+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Eropa Goyang Emiten CPO Lagi

Harian Kontan | Rabu, 30 Januari 2019
Eropa Goyang Emiten CPO Lagi

Uni Eropa (UE) akan mendeklarasikan aturan teknis atau delegated act terkait Renewable Energy Directive (RED) II pada 1 Februari 2019 mendatang. Deklarasi tersebut menunjukkan kesiapan UE mengimplementasikan RED II pada tahun 2020 nanti. Singkatnya, RED II merupakan kesepakatan mengenai penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel). Penggunaan minyak kelapa sawit (CPO) yang dianggap sebagai tanaman berisiko akan dibatasi dan dihapuskan secara bertahap hingga 2030. Hal tersebut tentu akan menjadi sentimen negatif bagi saham emiten kelapa sawit di Tanah Air yang berorientasi ekspor. Asal tahu saja, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE pada 2018 tercatat sebesar 4,78 juta ton, atau berada di urutan kedua terbesar setelah India sebesar 6,71 juta ton. Corporate Communication Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Andre Taufan Pratama mengatakan, implementasi RED II oleh UE tentu akan berpengaruh langsung terhadap ekspor emiten kelapa sawit yang berbasis di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini. “Oleh karena itu, kami harus bisa memaksimalkan pasar ekspor ke China dan India sebagai negara importir utama minyak kelapa sawit di dunia,” kata dia, Selasa (29/1). Pada triwulan pertama 2019, SSMS akan melakukan roadshow untuk mendongkrak penjualan ke beberapa negara di Asia dan Eropa seperti Laos, Kamboja, Nepal, Myanmar, Uzbekistan, dan Bulgaria. Asal tahu saja, pada 2019, SSMS menargetkan porsi ekspor sebesar 35% dari produksi keseluruhan.

Program B20

Sementara itu emiten kelapa sawit yang tergabung dalam Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), menyatakan tidak terpengaruh dengan adanya implementasi RED II oleh Eropa. “Kami tidak melakukan ekspor produk ke negara-negara UE,” kata Vice President of Communication Astra Agro Lestari Tofan Mahdi. AALI masih fokus memasarkan produknya ke pasar domestik. Deklarasi dari Benua Biru diakui bisa menjadi sentimen negatif jangka pendek bagi saham Crude Palm Oil (CPO) Tanah Air. Tetapi, masih ada sentimen positif bagi emiten CPO, yaitu program mandatori penggunaan sawit 20% sebagai campuran bahan bakar solar atau B20, serta rencana implementasi B30. Pemerintah pun mengklaim penerapan B20 sudah di atas 90% sejak diluncurkan Oktober lalu. Menurut Valdy, koreksi harga emiten sawit akibat sentimen ini bisa dimanfaatkan investor untuk masuk di harga murah. Sedangkan Analis Indo Premier Sekuritas Mino menilai, isu penolakan oleh Eropa bukan barang baru dan sudah terefleksi pada harga saham CPO. Untuk jangka panjang, dia merekomendasikan beli AALI dengan target harga Rp 16.000, serta LSIP di Rp 1.650 per saham. Analis Samuel Sekuritas Sharlita Malik menambahkan, emiten CPO masih memiliki sentimen positif yaitu penurunan bea masuk ke India. “Kebijakan RED II nantinya akan dikompensasi dengan naiknya permintaan dalam negeri dan kemungkinan dari China,” kata Sharlita. Harga CPO pun berpotensi naik 11% tahun ini. LSIP dida-puk sebagai top pick Sharlita dengan target harga Rp 1.750 per saham. Selasa (29/1), harga AALI di Rp 13.975. Sedangkan LSIP pada Rp 1.490 per saham.

Media Indonesia | Rabu, 30 Januari 2019
Target Serapan B20 Diyakini Tercapai

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai target penyerapan Biodiesel dengan campuran fatty acid methyl eter (fame) 20% atau B20 sebesar 6 juta kiloliter (kl) tahun ini dapat terwujud. Target 6 juta kl itu masih optimistis. Ini berdasarkan pada realisasi penyaluran fame pada 2018 mencapai 3.275.161 kl, atau sekitar 81,3% dari alokasi 4.030.358 kl,” ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin. Namun, menurut dia, hal itu memerlukan kerja keras pemerintah termasuk kelancaran pasokan yang sebelumnya menjadi hambatan. “Dari sisi pasokan, pemerintah diharapkan mendorong pemain baru yang bergerak pada pengolahan fame. Juga, untuk user non-PSO (public service obligation) seperti alat berat dan kendaraan diesel perlu diberi insentif,” tuturnya.

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 30 Januari 2019
Alokasi Biodiesel Tercatat Sebesar 6.197.101 KL di 2019

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi E- nergi (EBTKE) menyebutkan alokasi Bahan Bakar Nabati atau biodisel 2019 dialokasikan sebesar 6.197.101 kiloliter (M). Berdasarkan data yang dihimpun di Jakarta, dis- alin dari Antara, dari Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) alokasi tersebut untuk pencampuran BBM (B20) periode Januari-Desember 2019. Hal tersebut berdasarkan Kepmen Nomor 2018K/10/MEM2018yang ditetapkan 29 November 2018. Ada sebanyak 18 badan usaha BBM yang mendapatkan alokasi Biodiesel untuk program B20, di mana PT Pertamina mendapatkan jatah 5.30-4.251 Kl, yaitu terbanyak dibandingkan badan usaha lainnya. Sedangkan untuk pemasok BBN Biodiesel terdapat 19 badan usaha, di mana PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki volume terbesar dalam mem-, berikan pasokan yaitu 904.431 Kl. Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa Biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dini-lai mampu menghemat impor solar sebesar 937,84 juta dolar AS sejak September 2018 dijalankan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL).

Inilah | Rabu, 30 Januari 2019
Pemerintah Musti Kerja Keras B20 Capai 6 Juta KL

Target penerapan biodiesel dengan campuran fatty acid methyl eter (Fame) 20% atau B20 sebesar 6 juta kilo liter (KL) pada tahun ini dapat terwujud, asal pemerintah kerja dengan keras. “Target 6 juta KL itu masih optimistis. Ini berdasarkan pada realisasi penyaluran FAME tahun 2018 mencapai 3.275.161 KL, atau sekitar 81,3% dari alokasi sebesar 4.030.358 KL,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Jakarta, Rabu (29/1/2019). Diamana pencapaian sektor Public Service Obligation (PSO) dari Januari-Desember mencapai menyentuh 2.674.058 KL atau 92,8% dari alokasi dan sektor Non PSO mulai September-Desember 2018 mencapai 601.103 KL atau sekitar 52,3% dari alokasi. Hal ini, kata dia, karena program tersebut disokong 11 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) di sektor PSO dengan realisasi fame sekitar 90%, sementara 8 BU BBN lain mempunyai realisasi antara 75% sampai 89%. Di sektor Non PSO terdapat 2 BU BBN yang mempunyai realisasi penyaluran FAME 75% sampai 89%. “Maka guna merealisasikan target 6juta KL tahun ini, pemerintah perlu kerja keras perbaiki sisi pasokan maupun pasar B20,” kata dia. Sementara dari sisi pasokan diharapkan pemerintah mendorong pemain baru yang bergerak dipengolahan fame. “Untuk user non pso seperti alat berat, kendaraan diesel perlu diberikan insentif dan kendaraan yang keluar dari dealer itu sudah compatibel dengan bahan bakar B20,” kata dia.
https://m.inilah.com/news/detail/2506535/pemerintah-musti-kerja-keras-b20-capai-6-juta-kl

Kontan | Selasa, 29 Januari 2019
Punya prospek bagus, saham emiten kelapa sawit overweight di tahun 2019

Uni Eropa (UE) akan mendeklarasikan aturan teknis atau delegated act terkait renewable energy directive (RED) II pada 1 Februari 2019 mendatang. Deklarasi tersebut menunjukkan kesiapan UE mengimplementasikan RED II yang merupakan kesepakatan mengenai penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) yang berlaku mulai tahun 2020 mendatang. Dengan adanya RED II, UE wajib memenuhi 32% dari total kebutuhan energinya melalui sumber yang terbarukan pada 2030. Kemudian sepanjang tahun 2020-2030, negara – negara UE akan membuat kategorisasi tanaman pangan dengan risiko tinggi dan risiko rendah terhadap perubahan fungsi lahan dan deforestasi. Kategorisasi tersebut dikenal sebagai konsep perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau Indirect Land Usage Change (ILUC). Tanaman pangan yang dianggap berisiko tinggi, termasuk kelapa sawit kemudian akan dibatasi penggunaannya dan dihapuskan secara bertahap dari pasar bahan bakar nabati UE. Hal tersebut tentu akan menjadi sentimen negatif bagi saham emiten kelapa sawit di Tanah Air yang sebagian besar berorientasi ekspor. Pasalnya, UE selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor utama minyak kelapa sawit Indonesia. Asal tahu saja, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE pada tahun 2018 tercatat sebesar 4,78 juta ton atau berada di urutan kedua terbesar setelah India sebesar 6,71 juta ton.

Analis Indo Premier Sekuritas Mino menilai penerbitan Declaration Act terkait RED II oleh UE tidak perlu dikhawatirkan lantaran isu penolakan UE terhadap minyak kelapa sawit sudah berlangsung cukup lama. “Sudah tidak terlalu negatif karena sudah mempengaruhi harga sejak lama atau ter-priced in di pasar,” kata dia ketika dihubungi oleh Kontan.co.id pada Selasa (29/1). Mino bilang secara jangka panjang prospek emiten kelapa sawit Tanah Air masih baik. Apalagi masih ada dukungan dari pemerintah berupa komitmen penerapan program Biodiesel B-20 yang tentunya akan menciptakan permintaan baru. “Dalam jangka panjang, kebutuhannya pasti akan semakin tinggi,” ungkap dia. Secara khusus ia merekomendasikan beberapa saham emiten kelapa sawit yang layak jadi pilihan untuk investasi jangka panjang, antara lain PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP). “Untuk AALI target harga ada di level Rp 16.000 per saham dan LSIP Rp 1.650 per saham,” ujar Mino. Senada dengan Mino, Analis Senior Samuel Sekuritas Muhammad Alfatih menilai, saham emiten kelapa sawit Tanah Air masih layak untuk dijadikan pilihan investasi jangka panjang. Pasalnya, pergerakan saham emiten-emiten tersebut masih dipengaruhi oleh sentimen positif jangka panjang berupa komitmen pemerintah menerapkan program Biodiesel B-20 dan rencana pengurangan bea masuk di India sebagai negara importir minyak kelapa sawit terbesar dari Indonesia. “Selama ini sering terjadi ancaman dari Eropa mungkin sifatnya sebagai konsumsi untuk konstituen dalam negeri mereka, tapi tidak ada implementasinya,” kata dia.

Sementara itu Analis Samuel Sekuritas Sharlita Malik dalam risetnya menyebut, saham emiten kelapa sawit di tahun 2019 masih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen positif. “Peluang penguatan harga minyak kelapa sawit di kuartal pertama tahun 2019 seiring dengan penurunan bea masuk ke India akan menjadi salah satu sentimen positif,” ungkap dia. Sebagai informasi, per Januari 2019 Pemerintah India memutuskan menurunkan bea masuk bagi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sebesar 400 bps menjadi 40% dan refined palm oil sebesar 900 bps menjadi 50%, terkecuali bagi Malaysia yang hanya diturunkan 45%. Penurunan bea masuk ini tentu berpeluang membuat harga minyak kelapa sawit menjadi lebih murah dan meningkatkan permintaan India yang selama ini menjadi importir terbesar minyak kelapa sawit dunia.

Kemudian Sharlita juga menilai implementasi program Biodiesel B-20 berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari penyerapan Biodiesel B20 yang mencapai 6 juta kiloliter atau meningkat 76% yoy dan rencana pemerintah menambah dua floating storage di Balikpapan yang diperkirakan berdampak pada realisasi Biodiesel B20 mencapai 96% di kuartal pertama tahun 2019. “Kami estimasikan konsumsi Biodiesel B20 mencapai 6,2 juta kiloliter atau naik 3% yoy. Potensi ini belum memfaktorkan rencana penggunaan green gasoline, green diesel, dan avtur di Indonesia,” papar dia. Kemudian melemahnya pasokan berpotensi berlanjut hingga tahun 2020 karena pengaruh El Nino yang berpeluang terjadi sekitar 75%-80% di separuh kedua tahun 2019. Melemahnya pasokan tentu akan mengerek harga minyak kelapa sawit. Lebih lanjut, Sharlita menjelaskan bahwa di tahun 2019, pertumbuhan produksi CPO diproyeksi akan moderat jika dibandingkan dengan 2016 yang tumbuh 10% yoy. Pasokan dari Indonesia dan Malaysia berpeluang melemah 7,6% menjadi 13 juta ton. Kemudian ketergantungan global akan minyak kelapa sawit cenderung meningkat seiring dengan produksi kedelai yang melambat. Hal itu terlihat dari permintaan China yang menguat pada tahun lalu sebesar 17% dan stabilnya permintaan India.

“Secara historis permintaan minyak kelapa sawit di kuartal pertama sebesar 19 juta ton, menurunnya produksi di tahun 2019 berpeluang menciptakan defisit sebesar 2 juta ton. Namun, kebijakan RED II berpeluang mengurangi permintaan di Eropa yang nantinya akan dikompensasikan dengan meningkatnya permintaan dalam negeri dan kemungkinan dari China,” kata Sharlita. Terakhir, Sharlita bilang bahwa saham-saham emiten kelapa sawit punya bobot lebih besar atawa overweight di tahun 2019 karena adanya peluang penguatan harga minyak kelapa sawit sebesar 11% yoy ke level RM 2.250 per metrik ton yang didukung oleh peningkatan volume penjualan dengan persentase sama. Saham LSIP didapuk sebagai pilihan teratas atau top pick dengan target harga di level Rp 1.750 per saham.
https://investasi.kontan.co.id/news/punya-prospek-bagus-saham-emiten-kelapa-sawit-overweight-di-tahun-2019

Kontan | Selasa, 29 Januari 2019
Penerapan B20 masih jadi sentimen positif bagi pergerakan saham emiten CPO

Uni Eropa (UE) akan mendeklarasikan aturan teknis atau delegated act terkait renewable energy directive (RED) II pada 1 Februari 2019 mendatang. Deklarasi tersebut menunjukkan kesiapan UE mengimplementasikan RED II. RED II merupakan kesepakatan mengenai penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) yang berlaku mulai tahun 2020 mendatang. Dengan adanya kesepakatan ini, UE wajib memenuhi 32% dari total kebutuhan energinya melalui sumber yang terbarukan pada 2030. Melalui kesepakatan ini pula, sepanjang tahun 2020-2030, negara-negara UE akan membuat kategorisasi tanaman pangan dengan risiko tinggi dan risiko rendah terhadap perubahan fungsi lahan dan deforestasi. Kategorisasi tersebut dikenal sebagai konsep perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau Indirect Land Usage Change (ILUC). Tanaman pangan yang dianggap berisiko tinggi kemudian akan dibatasi penggunaannya dan dihapuskan secara bertahap dari pasar bahan bakar nabati UE.

UE akan menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman pangan berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan dan deforestasi. Menurut UE perkebunan kelapa sawit selama ini dianggap telah mengorbankan hutan, lahan basah, dan lahan gambut. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pergerakan saham emiten kelapa sawit di Tanah Air yang sebagian besar berorientasi ekspor. Pasalnya, UE selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor utama minyak kelapa sawit Indonesia. Asal tahu saja, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke UE pada tahun 2018 tercatat sebesar 4,78 juta ton atau berada di urutan kedua terbesar setelah India sebesar 6,71 juta ton. Analis Phitntraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengamini bahwa delegated act akan menjadi sentimen negatif jangka pendek bagi pergerakan saham emiten kelapa sawit Tanah Air. Kemungkinan terjadinya koreksi harga tentunya cukup besar akibat sentimen negatif tersebut. “Namun, untuk jangka panjang masih ada sentimen positif dari kebijakan Pemerintah Indonesia terkait implementasi program Biodiesel B20 yang diharapkan bisa menyerap produk-produk minyak kelapa sawit dalam negeri lebih banyak lagi di tahun 2019,” kata Valdy, Selasa (29/1).

Implementasi program B20 oleh Pemerintah Indonesia diperkirakan dapat mengerek harga minyak kelapa sawit yang akan berpengaruh positif terhadap kinerja dari emiten-emiten kelapa sawit yang pada akhir tahun lalu prospeknya sempat meredup akibat adanya comprehensive economic cooperation agreement (CECA) yang disepakati Malaysia dan India. Dengan adanya kesepakatan tersebut India akhirnya menurunkan bea masuk impor minyak kelapa sawit dari Malaysia dari sebelumnya 44% menjadi 40%. Kemudian menurut Valdy, sentimen negatif yang hadir dari UE kemungkinan akan terus bertahan hingga program biodiesel B20 bisa berjalan sepenuhnya tanpa ada kendala. Berdasarkan berita Kontan.co.id beberapa waktu lalu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan implementasi program Biodiesel B20 sudah mendekati 93% sejak pertama kali diluncurkan Oktober tahun lalu. Asal tahu saja program biodiesel B20 merupakan program penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 20% minyak nabati berupa minyak kelapa sawit.

“Tapi sentimen positif emiten kelapa sawit bisa berlanjut karena adanya kemungkinan Pemerintah Indonesia menerapkan program biodiesel B30 atau bahan bakar solar dengan campuran 30% minyak kelapa sawit pada tahun ini yang saat ini masih dalam kajian,” kata Valdy. Kemudian Valdy menilai koreksi harga yang mungkin akan terjadi akibat sentimen negatif dari UE bisa dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham-saham dari emiten kelapa sawit Tanah Air. Namun, ia meminta agar investor tetap rasional sebelum memutuskan pembelian tersebut. “Sebab, harus diperhatikan juga kinerja emiten tersebut, selain itu rata-rata saham emiten kelapa sawit Tanah Air sudah mencatatkan rebound sejak akhir tahun kemarin, secara khusus bisa pilih PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dan alternatifnya PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP),” ungkap dia.
https://investasi.kontan.co.id/news/penerapan-b20-masih-jadi-sentimen-positif-bagi-pergerakan-saham-emiten-cpo

Neraca | Selasa, 29 Januari 2019
Alokasi Biodisel 2019 Capai 6.197.101 Kiloliter

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan alokasi Bahan Bakar Nabati atau biodisel 2019 dialokasikan sebesar 6.197.101 kiloliter (Kl). Berdasarkan data yang dihimpun di Jakarta, Senin (28/1), dari Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) alokasi tersebut untuk pencampuran BBM (B20) periode Januari-Desember 2019. Hal tersebut berdasarkan Kepmen Nomor 2018 K/10/MEM 2018 yang ditetapkan 29 November 2018. Ada sebanyak 18 badan usaha BBM yang mendapatkan alokasi biodiesel untuk program B20, di mana PT Pertamina mendapatkan jatah 5.304.251 Kl, yaitu terbanyak dibandingkan badan usaha lainnya. Sedangkan untuk pemasok BBN biodiesel terdapat 19 badan usaha, di mana PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki volume terbesar dalam memberikan pasokan yaitu 904.431 Kl.

Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mampu menghemat impor solar sebesar 937,84 juta dolar AS sejak September 2018 dijalankan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto memaparkan, penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil. Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited). Dalam laporan kinerja 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL.
http://neraca.co.id/article/112328/alokasi-biodisel-2019-capai-6197101-kiloliter