+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Emiten Sawit Masih Ditopang Permintaan Pasar Domestik

Harian Kontan | Jum’at, 5 Oktober 2018

Emiten Sawit Masih Ditopang Permintaan Pasar Domestik

JAKARTA. Industri minyak sawit kembali dihadang kampanye negatif. Eropa mengkaji pemberlakuan Indirect Land Use Change (ILUC) im tuk penggunaan Biodiesel berbasis minyak sawit. Ini disinyalir akan memangkas ekspor Biodiesel dari Indonesia. Meski begitu, analis menilai, sentimen itu tidak akan berdampak signifikan pada saham emiten kebun. Analis Indo Premier Sekuritas, Mino menyebut, porsi ekspor Biodiesel masih kecil. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat, dari total produksi 3,41 juta kiloliter, hanya 187.340 kiloliter yang diekspor. “Jadi ekspor cuma 7%, lebih banyak untuk konsumsi domestik” papar Mino, Kamis (4/10). Menurut dia, kinerja emiten perkebunan saat ini tertekan lebih karena harga minyak sawit (CPO) cenderung turun. “Namun, sedikit tertolong karena volume produksi meningkat untuk beberapa emiten,” jelas Mino. Mengacu laporan keuangan semester 1-2018, rata-rata kinerja emiten kebun loyo. Pendapatan London Sumatra Indonesia (LSIP) turun 28,54% dan laba terpangkas 47%.

Pendapatan Astra Agio Lestari (AALI) naik 5,6%. Tapi, penurunan harga CPO memicu laba turun 24,90%. Laba Tunas Baru Lampung (TBLA) juga merosot 30,34%. Hanya, kinerja Eagle High Plantation (BWPT) yang membaik. Emiten ini meraih laba Rp 2 miliar dari sebelumnya merugi Rp 128 miliar. Meski begitu, Mino masih melihat prospek perbaikan emiten kebun. Pertimbangannya, moratorium penanaman baru dalam jangka panjang akan mengurangi risiko over-supply, sehingga bisa berdampak positif ke harga. Analis Binaartha Sekuritas M. Natan Aji juga menyebut, permintaan CPO domestik akan naik terutama karena B20. “Permintaan naik, emiten juga pasti menggenjot produksi,” kata dia. Selain itu, harga CPO juga sudah konsolidasi dan diharapkan bisa kembali uptrend. Nafan menjagokan BWPT, AALI dan LSIP. Dia mematok target harga masing-masing jangka panjang di Rp 280, Rp Rp 15.000 dan Rp 1.510. Mino memasang target har ga akhir tahun AALI Rp 16.000, LSIP Rp 1.250, BWPT Rp 246 dan TBLA Rp 1.080.

Kontan | Jum’at, 5 Oktober 2018

Emiten Sawit Masih Ditopang Permintaan Pasar

JAKARTA. Industri minyak sawit kembali dihadang kampanye negatif. Eropa mengkaji pemberlakuan Indirect Land Use Change (ILUC) untuk penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit. Ini disinyalir akan memangkas ekspor biodiesel dari Indonesia. Meski begitu, analis menilai, sentimen itu tidak akan berdampak signifikan pada saham emiten kebun. Analis Indo Premier Sekuritas, Mino menyebut, porsi ekspor biodiesel masih kecil.Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat, dari total produksi 3,41 juta kiloliter, hanya 187.340 kiloliter yang diekspor. “Jadi ekspor cuma 7%, lebih banyak untuk konsumsi domestik” papar Mino, Kamis (4/10). Menurut dia, kinerja emiten perkebunan saat ini tertekan lebih karena harga minyak sawit (CPO) cenderung turun. “Namun, sedikit tertolong karena volume produksi meningkat untuk beberapa emiten,” jelas Mino.

Mengacu laporan keuangan semester I-2018, rata-rata kinerja emiten kebun loyo. Pendapatan London Sumatra Indonesia (LSIP) turun 28,54% dan laba terpangkas 47%. Pendapatan Astra Agro Lestari (AALI) naik 5,6%. Tapi, penurunan harga CPO memicu laba turun 24,90%. Laba Tunas Baru Lampung (TBLA) juga merosot 30,34%. Hanya, kinerja Eagle High Plantation (BWPT) yang membaik. Emiten ini meraih laba Rp 2 miliar dari sebelumnya merugi Rp 128 miliar. Meski begitu, Mino masih melihat prospek perbaikan emiten kebun. Pertimbangannya, moratorium penanaman baru dalam jangka panjang akan mengurangi risiko oversupply, sehingga bisa berdampak positif ke harga. Analis Binaartha Sekuritas M. Nafan Aji juga menyebut, permintaan CPO domestik akan naik terutama karena B20. “Permintaan naik, emiten juga pasti menggenjot produksi,” kata dia. Selain itu, harga CPO juga sudah konsolidasi dan diharapkan bisa kembali uptrend.Nafan menjagokan BWPT, AALI dan LSIP. Dia mematok target harga masing-masing jangka panjang di Rp 280, Rp 15.000 dan Rp 1.510. Mino memasang target harga akhir tahun AALI Rp 16.000, LSIP Rp 1.250, BWPT Rp 246 dan TBLA Rp 1.080.

https://investasi.kontan.co.id/news/emiten-sawit-masih-ditopang-permintaan-pasar

Detik | Kamis, 4 Oktober 2018

Darmin Gelar Rapat Evaluasi Biodiesel 20%, Ini Hasilnya

Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution hari ini menggelar rapat evaluasi pelaksanaan biodiesel 20% (B20). Program B20 telah dilaksanakan sejak 1 September 2018. Usai rapat Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto menjelaskan dalam rapat tersebut evaluasi yang ditekankan terkait urusan logistik dari industri yang menggunakan B20. “Mendapat laporan terkait implementasi dari B20. Tentu ini urusannya logistiknya saja dari masing-masing perusahaan, baik perusahaan BBM, maupun BBN, juga termasuk operasionalisasinya, kapal dan yang lain,” jelasnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/10/2018). Sementara itu Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana mendapat laporan penyaluran distribusi B20 menjadi lebih baik ke setiap perusahaan industri pengguna. “Perkembangannya makin bagus makin baik supply chain manajemennya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Dono Boestami menambahkan pelaksanaan B20 tidak ada kendala, bahkan pendistribusian dalam satu bulan ini telah sesuai target. “Nggak ada kendala karena PSO sendiri sudah jalan 2,5 tahun nggak ada masalah, itu saja. Sesuai target,” kata Dono.

https://finance.detik.com/energi/d-4242982/darmin-gelar-rapat-evaluasi-biodiesel-20-ini-hasilnya

Borneonews | Kamis, 4 Oktober 2018

Program Biodiesel B20 Tak Optimal, Ini Kendalanya

Kebijakan pencampuran minyak sawit 20% ke bahan bakar minyak (BBM) solar atau biodiesel 20% (B20) sejauh ini tidak berjalan sesuai harapan. Apa pemicunya? Ada beberapa kendala yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan optimal, seperti masalah logistik di lapangan dan juga proses distribusi biodiesel ke masing-masing daerah yang tidak sesuai dengan purchase order (PO) yang memiliki jangka waktu 14 hari. “Kendala hanya di logistik. Tidak ada masalah dengan pasokan kelapa sawit dan biodiesel,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (4/10/2018). Untuk jangka waktu PO 14 hari, menurut Togar, masih terkendala dengan jarak masing-masing daerah di Indonesia.

“Bagi sebagian wilayah di Indonesia cukup, namun ada lokasi tertentu yang memang butuh waktu lebih lama dari tenggat waktu tersebut,” papar dia. Togar menambahkan, jika realisasi kebijakan B20 berjalan baik, tentu akan memberikan dampak positif bagi emiten-emiten kelapa sawit. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B20 kepada pengguna akhir melalui 112 Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM. “Untuk mendorong peningkatan jumlah pengguna bahan bakar biodiesel yang ramah lingkungan ini, kami sudah siap dan seluruh fasilitas Pertamina siap 100 persen untuk mencampur dan menyalurkan biodiesel sebagai implementasi kebijakan mandatori B20,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Nicke menjelaskan dari 60 Terminal BBM yang telah menyalurkan B20, Pertamina mencatat sejumlah TBBM dengan penyaluran tertinggi seperti TBBM Jakarta Group, TBBM Kotabaru Group, TBBM Surabaya dan TBBM Balikpapan.

https://www.borneonews.co.id/berita/105421-program-biodiesel-b20-tak-optimal-ini-kendalanya

Suarakarya | Kamis, 4 Oktober 2018

Pemanfaatan Biomassa Sebagai Bahan Baku Bioetanol Belum Optimal

JAKARTA: Saat ini, bioetanol yang digunakan banyak berasal dari bahan pangan. Sehingga, harus berkompetisi antara bahan baku bioetanol dengan pangan. Karenanya, melalui penggunaan limbah biomassa seperti tandan kosong sawit sebagai bahan baku diharapkan dapat menjawab permasalahan itu. Demikian dijelaskan Kepala Pusat Penelitian Kimia LIPI Agus Haryono, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Prospek Pengembangan Bioetanol Generasi 2 dalam Mendukung Konversi Bahan Bakar Fosil”, di Jakarta, Rabu (4/10/2018). Sesungguhnya, ungkapnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM). Dalam peraturan tersebut, pemerintah mewajibkan penggunaan 2 – 5 persen bioetanol sebagai campuran BBM pada tahun 2016. Dijelaskannya, penggunaan bioetanol sebagai campuran BBM diharapkan sudah mencapai 5 – 10 persen pada tahun 2020. Namun, hingga menjelang akhir tahun 2018, implementasi dari peraturan itu belum juga terealisasi.

“Banyak tantangan dalam implementasi bioetanol sebagai bahan bakar,” ujarnya. LIPI, imbuhnya, telah memiliki teknologi untuk mengubah limbah biomassa, khususnya tandan kosong sawit menjadi bioetanol. “LIPI sudah bekerja sama dengan dua BUMN untuk melakukan pengembangan yang mengarah pada produksi bioetanol skala industri. Kedua BUMN itu adalah PT Rekayasa Industri dan PT Pertamina (Persero),” ungkap Agus. Agus berharap, dari forum diskusi ini, akan ada jawaban atas sulitnya implementasi penggunaan bioetanol sebagai campuran BBM. “FGD akan merumuskan peta riset, pengembangan, produksi dan pemanfaatan bioetanol i sebagai campuran BBM,” ujarnya. Di bagian lain, Peneliti LIPI Pusat Penelitian Kimia Prof Dr Yanni Sudiyani mengemukakan, limbah kelapa sawit paling banyak jumlahnya di Indonesia. Jika dikelola 20 persen = 8,1 juta ton berpotensi menghasilkan energi sekitar 124 juta GJ. “Ini setara dengan kebutuhan BBM untuk 4 juta mobil per tahun,” ujarnya. Dia menyebutkan, Indonesia merupakan penghasil biomasa dalam jumlah besar, tapi pemanfaatannya belum maksimal. “Masih sedikit,” ucapnya.

Sesungguhnya, kata dia, teknologi untuk memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sudah terkuasai dari hulu sampai ke hilir. Persoalannya, di bagian hilir terdapat hambatan, industri pengembangan Bioetanol G2 ini tidak menarik investor untuk berinvestasi. Padahal, ujarnya, guna memenuhi kebutuhan energy nasional, dan pemanfaatan energy alternative tidak bisa dilakukan secara single solution perlu adanya kolaborasi.

http://www.suarakarya.id/detail/79508/Pemanfaatan-Biomassa-Sebagai-Bahan-Baku-Bioetanol-Belum-Optimal

Trubus | Kamis, 4 Oktober 2018

Bioetanol G2 Dibuat dari Limbah Pertanian dan Perkebunan

Ada banyak limbah pertanian dan perkebunan seperti tandan kosong dan pelepah sawit yang bisa dibuat sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua (G2). “Kita mempunyai bahan baku melimpah dari biomassa sawit, berbagai macam bahan baku yang tidak ada manfaatmya. Peluang yang cukup besar buat dikembangkan,” kata Agus Haryono, Kepala Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Rabu (3/10). Dikatakan Agus, pengembangan bioetanol sangat stategis karena di Indonesia, bahan baku biomassa melimpah dan harganya murah. Apalagi bersifat berkelanjutan karena dapat diperbarui, di mana teknologi produksi bioetanol dapat diadopsi industri kecil.

Selain itu, bioetanol dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar dengan premium dan pengganti gas LPG. “Bahan baku bioetanol generasi kedua tidak bersinggungan dengan bahan pangan dalam negeri. Inilah perbedaannya dengan dengan bioetanol generasi pertama,” jelasnya. Agus menuturkan, bahan baku bioetanol generasi pertama bersinggungan dengan bahan pangan seperti tetes tebu, singkong dan pati jagung. Padahal, tebu dan jagung merupakan bahan pangan yang masih diperlukan di Indonesia. Oleh karena itu, bioetanol generasi kedua dikembangkan dengan memanfaatkan bahan baku dari limbah pertanian dan perkebunan seperti tandan kosong kelapa sawit, tongkol jagung dan pelepah sawit. “Saat ini, harga bahan baku limbah pertanian dan perkebunan masih nol. Mungkin, kalau sudah jadi pabrik, limbah pertanian akan ada harganya. Tapi, bisa lebih murah dibandingkan dengan tetes tebu,” jelasnya.

Pada tahun 2017 lalu, sebanyak 38,2 juta ton minyak sawit mentah diproduksi, yang mana terdapat 41 juta ton tandan kosong kelapa sawit. Dari 1.000 tandan kosong kelapa sawit, LIPI menghasilkan 150 liter bioetanol. “Di Indonesia, limbah kelapa sawit paling banyak jumlahnya,” kata Yanni Sudiyani, peneliti utama bioetanol Pusat Penelitian Kimia LIPI.

https://news.trubus.id/baca/22287/bioetanol-g2-dibuat-dari-limbah-pertanian-dan-perkebunan

Borneonews | Kamis, 4 Oktober 2018

Satu Bukti Lagi Sawit Ramah Bagi Lingkungan

Pangkalan Bun – Di balik tudingan sebagai pemicu deforestasi, tanaman kelapa sawit ternyata menyimpan begitu banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Selain manfaat kesehatan, sawit juga memiliki limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah berhasil membuktikan limbah sawit sebagai bahan bakar alternatif melalui serangkaian penelitian yang dilakukan. Pencapaian terbaru dari LIPI adalah keberhasilan mengonversi 150 liter bioetanol generasi kedua dari 1.000 kilogram tandan kosong kelapa sawit. “Hitungan yang kami konversi di mana dari 1.000 kilogram tandan kosong sawit, kami menghasilkan 150 liter etanol dengan fuel grade 99,95 persen,” kata peneliti utama bioetanol Pusat Penelitian Kimia LIPI, Yanni Sudiyani, dalam acara diskusi bertajuk Prospek Pengembangan Bioetanol Generasi 2 dalam Mendukung Konversi Bahan Bakar Fosil di Jakarta medio pekan ini. Yanni menuturkan penggunaan bioetanol dapat mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Menurut dia, implementasi bioetanol sebagai energi baru terbarukan akan diwujudkan dalam teknologi pencampuran (blending) bioetanol dan premium sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Yanni mengatakan bahan bakar nabati menjadi penting demi masa depan karena tidak selamanya dapat bergantung pada bahan bakar fosil yang lambat laun persediaanya akan habis. Penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar mempunyai beberapa keunggulan, salah satunya memiliki kandungan oksigen yang tinggi, yakni 35 persen, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil.

Pengembangan energi terbarukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati sebagai bahan bakar lain seperti bioetanol. Pemerintah Indonesia juga menargetkan penurunan emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan hingga 41 persen jika ada dukungan internasional.

https://www.borneonews.co.id/berita/105418-satu-bukti-lagi-sawit-ramah-bagi-lingkungan

Viva | Kamis, 4 Oktober 2018

Alasan Sanksi Kebijakan Mandatori B20 Belum Diterapkan

Pemerintah masih mengkaji mekanisme pengenaan sanksi terhadap badan usaha yang belum menyalurkan minyak kelapa sawit atau fatty acid methyl ester (fame) bagi badan usaha yang memproduksi bahan bakar nabati (BBN). Diketahui saat ini sebanyak 20 persen BBN diwajibkan dicampur dengan bahan bakar solar. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan, relisasi implementasi kebijakan mandatori perluasan penggunaan B20 memang masih terkendala akibat sistem management supply chain yang belum baik. “(Masih membahas) solusi dari kendala-kendala yang masih ada, terutama di suplay chain-nya. Tapi perkembangannya makin bagus. (Pembahasannya) Itu termasuk yang di dalamnya mekanismenya (sanksi) seperti apa,” kata Rida saat ditemui usai rapat koordinasi B20 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018. Menurut Rida, masalah management supply chain tersebut masih ditemui akibat tidak seimbangnya ketersediaan kapal yang digunakan untuk menyalurkan fame dengan kebutuhan yang diperlukan. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menetapkan pada awal Oktober, masalah supply management tersebut harus segera diselesaikan badan usaha, lantaran sangsi akan benar-benar diterapkan pada bulan tersebut.

Meski begitu, Rida membantah bahwa pemerintah telah menetapkan jumlah badan usaha, baik badan usaha BBN maupun badan usaha BBM, yang diduga atau terindikasi masih lalai untuk benar-benar mengimplementasikan kebijakan mandatori tersebut. “Enggak, enggak nyebut enam. Belum (ditetapkan), baru mekanismenya aja mencari solusi kendala operasional. Unbalance-unbalance nya, ketersediaan kapalnya itu misalkan,” tutur Rida. Sebelumnya Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyebutkan, setidaknya sudah terindikasi enam badan usaha yang bakal diberi sanksi pemerintah akibat masih adanya SPBU yang menjual B0 atau belum menerapkan biodiesel sebagai bahan campuran BBM jenis Solar. “Kan baru indikasi, tadi susun SOP dan kira-kira kena denda belum, baru SOP tadi. Ada 6 kalau enggak salah, BU BBN dan BU BBM,” kata dia di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 28 September 2018.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1081409-alasan-sanksi-kebijakan-mandatori-b20-belum-diterapkan

Merdeka | Kamis, 4 Oktober 2018

Pemerintah Masih Susun Mekanisme Rantai Pasok B20

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi membahas penerapan Biodiesel 20 persen atau B20. Salah satu agenda pertemuan adalah mengevaluasi penerapan B20 untuk PSO dan non PSO. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, mengatakan pemerintah tengah memastikan seluruh industri menerapkan penggunaan B20. Selain itu, juga dibahas mengenai kendala yang dihadapi saat ini termasuk jumlah kapal pengangkut Fame atau minyak sawit. “Mendapat laporan terkait implementasi dari B20. Tentu ini urusannya logistiknya saja dari masing-masing perusahaan, baik perusahaan BBM, maupun BBN, juga termasuk operasionalisasinya, kapal dan yang lain,” ujar Menteri Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/10). Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan realisasi implementasi perluasan penggunaan B20 masih terkendala sistem pasokan atau supply chain yang belum baik.

“(Masih membahas) solusi dari kendala-kendala yang masih ada, terutama di supplay chainnya. Tapi perkembangannya makin bagus. (Pembahasannya) Itu termasuk yang didalamnya mekanismenya seperti apa,” jelasnya. Dia menambahkan, hingga kini pemerintah belum menetapkan berapa badan usaha yang akan dikenakan sanksi akibat tidak menerapkan B20. “Tidak, tidak nyebut enam. Belum (ditetapkan), baru mekanismenya aja mencari solusi kendala operasional. Unbalance-unbalance nya, ketersediaan kapalnya itu misalkan,” jelasnya.

https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-masih-susun-mekanisme-rantai-pasok-b20.html

Detik | Kamis, 4 Oktober 2018

Rapat B20, Darmin Panggil Menperin hingga Pejabat PLN

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sore ini menggelar rapat pelaksanaan biodisel 20% (B20). Dalam rapat tersebut, Darmin memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto. Dipantau detikFinance, Airlangga datang menggunakan batik berlengan panjang pada pukul 16.25 WIB. Saat ditanya, ia enggan menjelaskan detail pembahasan rapat nanti dan langsung bergegas menuju lift. “Rapat B20 ini untuk semua sektor,” singkatnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/10/2018). Berdasarkan agenda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin akan memimpin rapat B20 di ruang mahakam lantai III, gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana dan Direktur Bisnis Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN Djoko R Abumanan. Sekadar informasi, pelaksanaan B20 dilakukan pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, ketergantungan impor menyebabkan neraca perdagangan Indonesia melebar.

https://finance.detik.com/energi/d-4242391/rapat-b20-darmin-panggil-menperin-hingga-pejabat-pln