+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Ekspor CPO ke China Rawan Terkoreksi

Bisnis Indonesia | Jum’at, 14 Desember 2018

Ekspor CPO ke China Rawan Terkoreksi

Ekspor minyak sawit Indonesia ke China berisiko merosot setelah Negeri Panda memutuskan untuk kembali mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor menjelaskan, keputusan China untuk kembali membeli kedelai dari AS akan memberi sentimen positif yang berdampak pada penguatan harga internasional komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Berdasarkan data Bloomberg, harga CPO untuk kontrak Februari 2019 pada Kamis (13/12) di Bursa Derivatif Malaysia naik 2,08% ke level 2.057 ringgit/ ton. Kenaikan itu terdorong oleh kabar dari Gedung Putih yang menyebutkan China telah kembali mengimpor kedelai AS sebanyak 2,50 juta ton pada Selasa (11/12). “Namun, di sisi lain, kita juga perlu waspada kepada permintaan China terhadap Biodiesel berbahan dasar CPO milik |RI] sebab ada potensi [China] kembali mengonsumsi Redanya perang dagang AS-China membuat harga CPO global menguat. Produsen Biodiesel RI khawatir permintaan CPO China akan turun. minyak kedelai sehingga mengurangi konsumsi CPO,” katanya, Kamis (13/12). Menurutnya, China merupakan pasar potensial untuk ekspor Biodiesel Indonesia. Potensi tersebut semakin membesar setelah China membatasi pembelian kedelai Negeri Paman Sam awal tahun ini.

Bagaimanapun, lanjutnya, Aprobi telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi penurunan ekspor CPO ke China. Salah satunya dengan menjajal ekspor ke Rusia, Afrika, dan Timur Tengah. Wakil Ketua Umum III Bidang Perdagangan Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang meyakini ekspor CPO ke China akan tetap stabil kendati terdapat potensi penurunan eskalasi perang dagang dengan AS. Tahun ini, ekspor CPO dan produk turunannya ke China naik 15% secara year on year. Jadi, saya pikir peluang tekanan dari kebijakan China dan AS masih terbatas,” jelasnya. Namun, lanjutnya, apabila Beijing akhirnya memangkas impor CPO dan turunannya seperti biodiesel, Indonesia tetap dapat memanfaatkan pasar China melalui produk sawit lainnya seperti bungkil sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia dan unggas. Pasalnya pada awal Oktober, China mulai melarang impor produk mpeseed meal dari India untuk pakan ternak.

PERKUAT NEGOSIASI

Di sisi lain, ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan, Indonesia harus memperkuat kembali lobi-lobinya ke Beijing agar pasar CPO RI di China terus tumbuh. “Peluang kita ada di Biodiesel sebenarnya. China sedang mempromosikan upayanya mengurangi gas rumah kaca dengan memulai mengembangkan bahan bakar B5 di Shanghai. Kita harus yakinkan mereka untuk melanjutkan program itu, karena di situ celah ekspor kita,” katanya. Upaya lainnya adalah dengan mengundang investor China untuk ikut membangun industri pengolahan Biodiesel di Indonesia. Hal itu, menurutnya, akan membuat China mempertimbangkan untuk melanjutkan impor Biodiesel dan produk CPO lainnya dari Tanah Air. Pada perkembangan lain, keputusan China untuk kembali mengimpor kedelai AS turut berdampak pada penguatan harga kedelai internasional. Akibatnya, harga kedelai yang diimpor oleh Indonesia dari AS berpeluang turut terkerek dalam waktu dekat. Namun demikian, Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Yusan mengatakan, para importir belum berencana menaikkan harga jual kedelai mereka. Saat ini harga kedelai di tingkat importir adalah sekitar Rp7.050/ kg-Rp7.300/kg.0 Dampak Redanya Perang Dagang AS-China Industri kedelai dan CPO Indonesia terancam oleh keputusan China yang akhirnya resmi membeli kedelai dari AS lagi. Bagi produsen CPO, kebijakan China itu membuat impor CPO dan Biodiesel China dari Indonesia akan kembali turun. Sementara itu, untuk kedelai, para importir dan produsen kedelai Tanah Air terancam berhenti menikmati tren penurunan harga kedelai dari AS.

Koran Tempo | Jum’at, 14 Desember 2018

Biodiesel dan Alternatif Sawit

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 menetapkan kewajiban pangsa bahan bakar nabati terhadap bahan bakar minyak (BBM) solar sebesar 20 persen-disebut B20-pada 2016. Namun hingga pertengahan tahun ini tingkat bahan campuran Biodiesel masih berada pada kisaran 10 persen. Ini berarti konsumsi Biodiesel nasional belum mencukupi untuk mencapai target B2 0. Untuk menegaskan komitmennya, pemerintah menerbitkan peraturan ihwal kewajiban Biodiesel untuk sektor jasa publik (PSO) dan non-PSO yang berlaku efektif mulai 1 September 2018. Makin meluasnya pengguna B20 akan meningkatkan penyerapan minyak sawit (CPO) dan mengurangi impor BBM. Saat ini terjadi penurunan ekspor CPO akibat tensi pasar global yang sedang memanas sehingga kelebihan pasokan minyak sawit tidak terhindarkan. Kelebihan ini diharapkan bisa diserap industri biodiesel. Pasar global yang sedang memanas itu merupakan kelanjutan dari perdebatan panjang antara kawasan Eropa dan Asia, khususnya Indonesia, terkait dengan proses penanaman kelapa sawit. Parlemen Uni Eropa menghentikan penggunaan CPO untuk Biodiesel mulai 2021. Keputusan ini diambil salah satunya karena Indonesia tidak bisa menjamin ketelusuran riwayat CPO tersebut apakah berasal dari kebun dengan peruntukan yang aman atau berasal dari kebun di kawasan hutan yang memicu deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Konversi hutan tropis menjadi kebun kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang besar akumulasi karbon dioksida (CO2), salah satu jenis gas rumah kaca. Meskipun emisi dari mesin industri berbahan bakar Biodiesel dari CPO dikatakan zero emission, dalam proses pembudidayaannya malah menambah akumulasi CO2 ke atmosfer.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar seperti saat ini memiliki dampak negatif secara ekosistem, misalnya merusak struktur tanah karena akar dari bekas tanaman kelapa sawit yang mati sangat sulit dibersihkan. Proses pembukaan lahan kelapa sawit, yang dilakukan dengan metode tebang habis, mengakibatkan lahan telanjur gundul, menghilangkan hewan yang tinggal di hutan, mengurangi lapisan humus dan resapan air, serta rentan menyebabkan erosi. Butuh waktu bertahun-tahun agar tanah tersebut bisa digunakan kembali. Limbah kelapa sawit, jika hanya dibuang di sekitar lahan, akan merusak struktur fisik dan kimia tanah. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa minyak kelapa sawit bukanlah komoditas yang ramah lingkungan. Deforestasi, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan dari tempat asalnya, sengketa tanah adat atau tanah rakyat, serta pelanggaran hak asasi manusia hingga kebakaran hutan merupakan akibat lain dari adanya perkebunan kelapa sawit. Namun tak bisa dimungkiri bahwa minyak kelapa sawit juga merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Untuk meminimalkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan itu, sebaiknya pemerintah kembali menggalakkan penelitian berbagai sumber minyak nabati sebagai komplementer minyak kelapa sawit. Pemerintah harus menerapkan kebijakan zero deforestation pada semua petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Bila sedang dibutuhkan peningkatan produksi minyak nabati itu, bisa dilakukan budi daya tanaman nabati lain. Sejauh ini telah ditemukan tanaman yang dapat diolah menjadi biodiesel, yaitu kemiri sunan, biji jarak pagar, nyamplung, biji kepuh, biji kepayang, biji karet, biji bintaro, biji saga, dan biji kapuk randu. Namun sembilan tanaman tersebut perlu diteliti kelayakan bisnisnya untuk menjadi industri Biodiesel skala besar dan ramah lingkungan. Selain itu, semuanya harus ditelaah lagi apakah tergolong tanaman pangan atau bukan. Penggunaantanamanpang-an sebagai sumber energi alternatif/biodiesel akan berkompetisi dengan kebutuhan pangan manusia. Dari semua tanaman tersebut, yang jelas merupakan tanaman pangan ialah minyak kelapa sawit dan minyak kemiri sunan. Sedangkan minyak biji jarak pagar, biji kapuk randu, biji bintaro, biji kepayang, biji saga, biji kepuh, dan biji nyamplung bukan merupakan bahan pangan, tapi masih perlu penelitian lebih lanjut.

Kontan | Jum’at, 14 Desember 2018

Badan Pengelola Dana Sawit Sebar Dana Pungutan untuk Peremajaan dan Biodiesel

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah mengumpulkan dana pungutan Rp 14 triliun lebih, hingga 4 Desember 2018. Realisasi dana pungutan ini melampauhi target 2018 yang sebesar Rp 11 triliun. Hanya, bila dibandingkan 2017 yang sebesar Rp 14,2 triliun, relatif sama. Direktur BPDPKS Herdrajat Natawijaya mengatakan, pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/ 2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, pungutan dana CPO berhenti sementara.

https://insight.kontan.co.id/news/badan-pengelola-dana-sawit-sebar-dana-pungutan-untuk-peremajaan-dan-biodiesel

Viva | Jum’at, 14 Desember 2018

Biodiesel B20 Punya Fitur Keren, Enggak Ada di Solar Biasa

Bahan bakar minyak untuk kendaraan yang dijual di Indonesia kini jauh lebih baik dari zaman dulu. Setelah menghadirkan BBM tanpa timbal dalam bentuk bensin, kini Solar yang ditawarkan Pertamina lebih ramah lingkungan. Mulai 1 September 2018, seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ada di Indonesia diwajibkan memasarkan BBM jenis biodiesel B20. Kode 20 berarti BBM tersebut mengandung 20 persen minyak yang berasal dari nabati, yakni kelapa sawit. Dengan adanya campuran itu, maka emisi gas buang yang dihasilkan menjadi sedikit berkurang. Negara juga bisa menghemat devisa hingga US$2 miliar. Alhasil, defisit neraca perdagangan ekspor-impor barang bisa turun angkanya. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 2014, konsumsi BBM biodiesel B20 tidak banyak bedanya dengan Solar biasa. “Dari beberapa uji coba, kenaikan konsumsi bahan bakarnya tidak banyak, hanya 1-2 persen saja,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dilansir dari laman Kementerian ESDM, Kamis 13 Desember 2018. Ia juga menuturkan, penggunaan bahan bakar biodiesel B20 mempunyai kemampuan tambahan. Yakni, melarutkan kotoran yang ada di dalam tangki bahan bakar. “Saat pertama menggunakan biodiesel, terjadi penumpukan kotoran pada saringan bahan bakar, akibat larutnya kerak pada tangki dari bahan bakar sebelumnya. Biodiesel ini kan ester, sifatnya melarutkan,” tuturnya.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1103070-biodiesel-b20-punya-fitur-keren-enggak-ada-di-solar-biasa

Viva | Jum’at, 14 Desember 2018

Isu Biodiesel B20 Bikin Filter Cepat Kotor, Ini Faktanya

Mulai 1 September 2018, semua bahan bakar untuk mesin kendaraan jenis diesel diwajibkan mengandung minyak nabati 20 persen. Minyak tersebut didapatkan dari pengolahan tanaman kelapa sawit. Dengan adanya peraturan itu, maka seluruh dispenser BBM diesel Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU yang ada di Indonesia, baik milik Pertamina maupun perusahaan lain, akan diisi oleh biodiesel B20. Selain bisa mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan dari pembakaran, biodiesel B20 juga tidak banyak mengubah konsumsi bahan bakar kendaraan. Hal itu didapatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat melakukan uji coba sejak empat tahun lalu. “Dari beberapa uji coba, kenaikan konsumsi bahan bakarnya tidak banyak, hanya 1-2 persen saja,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu 12 Desember 2018. Lebih lanjut ia menjelaskan, penggunaan bahan bakar biodiesel mempunyai kemampuan tambahan, yakni melarutkan kotoran yang ada di dalam tangki bahan bakar. Nantinya, kotoran itu akan larut dan terbawa menuju saringan bahan bakar. “Penggantian filter bahan bakar hanya sekali atau dua kali, itu kejadian pada saat kendaraan pertama kali menggunakan biodiesel. Saya pun dulu mengalami. Setelah kerak di tangki bersih, maka akan terus bersih, tidak ada masalah lagi”, ungkapnya.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1103077-isu-biodiesel-b20-bikin-filter-cepat-kotor-ini-faktanya

Bisnis | Kamis, 13 Desember 2018

Dewan Energi Nasional: Hasil Studi Kelayakan Proyek EBT bisa Ditawarkan ke Investor

Pemerintah pusat mengharapkan hasil kajian studi energi baru terbarukan (EBT) dapat ditindaklanjuti untuk ditawarkan kepada investor Denmark tahun depan. Saleh Abdurrahman, Sekjen Dewan Energi Nasional mengatakan dari studi kelayakan awal itu, potensi pengembangan energi dan terbarukan bisa di atas 50%. Oleh karenanya, lanjut dia, dia mengharapkan potensi itu tak hanya berhenti pada tataran studi saja. “Bahkan saya bilang untuk biomassa itu lebih besar lagi. Kita besok ketemu Gubernur untuk bahasa pengembangan biomass dan bioetanol. Soalnya di Lombok itu batubara kurang pas,”katanya Kamis (13/12/2018). Menurutnya pemerintah Denmark juga merespon positif dan akan menindaklanjuti untuk mendatangkan investor Denmark langsung ke Lombok tahun depan. Di sisi lain dari sisi pemerintah Indonesia, juga akan mengajak serta Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dia menyebut persoalan pendanaan semestinya bukan menjadi persoalan lantaran Bappenas memiliki beberapa skema pembiayaan. Sehingga, lanjutnya, pemerintah memutuskan skema pendanaan yang bunganya rendah dan tenornya panjang, supaya bisa terealisasikan.

Lombok, kata dia juga menjadi kota yang menarik bagi investasi asing. Selain itu juga, wilayah dengan jumlah penduduk dan permintaan yang cukup dengan industri yang bertumbuh. Pemerintah ingin ingin pertumbuhan energi terbarukan sejalan dengan perkembangan wilayah. “Untuk itu kita di Lombok juga harus siap. Jangan sampai bikin regulasi yang keliru. Sampai sekecil2nya ga boleh. Kita sulit bersaing sama tetangga kita. Rasio elektrifikasi mereka mengejar kita,”imbuhnya. Jika Lombok berhasil dalam pengembangan EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi), pemerintah ke-depannya akan kembali mencari 2 hingga tiga wilayah lainnya untuk dilakukan studi kelayakan.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20181213/44/869411/dewan-energi-nasional-hasil-studi-kelayakan-proyek-ebt-bisa-ditawarkan-ke-investor

Sindonews | Kamis, 13 Desember 2018

PLTD Bisa Sepenuhnya Gunakan Minyak Sawit

Wacana penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN disambut positif oleh Anggota Komisi VII Ramson Siagian. Pasalnya terang dia, dengan penggunaan CPO tersebut akan menghemat devisa mengingat minyak solar yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar PLTD milik PLN berasal dari impor. Selain itu, dengan menggunakan CPO, akan memperluas pasar CPO di dalam negeri sehingga dampaknya bisa mendongkrak harga CPO dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Namun, Ramson Siagian, mengingatkan jika wacana tersebut diterapkan tidak memengaruhi umur mesin PLTD milik PLN. “Boleh saja secara teori CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTD, tapi itu perlu ada pengalaman empiris. Apakah dengan menggunakan CPO tidak menyebabkan kerusakan pada PLTD milik PLN,” kata Ramson Siagian ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (13/12/2018). Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto mengatakan, tidak semua PLTD milik PLN bisa dikonversi bahan bakarnya ke CPO. Misalnya saja PLTD putaran rendah (rpm 750). PLTD itu sekarang memakai bahan bakar residu/marine fuel oil. Agar bisa kompatibel dengan CPO perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pabrikannya.

Menurut Agus Kismanto, saat ini ada PLTD merek MAN pabrikan Jerman dan Wartsila asal Finlandia yang punya mesin khusus PLTD berbahan bakar CPO. Mestinya ke depan, PLTD yang berbahan bakar solar ditutup dan digantikan dengan PLTD berbahan bakar CPO. “Indonesia beli lisensinya saja, kita produksi mesin PLTD ini di dalam negeri. Ini jadi usaha yang sangat layak, karena ada ribuan PLTD,” kata Agus Kismanto, kemarin. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menambahkan, apabila secara teknis PLTD milik PLN bisa menggunakan CPO sebagai bahan bakarnya. Bahkan CPO tersebut tidak perlu dilakukan pencampuran dengan minyak solar alias bisa digunakan 100%. Agar CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTD perlu dilakukan treatment khusus sehingga memiliki karakter seperti solar. “CPO perlu dilakukan preheating atau dipanasi terlebih dahulu sehingga mencapai suhu tertentu. Jadi pada dasarnya dimungkinkan menggunakan CPO untuk beberapa PLTD,” kata Fabby Tumiwa. Namun yang menjadi persoalan, terang dia yakni terkait soal harga CPO yang sangat fluktuatif. Di kala harga CPO dunia di kisaran USD500 per ton seperti saat ini, PLN sangat feasible menggunakan CPO. Namun apabila harganya di kisaran USD800 per ton sudah sangat tidak feasible lagi, karena lebih mahal ketimbang minyak solar.

Sambung dia mengakhawatirkan, jika harga CPO dunia tinggi, produsen CPO tidak mau memasok ke PLN karena ekspor lebih menguntungkan. “Paling dibutuhkan PLN itu kestabilan harga dan kontinyuitas pasokan CPO,” tegasnya. Terkait ini, Agus Kismanto mengusulkan agar dana yang dikelola BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung program pemakaian minyak sawit untuk PLTD milik PLN. Sehingga PLN memiliki kepastian pasokan suplai minyak sawit dengan harga yang stabil. Agar terjadi win-win solution antara PLN dengan produsen CPO, Fabby Tumiwa punya usulan lain. Dia menyarankan agar menggunakan pola cost plus margin atau cost plus adjustment apabila terjadi perubahan harga CPO dunia. “Saya kira itu lebih fair,” katanya. Fabby Tumiwa mengungkapkan kebutuhan minyak solar PLN tiap tahun sekitar 5 hingga 6 juta kiloliter. Jadi apabila, minyak solar tersebut bisa digantikan dengan CPO cukup bagus untuk menyelamatkan devisa. Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ‎mengaku telah menginstruksikan PLN selaku operator kelistrikan di Indonesia, untuk mengganti bahan bakar PLTD dari solar ke CPO. “Kami telah menginstruksikan PLN untuk mengubah setidaknya 1.800 MW mesin diesel menjadi 100% CPO,” kata Jonan saat membuka forum bisnis Indonesia Finlandia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/10). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga mendorong PLN menghentikan penggunaan solar pada pembangkitnya. Dia ingin seluruh solar digantikan dengan CPO. “Sekarang ternyata sudah ada alat yang bisa merombak untuk memanfaatkan 100% CPO,” kata Rini di Jakarta, Jumat (31/8). Upaya pemanfaatan biodiesel yang melimpah di dalam negeri ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan PLN terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Rini berharap pemanfaatan minyak sawit dapat menghemat devisa negara sampai USD1 miliar.

https://ekbis.sindonews.com/read/1362447/34/pltd-bisa-sepenuhnya-gunakan-minyak-sawit-1544681877