+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Ekspor Minyak Sawit Diperkirakan US$ 22,91 Miliar

Investor Daily Indonesia | Kamis, 20 Juni 2019

Ekspor Minyak Sawit Diperkirakan US$ 22,91 Miliar

Ekspor minyak sawit diperkirakan senilai US$ 20,99-22,91 miliar tahun ini. Sedangkan volume ekspor diperkirakan sebanyak 38,18 juta ton tahun ini, naik sekitar 10% dari tahun lalu yang sebesar 34,71 juta ton. Perkiraan nilai ekspor itu dihitung dengan proyeksi rata-rata harga minyak sawit mentah {crudepalm oil/ CPO) global tahun ini berkisar US$ 550-600 per ton. “Pertumbuhan ekspor diprediksi hanya untuk volume, sedangkan secara nilai diperkirakan terkoreksi signifikan. Harganya masih rendah terus. Ekspor secara volume mungkin masih meningkat, karena sekarang ke Tiongkok juga sudah mulai meningkat. Ke Eropa (meski ada kebijakan anti sawit yang dikeluarkan Uni Eropa) juga nggak banyak perubahan,” kata Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan, Jakarta, Rabu (19/6). Ia mengatakan lebih lanjut, ekspor triwulan 11-2019 kemungkinan masih bisa lebih tinggi dari triwulan 1-2019, meski komoditas tersebut menghadapi hambatan perdagangan di sejumlah negara. Volume ekspor minyak sawit RI diperkirakan masih akan tumbuh, terutama ke pasar-pasar tradisional seperti Tiongkok. Merujuk data yang diolah Gapki, ekspor minyak sawit nasional – baik biodiesel, oleokimia, CPO, dan produk turunan lainnya – pada triwulan 1-2019 mencapai 9,10 juta ton atau meningkat 16% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, data Bank Dunia menyebutkan, harga minyak sawit (palm oil) pada Januari 2019 sebesar US$ 584 per ton, Februari US$ 602 per ton, Maret US$ 573 per ton, April US$ 588 per ton, dan pada Mei US$ 563 per ton, atau rata-rata dalam lima bulan itu sebesar US$ 582,44 per ton. Bank Dunia memproyeksikan harga Palm Oil tahun ini US$ 600 per ton.

Permintaan Naik

Sedangkan Wakil Ketua Umum III

Gapki Bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, penurunan nilai ekspor minyak sawit tahun ini bisa signifikan. Pasalnya, nilai ekspor bulanan saat ini sangat rendah. “Nilai ekspor minyak sawit tahun ini akan terkoreksi signifikan. Sekarang saja harga masih US$ 470 per ton FOB CPO dan US$ 500 per ton FOB RBD Olein. Ini bakal berlangsung sampai akhir tahun 2019. Sedangkan secara volume, ekspor mungkin masih bisa tumbuh sekitar 10%,” kata Togar. Pertumbuhan volume ekspor, kata Togar, terjadi karena permintaan pasar naik, salah satunya dari pasar Eropa. Di tengah kebijakan UE yang akan mulai memangkas penggunaan biofuel berbasis sawit usai 2019, realisasi ekspor minyak sawit Indonesia ke UE hingga akhir tahun ini akan menjadi acuan pembelian mulai 2020, seiring adanya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa (UE). “Pertumbuhan volume ekspor ditopang permintaan dari pasar karena harga masih murah, harga murah cenderung menarik pasar membeli lebih. Produksi juga naik. Volume ekspor ke Eropa untuk tahun ini juga kemungkinan masih bertambah, (antara lain) karena tahun ini akan menjadi baseline bagi mereka (UE) sebelum kebijakan antisawit diterapkan,” kata Togar.

Hanya saja, lanjut dia, pertumbuhan volume ekspor sulit digenjot lebih tinggi. Semua negara produsen juga sudah melakukan antisipasi. “Pertumbuhan volume ekspor sulit digenjot lebih tinggi, ini menyebabkan kenaikan volume ekspor tidak bisa menutupi kerugian akibat anjloknya harga. Semua (negara produsen) sudah melakukan antisipasi, termasuk Indonesia dengan program biodiesel 30% (B30) namun itu baru pada tahun 2020. Kalau pun ada kenaikan harga dalam waktu dekat ini, kemungkinan baru di akhir tahun. Tapi, (harga tersebut) tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi setahun,” kata Togar. Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono memaparkan, pertumbuhan produksi di tengah anjloknya harga pada saat ini mengkhawatirkan perusahaan sawit. Kondisi itu bakal berlanjut hingga akhir tahun ini. “Dalam siklus produksi, saat ini industri hulu sawit dalam periode low season, dengan porsi sekitar 45% kontribusinya terhadap produksi setahun. Kalau nanti sudah high season, harga pasti akan lebih drop. Artinya, saat ini, perusahaan itu sedang ketar-ketir, sedang susah. Jadi, jangan digangguin, jangan bikin yang aneh-aneh. Regulasi yang berkonflik, seperti amanah moratorium, sebaiknya cepat-cepat diselesaikan,” kata Joko di Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan, kondisi di sektor Kelapa Sawit bisa berdampak negatif secara langsung terhadap kinerja di sektor lain. Contohnya, industri sepeda motor yang selalu mengandalkan kinerja Kelapa Sawit untuk menetapkan outlook-nya. “Penurunan di sektor Kelapa Sawit turut berpengaruh terhadap turunnya rencana produksi sepeda motor tahun ini, menjadi sekitar 6 juta unit dari sebelumnya 7 juta unit. Kinerja finansial kami di triwulan 1-2019 sudah jeblok, dari periode sama tahun lalu yang juga sudah anjlok. Kondisi di triwulan 11-2019 pasti mirip-miriplah. Sementara itu, kalau terjadi penurunan kinerja sektor ini, akan mengganggu sendi perekonomian lain,” kata Joko. Untuk itu, kata dia, diperlukan upaya memacu konsumsi di dalam negeri serta memacu ekspor. Untuk menggenjot ekspor, misalnya, Indonesia perlu melakukan negosiasi dengan Jepang agar kriteria keberlanjutan (sustainability) yang akan diterapkan tidak aneh-aneh, karena saat ini ekspor ke Jepang sedang membaik. “Harus/jgM benar, kita harus mengamankan ekspor. Misalnya, harus fight betul soal tarif impor ke India. Artinya, pemerintah mesti memberikan perhatian kepada sektor penting ini supaya pelaku usaha tetap nyaman. Karena kalau kondisi ini dibiarkan berkelanjutan, investasi pun akan tertunda,” kata Joko.

Percepat Program B30

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi sawit melalui program B30 guna membantu mendongkrak harga minyak sawit di pasar internasional. “Apabila Indonesia bisa (menjalankan) program B30 akhir tahun ini, misalnya Oktober, maka akan mengangkat harga CPO dunia secara signifikan. Dengan program B30 akan ada pengurangan suplai minyak sawit ke pasar dunia setidaknya 3,50 juta ton. Apalagi bila Tiongkok jadi merealisasikan tambahan impor CPO akibat trade war,” ungkap Tungkot. Tungkot menjelaskan, produksi minyak nabati global tahun ini diproyeksikan bertambah 4,50 juta ton, dengan 2,60 juta ton di antaranya dari sawit (produksi Indonesia ada tambahan 1,80 juta ton dan Malasya 0,80 juta ton). Sedangkan konsumsi minyak nabati global naik, dengan tambahan konsumsi sekitar 6,60 juta ton. “Dalam kondisi tersebut, harga CPO dunia pada tahun ini belum dapat menembus US$ 600 per ton. Sampai Juni 2019, harga CPO masih sekitar US$ 500 per ton, bahkan tiga bulan terakhir sedikit di bawah US$ 500 per ton. Penggerak demand tahun ini belum cukup untuk mengangkat harga, apalagi ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian, growth (ekonomi) belum membaik, dan trade war belum reda,” ujar Tungkot.

Karena itu, kata Tungkot, meski volume ekspor minyak sawit nasional tahun ini masih akan naik dari tahun lalu, secara nilai ekspor belum akan bergerak signifikan karena harga yang masih rendah. Untuk itu, lanjut dia, sudah saatnya pemerintah menggenjot hilirisasi di Tanah Air, di antaranya melalui program B30. “Kunci agar industri sawit RI bergairah ada di hilirisasi. Jika program B30 lebih cepat direalisasikan dan ditambah dengan program greenfuel tahun depan, maka tahun depan industri sawit nasional makin kinclong karena harga di pasar internasional bergerak signifikan. Jangan lupa pula, hilirisasi juga ampuh untuk meredam dampak jika UE nantinya benar-benar mengurangi impor sawit, termasuk dari Indonesia,” kata Tungkot. Sebelumnya, Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) mengharapkan pelaksanaan program B30 dapat diterapkan mulai September 2019, atau jauh lebih cepat dari jadwal pemerintah yang menargetkan pelaksanaan program itu mulai 2020. Dengan program B30, konsumsi biodiesel Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai 9 juta kiloliter (kl) dan hal itu bisa menekan impor minyak dari fosil hingga 55-56 juta barel. Uji coba penggunaan B30 telah dimulai pada awal Mei lalu, yang dilakukan bersama-sama oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BPPT, ITB, Gaikindo, Pertamina, dan Aprobi. Program B30 akan mendongkrak konsumsi minyak sawit domestik, sehingga bisa membantu mendongkrak harga komoditas ini di pasar internasional.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 20 Juni 2019

Peru Jadikan Indonesia Mitra Strategis Industri Kelapa Sawit

Pemerintah Peru berniat menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di bidang industri kelapa sawit. Hal itu disampaikan anggota Kongres Peru Alexandra Aramayo saat pertemuan dengan Duta Besar Indonesia Lima Marina Estella Anwar Bey dan Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan pada 12 Juni 2019. “Indonesia siap bekerja sama dengan Peru untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara,” kata Dubes Marina dalam keterangan resmi, Rabu (19/6). Dubes Marina mengatakan, keinginan Peru tersebut sangat berdasar, karena Indonesia dinilai telah sukses mengembangkan industri Kelapa Sawit baik di industri hulu dan hilir. Hal ini dibuktikan dengan tingginya produktivitas kebun Kelapa Sawit di Indonesia, serta pengembangan berbagai produk dari minyak sawit termasuk biodiesel. Ketua APROBI menjelaskan, Indonesia telah menggunakan biodiesel sejak 2006 dan terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia menggunakan kandungan biodiesel sebanyak 20% (B20) dan sedang men-gujicoba B30.

“Diproyeksikan pada 2020, Indonesia akan mulai menggunakan B30. Selain itu Indonesia juga sedang mengembangkan bahan bakar bio-hidrokarbon berupa green gasoline, green diesel, dan green avtur,” ujar dia. Hal ini sangat menarik minat Ara- mayo untuk merekomendasikan Pemerintah Peru agar dapat bekerja sama dengan Indonesia. Sebagai salah satu anggota kongres Peru yang sangat aktif dalam mengkampanyekan penggunaan biodiesel di Peru, Aramayo berpendapat, Indonesia dapat menjadi model bagi Peru untuk mengembangkan industri Kelapa Sawit khususnya biodiesel bagi kebutuhan domestik. Saat ini Pemerintah Peru telah menerapkan mandat penggunaan B5 namun produksi biodiesel dalam negeri sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik sehingga Pemerintah harus mengimpor produk biodiesel dari negara lain dalam skala besar. Aramayo juga mengharapkan Peru dapat bergabung dengan Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang telah diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini, Kolombia merupakan negara pertama di kawasan Amerika Latin yang telah menjadi anggota. Pemerintah Peru menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan mempelajari kemungkinan Peru menjadi anggota CPOPC. Kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia baik di bidang energi seperti biodiesel maupun petrokimia akan ditindaklanjuti melalui KBRI Lima. Ketua APROBI menyampaikan pula bahwa Indonesia siap untuk membagikan hasil riset B20 kepada Peru untuk kerja sama di bidang energi ke depannya,

Bisnis Indonesia | Kamis, 20 Juni 2019

Mengamankan Bauran Energi Nabati

Upaya serius pemerintah untuk mewujudkan penggunaan energi terbarukan dengan kewajiban penggunaan bahan bakar nabati biodiesel dengan campuran 20% atau kerap disebut B20 telah dimulai sejak Januari 2016. Kala itu, kebijakan B20 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 12/2015 hanya dibatasi pada sektor-sektor tertentu seperti usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum. Dalam 2 tahun terakhir baru sektor transportasi yang menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten. Baru pada 1 September 2018, ada gebrakan baru. Implementasi B20 bersifat mandatory dan dijalankan secara masif di semua sektor berdasarkan peraturan presiden. Namun, dalam setiap penerapan rencana selalu muncul tantangan-tantangan. Salah satunya adalah memastikan kelancaran pasokan dan penyediaan fatty acid methyl esters (FAME)-produk esterifikasi dari crude Palm Oil (CPO)- sebagai bahan bakar campuran dengan solar. Masih banyak terjadi kendala pada proses distribusi FAME di lapangan. Kendati pemesanan sudah dilakukan jauh-jauh hari, hal itu belum menjamin realisasi bisa terlaksana tepat waktu 100%. Pasalnya, terdapat penyesuaian mekanisme suplai FAME.

Pemerintah sebenarnya tak tinggal diam. Sejak awal tahun ini, pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan titik tujuan penyaluran FAME dari badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) kepada PT Pertamina (Persero) dari 112 titik menjadi 29 titik. Biodiesel yang sudah dicampur di 29 titik tersebut akan didistribusikan sendiri oleh Pertamina ke jaringan SPBU miliknya. Alhasil, BUBBN tak perlu lagi memasok ke 112 fasilitas blending Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, titik-titik pusat distribusi FAME ke Pertamina ternyata belum siap sepenuhnya. Masalah tak hanya soal distribusi, ternyata produksi dan permintaan untuk kegunaan FAME juga belumlah optimal. Namun, penyediaan biodiesel untuk kebutuhan domestik tetap mampu terpenuhi. Data pemerintah menunjukkan pada 2018, kebutuhan minyak Kelapa Sawit untuk produksi bahan bakar mencapai 5,7 juta ton dengan adanya perluasan intensif ke sektor Non-Public Service Obligation (Non-PSO) dan tingkat mandatory sebesar 20%.

Angka itu memang belumlah besar mengingat saat ini produksi CPO Indonesia mencapai 41,6 juta ton. Apalagi pada kurun waktu 2014 – 2018, produksi CPO meningkat 29,5% setiap tahunnya. Walau demikian, pemerintah kini menggaungkan program B30. Saat ini, uji jalan B30 telah dilakukan dan ditargetkan rampung pada Oktober 2019. Lalu pada Januari 2020, mandatory B30 diterapkan pada kendaraan umum. Dari mandatory B30 ini, konsumsi domestik biodiesel dalam negeri pada 2025 akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kiloliter. Jumlah tersebut dua kali lipat dari konsumsi domestik biodiesel pada 2018 yang telah mencapai 3,8 juta kilo liter. Tentu konsumsi yang terus meningkat membutuhkan pasokan biodiesel yang mencukupi kebutuhan nasional. Pemerintah melalui Pertamina juga sedang menyiapkan Kilang Plaju dan Dumai untuk mengonversi minyak CPO 100% menjadi diesel yang akan dikenal dengan Delta 100 atau D100.

Kita berharap pemerintah juga terus mendorong produsen biofuel untuk menjaga pasokan dan distribusi FAME. Jika mengacu data Asosiasi Produsen biofuel Indonesia, kapasitas terpasang produksi FAME dari anggota mereka adalah sebanyak 12 juta kiloliter yang dihasilkan dari 19 pabrik. Angka yang harusnya melebihi kebutuhan nasional pada tahun depan. Namun, tantangan lain pun muncul. Sawit dan produk sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan ekspor kita. Ekspor sawit selama 2018 juga tercatat meningkat meskipun harga rata-rata CPO di pasar global yang tak juga kinclong. Nilai sumbangan devisa minyak sawit 2018 mencapai US$20,54 miliar. Dengan angka devisa yang begitu besar tersebut, daya tarik ekspor membuat pasokan FAME bisa jadi terancam. Karena itu kita mendukung pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan baku biodiesel mulai dari aturan domestic market obligation hingga melakukan subsidi. Dalam 5 tahun mendatang, infrastruktur jalan darat yang semakin panjang akan mendongkrak konsumsi bahan bakar minyak yang sebagian besar berasal dari impor minyak mentah. Kondisi itu tentu semakin menekan neraca perdagangan kita.Karenanya kita berharap pemerintah harus dapat meyakinkan para pengguna kendaraan untuk bersedia memakai bahan bakar nabati seraya mendukung program bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Wartaekonomi | Kamis, 20 Juni 2019

Mau Kembangkan Biodiesel Dalam Negeri, Peru Lirik Indonesia

Pemerintah Peru berniat menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di bidang industri kelapa sawit. Hal itu disampaikan anggota Kongres Peru, Alejandra Aramayo kepada Wakil Menteri Hidrokarbon Peru, Eduardo Guevara. Kongres Peru yang dihelat pada Rabu (12/6/2019) lalu juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Lima, Marina Estella Anwar Bey dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan. Aramayo berpendapat bahwa Indonesia dapat menjadi model bagi Peru untuk mengembangkan industri kelapa sawit, khususnya biodiesel bagi kebutuhan domestik. Saat ini Pemerintah Peru menerapkan mandat penggunaan B5, namun produksi biodiesel dalam negeri sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik sehingga pemerintah harus mengimpor produk biodiesel dari negara lain dalam skala besar. Baca Juga: Pemerintah Ajukan Gugatan Diskriminasi Sawit Uni Eropa ke WTO “Saya merekomendasikan Pemerintah Peru agar bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Aramayo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2019). Aramayo juga mengharapkan Peru bergabung dengan Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang telah diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini, Kolombia merupakan negara pertama di kawasan Amerika Latin yang telah menjadi anggota. “Pemerintah Peru menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan mempelajari kemungkinan Peru menjadi anggota CPOPC,” tambahnya.

https://www.wartaekonomi.co.id/read232800/mau-kembangkan-biodiesel-dalam-negeri-peru-lirik-indonesia.html

Borneonews | Rabu, 19 Juni 2019

Begini Dampak Mandatori B30 Untuk Kendaraan Diesel

Pemerintah siap menggulirkan kewajiban penggunaan campuran minyak sawit dalam solar sebesar 30% atau biodiesel 30 (B30) untuk seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Demi melancarkan program tersebut, pemerintah memulai road test atau uji jalan penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel. “Ada sejumlah dampak positif dalam pengembangan B30 di masa mendatang, pertama komitmen untuk Paris Agreement 21, penerapan B30 diklaim mampu menekan emisi karbon menjadi 29%. Kedua, menjaga defisit neraca perdagangan dan langkah ini membuat penggunaan devisa untuk pembelian solar berkurang,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Master Parulian Tumanggor, di Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sedangkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, memastikan tidak akan ada kendala dengan pasokan bahan baku B30. “Dengan produksi CPO yang melimpah, pengembangan biodiesel tidak mengalami masalah bahan baku,” papar dia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia masih mampu mencukupi bahan baku produksi biodiesel, yakni CPO. Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton.

https://www.borneonews.co.id/berita/128902-begini-dampak-mandatori-b30-untuk-kendaraan-diesel

Kadadata | Rabu, 19 Juni 2019

Peru Inginkan Indonesia Jadi Mitra Strategis Industri Kelapa Sawit

Mitra strategis industri kelapa sawit Indonesia berpotensi bertambah, ditunjukkan dari keinginan salah satu anggota Konggres Peru, Alejandra Aramayo, yang menginginkan Indonesia menjadi mitra strategis industri kelapa sawit Peru. Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Rabu (19/6), permintaan ini disampaikan Wakil Menteri Hidrokarbon Peru, Eduardo Guevara, pada Duta Besar RI untuk Peru, Marina Estella Anwar Bey dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan dalam pertemuan 12 Juni 2019 lalu. Permintaan ini diutarakan karena Peru menilai Indonesia telah sukses mengembangkan industri kelapa sawit baik di industri hulu dan hilir. Hal ini dibuktikan dengan tingginya produktivitas kebun kelapa sawit Indonesia, serta pengembangan berbagai produk dari minyak sawit termasuk biodiesel. Paulus menjelaskan, Indonesia telah menggunakan biodiesel sejak tahun 2006 dan terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini Indonesia menggunakan kandungan biodiesel sebanyak 20% (B20) dan sedang mengujicoba B30. Diproyeksikan tahun 2020 Indonesia akan mulai menggunakan B30. Selain itu Indonesia juga sedang mengembangkan bahan bakar bio-hidrokarbon berupa green gasoline, green diesel dan green avtur. Nah, kemajuan yang pesat ini menarik minat Aramayo untuk merekomendasikan agar pemerintah Peru bekerja sama dengan Indonesia. Aramayo sendiri dikenal sebagai anggota konggres yang sangat aktif mengkampanyekan penggunaan biodiesel di Peru.

Aramayo berpendapat, Indonesia dapat menjadi model bagi Peru untuk mengembangkan industri kelapa sawit khususnya biodiesel bagi kebutuhan domestik. Saat ini Peru telah menerapkan penggunaan B5, namun produksi dalam negeri sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik, sehingga Peru harus mengimpor produk biodiesel dari negara lain dalam skala besar. Aramayo juga mengharapkan Peru dapat bergabung dengan Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang telah diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini, Kolombia merupakan negara pertama di kawasan Amerika Latin yang telah menjadi anggota. Pemerintah Peru sendiri menyambut baik usulan ini dan menyatakan akan mempelajari kemungkinan Peru menjadi anggota CPOPC. Kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia baik di bidang energi seperti biodiesel maupun petrokimia akan ditindaklanjuti melalui KBRI di Lima. Duta Besar RI untuk Peru sendiri menyatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Peru untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara. Sementara, Paulus menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk membagikan hasil riset B20 kepada Peru untuk kerja sama di bidang energi.

https://katadata.co.id/berita/2019/06/19/peru-inginkan-indonesia-jadi-mitra-strategis-industri-kelapa-sawit

Apahabar | Rabu, 19 Juni 2019

Kelapa Sawit Indonesia Dilirik Peru, Gapki Kalsel: Pasar Potensial

Rencana Peru merangkul Indonesia sebagai partner strategis disambut hangat oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalsel. “(Peru) Ini sebagai pasar potensial produk kelapa sawit Indonesia,” ucap Ketua Gapki Kalsel, Totok Dewanto kepada apahabar.com, Rabu (19/6) sore. Menaungi kurang lebih 48 perusahaan kelapa sawit di Kalsel, Gapki akan mensosialisasikan kerja sama itu kepada seluruh anggota. Peru sebenarnya telah mempunyai perkebunan sawit dalam negeri. Namun industri hilir atau turunannya dikabarkan masih belum sebaik Indonesia. Peru ingin menerapkan program B5, sementara Indonesia khususnya Kalsel sudah B20. Bahkan, telah melakukan riset menuju B100. “Bisa jadi ini sebagai pasar potensial, tapi hanya untuk produk turunan minyak sawit. Karena untuk CPO mereka sudah punya sendiri,” tegasnya. Adapun, produk turunan yang dimaksud, meliputi bio-diesel, bio-avtur, bio-premium, surfactan, pelumas, margarine, shortening, sabun, detergen, sampai produk shampo. Rencana Peru menggandeng Indonesia sebagai partner strategis disampaikan Anggota Kongres Peru Alejandra Aramayo ke Wakil Menteri Hidrokarbon Peru Eduardo Guevara dalam pertemuan 12 Juni 2019. Pertemuan itu dihadiri Duta Besar RI Lima, Marina Estella Anwar Bey dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan. Indonesia, menurut Kementerian Luar Negeri RI, dinilai Peru telah sukses mengembangkan industri kelapa sawit, baik industri hulu dan hilir. Ini dibuktikan dengan tingginya produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia, serta pengembangan berbagai produk dari minyak sawit termasuk bio-diesel.

Bisnis | Rabu, 19 Juni 2019

Peru Berminat Jalin Kerja sama Industri Kelapa Sawit dengan Indonesia

Peru menginginkan Indonesia menjadi partner strategis di bidang industri kelapa sawit. Permintaan itu disampaikan oleh Anggota Kongres Peru Alejandra Aramayo kepada Wakil Menteri Hidrokarbon Peru Eduardo Guevara pada pertemuan tanggal 12 Juni 2019 yang juga dihadiri oleh Duta Besar RI Lima, Marina Estella Anwar Bey dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan. Mengutip laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (19/6/2019), Peru menilai Indonesia telah sukses mengembangkan industri kelapa sawit baik di industri hulu dan hilir. Hal ini dibuktikan dengan tingginya produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia, serta pengembangan berbagai produk dari minyak sawit termasuk biodiesel. Ketua APROBI Paulus Tjakrawan menjelaskan bahwa Indonesia telah menggunakan biodiesel sejak 2006 dan terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini Indonesia menggunakan kandungan biodiesel sebanyak 20% (B20) dan sedang mengujicoba B30. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan mulai menggunakan B30. Selain itu Indonesia juga sedang mengembangkan bahan bakar bio-hidrokarbon berupa green gasoline, green diesel, dan green avtur.

Hal ini sangat menarik minat Aramayo untuk merekomendasikan Pemerintah Peru agar dapat bekerja sama dengan Indonesia. Sebagai salah satu anggota Kongres Peru yang sangat aktif dalam mengkampanyekan penggunaan biodiesel di Peru. “Indonesia dapat menjadi model bagi Peru untuk mengembangkan industri kelapa sawit khususnya biodiesel bagi kebutuhan domestik,” ujar Aramayo. Saat ini Pemerintah Peru telah menerapkan mandat penggunaan B5 namun produksi biodiesel dalam negeri sangat kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik sehingga pemerintah harus mengimpor produk biodiesel dari negara lain dalam skala besar. Aramayo juga mengharapkan Peru dapat bergabung dengan Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang telah diinisiasi oleh Indonesia dan Malaysia. Saat ini, Kolombia merupakan negara pertama di kawasan Amerika Latin yang telah menjadi anggota. Pemerintah Peru menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan mempelajari kemungkinan Peru menjadi anggota CPOPC. Kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia, baik di bidang energi seperti biodiesel maupun petrokimia, akan ditindaklanjuti melalui KBRI Lima. Duta Besar RI Lima Marina Estella Anwar Bey mengatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Peru untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara. Ketua APROBI menyampaikan pula bahwa Indonesia siap untuk membagikan hasil riset B20 kepada Peru untuk kerja sama di bidang energi kedepannya.

https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/19/935368/peru-berminat-jalin-kerja-sama-industri-kelapa-sawit-dengan-indonesia