Abetnego, dalam Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 2 bertajuk Peningkatan Peran BPDP Kelapa Sawit Dalam Pengembangan Sawit: Minyak Sawit Sebagai Bio-Energi, di Hotel Akmani, Jakarta, Rabu (9/1/2019). Senada dengan itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABI), Dr. Tatang Hernas S., juga menyampaikan keberadaan minyak sawit yang sangat potensi untuk dikembangkan sebagai bahan bakar minyak cair. Sebab itu, keberadaan minyak sawit harus terus didukung oleh semua pihak. “Potensi minyak sawit sebagai bahan bakar minyak cair, sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan di Indonesia,”katanya. Aplikasi minyak sawit sebagai bahan bakar cair, juga sudah dikembangkan Kis Technology Indonesia, menurut Didik Purwanto, aplikasi teknologi sudah berkembang di dunia dan dapat mengembangkan minyak sawit sebagai bahan bakar cair yang sangat potensial. “Kami sudah mulai pengembangan project Bio CNG berbasis minyak sawit di Indonesia,” tukasnya.

Menurut Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, ST, MT, keberadaan industri turunan minyak sawit harus mendapat dukungan semua pihak, agar pengembangan industri minyak sawit terus berjalan. “Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, industri turunan minyak sawit harus terus dikembangkan di Indonesia,”paparnya menegaskan. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), MP Tumanggor, juga menjelaskan keberadaan industri biodiesel Indonesia, menurutnya persoalan besar masih melanda industri lantaran produksi masih jauh dari kapasitas industri. Sebab itu, APROBI mendorong penggunaan konsumsi biodiesel lebih besar di Indonesia.“Kami berharap konsumsi biodiesel bisa terus meningkat di Indonesia, seperti mandatori B30 diharapkan segera terealisasikan,” ujar MP Tumanggor. Sementara PT Pertamina persero, sebagai perusahaan milik pemerintah yang membantu pendistribusian dan penjualan biodiesel, juga memiliki peran penting terhadap kemajuan industri biodiesel nasional. Menurut Manager Operasional Supply Chain, Direktorat LSCI PT Pertamina (persero), Gema Iriandus Pahalawan, keberadaan biodiesel minyak sawit, membantu ketersediaan pasokan bahan bakar nasional. “Biodiesel berbahan baku minyak sawit sangat membantu ketersediaan bahan bakar biodiesel,” tandas dia.

https://www.infosawit.com/news/8678/pelaku-dukung-pengembangan-sawit-sebagai-bioenergi

Okezone | Kamis, 10 Januari 2019

Industri Sawit Berpeluang Dorong Pengembangan Bioenergi

Indonesia sangat berpeluang mengembangkan minyak sawit sebagai bahan baku untuk bioenergi. Peluang ini sangat besar mengingat pasokan minyak sawit melimpah. Pada 2018 produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia mencapai 42 juta ton. Dari total produksi tersebut, sebagian besar diekspor ke berbagai negara. “Bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan di Indonesia dan dunia,” papar Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto pada Diskusi Sawit “Peningkatan Peran BPDP Kelapa Sawit dalam Pengembangan Sawit: Minyak Sawit sebagai Bioenergi” di Jakarta. Menurut Agus, pemerintah sudah melakukan banyak penelitian dan inovasi yang mumpuni guna memajukan produk hilir di Indonesia. Berbagai hasil penelitian dan inovasi dilakukan BPPT bekerja sama perguruan tinggi, perusahaan, dan pihak lain guna memajukan industri hilir minyak sawit. Salah satu hasil penelitian tersebut bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat berpotensi untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi. Sebab itu, penggunaan minyak sawit sebagai bioenergi harus terus didorong supaya menjadi sumber energi hijau dan terbarukan.

Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABI) Tatang Hernas mengatakan, minyak sawit sangat potensial dikembangkan sebagai bahan bakar minyak cair. Karena itu, keberadaan minyak sawit harus terus didukung oleh semua pihak. Aplikasi minyak sawit sebagai bahan bakar cair sudah dikembangkan Kis Technology Indonesia. Aplikasi teknologi sudah berkembang di dunia dan dapat mengembangkan minyak sawit sebagai bahan bakar cair yang sangat potensial. “Kami sudah mulai pengembangan proyek Bio-CNG berbasis minyak sawit di Indonesia,” tuturnya. Produk surface active agent (surfactan) yang berguna bagi pembersih juga memiliki peluang dikembangkan dari minyak sawit. Dwi Setyaningsih, periset surfactan dari Bioenergi Research Centre (SBRC)-IPB, menjelaskan, minyak sawit sebagai bioenergi juga sangat berpotensi dikembangkan sebagai surfactan, di mana aplikasi penggunaannya sangat luas bagi industri pertambangan, industri sabun, dan sebagainya. Menurut Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Nonpangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Lila Harsyah Bakhtiar, keberadaan industri turunan minyak sawit harus mendapat dukungan semua pihak, agar pengembangan industri minyak sawit terus berjalan.

“Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, industri turunan minyak sawit harus terus dikembangkan di Indonesia,” paparnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, keberadaan industri biodiesel di Indonesia masih jauh dari kapasitas industri. Sebab itu, Aprobi mendorong penggunaan konsumsi biodiesel lebih besar di Indonesia. “Kami berharap konsumsi biodiesel bisa terus meningkat di Indonesia, seperti mandatori B30 di harapkan segera terealisasikan,” ujar MP Tumanggor. Pertamina, sebagai perusahaan milik pemerintah yang membantu pendistribusian dan penjualan biodiesel, juga memiliki peran penting terhadap kemajuan industri biodiesel nasional. Menurut Manajer Operasional Supply Chain, Direktorat LSCI PT Pertamina, Gema Iriandus Pahalawan, keberadaan biodiesel minyak sawit membantu ketersediaan pasokan bahan bakar nasional. “Biodiesel berbahan baku minyak sawit sangat membantu ketersediaan bahan bakar minyak,” katanya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, sawit terus memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan industri turunan minyak sawit sebagai bioenergi, yang juga menguntungkan secara lingkungan.

https://economy.okezone.com/read/2019/01/10/320/2002472/industri-sawit-berpeluang-dorong-pengembangan-bioenergi

Okezone | Kamis, 10 Januari 2019

Implementasi B30 Ditetapkan 2020

Pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 30% (B30) pada tahun depan. Implementasi B30 merujuk pada aturan yang baru akan diterbitkan pada tahun ini. “Peraturan yang sekiranya ke luar pada 2019 baru akan dijalankan tahun depan. Untuk saat ini B30 pada dasarnya sudah dilaksanakan uji coba,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridha Mulayana di Jakarta. Menurut dia, aturan terkait implementasi B30 sedang disiapkan. Adapun untuk saat ini pemerintah masih fokus terhadap peningkatan implementasi B20 di seluruh sektor sebagai upaya pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, mandatori B20 juga bertujuan menjaga neraca perdagangan. “Saat ini bagaimana upaya kita meningkatkan mandatori B20,” tandas dia. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong produksi green fuel sebagai upaya pemerintah mengurangi impor BBM.

Untuk saat ini terkait pengembangan green fuel masih terus dibahas secara detail salah satunya terkait masalah kilang pengolahan minyak sawit. Pasalnya, untuk mengembangkan kilang minyak sawit perlu melihat aspek keekonomiannya karena membangun kilang pengolahan minyak sawit cukup besar. Tak hanya itu, pengembangan kilang pengolahan minyak sawit perlu teknologi katalis yang tepat. Adapun katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan sehingga bisa menjadi bahan bakar ramah lingkungan. “Pasokan CPO secara berkesinambungan juga harus dipikirkan. Kalau mau diteruskan, sementara kondisi bionya lebih mahal dibandingkan crudenya, maka harus ada insentif dan sebagainya. Itu yang kemudian dibahas satu per satu,” kata dia. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menandaskan, siap menjawab kebutuhan pemerintah terkait mandatori B30. “Kami sudah mempersiapkan terkait B30. Hanya saja, memang terdapat sejumlah perusahaan yang perlu ditingkatkan utilitasnya,” kata dia.

https://economy.okezone.com/read/2019/01/10/320/2002463/implementasi-b30-ditetapkan-2020

Sindonews | Kamis, 10 Januari 2019

Implementasi B30 Ditetapkan Tahun 2020

Pemerintah berencana akan menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 30% (B30) pada tahun depan. Implementasi B30 merujuk pada aturan yang baru akan diterbitkan pada tahun ini.“Peraturan yang sekiranya ke luar pada 2019 baru akan dijalankan tahun depan. Untuk saat ini B30 pada dasarnya sudah dilaksanakan uji coba,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridha Mulayana, di Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. Menurut dia, aturan terkait implementasi B30 sedang disiapkan. Adapun untuk saat ini pemerintah masih fokus terhadap peningkatan implementasi B20 di seluruh sektor sebagai upaya pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, mandatori B20 juga bertujuan menjaga neraca perdagangan. “Saat ini bagaimana upaya kita meningkatkan mandatori B20,” tandas dia. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong produksi greenfuel sebagai upaya pemerintah mengurangi impor BBM.

Untuk saat ini terkait pengembangan green fuel masih terus dibahas secara detail salah satunya terkait masalah kilang pengolahan minyak sawit. Pasalnya, untuk mengembangkan kilang minyak sawit perlu melihat aspek keekonomiannya karena membangun kilang pengolahan minyak sawit cukup besar. Tak hanya itu, pengembangan kilang pengolahan minyak sawit perlu teknologi katalis yang tepat. Adapun katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan sehingga bisa menjadi bahan bakar ramah lingkungan. “Pasokan CPO secara berkesinambungan juga harus dipikirkan. Kalau mau diteruskan, sementara kondisi bionya lebih mahal dibandingkan crudenya, maka harus ada insentif dan sebagainya. Itu yang kemudian di bahas satu persatu,” kata dia. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menandaskan, siap menjawab kebutuhan pemerintah terkait mandatori B30. “Kami sudah mempersiapkan terkait B30. Hanya saja, memang terdapat sejumlah perusahaan yang perlu ditingkatkan utilitasnya,” kata dia.

https://ekbis.sindonews.com/read/1369340/34/implementasi-b30-ditetapkan-tahun-2020-1547103858