+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Ekspansi Pabrik Korindo Terhambat

Bisnis Indonesia | Selasa, 10 September 2019
Ekspansi Pabrik Korindo Terhambat

Korindo Group berencana ekspansi produksi minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO) untuk menjawab peningkatan permintaan pasar domestik. Namun, rencana tersebut terhambat kampanye negatif deforestasi. Senior Manager Resources Management Division Korindo Luwy Leunufna mengatakan, perseroan belum dapat ekspansi untuk menangkap peluang peningkatan permintaan pasar sejalan dengan kebijakan mandatory B30 dan B50. B30 adalah campuran biodiesel sebanyak 30% (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar. “Kami moratorium pembukaan kebun plasma, karena ada kampanye negatif deforestasi,” ujarnya katanya, Senin (9/9). Sebenarnya, perseroan berencana membangun kebun plasma untuk memenuhi imbauan pemerintah agar perusahaan inti mengembangkan kebun plasma sebesar 20%. “Kalau kami bisa membangun 20% saja, itu ekuivalen 10%-15% dari total produksi CPO kami saat ini.” Luwy berujar, lebih dari 90% dari total produksi CPO perseroan didistribusikan di pasar domestik. Menurutnya, pasar domestik masih lebih menjanjikan daripada pasar nontradisional seperti Oseania. Sementara itu, utilitas pabrik CPO perseroan masih di posisi 80% hingga semester 1/2019.

Luwy mengutarakan, kampanye negatif kepada perseroan membuat investasi baru ke daerah Papua tertahan. Bahkan, beberapa pelaku industri mempertimbangkan untuk merelokasi pabrik ke luar Papua. “Itu yang kami sayangkan. Kami berharap besar dengan adanya kehadiran investor baru [di Papua]. Saya yakin, ketika Korindo hadir banyak perubahan yang terjadi [di Papua], apalagi kalau ada perusahaan [baru] lain [yang mendirikan pabrik di Papua],” katanya. Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga sebelumnya mengutarakan, jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) Kelapa Sawit pada tahun depan.

Adapun, pengembangan BBN biohidrokarbon dan bioavtur akan menyerap 1,2 juta ton minyak nabati. Sementara itu, produksi minyak nabati pada 2020 diproyeksi 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal 10 juta ton. Adapun, ekspor diproyeksi mencapai 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, imbuhnya, proyeksi ekspor minyak nabati akan terkontrak sekitar 8 juta ton. “Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati]. Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya. Oleh karena itu, Sahat menyampaikan, perlu adanya penanaman kembali pohon-pohon sawit yang produktivitasnya mengalami penurunan. Hal tersebut lantaran kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, termasuk kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir yang diproyeksi akan bertumbuh 38,61 % menjadi 14 juta ton pada 2025.

Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 10 September 2019
Dipicu Lonjakan CPO, Harga Biodiesel Naik Rp 134 Per Liter

Memasuki bulan September 2019, Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel mengalami kenaikan seiring melonjaknya harga pasaran minyak mentah sawit (CPO). Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga biodiesel selama sebulan sebesar Rp6.929 per liter, efektif per 1 September 2019. “Harga biodiesel naik Rpl34/liter dari bulan sebelumnya,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dis-alin dari Antara. Kenaikan ini, kata dia, dilatarbelakangi peningkatan harga rata-rata CPO Kantor Pemasaran Bersama menjadi Rp 6.556/kg dari sebelumnya Rp 6.39-4/kg. “Besaran HIP biodiesel ini belum ditambah dengan ongkos angkut,” kata Agung. HIP biodiesel ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan mandatoricam-puran biodiesel 20 persen pada minyak Solar $320). Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 do-lar/ton) x 870 kg/m3 + Ongkos Angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91K/12/DJE/2019.

Selain menetapkan HIP biodiesel, Kementerian ESDM juga menetapkan HIP bioetanol untuk September 2019 sebesar RplO.091 perliter. Penghitungannya menggunakan formula (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L)+0,25 dolar/later. “Besaran ini lebih rendah dibanding bulan Agustus yaitu Rp-10.200/liter atau turun Rp-109/liter,” kata Agung. Konversi nilai kurs sen-dirimenggunakanreferen-si rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Juli hingga 14 Agustus 20-19. Sebagai informasi, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi palingsedikit6bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM. Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mine- ral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS) menyebutkan tidak ada perbedaan B30 dan B20 pada mesin diesel. Pernyataan tersebut menyampaikan hasil road test B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan ba-karB30dibandingkanden-gan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. “Sampai sejauh ini hasil road test B30 menunjukkan ndakada perbedaan kinerja signifikan ketika kendaraan menggunakan ba-hannbakar B30 dan B20. Bahkan kendaraan berbahan bakar B30 menghasilkan tingkatemisilebih rendah,” kata Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana. Sebelumnya road test dilakukan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah penggunaan B30 dan B20 pada delapan unit kendaraan bertonase di bawah 3,5 ton jarak tempuh 50 ribu km.

Harian Kontan | Selasa, 10 September 2019
Biobensin juga Bisa Menekan Impor Migas

Pemerintah terus mendorong pengurangan impor minyak melalui program biodiesel. Ada kesempatan, pemerintah menekan impor minyak dengan pengembangan produk baru, biohidro-karbon besutan ITB. Upaya pemerintah mengga-lakkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN) memang baru sebatas campuran solar biodiesel 20%. Upaya ini belum efektif menekan impor minyak dan gas (migas). Tahun depan, program tersebut akan naik dengan campuran 30% dan tutup tahun 2020 naik jadi B50. Program B20 selama ini berhasil menekan impor migas. Pada Januari-Juli 2019 impor turun 24,4% menjadi US$ 12,64 miliar secara year on year (yoy). Meskipun demikian, butuh upaya ekstra lagi karena neraca dagang migas masih defisit US$ 4,92 miliar pada periode tersebut. Selain memacu program biodiesel hingga 100% seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo, pemerintah layak mencoba temuan terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB). Temuan ini berupa biohidrokarbon dari minyak kelapa sawit. Peneliti Teknik Kimia ITB Subagjo menyebut, Bahan bakar biohidrokarbon ini memiliki hidrokarbon yang sama dengan minyak fosil, oleh karena itu bisa menjadi pengganti balian bakar minyak (BBM). Bahkan ini bisa dicampur ke dalam BBM tanpa batasan kadar atau bisa sampai 100%. Secara mudah, biohidrokarbon bisa menghasilkan BBM non diesel seperti Premium hingga Pertamax series.

“Minyak sawit bila digambarkan, akan menghasilkan molekul panjang. Untuk mengolah jadi hidrokarbon, tinggal memotong molekul . karbondioksida di ujungnya,1\’ ujar Subagjo, pekan lalu. Dari penelitian ini, Subagjo juga memastikan ITB siap melakukan co-pmcessing produksi biohidrokarbon Indonesia dengan menggandeng Pertamina. Namun, ia meminta dukungan Pemerintah untuk bisa mewujudkan kelancaran dalam proyek ini. Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rusman Heriawan menyatakan sebaiknya pemerintah jangan hanya menggalakkan program yang berkaitan dengan biodiesel, tetapi harus juga memperhatikan soal bensin. Selain untuk menekan impor migas, biobensin juga bisa mendukung industri kelapa sawit yang kini tertekan oleh rendahnya harga di pasar internasional. Menteri Koordinator -Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi temuan ini. Pasalnya, efektivitas B20 hanya 97,5%. “Sisanya, 2,5%, ada di tiga instansi tersebut karena alasan-alasan tertentu (tidak bisa menggunakan B20),” terang Darmin. Ketiga instansi itu adalah PLN, Freeport, dan kendaraan militer. PLN mendapat kelonggaran untuk tidak menggunakan biodiesel dengan pertimbangan kondisi lapangan pembangkit listrik PLN yang menggunakan bahan bakar gas dan uaR (batubara) sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan B20. Freeport tidak dipaksakan untuk menyerap B20 karena alasan ketinggian dan temperatur sekitar, yang bisa membuat fatty acid methyl ester (FAME) dalam B20 beku. Senior Vice President Research and Technology Center (RTC) Pertamina Dadi Sugiana menyatakan, temuan ini bisa menjadi solusi tingginya impor bensin. Namun, butuh kebijakan pemerintah lagi agar bahan bakar nabati lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil. “Masalah keekonomian harus diperhatikan pemerintah,” terang Dadi.

Harian Kontan | Selasa, 10 September 2019
Inilah BBM Masa Depan

Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengolahan minyak sawit yang dapat mengha- silkan bahan bakar biohidrokar-bon yang terdiri dari green diesel, bensin nabati atau biogasoline, dan bioavtur atau jet biofuel. Salah satu yang telah mengembangkan inyak Kelapa Sawit menjadi bahan bakar biohidro-karbon adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). “Minyak nabati yang paling bagus itu adalah minyak kelapa sawit. Harganya murah, tetapi kualitasnya bagus. Minyak sawit bila digambarkan akan menghasilkan molekul yang panjang. Untuk mengolahnya menjadi hidrokarbon tinggal memotong molekul karbondioksida di ujungnya,” ujar Subagjo, Peneliti Teknik Kimia ITB, Jumat (6/9). Bahan bakar biohidrokarbon ini memiliki hidrokarbon yang sama dengan minyak fosil.

Infosawit | Selasa, 10 September 2019
Oktober 2019, Alokasi Biodiesel Sawit 30% (B30) Siap Ditetapkan

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membahas bersama pelaksanaan uji jalan program pencampuran biodiesel sebanyak 30% atau (B30) bersama pemangku kepentingan terkait sejak 2018, dan ditindaklanjuti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM koordinator pelaksanaan uji jalan B30 pada kendaraan bermotor. Rekomendasi hasil uji jalan ditargetkan sudah keluar pada pertengahan bulan Sepetember 2019 dan pada awal Oktober 2019 sudah dapat ditentukan alokasi pengadaan B30 untuk Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN). Dengan demikian, program mandatori B30 dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2015, yaitu, mulai Januari 2020.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTEK), Sujatmiko mengatakan, sejauh ini, pengujian secara keseluruhan menunjukkan hasil yang konsisten. Kinerja kendaraan, mutu bahan bakar, pelumas, dan konsumsi bahan bakar yang menggunakan B30 nilainya konsisten dan tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan B20. “Malah ada parameter emisi dan opasitas kendaraan berbahan bakar B30 memberikan hasil yang lebih baik,” tutur Sujatmiko yang juga sebagai Koordinator Uji B30 kepada InfoSAWIT, Senin (9/9/2019) di Bandung. Lebih lanjut kata Sujatmiko, kegiatan road test B30 ini juga bertujuan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, terutama pada engine, serta sistem saluran bahan bakar, termasuk di filter bahan bakar. Pelaksanaan road test B30 yang di-lauching oleh Menteri ESDM pada 13 Juni 2019 ini dilakukan pada dua jenis kendaraan, yaitu, kendaraan penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton. Kendaraan penumpang diuji dengan tujuan, membandingkan kinerja kendaraan yang menggunakan B20 dan B30, dan mendapatkan konfirmasi usulan standar dan spesifikasi B100 untuk campuran B30. Selain itu pengujian kendaraan truk adalah untuk mendapatkan konfirmasi efek penggunaan B30 pada kondisi awal dibandingkan dengan kondisi setelah jarak tempuh tertentu. Road test B30 pada kendaraan bermotor bermesin diesel ini dilaksanakan bersama-sama dengan para pemangku keperntungan, yaitu, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE – KESDM), Badan Litbang ESDM, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, PT Pertamina (Persero), Asosiasi Perusahaan Biofuel Indonesia, dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO).
https://www.infosawit.com/news/9273/oktober-2019–alokasi-biodiesel-sawit-30—b30–siap-ditetapkan

Sawit Indonesia | Senin, 9 September 2019
Indonesia Gugat Eropa ke WTO Karena Diskriminasi Sawit

Kalangan akademisi menilai Uni Eropa menerapkan kebijakan bersifat diskriminasi dan menghambat perdagangan kelapa sawit. Itu sebabnya, pemerintah Indonesia akan menggugat keputusan Uni Eropa yang tertuang Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation. “Kita (Indonesia) pemerintah mengerti kenapa kita mendaftarkan kasus ini ke WTO (red-World Trade Organization) karena tahu kedua ketentuan tersebut telah dan akan mendiskriminasikan minyak sawit. Oleh karena itu, semua yang perlu disiapkan telah mulai disiapkan termasuk menyewa firma hukum, kita ingin hal yang terkait diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan perlu diselesaikan,” tegas Dr. Rosediana Suharto, Direktur Responsible Palm Oil Initiative (RPOI). Dalam Delegated Regulation terdapat klasifikasi bahwa minyak sawit sebagai sumber energi yang berisiko ILUC tinggi atau High Indirect Land-Use Change (ILUC) Risk. Rosediana mempertanyakan kenapa hanya minyak kelapa sawit yang dimasukkan sebagai tanaman beresiko tinggi ILUC atau High ILUC Risk dengan alasan perkebunan sawit ditanam di wilayah hutan tropis dan lahan gambut tropis. Sebab, sebagai negara yang beriklim tropis sangatlah wajar perkebunan sawit Indonesia ditanam di lahan tropis. Akan tetapi, pemerintah telah mengatur areal penggunaan lain bagi perkebunan sawit seperti Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai regulasi berlaku di Indonesia.

Apabila kelapa sawit memilki high ILUC risk bagaimana soya yang ditanam di sekitar Amazone ? Walaupun kerusakan hutannya tinggi tetapi tidak tergolong high ILUC ? Banyak alasan lain untuk mengeluarkan minyak kelapa sawit dari dari penggunaannya sebagai biodiesel. Rosediana juga mengatakan terlihat sekali bahwa keinginan EU untuk mengeluarkan minyak sawit dari penggunaan sebagai biodiesel. Disamping itu, insentif untuk penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biodiesel dihapus berarti bila minyak sawit tetap digunakan untuk energi terbarukan. Maka sumbangan saving emission tidak dihitung untuk pencapaian nasional target. Kalau demikian, siapa di Eropa yang akan beli minyak sawit untuk renewable energy terkecuali untuk penggunaan lainnya. Ekspor sawit yang meningkat banyak alasannya terutama untuk penggunaan lain selain biodiesel pada tahun mendatang kita akan melihat bagaimana dampak ketentuan baru ini kepada ekspor minyak sawit untuk biodiesel bukan untuk pangan.

“Dengan melarang sawit berada di lahan tropis, seakan-akan kita berdosa jika menanam sawit. Memangnya, kalau sawit tidak ditanam di iklim tropis. Mau ditanam dimana? Tanam di Eropa, jelas sawit tidak bisa tumbuh,” kata Rosediana. Disamping itu label “No Palm Oil “ di produk pangan atau lainnya hanyalah bentuk kampanye negatif terhadap minyak sawit untuk mengetahui bahwa minyak sawit tidak ada dalam produk tersebut cukup pada list of content atau konten nutrisi jangan ditulis palm oil. Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Michael Bucki menyatakan bahwa Uni Eropa memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk membuktikan kelapa sawit tidak termasuk tanaman beresiko tinggi ILUC. Sebab, laporan terkait ILUC akan diujikembali pada 2021 dan 2023 sebagai dasar untuk menetapkan kategori ini. “Jika terbukti beresiko tinggi, maka biofuel harus mengikuti sertifikasi,” ujarnya. Bayu Krisnamurthi, Pengamat Kelapa Sawit, menegaskan pernyataan sawit masuk kategori high risk sementara tanaman minyak nabati lain tidak termasuk merupakan bukti diskriminasi. Padahal, bukti dan data ilmiah menunjukkan kerusakan dari luas perkebunan sawit jauh lebih kecil dari tanaman minyak nabati lain.

Sebelumnya, Kuasa Usaha Ad-Interim (Chargé d’Affaires/CDA) Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts menyampaikan bahwa Uni Eropa menempati posisi nomor tiga pasar utama minyak sawit Indonesia. itu sebabnya, tidak ada hambatan dagang dan aturan yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit. Dalam forum ini, ia mengeluhkan pemberitaan media di Indonesia bahwa Uni Eropa akan melarang penggunaan minyak sawit untuk biofuel pada 2023. “Saya tantang anda untuk menunjukkan faktor atau fakta apa bahwa Eropa akan menghentikan (pemakaian) minyak sawit. Tidak ada pembatasan terhadap minyak sawit,” tegas Geurts di hadapan awak media. Faktanya dikatakan Geurts bahwa impor minyak sawit Indonesia oleh Eropa tetap stabil berkisar 3,5 juta ton atau senilai 2,2 miliar euro per tahun. “Kami tetap stabil membeli minyak sawit dari Indonesia. Sekitar 50% untuk industri makanan maupun kosmetik. Lalu, 15% dipakai bagi biodiesel,” ujarnya.

Tempo | Senin, 9 September 2019
Pesawat Gunakan Avtur dari Minyak Sawit Bikin Mesin Mati?

Kementerian ESDM mengaku kesulitan melakukan uji coba penggunaan avtur yang dicampur dengan bahan nabati dari sawit atau bioavtur pada pesawat terbang. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya sejak 2015 lalu telah meminta ke pihak maskapai untuk melakukan uji coba pada sejumlah pesawat, tetapi hingga saat ini belum ada daftar yang mampu diujicobakan. Upaya untuk meyakinkan penumpang mengenai uji coba tersebut menjadi kendala karena dinilai berisiko tinggi. Padahal, di sejumlah negara telah dilakukan uji coba penggunaan bioavtur. “Iya (minta uji coba dari 2015), tapi penumpang agak sulit diyakinkan. Sepersepuluh mati mesinnya, mati semua,” kata dia, seperti dilansir Bisnis.com, Senin 9 September 2019. Karena itu, ESDM masih fokus pada produksi biodiesel supaya biaya bisa ditekan dan semakin ekonomis. Hingga saat ini, produksi bioavtur belum dilakukan meskipun teknologi di Indonesia sudah memadai. Adapun bioavtur akan memanfaatkan biji sawit atau kernel untuk diolah sebagai bahan bakar. Berbeda dengan biodiesel yang memanfaatkan kulit daging dari kelapa sawit.

“Avtur dari sawit itu mungkin. Sawit bisa jadi bahan bakar,” katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia memproduksi avtur berbahan sawit pascaprogram mandatori biodiesel sebagai pengganti solar mulai menunjukkan hasil. Menurutnya, Indonesia sudah mulai memproduksi avtur dan tidak melakukan impor. Namun, dia mengharapkan, Indonesia bisa lebih dari sekedar memproduksi avtur dengan menggunakan sawit sebagai bahan baku produksi. “Kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” katanya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Nota Tahunan di Periode Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jumat 16 September 2019.
https://bisnis.tempo.co/read/1245413/pesawat-gunakan-avtur-dari-minyak-sawit-bikin-mesin-mati/full&view=ok

Investor | Senin, 9 September 2019
Mahasiswa Antusias Gali Informasi Biodiesel Sawit

Mahasiswa di Kota Malang sangat antusias berdiskusi dan menggali informasi seputar energi baru dan terbarukan berbahan baku sawit. Antusiasme mahasiswa tampak dalam seminar di Universitas Brawijaya Malang, Minggu (8/9/2019). Seminar yang mengangkat isu “Potensi Sumber Daya Pertanian Dalam Upaya Pengembangan Teknologi & Energi Terbarukan” tersebut, diikuti sedikitnya 300 mahasiswa. “Berbicara mengenai energi tidak akan pernah habis. Perkembangan energi dunia yang dinamis, sementara keterbatasan cadangan energi fosil terus menurun, meningkatkan perhatian masyarakat dunia kepada energi terbarukan” ungkap Rizki Pratama (21), mahasiswa Fakultas Pertanian, Univesitas Brawijaya. Rizki melanjutkan banyak sektor pertanian penghasil biomassa memiliki potensi tinggi untuk menjadi energi terbarukan, namun tidak semua komoditas siap menjadi energi terbarukan. Dengan bergulirnya isu keberlanjutan, sawit merupakan salah satu komoditas yang pantas sebagai pengganti energi fossil. Selain mampu menyerap karbondioksida dan energi matahari yang disimpan dalam bentuk energi kimia (minyak kelapa sawit), komoditas kelapa sawit dinilai berkesinambungan karena mampu memproduksi selama lebih dari 25 tahun.

Hadi Sugeng, Direktur PT Astra Agro Lestari, sebagai pembicara di seminar ini mengungkapkan kekagumannya terhadap peserta acara karena telah mengakui bahwa isu-isu yang terjadi di komoditas kelapa sawit adalah tidak sepenuhnya benar. “Saya tidak perlu repot-repot lagi memberikan pembuktian, ternyata rata-rata sudah paham isu sehingga saya hanya menunjukkan evident saja” ungkapnya. Dengan pengembangan industri sawit yang terus dilakukan, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya daya saing. “Jika dibandingkan dengan Malaysia, produksi kelapa sawit di Indonesia masih memakan biaya produksi 34% lebih tinggi. Sementara produktifitas tanaman juga masih ada loss sekitar 44%” lanjut Hadi Sugeng. Merespon pertanyaan mahasiswa tentang implementasi B100, Hadi Sugeng juga menjelaskan perlunya teknologi mutakhir yang saat ini masih dikembangkan oleh pengusaha. Selain itu, dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mengawal implementasinya sehingga tetap menguntungkan bagi perusahaan karena harga CPO relatif tinggi.
https://investor.id/business/mahasiswa-antusias-gali-informasi-biodiesel-sawit

Sawit Indonesia | Senin, 9 September 2019
Sepak Terjang Kelapa Sawit Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan yang memberikan sumbangan devisa terbesar dalam nilai ekspor pertanian Indonesia. Selain sebagai penyumbang nilai ekspor pertanian terbesar, kelapa sawit juga mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya. Minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti industri minyak goreng, biodiesel, shortening, kosmetika, farmasi, dan sebagainya. Berbagai manfaat minyak sawit inilah yang mendorong tingginya permintaan akan minyak sawit. Peningkatan konsumsi tersebut antara lain juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, serta permintaan minyak sawit dunia untuk bahan baku industri di Uni Eropa, dan juga meningkatnya permintaan impor CPO oleh negara India dan RRC. Permintaan CPO di pasar dunia diperkirakan terus meningkat di masa depan. Hal itu antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan negara-negara di dunia yang mulai menggunakan komoditas tersebut untuk biodiesel. Produk energi itu relatif ramah lingkungan dan bisa menggantikan bahan bakar konvensional. Tingginya permintaan CPO itu mengakibatkan harga di pasar dunia meningkat tajam.

Dikutip dari berita financedetik.com: “Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemanfaatan limbah produk pertanian untuk mengisi pasar ekspor.” Untuk itu, Badan Karantina Pertanian (Barantan) melakukan penjaminan kesehatan dan keamanan terhadap limbah produk pertanian yang diminati pasar ekspor. Adapun limbah produk pertanian yang diekspor adalah bungkil sawit. Sebagai informasi, bungkil sawit adalah produk akhir proses pengolahan inti sawit menjadi minyak sawit. Bungkil sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak asal tumbuhan yang banyak diminati pasar dunia. Ekspor bungkil sawit ini merupakan komoditas unggulan baru yang diekspor selama kurun waktu tahun 2019. Berdasarkan data IQFAST (Indonesian Quarantine Full Automation System) Karantina Pertanian Tarakan, tercatat ekspor perdana bungkil kepala sawit pada Mei 2019 lalu telah diekspor sebanyak 3.299,749 ton tujuan Cina senilai Rp 3,65 miliar. Jika ditotalkan, sepanjang 2019 ekspor PKE telah mencapai Rp 7,1 miliar. Tidak hanya permintaan negara-negara asing, Indonesia juga telah berupaya dan sedang mengembangkan industri pengelolaan kelapa sawit. Pemerintah melalui peraturan pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong energi baru terbarukan dengan menetapkan target pemanfaatan energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23% dan pemanfaatan bioenergi sebesar 5%. Selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk yang terus melaju, proyeksi kebutuhan energi di indonesia akan meningkat 4,7 % per tahun. Dalam hal ini, peranan energi baru terbarukan menjadi sangat penting, terutama dalam meningkatkan akses energi modern kepada seluruh masyarakat indonesia.

Sebagai penghasil tanaman kelapa sawit terbesar di dunia, pemenuhan tenaga listrik dari limbah kelapa sawit sangat potensial di Indonesia. Dari kapasitas produksi pabrik sebesar 30 ton/jam Tandan Buah Segar (TBS)/ Fresh Fruit Bunch (FFB) dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 4-5 MW dari PLT Biomassa (PLTBm) dan 1 MW dari PLT Biogas (PLTBg) berasal dari POME (Plant Oil Effluent). Dari sekitar 700 pabrik kelapa sawit secara nasional, dengan kapasitas produksi rata-rata 30-45 ton/ jam TBS, secara umum dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 3500 MW dari PLT Biomassa (PLTBm) dan 700 MW dari PLT Biogas (PLTBg) berasal dari POME. (Direktorat Bioenergi, 2019) Selain pemenuhan tenaga listrik nasional, bioenergi kelapa sawit juga berpotensi besar sebagai bahan bakar nabati (BBN) yaitu Biodiesel. Potensi bahan baku CPO sangat melimpah di Indonesia dengan rata-rata produksi CPO di tahun 2014 sebesar ± 31 juta ton per tahun. Dari total produksi CPO, hanya sebagian kecil ±8,4 juta ton yang dimanfaatkan di dalam negeri untuk kebutuhan pangan dan biodiesel (kebutuhan untuk biodiesel hanya ± 1,6 juta ton) seedangkan sisanya diekspor. Berdasarkan data APROBI 2018, Idonesia telah berhasil menghemat devisa sekitar 30 Triliun Rupiah. (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi)

Saat ini, ketersediaan energi semakin menipis dan berdampak pada harga yang terus meroket. Meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat dunia untuk menggunakan bahan bakar ramah lingkungan menjadikan pengembangan bioenergi sangat strategis. Lebih jauh lagi, pengembangan bioenergi di Indonesia mampu memicu kemampuan Indonesia melalui pengembangan sumber daya lokal. Hal ini sangat mendukung prioritas nasional pada pilar ekonomi yang didokumentasikan untuk target RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 pada tahap perencanaan dan implementasi SDGs (Sustainable Development Goals), yang isinya adalah Kedaulatan energi, Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja, membangun konektivitas nasional dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Terbentuknya Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau FoKSBI menunjukkan bahwa semua pihak; pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, dan asosiasi pekebun memiliki tekad bersama yang kuat untuk mewujudkan industri kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No.19 tahun 2011 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2015 mengenai penerapan sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan saat ini sedang dalam proses penguatan menjadi Peraturan Presiden.

Harus diakui, diperlukan perbaikan secara berkesinambungan di semua lini yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dedikasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan mendasar dalam praktek-praktek usaha mulai dari hulu sampai ke hilir. Cara untuk menyembuhkan dunia adalah dengan menyembuhkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita tidak dapat meminta pertolongan ke sekitar kita. Kita harus melihat kedalam diri kita. Kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Demikian juga untuk Indonesia, sebagai generasi muda kitalah yang bertanggung jawab untuk negeri. Jayalah Indonesiaku, Energi Untuk Negeri!!!(

Sawit Indonesia | Senin, 9 September 2019
Uji Jalan B30 Tempuh 80% Perjalanan, Performa Kendaraan Tetap Bagus

Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali melakukan sosialisasi Road Test (Uji Jalan) B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan padakendaraan bermesin diesel di Jakarta, Kamis (5/9). Kepala Badan Litbang ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa Road Test B30 sudah menempuh sekitar 80 persen perjalanan. “Sudah berjalan 80%. Kalau target mobil penumpang 50.000 km, sekarang sudah (menempuh) 42.000 km. Untuk yang mobil niaga, mobil besar, targetnya 40.000 km sekarang sudah 30.000-an km,” jelasnya. Dadan menegaskan, Menteri ESDM mengamanatkan uji jalan B30 ini untuk memastikan bahwa kinerja kendaraan tidak boleh berkurang signifikan antara penggunaan B20 dan B30. “Biaya operasi dan pemeliharaan juga tidak boleh berubah banyak,” ungkapnya seperti dilansir dari laman esdm.go.id Lebih lanjut Dadan menyampaikan dari hasil uji coba sementara, tidak ditemukan masalah yang signifikan pada unit kendaraan yang diuji coba terkait dengan performa mesin kendaraan, oli, serta emisi gas buang. Bahkan, untuk konsumsi bahan bakar, hasilnya di luar perkiraan, yaitu lebih hemat dari yang diperkirakan.

“Untuk kendaraan penumpang lebih hemat, emisi lebih bagus, kecuali untuk tekanan filter bahan bakar itu tekanannya lebih tinggi. Tetapi semua filter itu memenuhi standar dari ATPM, kan standarnya filter itu bisa dipakai 10.000 km,” imbuhnya. Laporan sementara uji coba B30 ini, ujar Dadan, sudah disampaikan kepada Menteri ESDM dan Presiden. “Pak Menteri (ESDM) sudah menyampaikan laporan sementara ke Presiden melalui Ratas (Rapat Terbatas), sehingga Presiden mengarahkan bahwa program B30 itu harus jalan per 1 Januari 2020,” tandas Dadan. Sebagai informasi, pelaksanaan Road Test B30 ini merupakan kerja sama dari Pemerintah dan badan usaha. Pelaksana uji adalah Badan Litbang ESDM, EBTKE, dan BPPT dengan dukungan pendanaan dari BPDPKS, penyediaan mobil dari Gaikindo, dan penyediaan bahan bakar dari Pertamina dan APROBI. Pelaksanaan Road Test dilakukan pada 2 jenis kendaraan yaitu kendaraan penumpang dengan berat kotor kurang dari 3,5 ton dan kendaraan truk dengan berat kotor lebih dari 3,5 ton. Badan Litbang ESDM bersama BPDPKS juga telah menyiapkan uji coba B30 pada alat mesin pertanian, alat berat, dan mesin genset pada kereta api. Uji coba B30 juga akan dilaksanakan pada kereta api dan kapal laut.