+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Emiten CPO Tetap Dorong Produksi

Harian Kontan | Selasa, 23 Juli 2019

Emiten CPO Tetap Dorong Produksi

Produksi minyak sawit mentah alias crude Palm Oil (CPO) diramal akan mengalami kelebihan produksi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut, produksi CPO Indonesia saat ini sebesar 44 juta ton-46 juta ton per tahun. Pada 2025, produksi CPO diperkirakan bisa mencapai 51,7 juta ton. “Diramal, pada 2030 akan terjadi oversupply produksi CPO,” jelas Kepala BPPT Hammam Riza. Itu sebabnya, menurut Hammam, perlu ada diversifikasi dalam penggunaan CPO ke depannya. PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) mengamini hal tersebut. Sekretaris Perusahaan TBLA Hardy mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi kelebihan produksi dengan mengoptimalkan produksi turunan CPO. “Kami akan olah jadi biodiesel dan minyak goreng,” kata Hardy, Minggu (21/7). Asal tahu saja, pemerintah menargetkan serapan biodiesel dalam negeri mencapai 6,2 juta kiloliter tahun ini. Per Maret 2019, serapannya sudah sekitar 1,5 j uta kl. TBLA saat ini sudah memiliki pabrik biodiesel dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun. Pada 2019, TBLA menargetkan produksi biodiesel-nya bisa mencapai

200.000 ton, naik dari realisasi tahun lalu yang 138.000 ton. Wakil Direktur Utama TBLA Sudarmo Tasmin yakin, rencana pemerintah meningkatkan penggunaan biodiesel 20% (B20) menjadi B30 akan menjaga permintaan CPO. TBLA menargetkan produksi CPO bisa tumbuh 15% tahun ini. Tidak mau kalah, PT Mahkota Group Tbk (MGRO) juga mulai mendiversifikasi bisnis ke segmen hilir. Kini, MGRO tengah menyelesaikan pembangunan pabrik refinery (pemurnian CPO) dan kernel crushing plant di Dumai, Riau. Pabrik ini ditargetkan beroperasi Agustus 2019. Nantinya, pabrik ini akan menghasilkan minyak goreng dengan kapasitas produksi 1.500 ton per hari. Sementara, kernel crushing plant bakal menghasilkan minyak inti sawit sebanyak 400 ton per hari. MGRO juga bakal menggenjot produksi CPO hingga 203.308 ton di 2019, naik 4,95% dari target 2018 yang 193.715 ton. Sementara itu, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) mengaku belum berencana melakukan diversifikasi bisnis. Namun, SGRO akan mengoptimalisasi penjualan di dalam negeri dan efisiensi. Targetnya, pertumbuhan produksi CPO mencapai 5%-10% dari tahun lalu.

Medcom | Selasa, 23 Juli 2019

Capai Pertumbuhan Ekonomi, Pemakaian Energi Harus Tinggi

Indonesia tergolong negara dengan tingkat pemakaian energi yang masih rendah. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan memaparkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand menggunakan energi rata-rata 3-4 liter per hari. “Sedangkan Indonesia kurang dari satu liter per hari,” ujar dia, saat mengisi diskusi bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Aloft Hotel, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2019. Paulus menambahkan pemakaian energi menjadi indikator majunya sebuah negara. Dia menilai apabila Indonesia ingin merealisasikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, maka harus siap dengan pemakaian energi dalam jumlah besar. “Karena tidak mungkin kita ingin menyamai kemajuan Thailand, kalau konsumsi energi kita rendah. Termasuk penggunaan listriknya,” kata dia, “Maka dari itu saya kasih tahu rumusnya, kalau mau ekonomi kita meningkat dari 5,3 persen, pertumbuhan listriknya minimal harus 1,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi kita, artinya delapan persen. Kalau itu tidak tercapai, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan juga tidak tercapai,” lanjut dia. Paulus tidak memungkiri jika bicara soal penggunaan energi, memang tidak sederhana. Apalagi, penolakan batu bara sebagai energi pembangkit listrik semakin banyak mendapatkan penolakan lantaran dianggap mengancam iklim.

“Menjadi dilema juga karena Indonesia cuma punya batu bara. Dan kebutuhan energi kita besar,” imbuhnya. Paulus menambahkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) memang bisa menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan energi berbasis fosil. Namun, penerapannya juga masih terkendala biaya. “Batu bara sudah yang paling murah. Bisa pakai EBT tapi masih mahal,” kata dia. Laporan bertajuk “Indonesia’s Energi Transition: A Case for Action” yang ditulis perusahaan konsultan manajemen global AT Kearney menunjukkan ada empat faktor yang menghambat Indonesia dalam penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pembangkit listrik Indonesia. Disebutkan, adanya kendala teknologi, kebijakan yang tidak menguntungkan dan peraturan yang tak pasti, rendahnya ketersediaan pembiayaan swasta, serta potensi konflik kepentingan peran PLN. Hal terpenting pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang menguntungkan dan peraturan yang pasti agar EBT menarik minat investasi swasta. “Sebagai permulaan, perlu adanya penilaian kembali mengenai kelayakan batas tarif yang disepakati sebelumnya berdasarkan peraturan ESDM 12/2017, untuk memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan menarik minat PLN dan juga para investor,” ujar Alessandro Gazzi, rekan AT Kearney melalui keterangan resminya, belum lama ini.

Selain itu, menurut Gazzi, penting juga untuk menyeimbangkan kembali subsidi bahan bakar fosil terhadap energi terbarukan. “Karena akan menurunkan harga daya yang dihasilkan oleh teknologi energi terbarukan, sehingga mengarah ke lebih besarnya pemanfaatan yang nantinya akan membantu mengurangi biaya selanjutnya,” paparnya. Selain itu, pemerintah harus meninjau kembali beberapa persyaratan konten lokal yang ketat dan menerapkan proses persetujuan yang lebih transparan dan efisien. Hal ini sering diperlukan saat pembebasan lahan dan perizinan. “Persyaratan konten lokal saat ini sering menghambat terciptanya lingkungan yang layak untuk pengembangan energi terbarukan. Persyaratan tersebut dapat dipertimbangkan setelah pasar energi terbarukan mencapai tingkat kesiapan dan ketika ada insentif investasi yang substansial,” tuturnya. Kebijakan Energi Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menetapkan target sebesar 23 persen hasil energi negara berasal dari EBT pada 2025. Selain itu, Indonesia telah sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.

Namun, hingga 2018, EBT baru mampu menyumbang 12 persen dari total listrik yang dihasilkan. Perkiraan pasar, jika ditinjau berdasarkan proyek-proyek yang saat ini sedang dalam pengawasan, menunjukkan bahwa penggunaan energi terbarukan kemungkinan akan tetap sebesar 12 persen pada 2025, yang artinya tidak mencapai target. Namun, masih ada peluang bagi Indonesia memperbaiki hambatan itu. Dengan syarat, ada upaya bersama antara pemerintah, ESDM, dan PLN. “Diperlukan intervensi pemerintah, mulai dari memberi insentif kepada PLN untuk fokus pada pengembangan energi terbarukan dan mengamanatkan penggunaan teknologi berbiaya rendah untuk proyek-proyek off-grid,” pungkasnya.

https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/8kogwL5k-capai-pertumbuhan-ekonomi-pemakaian-energi-harus-tinggi

Suarainvestor | Selasa, 23 Juli 2019

Demi Tekan Impor, Pemerintah Genjot Program B30

Pemerintah tengah mencoba campuran biodiesel 30 persen (B30) guna menekan ketergantungan impor solar. Dengan adanya program B20 saja, jumlah impor solar sudah mulai berkurang. Apalagi dinaikkan menjadi B30, maka diharapkan bisa turun lagi. “Kalau bisa tahun depan, malah tidak perlu impor solar lagi. Kan produksi solar Pertamina juga sudah bertambah. Jadi tidak perlu impor solar. Sekarang impor yang besar itu di bensin,” kata Kepala Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Dadan Kusdiana di sela-sela diskusi Tantangan dan Peluang Implementasi B30 dan B100 di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin (22/7/2019). Menurut Dadan, impor solar sekarang masih digunakan mining. Tapi jika produksi biodiesel Pertamina, maka impor-impor akan terus dikurangi. “Jadi solar akan duluan cukupnya dibandingkan dengan bensin. Mungkin suatu saat bisa surplus. Tidak apa-apa kan itu bisa diekspor.. Tinggal cari pembelinya,” ujarnya. ESDM juga menargetkan uji coba B30 bisa kelar Oktober. Menurut dia, uji coba B30 ditempuh dengan jarak 50 ribu kilometer (Km). Artinya sehari harus menepuh jarak 560 km. “Kan temen-teman bisa hitung berapa harinya. Sekitar 80 harian di jalan. 80 hari itu baru kendaraannya bolak balik, belum lagi setiap 2.500 km di cek, begitu juga tiap 5.000 km. Tiap 10.000 km juga di cek olinya,” paparnya.

Menurut dia, saat ini jumlah biodiesel di dalam negeri sangat cukup. Kapasitas produknya mencapai 12 juta kiloliter (KL). Jika B20 menyerap 6 juta KL, maka B30 bisa menyerap 9 juta KL. Artinya masih cukup. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), selaku produsen biodiesel juga siap menambah produksinya. Pabriknya sudah siap untuk memasok kebutuhan biodiesel yang dibutuhkan jika program B20 lanjut ke B30 kemudian B100. “Dari produksi tidak ada masalah. Nah sekarang kita pastikan dari penggunanya. Menteri ESDM (Ignasius Jonan) meminta jangan sampai ini meningkatkan biaya perawatan, terus jangan sampai juga ini mengurangi kinerja yang terlalu jauh. Nah dua hal ini kita pantau sebab di B20 kan tidak terjadi,” ujarnya. Terkait dengan keluhan pengusaha kapal yang tergabung Indonesian National Shipowners’ Association tentang B20 yang bikin kapal mereka rusak?Menurut Dadan, pihaknya sudah mendengarnya dan berdiskusi dengan mereka. “Yang mampet bukan biodieselnya tapi kotorannya. Kalau kotorannya sudah abis selesai. Tapi kan kita tidak tahu kapan kotorannya habis berapa lama. Paling ideal ya itu jalur bahan bakarnya dibersihkan,” tukasnya.

Antaranews | Selasa, 23 Juli 2019

Pengolah sampah plastik jadi biodiesel Jabar akan dibangun 2020

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat kesepakatan soal pembangunan instalasi pengolah sampah plastik menjadi biodiesel, dengan CEO Plastic Energy Carlos Monreal di London, Inggris, Senin (22/7). Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini dalam siaran persnya yang diterima Selasa, menargetkan proyek dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun itu terealisasi pada 2020. “MoU sudah kita buat lama. Hari ini kita sepakati langsung dengan CEO-nya, kita akan menyediakan lahan untuk mereka (Plastic Energy) sewa, mempercepat proses perizinan, lalu kita sediakan sampah plastik di luar botol plastik untuk diolah menjadi energi berupa green diesel,” katanya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat kesepakatan soal pembangunan instalasi pengolah sampah plastik menjadi biodiesel, dengan CEO Plastic Energy Carlos Monreal di London, Inggris, Senin (22/7). Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini dalam siaran persnya yang diterima Selasa, menargetkan proyek dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun itu terealisasi pada 2020. “MoU sudah kita buat lama. Hari ini kita sepakati langsung dengan CEO-nya, kita akan menyediakan lahan untuk mereka (Plastic Energy) sewa, mempercepat proses perizinan, lalu kita sediakan sampah plastik di luar botol plastik untuk diolah menjadi energi berupa green diesel,” katanya.

Emil menyatakan keberadaan pengolahan sampah plastik menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik, terutama di Sungai Citarum dan laut. Dia juga menyebutkan bahwa rencana tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui. “Selama ini kan kita mengkampanyekan pemilahan sampah plastik, namun kemana sampah plastik yang sudah dipilah itu belum ada solusinya. Nah, dengan adanya plastic energy jadi teratasi,” katanya. “Ini kabar baik karena selama ini kan tipping fee jadi persoalan,” lanjutnya. Menurut Emil, terdapat dua cara penyerahan sampah plastik ke Plastic Energy. Pertama adalah sampah plastik murni kemudian sampah campur yang nantinya dipilah oleh Plastic Energy. Dari 1.000 ton sampah, sekitar 100 ton sampah plastik yang diambil. CEO Plastic Energy Carlos Monreal mengatakan bahwa satu ton sampah plastik dapat menghasilan 85 liter biodiesel. “Green diesel yang dihasilkan bisa dipakai untuk mobil, truk. Truk pengangkut sampah pakai ini juga,” katanya. Selain itu, kata Carlos Monreal, pihaknya akan turut membantu studi kelayakan proyek tersebut. Dia pun berharap proses perizinan yang lainnya dapat segera selesai. “Kami bisa mulai bangun konstruksi awal 2020,” ucapnya. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan proyek ini sejalan dengan kebijakan pemilahan sampah. Dia pun akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor karena untuk pemenuhan kebutuhan sampah 100 ton per hari tidak bisa dipenuhi oleh pihaknya. “Sampah plastik kita (Kota Bogor) per hari 84 ton,” katanya.

https://www.antaranews.com/berita/970698/pengolah-sampah-plastik-jadi-biodiesel-jabar-akan-dibangun-2020

Pikiran Rakyat | Selasa, 23 Juli 2019

Pengolahan Sampah Plastik Jadi Biodiesel Jabar Dibangun Tahun Depan

Jawa Barat tak lama lagi akan mengolah sampah plastik menjadi biodiesel. Hal itu akan terwujud setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat kesepakatan soal pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel dengan CEO Plastic Energy Carlos Monreal, di London, Inggris, Senin 22 Juli 2019. Gubernur menargetkan proyek dengan nilai investasi sekira Rp 3 triliun itu terealisasi pada 2020. “MoU sudah kita buat lama. Hari ini kita sepakati langsung dengan CEO-nya, kita akan menyediakan lahan untuk mereka (Plastic Energy) sewa, mempercepat proses perizinan, lalu kita sediakan sampah plastik di luar botol plastik untuk diolah menjadi energi berupa green diesel,” kata Ridwan Kamil dalam siaran pers yang dikirim Humas Jawa Barat, Senin malam 22 Juli 2019. Menurut gubernur yang akrab disapa Emil, pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel akan dilakukan di lima daerah, yakni Bogor, Bandung Raya, Bekasi, Tasikmalaya, dan Cirebon. “Untuk tahap awal kita bangun di Bogor dan Bandung Raya,” ucapnya. Disebutkan Ridwan, lokasi di Bogor berada di Galuga dengan luas 20 hektare, sedangkan Bandung Raya di kawasan Gedebage dengan luas 10 hektare. Emil mengatakan, nilai investasi satu lokasi mencapai Rp 630 miliar. Dia pun menargetkan proses pengkajian sampai perizinan selesai pada akhir 2019, sehingga pembangunan bisa dimulai Januari 2020.

Emil menyatakan, keberadaan pengolahan sampah plastik menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik, terutama di sungai Citarum dan laut. Dia juga menegaskan, sudah menyampaikan rencana tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan disetujui. “Selama ini kan kita mengkampanyekan pemilahan sampah plastik, namun kemana sampah plastik yang sudah dipilah itu belum ada solusinya. Nah, dengan adanya plastic energy jadi teratasi. Ini kabar baik karena selama ini kan tipping fee jadi persoalan,” lanjutnya. Menurut Emil, terdapat dua cara penyerahan sampah plastik ke Plastic Energy. Pertama adalah sampah plastik murni. Kemudian, sampah campur yang nantinya dipilah oleh Plastic Energy. Dari 1.000 ton sampah, sekira 100 ton sampah plastik yang diambil. CEO Plastic Energy Carlos Monreal mengatakan bahwa satu ton sampah plastik dapat menghasilan 85 liter biodiesel. “Green diesel yang dihasilkan bisa dipakai untuk mobil, truk. Truk pengangkut sampah pakai ini juga,” katanya. Selain itu, kata Carlos Monreal, pihaknya akan turut membantu feasibility study proyek tersebut. Dia pun berharap proses perizinan yang lainnya dapat segera selesai. “Kami bisa mulai bangun konstruksi awal 2020,” ucapnya. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, proyek ini sejalan dengan kebijakan pemilahan sampah. Dia pun akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor karena untuk pemenuhan kebutuhan sampah 100 ton per hari tidak bisa dipenuhi oleh pihaknya. “Sampah plastik kita (Kota Bogor) per hari 84 ton,” katanya.*

https://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2019/07/23/pengolahan-sampah-plastik-jadi-biodiesel-jabar-dibangun-tahun-depan

Cnnindonesia | Senin, 22 Juli 2019

Efek Buruk Biodiesel B20 Bisa Kerek Produk ‘Aftermarket’

Perluasan pemanfaatan bahan bakar B20 yang terdiri dari 20 persen biodiesel kelapa sawit dan 80 persen solar ditanggapi produsen produk pembersih injektor mesin sebagai peluang bisnis. Efek buruk B20 pada mobil diesel dikatakan bikin produk pembersih injektor semakin dibutuhkan konsumen. Seperti pernah dijelaskan Bambang Sudarmanta, Kepala Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Pembakaran Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), B20 berpotensi membuat ruang pembakaran lebih kotor dibanding solar. B20 dikatakan punya tingkat kekentalan lebih tinggi dibanding solar yang cenderung melambatkan atomisasi (proses pembakaran) dan mengandung gliserin (kotoran yang tidak terbakar) lebih banyak. B20 juga disebut punya sifat deterjen yang bisa merontokkan kotoran yang sudah ada sebelumnya di tangki bahan bakar. Kotoran itu, yang kemudian bercampur dengan bahan bakar, kemungkinan bisa tersangkut dan menyumbat injektor. PT Autochem Industry, salah satu produsen pembersih injektor, menjelaskan, produk yang ditawarkan bisa menjadi solusi awal mengobati injektor yang tersumbat. Produk dari Autochem itu bernama Master Commonrail Highpressure Diesel System Clean & Protect dan sudah dijual sebelum perluasan B20 diberlakukan pemerintah.

Henry Sada, Direktur Utama Autochem, mengatakan, pembersih injektor bisa lebih laku bila masyarakat mengetahui keberadaan produk itu dan menyadari bahwa B20 itu memiliki efek buruk untuk mesin diesel. Menurut Henry pemakaian produk pembersih injektor untuk mengatasi masalah B20 merupakan solusi murah ketimbang pengobatan lainnya seperti menguras tangki bahan bakar. “Jadi kita coba tuang ini dulu, kalau belum berhasil ya baru kuras tangki,” kata Henry, di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), Senin (22/7). Henry tidak bisa mengungkap data berapa banyak peningkatan penjualan produk pembersih injektor setelah pemanfaatan B20 diperluas. Namun menurut dia teori itu berlaku pada saat ini. “Saya tidak bisa bilang (data penjualan meningkat), secara teori iya. tapi kan kami tidak bisa bilang,” ujar Henry. Autochem saat ini sedang berupaya mengembangkan bisnis, salah satunya masuk lebih dalam ke pasar sepeda motor. Khususnya pada segmen skutik yang terus naik daun saban tahun di dalam negeri. Di GIIAS, perusahaan yang punya pabrik di Tangerang ini meluncurkan produk baru oli mesin motor, oli transmisi, dan produk perawatan pembersih injektor, pembersih ganti oli, dan suplemen oli.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190722144932-384-414383/efek-buruk-biodiesel-b20-bisa-kerek-produk-aftermarket

Detik | Senin, 22 Juli 2019

RK akan ‘Sulap’ Sampah Plastik Jadi Biodiesel dengan Investasi Rp 3 T

Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) menargetkan pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel di Jabar awal 2020. Nilai investasi proyek ini mencapai Rp 3 triliun lebih. Hal itu merupakan kesepakatan hasil pertemuan dengan CEO Plastic Energy Carlos Monreal di London, Inggris, Senin (22/7/2020). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Asda II Pemprov Jabar Eddy Nasution, Ketua Kadin Jabar Tatan Pria Sudjana, dan Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jabar Ridwansyah Yusuf Achmad. “MoU sudah kita buat lama. Hari ini kita sepakati langsung dengan CEO-nya, kita akan menyediakan lahan untuk mereka (Plastic Energy) sewa, mempercepat proses perizinan, lalu kita sediakan sampah plastik di luar botol plastik untuk diolah menjadi energi berupa green diesel,” tutur RK. Ada lima daerah yang akan dibangun pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel ini yaitu Bogor, Bandung Raya, Bekasi, Tasik (Priangan Timur), dan Cirebon. “Untuk tahap awal kita bangun di Bogor dan Bandung Raya,” katanya.

Lokasi di Bogor berada di kawasan Galuga seluas 20 hektare, dan Bandung Raya di kawasan Gedebage sekitar 10 hektare. Nilai investasi satu lokasi mencapai 45 juta USD atau Rp 630 miliar, yang artinya untuk lima lokasi totalnya sekitar Rp 3 triliun. RK menargetkan pengkajian hingga proses perizinan selesai akhir tahun ini, sehingga pembangunan sudah bisa dimulai Januari 2020. Menurut RK, proyek pengolahan sampah plastik ini menjadi solusi masalah sampah plastik yang selama ini dikeluhkan, terutama pencemaran Sungai Citarum dan juga laut. Ia menegaskan sudah menyampaikannya pada Presiden Jokowi dan disetujui. “Selama ini kan kita mengkampanyekan pemilahan sampah plastik, namun kemana sampah plastik yang sudah dipilah itu belum ada solusinya. Nah dengan adanya plastic energy jadi teratasi,” tuturnya. Selain itu, pihak investor juga tidak membebankan tipping fee bagi Pemda. “Ini kabar baik karena selama ini kan tipping fee jadi persoalan,” ucap RK. Ada dua cara penyerahan sampah plastik ke Plastic Energy yaitu sampah plastik murni dan kedua sampah campur yang nantinya akan disortir oleh Plastic Energy. Dari 1.000 ton sampah, sekitar 100 ton sampah plastik yang diambil.

“Ini pertama di Asia Tenggara,” kata RK. CEO Plastic Energy Carlos Monreal menyatakan dari satu ton sampah plastik menghasilkan 85 liter biodiesel. “Green diesel yang dihasilkan bisa dipakai untuk mobil, truk. Truk pengangkut sampah pakai ini juga,” katanya. Plastic Energy sesuai kontrak akan turut membantu feasibility study proyek ini. Ia berharap proses perizinan yang lainnya segera selesai. “Kami bisa mulai bangun konstruksi awal 2020,” ujar Carlos Monreal. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan proyek ini sejalan dengan kebijakan pemilahan sampah. “Kita jadi punya rantai pemilahan sampah sampai ujung,” ucapnya. Bima menyatakan segera setelah pulang dari Inggris akan berkoordinasi dengan Pemkab Bogor. Sebab untuk pemenuhan kebutuhan sampah plastik 100 ton per hari, belum bisa dipenuhi kalau hanya mengandalkan Kota Bogor. “Sampah plastik kita per hari 84 ton,” kata Bima.

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4635092/rk-akan-sulap-sampah-plastik-jadi-biodiesel-dengan-investasi-rp-3-t