+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Ekspor Minyak Sawit Ditargetkan Naik 3,4%

Harian Seputar Indonesia| Senin, 20 Mei 2019

Ekspor Minyak Sawit Ditargetkan Naik 3,4%

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi ekspor komoditi sawit Indonesia (termasuk di dalamnya crude palm 0i7/CPO dan turunannya, biodiesel dan produk oleokimia) tahun ini hanya akan tumbuh 3,4%. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan ekspor yang sebelumnya dipatok 5,7% di awal tahun akibat kinerja mengecewakan sejauh ini. “Hingga Juni, penjualan jauh dari harapan. Kalau ada perbaikan di regulasi pada semester II, baru kita bisa meningkat. Proyeksi ekspor semester I hanya tumbuh di CPO, tapi produk hilir di refinery menurun. Secara keseluruhan steady, segitu-segitu saja,” kata Sahat di Jakarta, pekan lalu. Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester 1/2019 ini diproyeksikan sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebesar 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy). Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acid methyl ester /F\’AME), dan 14.000 ton produksigreendiesel.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat mengungkapkan .total volume ekspor oleochemkal hingga ku-artalI/2019 mencapai 664.000 ton. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode -sama tahun lalu tercatat 619.000 ton. Kendati secara volume ekspor mengalami peningkatan, namun nilai ekspor produk oleochemical pada kuartal 1/2019 mengalami penurunan. Jika pada kuartall/2018 nilai ekspor-nya USD648 juta, sementara pada kuartal 1/2019 turun menjadi USD648 juta. “Selama kuartal I/2019hinggasekarangharga produk oleochemkal secara global mengalami penurunan. Lantaran penurunan harga inilah yang menyebabkan nilai ekspor kita juga turun walaupun vdlumeeksporki ta naik,”ka tanya. Rapolo mengatakan, tujuan utama ekspor produk oleochemical meliputi China, Eropa, India, Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan Jepang. Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, implementasi program B20 untuk semua bahan bakar solarsejak September 2018 telah menggerek konsumsi biodiesel dipasardomestik. Sepanjang ku-artal 1/2019 ini biodiesel yang tersalurkan sekitar l,5 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut setara 24,19% dari target penyaluran biodiesel di pasar domestik tahun ini yang sebesar 6,2 juta kiloliter. Paulus mengatakan, penyaluran biodiesel dalam negeri sejauh ini tidak mengalami hambatan berarti. “Hal itu terjadi berkat kerja sama semua pihak, baikpemerintah, produsen biodiesel, maupun industri auto-motif seperti Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia),” ujarnya.

Investor Daily Indonesia| Senin, 20 Mei 2019

Industri Minta Pungutan Ekspor Sawit Diberlakukan Lagi

Pelaku usaha di bidang industri hilir meminta pemerintah kembali menerapkan pungutan ekspor (PE) sawit, baik untuk produk hulu maupun hilir. Pasalnya, apabila pengenaan PE terus ditunda maka akan banyak pabrik pengolahan sawit yang mangkrak dan menyebabkan ekspor semakin sulit bersaing. Saat ini, pemerintah masih mengenolkan PE untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk hilir sawit, kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Mei 2019. Permintaan itu disampaikan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin). Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution yang meminta agar PE dapat segera diterapkan lagi. Pemberlakuan pungutan berdampak positif atas masuknya investasi ke Indonesia, selama ini selisih PE sawit sebesar 7,50% antara produk hilir dan CPO. Selain itu, tanpa PE maka kapasitas refined CPO di Indonesia turun menjadi 30-35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat menjelaskan, penundaan PE sawit telah mengakibatkan refineri mangkrak, seperti pabrik RBD (re- fined, bleached, and deodorized) dan food. Kondisi tersebut disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin US$ 2-3. Sementara industri hilir ada biaya pengolahan dan transportasi, akibatnya tidak dapat margin lagi karena kalah bersaing,” kata Sahat. Dengan adanya PE maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Ma-layasia adalah suku bunga rendah dan handling cost, sedangkan Indonesia unggul dari sisi efisiensi karena mesin lebih modern. Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan menambahkan hal senada. Apalagi, dana PE sawit dapat dimanfaatkan untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga tandan buah segar (TBS) sawit petani,” ujar Paulus di Jakarta, kemarin. Sedangkan Ketua Umum Apolin Rapolo Hutabarat mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, sehingga perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya untuk menciptakan investasi, baik dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Karena itu, PE sawit harus segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” kata Rapolo.

Menurut Sahat, dalam rapat terakhir yang membahas PE sawit disepakati adanya level harga sebagai patokan penetapan pungutan. Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan harga mengacu pada Bursa komoditas ICDX. “Nantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kemendag akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder,” kata Sahat. Hingga semester 1-2019, Sahat memperkirakan, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik mencapai 8,70 juta ton. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel). Sebelum kebijakan pengenolan PE untuk CPO dan produk hilir sawit diberlakukan, PE untuk CPO ditetapkan US$ 50 per ton dan produk tu- runan (hilir) US$ 20-30 per ton. Kebijakan pemerintah yang mengenolkan PE untuk CPO dan produk hilir sawit pertama kali terbit pada Desember 2018. Kemudian pemerintah mengeluarkan aturan dan formula baru pada Maret 2019 melalui PMK No 23/PMK05/2019 yang memutuskan bahwa pemerintah tidak mengenakan alias tetap mengenolkan PE CPO dan produk turunannya hingga 31 Mei 2019. Pemerintah baru akan menera- pkan PE pada CPO mulai 1 Juni 2019 sebesar US$ 25 per ton apabila harga CPO internasional berada di antara US$ 570-619 per ton dan US$ 50 per ton apabila harga naik melewati US$ 619 per ton.

Koran-sindo| Senin, 20 Mei 2019

Ekspor Minyak Sawit Ditargetkan Naik 3,4%

Gabungan In dus tri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi ekspor komoditi sawit Indonesia (termasuk di dalamnya crude palm oil/ CPO dan turunannya, bio diesel dan produk oleokimia) tahun ini hanya akan tumbuh 3,4%. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan ekspor yang sebe – lum nya dipatok 5,7% di awal ta hun akibat kinerja menge cewakan sejauh ini. “Hingga Juni, penjualan jauh dari harapan. Kalau ada perbaikan di regulasi pada semester II, baru kita bisa meningkat. Proyeksi ekspor semester I hanya tum – buh di CPO, tapi produk hilir di refinery menurun. Secara kese – lu ruh an steady, segitu-segitu saja,” kata Sahat di Jakarta, pekan lalu. Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester I/2019 ini diproyeksikan sebe – sar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebesar 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total eks por ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini di perkirakan mencapai 8,73 juta ton terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acid me – thyl ester /FAME), dan 14.000 ton produksi greendiesel. Ketua Umum Asosiasi Prdusen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat meng ungkapkan, total volume ekspor oleochemical hingga kuartal I/2019 mencapai 664.000 ton. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tercatat 619.000 ton. Kendati secara volume ekspor mengalami peningkatan, namun nilai ekspor produk oleochemical pada kuartal I/2019 mengalami penurunan. Jika pada kuartal I/2018 nilai ekspornya USD648 juta, semen ta ra pada kuartal I/2019 turun menjadi USD648 juta. “Selama kuartal I/2019 hing ga sekarang har ga produk ole ochemical secara global meng alami penurunan. Lantaran penurunan harga ini lah yang menyebabkan nilai eks por ki ta juga turun walau pun volume eks por kita naik,” katanya.

Rapolo mengatakan, tujuan utama ekspor produk oleochemical meliputi China, Eropa, India, Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Timur Te ngah, dan Jepang. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, implemen tasi program B20 untuk semua bahan bakar solar sejak September 2018 te lah menggerek konsumsi bio die sel di pasar domestik. Sepanjang kuartal I/2019 ini biodiesel yang ter salurkan sekitar 1,5 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut set ra 24,19% dari target pe nya lur an bio diesel di pasar dom estik tahun ini yang sebesar 6,2 juta kiloliter. Paulus mengata kan, penyaluran biodiesel da lam negeri sejauh ini tidak mengalami hambatan berarti. “Hal itu ter jadi berkat kerja sama semua pi hak, baik pemer in tah, pro du sen biodiesel, mau pun industry automotif seperti Gaikindo (Gabungan Industri Ken da raan Bermotor Indonesia),” ujarnya.

http://koran-sindo.com/page/news/2019-05-20/2/6/Ekspor_Minyak_Sawit_Ditargetkan_Naik_3_4_

Sawitidnonesia| Senin, 20 Mei 2019

Tangki KKKS Dikaji Pemanfaatannya untuk Penyimpanan FAME

Pemerintah tengah memassifkan konversi minyak solar konvensional (B0) yang berasal dari minyak bumi, menjadi biosolar, yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Esther (FAME) sebesar 20% (B20). Dalam rangka mengoptimalkan B20, pemerintah pun terus mengkaji penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut B20 agar semakin efektif. “Salah satu perhatian pemerintah adalah ketersediaan sarana prasarana di titik-titik pencampuran B20 yang masih belum optimal, juga ongkos angkut FAME menuju beberapa titik pencampuran yang masih cukup tinggi,” ungkap Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta, pekan lalu, dalam keterangan tertulis. Dadan menjelaskan, Refinery Unit (RU) V Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) misalnya, telah menggunakan metode Ship To Ship (STS) untuk menekan ongkos angkut FAME. Namun, hasil evaluasi penggunaan STS masih menunjukkan biaya operasional yang relatif tinggi. “Solusi yang diperkirakan dapat menekan biaya operasional STS, salah satunya dengan memanfaatkan tangki-tangki minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang idle dan terjangkau jaraknya dengan RU V Balikpapan,” kata Dadan.

Untuk mengetahui potensi tangki-tangki milik KKKS yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan FAME, Pulitbangtek Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS) Badan Litbang ESDM telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kelayakan Investasi Tanki FAME, Sarana Prasarana, Pipa dan Pencampuran di 10 Titik Pencampuran, beberapa waktu lalu (9/5). Hadir pada acara tersebut Direktur BPDPKS, para Stakeholder operator tangki KKKS, Pertamina selaku distributor B20 dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI). LEMIGAS memperkirakan terdapat 8 KKKS yang tangkinya berpotensi untuk penyimpanan FAME bagi Titik Serah RU V Balikpapan yang akan dikaji lebih lanjut

Harian Kontan| Senin, 20 Mei 2019

Tangki KKKS Bisa Dijadikan Penyimpanan FAME B20

Konversi minyak solar konvensional dari minyak bumi menjadi biosolar yang dicampur fatty acid methyl esther (FAME) sebesar 20% (B20) terus bergulir. Namun ketersediaan sarana prasarana di titik-titik pencampuran B20 dinilai masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah terus mengkaji penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut B20 agar semakin efektif. Hal itu juga didorong ongkos angkut FAME menuju beberapa titik pencampuran yang masih cukup tinggi. Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdi-ana mencontohkan, Refinery Unit (RU) V Balikpapan milik PT Pertamina telah menggunakan metode ship to ship (STS) untuk menekan ongkos angkut FAME. Namun hasil evaluasi penggunaan STS masih menunjukkan biaya operasional yang relatif tinggi. “Solusi yang diperkirakan dapat menekan biaya operasional STS salah satunya dengan memanfaatkan tangki-tangki minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang idle dan terjangkau jaraknya dengan RU V Balikpapan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (19/5). Sebelumnya Pulitbangtek Minyak dan Gas Bumi Badan Litbang ESDM telah melakukan focus group discussion sebagai kajian kelayakan investasi tangki FAME. Penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut yang semakin efektif ini sangat diperlukan. Sebab, dalam perencanaan jangka panjang, campuran solar konvensional dengan biodiesel FAME berbahan baku minyak sawit akan dikembangkan hingga menjadi B100.

Kontan | Minggu, 19 Mei 2019

Tekan Biaya, Pemerintah Kaji Pemanfaatan Tangki KKKS Untuk Penyimpanan FAME B20

Konversi minyak solar konvensional yang berasal dari minyak bumi, menjadi biosolar, yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Esther (FAME) sebesar 20% (B20) terus digencarkan. Namun, ketersediaan sarana prasarana di titik-titik pencampuran B20 dinilai masih belum optimal. Karenanya, pemerintah pun terus mengkaji penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut B20 agar semakin efektif. Hal itu pun juga didorong oleh ongkos angkut FAME menuju beberapa titik pencampuran yang masih cukup tinggi. Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mencontohkan, Refinery Unit (RU) V Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) telah menggunakan metode ship to ship (STS) untuk menekan ongkos angkut FAME. Namun, hasil evaluasi penggunaan STS masih menunjukkan biaya operasional yang relatif tinggi. “Solusi yang diperkirakan dapat menekan biaya operasional STS, salah satunya dengan memanfaatkan tangki-tangki minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang idle dan terjangkau jaraknya dengan RU V Balikpapan,” kata Dadan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).

Guna mengetahui potensi tangki-tangki milik KKKS yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan FAME, Pulitbangtek Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB Lemigas) Badan Litbang ESDM telah melakukan Focus Group Discussion (FGD). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), para stakeholder operator tangki KKKS, Pertamina selaku distributor B20 dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI). Lemigas pun memperkirakan terdapat 8 KKKS yang tangkinya berpotensi untuk penyimpanan FAME bagi Titik Serah RU V Balikpapan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut yang semakin efektif ini diperlukan sebab dalam perencanaan jangka panjang, campuran solar konvensional dengan Biodiesel FAME berbahan baku minyak sawit (crude palm oil/CPO) akan dilakukan kajian potensi kemungkinan menjadi B100.

https://industri.kontan.co.id/news/tekan-biaya-pemerintah-kaji-pemanfaatan-tangki-kkks-untuk-penyimpanan-fame-b20

Republika | Minggu, 19 Mei 2019

Pemerintah Kaji Pemanfaatan Tangki KKKS Migas untuk B20

Pemerintah tengah memasifkan konversi minyak solar konvensional (B0) yang berasal dari minyak bumi, menjadi biosolar, yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Esther (FAME) sebesar 20 persen (B20). Dalam perencanaan jangka panjang, campuran solar konvensional dengan Biodiesel FAME berbahan baku minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) akan dilakukan kajian potensi kemungkinan menjadi B100. Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan pemerintah pun terus mengkaji penyediaan sarana prasarana dan ongkos angkut B20 agar semakin efektif. “Salah satu perhatian pemerintah adalah ketersediaan sarana prasarana di titik-titik pencampuran B20 yang masih belum optimal, juga ongkos angkut FAME menuju beberapa titik pencampuran yang masih cukup tinggi,” ungkap Dadan, Ahad (19/5). Dadan menjelaskan, Refinery Unit (RU) V Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) misalnya, telah menggunakan metode Ship To Ship (STS) untuk menekan ongkos angkut FAME. Namun, hasil evaluasi penggunaan STS masih menunjukkan biaya operasional yang relatif tinggi. “Solusi yang diperkirakan dapat menekan biaya operasional STS, salah satunya dengan memanfaatkan tangki-tangki minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang idle dan terjangkau jaraknya dengan RU V Balikpapan,” kata Dadan.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/prqkiw383/pemerintah-kaji-pemanfaatan-tangki-kkks-migas-untuk-b20

Kontan | Minggu, 19 Mei 2019

Tekan Impor Migas, Pemerintah Dorong Produksi Biofuel

Guna menekan defisit neraca perdagangan akibat impor sektor migas, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berusaha mendongkrak kontribusi industri nonmigas dengan mendorong produksi bahan bakar yang masih ketergantungan pada impor, di antaranya memproduksi green fuel seperti biodiesel B20 dan B30. Bahan bakar tersebut, merupakan bahan bakar diesel campuran minyak nabati dan minyak bumi (petroleum diesel). “Sekarang pemerintah memitigasinya dari sektor industri adalah penggunaan biofuel, bahkan pemerintah akan mendorong penggunaan green fuel, green diesel, green gasoline dan green avtur. Tetapi berproduksi itu membutuhkan waktu, jadi tidak ada yang instan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Minggu (19/5). Airlangga menambahkan, salah satu sumber minyak nabati atau metil ester adalah minyak kelapa sawit yang banyak dimiliki oleh Indonesia, dari sisi bahan baku penggunaan biofuel tersebut sangat memungkinkan, karena beberapa daerah di tanah air merupakan penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan penggunaan biofuel yang dicampur minyak nabati, diharapkan mampu menghemat devisa negara dan kuota impor migas akan berkurang. “Kami juga sudah meminta pada pelaku usaha agar mendukung penuh penggunaan bio diesel bisa dijalankan,” ungkapnya.

Airlangga menyebut, pengembangan kendaraan listrik akan pula dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian BBM serta mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Hal ini bakal berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 789 triliun. Sejumlah pihak optimistis Indonesia mampu mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi bahan bakar hijau untuk kendaraan. Pemanfaatan teknologi canggih, diyakini dapat membantu menyikapi kebutuhan energi alternatif. Selain sawit, Indonesia juga berpeluang mengembangkan energi dari ganggang guna menjadi bahan bakar. “Indonesia juga akan mengandalkan cadangan bijih nikelnya yang melimpah, sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan atau peralatan listrik, sekaligus menjadikannya sebagaidaya tarik investasi bagi perusahaan asing yang ingin memperluas produksi,” terangnya. Upaya mengolah sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi industri telah mampu meningkatkan nilai tambah. Selain dapat menstabilkan harga komoditas, hilirisasi juga dipacu untuk menyubstitusi impor bahan baku. Indonesia akan memiliki pabrik yang memproduksi material energi baru dari nikel laterit. Ini melalui investasi PT. QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),Sulawesi Tengah, yang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2020. Proyek industri smelter berbasis teknologi hydrometallurgy tersebut akan memenuhi kebutuhan bahan baku baterai lithium generasi kedua nikel kobalt yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik. Total investasi yang ditanamkan sebesar US$ 700 juta dan akan menghasilkan devisa senilai US$ 800 juta per tahun.

https://industri.kontan.co.id/news/tekan-impor-migas-pemerintah-dorong-produksi-biofuel

Sindonews | Minggu, 19 Mei 2019

Tekan Defisit Neraca Dagang, Kemenperin Akan Genjot Produksi Green Fuel

Guna menekan defisit neraca perdagangan akibat impor sektor migas, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendongkrak produksi bahan bakar hijau (green fuel) seperti biodiesel B20 dan B30. Bahan bakar diesel campuran minyak nabati dan minyak bumi itu diharapkan mengurangi impor bahan bakar fosil yang menekan neraca perdagangan. “Sekarang pemerintah memitigasinya dari sektor industri adalah penggunaan biofuel, bahkan pemerintah akan mendorong penggunaan green fuel, green diesel, green gasoline dan green avtur. Tetapi berproduksi itu membutuhkan waktu, jadi tidak ada yang instan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu (19/5/2019). Menurut Airlangga, Indonesia memiliki sumber minyak nabati yang besar yaitu minyak kelapa sawit. Artinya, kata dia, dari sisi bahan baku penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sangat memungkinkan. “Penggunaan fuel yang dicampur minyak nabati diharapkan mampu menghemat devisa negara dan kuota impor migas akan berkurang. Karea itu kami sudah meminta pada pelaku usaha agar mendukung penuh penggunaan biodiesel,” ujarnya.

Upaya lain, sambung Airlangga, adalah pengembangan kendaraan listrik yang juga dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian BBM serta mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini, kata dia, berpotensi menghemat devisa sekitar Rp789 triliun. Terkait dengan itu, kata Airlangga, Indonesia juga memiliki cadangan bijih nikel yang melimpah sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Hal ini menurutnya sekaligus juga menjadi daya tarik investasi bagi perusahaan asing yang ingin memperluas produksi. Airlangga mengatakan, Indonesia akan memiliki pabrik yang memproduksi material energi baru dari nikel laterit melalui investasi PT QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2020. Proyek industri smelter berbasis teknologi hydrometallurgy tersebut akan memenuhi kebutuhan bahan baku baterai lithium generasi kedua nikel kobalt yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik. Total investasi yang ditanamkan sebesar USD700 juta dan akan menghasilkan devisa senilai USD800 juta per tahun.

https://ekbis.sindonews.com/read/1405468/34/tekan-defisit-neraca-dagang-kemenperin-akan-genjot-produksi-green-fuel-1558243671

Republika | Minggu, 19 Mei 2019

Hemat Devisa Rp 789 T, Kemenperin Dorong Produksi Green Fuel

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berupaya mendongkrak kontribusi industri nonmigas dengan mendorong produksi bahan bakar. Sebab, selama ini Indonesia masih ketergantungan pada impor, di antaranya memproduksi green fuel seperti biodiesel B20 dan B30 yang merupakan bahan bakar diesel campuran minyak nabati dan minyak bumi (petroleum diesel). Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan upaya tersebut guna menekan defisit neraca perdagangan akibat impor sektor migas. “Sekarang pemerintah memitigasinya dari sektor industri adalah penggunaan biofuel, bahkan pemerintah akan mendorong penggunaan green fuel, green diesel, green gasoline dan green avtur. Tetapi berproduksi itu membutuhkan waktu, jadi tidak ada yang instan,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Ahad (19/5).Menurutnya salah satu sumber minyak nabati atau metil ester adalah minyak kelapa sawit (palm oil) yang banyak dimiliki oleh Indonesia, dari sisi bahan baku penggunaan biofuel tersebut sangat memungkinkan, karena beberapa daerah di tanah air merupakan penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan penggunaan biofuel yang dicampur minyak nabati, diharapkan mampu menghemat devisa negara dan kuota impor migas akan berkurang. “Kami juga sudah meminta pada pelaku usaha agar mendukung penuh penggunaan bio diesel bisa dijalankan,” ungkapnya.

Airlangga menyebut pengembangan kendaraan listrik akan pula dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian BBM serta mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Hal ini bakal berpotensi menghemat devisa sekitar Rp789 triliun. Sejumlah pihak optimistis Indonesia mampu mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi bahan bakar hijau untuk kendaraan. Pemanfaatan teknologi canggih, diyakini dapat membantu menyikapi kebutuhan energi alternatif. Selain sawit, Indonesia juga berpeluang mengembangkan energi dari ganggang guna menjadi bahan bakar. “Indonesia juga akan mengandalkan cadangan bijih nikelnya yang melimpah, sebagai bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan atau peralatan listrik, sekaligus menjadikannya sebagai daya tarik investasi bagi perusahaan asing yang ingin memperluas produksi,” jelasnya. Airlangga menambahkan upaya mengolah sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi industri telah mampu meningkatkan nilai tambah. Selain dapat menstabilkan harga komoditas, hilirisasi juga dipacu untuk menyubstitusi impor bahan baku. Indonesia akan memiliki pabrik yang memproduksi material energi baru dari nikel laterit. Ini melalui investasi PT QMB New Energy Materials di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan 2020. Proyek industri smelter berbasis teknologi hydrometallurgy tersebut akan memenuhi kebutuhan bahan baku baterai lithium generasi kedua nikel kobalt yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik. Total investasi yang ditanamkan sebesar 700 juta dolar AS dan akan menghasilkan devisa senilai 800 juta dolar AS per tahun.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/05/19/prqfiq383-hemat-devisa-rp-789-t-kemenperin-dorong-produksi-green-fuel

Infosawit | Sabtu, 18 Mei 2019

Ekspor Minyak Sawit Semester I 2019 Diprediksi Naik 3,6% Didominasi Crude

Masih adanya beberapa faktor penghambat seperti perang dagang China-AS dan harga minyak fosil, membuat perdagangan minyak sawit tidak sesuai harapan. Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, volume ekspor minyak sawit kendati tumbuh 3,6% namun tidak sesuai ramalan sebelumnya, terlebih untuk tahun ini ekspor kembali didominasi minyak sawit mentah (CPO), dimana volume ekspor minyak sawit olahan pada semester I 2019 diprediksi hanya mencapai 17,4 juta ton, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mampu mencapai 18,4 juta ton pada periode yang sama. “Ekspor minyak sawit di semester II 2019 diperkirakan bisa meningkat hanya saja dengan catatan bila pemerintah menerbitkan regulasi ekspor yang mendukung, bila tidak maka volume ekspor minyak sawit bakal kembali stagnan,” kata Sahat, kepada InfoSAWIT, dalam acara Buka Bersama GIMNI, Aprobi dan Apolin di Jakarta, belum lama ini di Jakarta. Peningkatan ekspor minyak sawit mentah ini, lebih lanjut tutur Sahat, akibat adanya kebijakan membuat batas bawah pada pungutan sawit mendorong para pelaku kelapa sawit lebih menyukai melakukan ekspor minyak sawit mentah ketimbang mengekspor produk hilir. “Sehingga pilihannya produk hilir lebih cenderung untuk pasar lokal dibandingkan untuk ekspor,” katanya. Tercatat, konsumsi minyak sawit domestik naik sekitar 6,6%, kenaikan ini terdongkrak lantaran adanya program kewajiban (mandatori) penggunaan campuran biodiesel sawit sebanyak 20% ke minyak solar (B20). Serapan ini biodiesel ini diprediksi akan terus meningkat dengan tambahan serapan dari green diesel berbasis sawit yang saat ini baru mampu memproduksi green diesel 12,5% co processing. Namun pengembangan green diesel diyakini tidak mudah, apalagi butuh treatmen khusus untuk tanki timbunnya. “Green diesel sawit tidak bisa disamakan dengan solar biasa, tanki timbunnya butuh investasi lebih seperti perlu dilakukan coating, dan treatmen pemanasan,” tandas Sahat.

https://www.infosawit.com/news/9017/ekspor-minyak-sawit-semester-i-2019-diprediksi-naik-3-6–didominasi-crude

Swa | Sabtu, 18 Mei 2019

Asosiasi Usulkan Pungutan Ekspor Sawit Berlaku

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refinery) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing. Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, pekan ini. Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan, asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan, penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin US$ 2 – 3 . Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat. Dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern. Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya. Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder. Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

https://swa.co.id/swa/trends/asosiasi-usulkan-pungutan-ekspor-sawit-berlaku

Sawitidnonesia | Jum’at, 17 Mei 2019

Terancam Mangkrak, Industri Hilir Minta Pungutan Ekspor Sawit Diberlakukan

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing. Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis (16 Mei 2019). Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat. Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern. Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo. Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya. Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder. Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

Majalah Hortus | Jum’at, 17 Mei 2019

Dorong Hilirisasi, Pungutan Ekspor Diusulkan Berlaku Kembali

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing. Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis (16 Mei 2019). Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat. Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern. Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo. Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya. Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder. Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

http://www.majalahhortus.com/component/k2/item/556-dorong-hilirisasi,-pungutan-ekspor-diusulkan-berlaku-kembali.html

Infosawit | Jum’at, 17 Mei 2019

Kementan Dorong Penggunaan Minyak Sawit Untuk Biodiesel, Guna Perkuat Hilirisasi

Hingga saat ini, kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dalam menambah devisa negara. Pada tahun 2018 lalu, ekspor CPO mencapai 34 juta ton dengan nilai sekitar Rp 270 triliun. Tujuan negara ekspor meliputi India, Uni Eropa, Cina, Pakistan, Bangladesh, serta negara lainnya. “Pada tahun 2018 produksi CPO mencapai 41,67 juta ton. Kita akan terus berupaya memperkuat hilirisasi, seperti menyerap CPO untuk kebutuhan biodiesel,” jelas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dalam keterangan pers, diterima InfoSAWIT, Kamis (16/5/2019). Ke depannya, pengembangan energi baru terbarukan sangat diperlukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Untuk itu, Kasdi menyebutkan pemanfaatan CPO pengembangan biodiesel sebagai salah satu jenis energi terbarukan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan hilirisasi CPO. “Melalui penguatan hilirisasi CPO, diharapkan kesejahteraan pekebun sawit turut meningkat karena terciptanya peluang pasar domestik yang besar,” tuturnya. Meskipun masih mengalami peningkatan, ke depannya ekspor CPO Indonesia memang menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah sentimen negatif Uni Eropa terhadap sawit Indonesia. Salah satu bentuk terbaru dari sentimen negatif itu adalah lahirnya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang melarang sawit sebagai biodiesel.

Untuk menghadapi sentiment negatif Uni Eropa ini, pemerintah Indonesia melalui Kementan akan terus berupaya melakukan negosiasi. Kasdi menuturkan, berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, masih ada jalan keluar dengan berdiskusi dengan pihak Uni Eropa. Klaim Uni Eropa yang menyebutkan bahwa perkebunan sawit memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi, turut dibantah oleh Kasdi. Indonesia sendiri juga sudah mempunyai sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan itu sudah menjadi pembuktian bahwa pola perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria sustainability (keberlanjutan) “JadI kalau ada klaim bahwa sawit Indonesia tidak sustainable itu sama sekali tidak benar. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam lima tahun terakhir kita sudah tidak ada lagi pelepasan kawasan hutan sehingga salah kalau dikatakan kelapa sawit membuka hutan,” pungkas Kasdi. Tapi Kasdi menegaskan Pemerintah Indonesia tidak hanya akan berpangku tangan dengan mengandalkan ekspor, terutama jika hanya dalam bentuk mentah. Pihak Kementan akan terus mendorong pemanfaatan CPO untuk biodiesel dalam negeri. “Kementerian ESDM sudah menetapkan B-30 dan sudah berjalan sedang di Kementan sudah B-100. Pesan dari B-100 ini adalah bukan jangan ekspor tetapi kita mampu serap banyak sekali,” kata Kasdi.

https://www.infosawit.com/news/9016/kementan-dorong-penggunaan-minyak-sawit-untuk-biodiesel–guna-perkuat-hilirisasi