+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Era Keemasan Sawit Kelar, Sulit Tembus Pasar Dunia

Rakyat Merdeka | Rabu, 3 Juli 2019

Era Keemasan Sawit Kelar, Sulit Tembus Pasar Dunia

Sejak dibentuk Juli 2015, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sudah menghimpun dana pungutan dari 24 produk yang bersumber dari olahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Kurang lebih ada sekitar Rp 43 triliun yang sudah dihimpun. Namun, pengunaan dana itu tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit. FAKTANYA, dana pungutan sawit lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif man-datori biodiesel. Total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun. Sementara untuk petani, BPDP KS menyalurkan dana replanting atau peremajaan sawit sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen dari dana yang dihimpunnya. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS),Mansuetus Darto menyebutkan, pungutan dana sawit juga tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan petani sawit seluruh Indonesia. “Karena terbukti dengan pungutan 50 US dolar per ton, harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 120-150 per kg,” katanya.

Dia menilai, penggunaan dana sawit ini salah kaprah karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel. “Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan pemerintah dan industri biodiesel. Sehingga penyetopan pungutan dana sawit yang sudah berjalan dari Desember tahun 2018 belum tepat untuk diberlakukan kembali sebelum masalah yang ada saat ini dibenahi,” sebut Darto. Anggota SPKS asal Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Vincentius Haryono mengatakan, dana sawit untuk peremajaan seperti sengaja dipersulit atau diulur-ulur. “Coba alokasinya naik jadi 4 persen, petani tidak akan kena biaya replanting,” ujarnya. Menurutnya, zaman keemasan sawit sudah mentok. Jangankan ingin menembus pasar dunia, sekarang sawit di Indonesia tengah diarahkan untuk bahan baku biodiesel yang lebih banyak memakan dana pungutan sawit. “Kami sudah anjurkan ke anggota untuk tanam jeruk dan lada karena masa keemasan sawit sudah selesai,” imbuhnya. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Ap-kasindo), Alpian Arahman mengatakan, pihaknya mendukung adanya pungutan dana sawit asal alokasinya lebih besar ke petani. “Kita mendukung BPDP KS selama itu transparan dan akuntabel, sekarang harga sawit sedang turun, kalau pabrik beli Rp 900 per kg, berarti petani cuma dapat Rp 600-Rp 700 karena ada ongkos yang dibayarkan petani,” terangnya.

Seharusnya Rp 900 itu adalah harga bersih yang diterima petani. Saat ini saja ada 44 juta petani yang terlibat di komoditas sawit. Dari 14 juta ha kebun sawit se-Indonesia, sebanyak 6,7 juta ha atau 45 persen lahan adalah milik petani. Jika setahun dana pungutan sawit bisa mencapai Rp 14 triliun, setidaknya petani telah menyumbang Rp 6,3 triliun. “Jika dikembalikan ke petani, dana itu bisa untuk bikin pabrik dan jalan sendiri,” sambungnya. Wakil Ketua Umum Sawitku Masa Depanku (Samade), Pahala Sibuea mengatakan, UU Perkebunan pada dasarnya mengamanatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Undang-undang itu melatarbelakangi kebijakan dana pungutan sawit. Tapi setelah adanya dana pungutan sawit, petani sawit malah tak kunjung sejahtera. Saat dana pungutan sawit diarahkan untuk biodiesel, maka yang diuntungkan hanya pengusaha besar yang bermain di CPO. “Selama ini petani sawit ada di hulu dengan menjual TDS. lalu bagaimana petani mau bermain di hilir jika pengembangan biodiesel tidak berdampak pada petani swadaya,” ujarnya. Ironisnya lagi, sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia masih saja impor minyak goreng. Penyebabnya, petani hanya bisa menjual TDS tanpa memproduksi CPO. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (As-pekPIR), Setiono mengatakan, dana pungutan sawit ternyata tidak mempengaruhi harga sawit itu sendiri. “Silakan ada pungutan bila berpihak ke petani, masa untuk peremajaan saja kita cuma dikasih Rp 25 juta per hektare, apa salahnya jika 90 persen dana pungutan sawit itu untuk peremajaan,” katanya.

Portonews | Selasa, 2 Juli 2019

Jonan Bahas IDD dan Refinery Saat Bertamu ke Head Office ENI SPA

Menteri Esdm Ignasius Jonan gelar pertemuan dengan petinggi ENI SPA di Milan,Italia bahas IDD Makasar, dan kerjasama di bidang refinery (kilang). Jonan didampingi Kepala Skk Migas Dwi Sucipto dan Wakil Kepala SKK Migas Sukendar,Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan juga Ketua Aprobi Master Tumanggor dan Dubes Indonesia untuk Italia Esti Andayani. “”Berdiskusi dengan CEO ENI SPA di Milan,Italia,tentang IDD Makasar dan kerjasama lain dibidang refinary lalu naik kereta ke Roma dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dengan jarak setara Jakarta-Surabaya,” tulis Ignasius Jonan di halaman instagram miliknya.

Portonews.com mendapatkan kabar saat bertemu dengan CEO ENI SPA Claudio Descalzi di Milan,Italia, Jonan mendorong agar perusahaan migas itu mau alih kelola project Indonesia Deep water Development (IDD) yang selama ini dioperatori oleh Chevron Indonesia Company (CICO). “Pak Menteri (Jonan) maunya ENI yang lanjutkan proyek IDD yang selama ini masih tarik-ulur pembahasan dengan Chevron,” ucap salah satu petinggi di lingkup migas berbisik ke Portonews.com

Dailymail | Selasa, 2 Juli 2019

Industri Otomotif Lakukan Uji Coba Penerapan B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sedang menjalankan uji jalan (road test) penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan bermesin diesel. Penggunaan B30 merupakan lanjutan dari implementasi program B20 yang diklaim telah sukses berjalan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi mengatakan, saat ini pihaknya pun sedang menjalankan tes yang berkaitan dengan penerapan B30. “Bulan Juni atau Mei kemarin B30. Jadi saat ini kami sedang menjalankan tesnya B30,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Dia berharap, dari tes tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat memberikan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada industri otomotif tanah air. “Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Menteri ESDM, seyogyanya bahan bakar yang menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Jangan kendaraannya yang terlalu banyak berubah,” kata dia.

Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen atau B30 pada kendaraan pada 2020. Kondisi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan “Mudah-mudahan saat ini tesnya saya lihat berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan pada tahun depan saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar beserta petinggi Kementerian ESDM foto bersama saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). (Dailymail.co.id/Iqbal S. Nugroho) Sebelumnya, Pemerintah berencana menerapkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan solar (B30) pada 2020. Program tersebut akan mengurangi impor solar hingga 9 juta Kilo liter (Kl) senilai Rp 70 triliun. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program B30 bertujuan untuk mengurangi impor BBM solar. Program ini mendorong penggunaan 30 persen solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit dari dalam negeri.

Di sisi lain ini juga dapat menghemat devisa negara. “Mudah- mudahan dengan penerapan B30 ketergantungan impor BBM Berkurang,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menambahkan, keberadaan program B30 diharapkan bisa membuat biodiesel menggantikan solar sampai 9 juta Kl senilai Rp 70 triliun. Adapun konsumsi biodiesel pada tahun 2018 telah mencapai 3,8 juta Kl. “Kalau B30 ini jalan kita akan saving BBM solar yang sebetulnya secara produksi meningkat. 8-9 juta Kl akan kita hindari impor solar,” tutur dia. Menurut Danan, setelah uji coba B30 dilaksanakan, pemerintah akan menerapkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan solar pada 2020. Uji coba dilakukan, untuk menyiapkan dan mempromosikan pelaksanaan program tersebut. “Mandatori biodiesel 2020 akan kita mulai B30, kegiatan uji coba dilakukan dengan cara uji coba efek yang ditimbulkan pada kendaraan Sebelum dan sesudah B30,” tandasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta, badan usaha menyiapkan pencampuran 30 persen biodiesel yang ber‎bahan baku minyak sawit dengan solar (B30). Saat ini uji coba B30 pada kendaraan sedang berlangsung.

Jonan mengatakan, uji coba B30 merupakan ajang promosi‎ ke masyarakat. Nantinya jika program tersebut telah diterapkan tidak akan mengurangi kemampuan mesin kendaraan. “Sebenarnya setengahnya bukan hanya uji jalan saja, tapi mempromosikan ke masyarakat,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Untuk membuktikan pelaksanaan B30 tidak menyebabkan kendala pada mesin kendaraan, Jonan pun meminta badan usaha penyalur BBM melakukan pencampuran 30 persen biodiesel ke solar dengan baik. Hal ini agar tidak mengulang kesalahan saat penerapan program B20.

‎”Waktu B20, mungkin proses pencampuran atau pemurnian FAME yang dicampur minyak solar konsistensinya tidak selalu pas,” tutur dia. Selain badan usaha, Jonan juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Bio‎fuel Indonesia (APROBI) untuk konsisten, menyediakan biodiesel yang akan dicampur dengan solar. Dia pun mengancam akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika pengusaha tersebut tidak serius memasok biodiesel dan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) seperti batubara. “Ini mentalitasnya mesti konsisten, nggak boleh hit and run,”‎ tandasnya.

https://www.dailymail.co.id/industri-otomotif-lakukan-uji-coba-penerapan-b30/

Mastermedia | Selasa, 2 Juli 2019

Industri Otomotif Lakukan Uji Coba Penerapan B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sedang menjalankan uji jalan (road test) penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan bermesin diesel. Penggunaan B30 merupakan lanjutan dari implementasi program B20 yang diklaim telah sukses berjalan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi mengatakan, saat ini pihaknya pun sedang menjalankan tes yang berkaitan dengan penerapan B30. “Bulan Juni atau Mei kemarin B30. Jadi saat ini kami sedang menjalankan tesnya B30,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Dia berharap, dari tes tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat memberikan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada industri otomotif tanah air. “Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Menteri ESDM, seyogyanya bahan bakar yang menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Jangan kendaraannya yang terlalu banyak berubah,” kata dia.

Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen atau B30 pada kendaraan pada 2020. Kondisi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan “Mudah-mudahan saat ini tesnya saya lihat berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan pada tahun depan saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. Program tersebut akan mengurangi impor solar hingga 9 juta Kilo liter (Kl) senilai Rp 70 triliun. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program B30 bertujuan untuk mengurangi impor BBM solar. Program ini mendorong penggunaan 30 persen solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit dari dalam negeri. Di sisi lain ini juga dapat menghemat devisa negara. “Mudah- mudahan dengan penerapan B30 ketergantungan impor BBM Berkurang,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menambahkan, keberadaan programB30 diharapkan bisa membuat biodiesel menggantikan solar sampai 9 juta Kl senilai Rp 70 triliun.

Adapun konsumsi biodiesel pada tahun 2018 telah mencapai 3,8 juta Kl. “Kalau B30 ini jalan kita akan saving BBM solar yang sebetulnya secara produksi meningkat. 8-9 juta Kl akan kita hindari impor solar,” tutur dia. Menurut Danan, setelah uji coba B30 dilaksanakan, pemerintah akan menerapkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan solar pada 2020. Uji coba dilakukan, untuk menyiapkan dan mempromosikan pelaksanaan program tersebut. “Mandatori biodiesel 2020 akan kita mulai B30, kegiatan uji coba dilakukan dengan cara uji coba efek yang ditimbulkan pada kendaraan Sebelum dan sesudah B30,” tandasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta, badan usaha menyiapkan pencampuran 30 persen biodiesel yang berbahan baku minyak sawit dengan solar(B30).Saat ini uji coba B30 pada kendaraan sedang berlangsung. Jonan mengatakan, uji coba B30 merupakan ajang promosi ke masyarakat. Nantinya jika program tersebut telah diterapkan tidak akan mengurangi kemampuan mesin kendaraan. “Sebenarnya setengahnya bukan hanya uji jalan saja, tapi mempromosikan ke masyarakat,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Untuk membuktikan pelaksanaanB30tidak menyebabkan kendala pada mesin kendaraan, Jonan pun meminta badan usaha penyalur BBM melakukan pencampuran 30 persen biodiesel ke solar dengan baik. Hal ini agar tidak mengulang kesalahan saat penerapan program B20. “Waktu B20, mungkin proses pencampuran atau pemurnian FAME yang dicampur minyak solar konsistensinya tidak selalu pas,” tutur dia. Selain badan usaha, Jonan juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) untuk konsisten, menyediakan biodiesel yang akan dicampur dengan solar. Dia pun mengancam akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika pengusaha tersebut tidak serius memasok biodiesel dan menerapkanDomestic Market Obligation(DMO) seperti batubara. “Ini mentalitasnya mesti konsisten, nggak bolehhit and run,” tandasnya.

http://mastermedia.co.id/news/9111435/industri-otomotif-lakukan-uji-coba-penerapan-b30

Rmco | Selasa, 2 Juli 2019

Aprobi Siap Kawal B30 Menuju B100

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) sangat mengapresiasi dan mendukung cita-cita pemerintah menekan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dalam jangka panjang, seperti yang telah dinyatakan dalam National Determined Contribution (NDC). Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, dukungan para pengusaha sawit tak usah diragukan lagi. Terutama, dalam implementasi penggunaan B30 (bahan bakar dengan campuran minyak nabati dari kelapa sawit (biofuel) dan solar sebesar 30 persen (B30) di sektor transportasi, yang akan diterapkan tahun 2020. Di samping menjadi opsi energi ramah lingkungan, menurut Tumanggor, mandatori B30 merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), dan menjaga kestabilan harga BBM di dalam negeri. “Kami sebagai produsen crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah) sangat berterima kasih atas berbagai upaya pemerintah, yang telah menyampaikan komitmennya di Global Preparatory Meeting of Climate Action Summit 2019 di Abu Dhabi pada Minggu (30/6) lalu,” ujar Tumanggor kepada Rakyat Merdeka, Senin (1/7).

Dalam Leaders Roundtable on Raising Ambition, Global Preparatory Meeting of Climate Action Summit 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (30/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, implementasi B30 merupakan bagian dari target penggunaan energi yang dapat diperbarui dalam konsep energi campuran pada 2025, menuju penggunaan 100 persen biofuel (B100) pada 2030. Jonan juga menjelaskan, Indonesia telah melakukan sejumlah hal penting untuk mendukung upaya perbaikan iklim. Antara lain, dengan mengurangi penggunaan batubara. “Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia telah menghentikan pembangunan pembangkit listrik batubara di Pulau Jawa, yang merupakan rumah bagi 60 persen penduduk Indonesia dari total 260 juta jiwa. Langkah ini diikuti Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia,” kata Jonan di Abu Dhabi, UEA, Minggu (30/6). Di samping itu, kata Jonan, Indonesia juga telah melakukan langkah strategis dengan mengurangi subsidi bahan bakar fosil, dan mengalihkannya untuk sejumlah prioritas pembangunan lain yang lebih penting.

Di sektor pertanahan, lanjut Jonan, Indonesia memiliki target yang sangat ambisius dalam restorasi gambut dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, masing-masing seluas 2 juta hektar pada 2030. Hal ini sejalan dengan upaya melindungi hutan yang tersisa melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Pengrusakan Hutan, atau Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Dari yang sudah-sudah, dalam realisasinya, rehabilitasi lahan terdegradasi dan restorasi gambut biasanya hanya mencapai sepertiga dari NDC. Untuk diketahui, dalam NDC, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29-41 persen dari kegiatan Business As Usual (BAU) pada 2030, di mana emisi gas karbon diprediksi mencapai 2.869 giga ton. Sektor kehutanan dan energi diharapkan dapat berkontribusi hingga 97,2 persen untuk memenuhi target tersebut.

https://rmco.id/baca-berita/indonesianomics/12355/dukung-energi-ramah-lingkungan-aprobi-siap-kawal-b30-menuju-b100

Liputan6 | Selasa, 2 Juli 2019

Industri Otomotif Lakukan Uji Coba Penerapan B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sedang menjalankan uji jalan (road test) penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan bermesin diesel. Penggunaan B30 merupakan lanjutan dari implementasi program B20 yang diklaim telah sukses berjalan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi mengatakan, saat ini pihaknya pun sedang menjalankan tes yang berkaitan dengan penerapan B30. “Bulan Juni atau Mei kemarin B30. Jadi saat ini kami sedang menjalankan tesnya B30,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Dia berharap, dari tes tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat memberikan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada industri otomotif tanah air. “Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Menteri ESDM, seyogyanya bahan bakar yang menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Jangan kendaraannya yang terlalu banyak berubah,” kata dia.

Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen atau B30 pada kendaraan pada 2020. Kondisi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan “Mudah-mudahan saat ini tesnya saya lihat berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan pada tahun depan saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. Sebelumnya, Pemerintah berencana menerapkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan solar (B30) pada 2020. Program tersebut akan mengurangi impor solar hingga 9 juta Kilo liter (Kl) senilai Rp 70 triliun. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, program B30 bertujuan untuk mengurangi impor BBM solar. Program ini mendorong penggunaan 30 persen solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit dari dalam negeri. Di sisi lain ini juga dapat menghemat devisa negara. “Mudah- mudahan dengan penerapan B30 ketergantungan impor BBM Berkurang,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menambahkan, keberadaan program B30 diharapkan bisa membuat biodiesel menggantikan solar sampai 9 juta Kl senilai Rp 70 triliun.

Adapun konsumsi biodiesel pada tahun 2018 telah mencapai 3,8 juta Kl. “Kalau B30 ini jalan kita akan saving BBM solar yang sebetulnya secara produksi meningkat. 8-9 juta Kl akan kita hindari impor solar,” tutur dia. Menurut Danan, setelah uji coba B30 dilaksanakan, pemerintah akan menerapkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan solar pada 2020. Uji coba dilakukan, untuk menyiapkan dan mempromosikan pelaksanaan program tersebut. “Mandatori biodiesel 2020 akan kita mulai B30, kegiatan uji coba dilakukan dengan cara uji coba efek yang ditimbulkan pada kendaraan Sebelum dan sesudah B30,” tandasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta, badan usaha menyiapkan pencampuran 30 persen biodiesel yang ber‎bahan baku minyak sawit dengan solar (B30). Saat ini uji coba B30 pada kendaraan sedang berlangsung. Jonan mengatakan, uji coba B30 merupakan ajang promosi‎ ke masyarakat. Nantinya jika program tersebut telah diterapkan tidak akan mengurangi kemampuan mesin kendaraan. “Sebenarnya setengahnya bukan hanya uji jalan saja, tapi mempromosikan ke masyarakat,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Untuk membuktikan pelaksanaan B30 tidak menyebabkan kendala pada mesin kendaraan, Jonan pun meminta badan usaha penyalur BBM melakukan pencampuran 30 persen biodiesel ke solar dengan baik. Hal ini agar tidak mengulang kesalahan saat penerapan program B20. ‎”Waktu B20, mungkin proses pencampuran atau pemurnian FAME yang dicampur minyak solar konsistensinya tidak selalu pas,” tutur dia. Selain badan usaha, Jonan juga meminta pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Bio‎fuel Indonesia (APROBI) untuk konsisten, menyediakan biodiesel yang akan dicampur dengan solar. Dia pun mengancam akan melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika pengusaha tersebut tidak serius memasok biodiesel dan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) seperti batubara. “Ini mentalitasnya mesti konsisten, nggak boleh hit and run,”‎ tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4003119/industri-otomotif-lakukan-uji-coba-penerapan-b30

Merdeka | Selasa, 2 Juli 2019

Wajib Diterapkan 2020, Biodiesel 30 Persen Tengah Diuji Coba

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menjalankan uji jalan (road test) penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30) pada kendaraan bermesin diesel. B30 sendiri merupakan lanjutan dari implementasi program B20 yang diklaim telah sukses berjalan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi, mengatakan saat ini pihaknya pun sedang menjalankan tes yang berkaitan dengan penerapan B30. “Bulan Juni atau Mei kemarin B30. Jadi saat ini kami sedang menjalankan tesnya B30,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/7). Dia berharap, tes tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian dapat memberikan masukan baik kepada pemerintah maupun kepada industri otomotif Tanah Air. “Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Menteri ESDM, seyogyanya bahan bakar yang menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Jangan kendaraannya yang terlalu banyak berubah,” kata dia. Sebagai informasi, pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen atau B30 pada kendaraan di 2020, kondisi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan “Mudah-mudahan saat ini tesnya (biodiesel 30) saya lihat berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan pada tahun depan saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

https://www.merdeka.com/uang/wajib-diterapkan-2020-biodiesel-30-persen-tengah-diuji-coba.html