+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Gandeng 18 Badan Usaha, Pertamina Siapkan 28 Titik B30

Detik | Senin, 16 Desember 2019

Gandeng 18 Badan Usaha, Pertamina Siapkan 28 Titik B30

Pertamina melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dengan 18 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) di Jakarta. Kerja sama pengadaan FAME ini merupakan bagian dari implementasi penyediaan Biosolar dengan kandungan FAME sebesar 30% (B30). Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Gandhi Sri Widodo mengatakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan BUBBN ini berlangsung selama satu tahun, mulai Januari hingga Desember 2020. “Program B30 akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan menurunkan penggunaan energi berbasis fosil, serta akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, serta menjaga keberlangsungan perkebunan dan petani sawit di Indonesia sebagai penyedia bahan baku dan produsen FAME,” ujar Gandhi dalam keterangannya, Senin (16/12/2019). Pertamina, lanjut Gandhi, telah menyiapkan 28 titik penerimaan FAME untuk B30, di antaranya Medan, Dumai, Siak, TLK Kabung, Plaju, Panjang, Tanjung Gerem, Bandung Group, Tanjung Uban, Jakarta Group, Cikampek, Balongan, Tasikmalaya Group, Cilacap Group, Semarang Group, Tanjung Wangi, Surabaya, Tuban, Boyolali, Rewulu, Bitung, Balikpapan Group, Kasim, Kotabaru Group, Makassar, Manggis, Kupang, dan STS Pontianak. “Pertamina telah menyediakan bahan bakar dengan kandungan FAME (Biosolar) sejak tahun 2010 dengan komposisi 2,5% dan terus meningkat hingga 20%. Pada November 2019, Pertamina mulai mengimplementasikan penyediaan Biosolar dengan kandungan FAME yang lebih tinggi, yaitu 30% atau disebut B30,” jelasnya. Pada masa ini, pencampuran B30 dilakukan di sejumlah titik di antaranya Fuel Terminal Medan, RU III Plaju, Integrated Terminal Panjang, Integrated Terminal Jakarta Group, Fuel Terminal Boyolali, Fuel Terminal Rewulu, Integrated Terminal Balikpapan, dan RU VII Kasim. Sebagai informasi, ke-18 badan usaha yang melakukan kerja sama dengan Pertamina, antara lain, PT Sinarmas Argo Resources and Technology, PT Sinarmas Bio Energy, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT LDC Indonesia, PT Tunas Baru Lampung, PT Ciliandra Perkasa, PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuels, Kutai Refinery Nusantara, PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Pertama Hijau Palm Oleo, PT Intibenua Perkasatama, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Musim Mas, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

https://finance.detik.com/energi/d-4825341/gandeng-18-badan-usaha-pertamina-siapkan-28-titik-b30

Kontan | Senin, 16 Desember 2019

Strategi Sinar Mas Agro Resources (SMAR) setelah jadi pemasok B30

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menjadi satu dari dua emiten yang terpilih sebagai pemasok biodiesel untuk program B30 tahun depan. Investor Relations Sinar Mas Agribusiness and Food, Pinta S. Chandra menyatakan dalam memenuhi pasokan biodiesel, Sinar Mas Agro Resources memanfaatkan kapasitas yang ada saat ini. “SMART siap untuk menyuplai bahan dasar biodiesel (FAME) terkait program B30 mulai 2020 sesuai dengan alokasi yang diberikan pemerintah,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (16/12). Melansir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 199 K/20/MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Bahan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Periode Januari-Desember 2020, SMART memasok biodiesel ke beberapa Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBM). Rinciannya, SMART memasok biodiesel sebanyak 17.921 kiloliter (KL) ke PT Pertamina (Persero). Kemudian ke PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) sebanyak 239.651 KL. Adapun SMART juga mensupply ke PT Exxonmobil Lubricants Indonesia sebanyak 3.630 KL. Selain itu, emiten berkode saham SMAR di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini juga memasok biodiesel ke PT Energi Coal Prima sebanyak 91.976 KL dan sebanyak 30.000 KL ke PT Sinaralam Dutaperdana II. Melansir catatan Kontan.co.id sebelumnya Direktur SMAR Agus Purnomo menuturkan kapasitas pabrik biodiesel secara industri masih cukup untuk memenuhi kenaikan permintaan dalam negeri. Agus bilang saat ini produksi biodiesel hanya sebesar 6 juta ton sampai 7 juta ton per tahun dari kapasitas terpasang secara industri sebesar 12 juta ton biodiesel per tahun. Adapun SMART saat ini juga sudah memiliki dua kilang biodiesel yang masing-masing berkapasitas 300.000 ton per tahun. Kilang tersebut berlokasi di Marunda, Jakarta dan Tarjun, Kalimantan Selatan. Adapun penjualan biodiesel yang berkontribusi sebesar 15% ke penjualan perusahaan, masih fokus dijual ke pasar dalam negeri.

https://industri.kontan.co.id/news/strategi-sinar-mas-agro-resources-smar-setelah-jadi-pemosok-b30?page=all

Bisnis | Senin, 16 Desember 2019

BPDP-KS Tunggu Keputusan Komite Pengarah untuk Program 2020

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) masih menunggu keputusan bersama dalam rapat dengan komite pengarah yang dikepalai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menetapkan alokasi anggaran 2020. “Dalam hal program untuk 2020, kami masih menunggu rapat komite pengarah yang rencananya akan digelar pekan ini atau pekan depan. Karena seluruh kebijakan yang diamanatkan ke kami itu dibentuk di rapat komite pengarah, kami sedang menunggu jadwal sembari menyiapkan data,” kata Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestamidi hadapan Komisi IV DPR RI pada Senin (16/12/2019). Kendati belum memfinalisasi alokasi anggaran untuk program pada tahun depan, Dono menyatakan pihaknya telah mengantisipasi pemberlakuan mandatori B30 yang dimulai pada 1 Januari 2020. Dari total penerimaan sebesar RpRp47,23 triliun yang terkumpul selama periode 2016-2019, sebanyak Rp29,2 triliun dialokasikan untuk insentif biodiesel. “Alokasi untuk insentif biodiesel setiap periode ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk 2020 ada sekitar 18 badan usaha bahan bakar nabati penyalur biodiesel. Sementara dalam mandatori B30 dialokasikan sebanyak 9,59 kiloliter dan ada 18 badan usaha yang menerima,” papar Dono. Dalam hal penyaluran dana peremajaan kebun sawit rakyat yang masih jauh dari target, Dono mengemukakan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mempercepat realisasi. Di sisi lain, dia pun mengusulkan untuk melibatkan peninjau independen dalam verifikasi dan pendampingan terhadap pekebun dalam kelompok tani sehingga lebih mudah dalam memenuhi syarat teknis. Bisnis sawit pun dinilai masih prospektif pada 2020 mendatang kendati harga sawit memperlihatkan tren harga yang lesu pada 2019. Dono berpendapat sawit sebagai salah satu minyak nabati dengan permintaan global yang tinggi masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang. “Jika ditanya apakah bisnis di industri sawit masih akan untung, kami optimistis industri sawit masih akan menjanjikan, hanya memang diperlukan kebijakan yang ke depannya memanfaatkan sawit bukan hanya untuk pangan saja namun juga untuk menjadi sumber energi,” kata Dono.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191216/99/1181812/bpdp-ks-tunggu-keputusan-komite-pengarah-untuk-program-2020

Info Sawit | Senin, 16 Desember 2019

Peluang TBS Sawit Petani Dijual Langsung ke Pabrik Biodiesel

Belum lama ini Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membicarakan potensi petani untuk bisa ikut terlibat secara langsung dalam produksi biodiesel (B20-B30) melalui suplai tandan buah segar (TBS) sawit dari kebun petani langsung ke pabrik biodiesel yang sudah ada. Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan, saat ini pemerintah sedang memikirkan tentang bahan baku biodiesel pemerintah juga berasal dari petani sawit di sekitar pabrik biodiesel. Untuk itu data potensi sebaran petani sawit yang ada di sekitar pabrik biodiesel sedang dikumpulkan dari dinas perkebunan dengan bekerjasama dengan asosiasi petani sawit, seperti, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Sementara itu Sekretaris Jeneral SPKS, Mansuetus Darto mengatakan, upaya ini sudah menjadi keinginan petani sejak lama dari asosiasi petani sawit. “Harus ada trasformasi rantai pasok yang selama ini merugikan petani sawit. Seharusnya koperasi petani langsung menjual kepada pabrik biodiesel,” katanya kepada InfoSAWIT belum lama ini Lebih lanjut kata darto, proses ini bisa dimulai dengan pemetaan, legalitas petani sampai kepada dukungan program Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Sebagai langkah awal, data petani sawit anggota kami di sekitar perusahaan akan disiapkan untuk memproduksi biodiesel. Selain itu mereka juga akan didampingi secara terus menerus dalam memperkuat kelembagan koperasi, sebagai wadah kerjasama perusahaan dan petani,” tandas Darto.

https://www.infosawit.com/news/9543/peluang-tbs-sawit-petani-dijual-langsung-ke-pabrik-biodiesel

Detik | Senin, 16 Desember 2019

Butuh 3 Tahun Bereskan Tekor Neraca Dagang RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan terutama dalam sektor minyak dan gas (migas) memakan waktu lama. Bahkan, perhitungan pemerintah butuh waktu 3 tahun memperbaiki defisit neraca dagang. “Ini semuanya tidak bisa instan, memakan waktu 2-3 tahun. Jadi target dari Bapak Presiden, dalam 3 tahun neraca ini akan segera diperbaiki,” ungkap Airlangga usai menghadiri Dialog RCEP di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (16/12/2019). Airlangga menuturkan, dalam 3 tahun ini pemerintah akan menggenjot produksi migas (lifting), penerapan bahan bakar B30 sampai B100, dan juga implementasi green avtur. Kemudian, pemerintah juga bakal menggenjot produksi Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) atau Tuban Petro untuk menekan impor petro kimia. “Oleh karena itu program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi impor migas itu meningkatkan lifting, plus juga untuk implementasi B30 tahun depan, ditambah lagi juga kita punya program misalnya untuk mengurangi bbm (bahan bakar minyak) dengan produksi B100. Termasuk study dari green avtur dan finalisasi TPPI untuk mengurangi impor petrochemical,” terang Airlangga. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 negatif US$ 1,33 miliar. Angka tersebut berasal dari ekspor November 2019 sebesar US$ 14,01 miliar dan impor sebesar US$ 15,34 miliar. Impor Indonesia di November 2019 itu turun 9,24% dibanding November 2018. Sementara dibandingkan dengan Oktober 2019, impor bulan ini naik tipis 3,94%. Angka impor US$ 15,34 miliar itu terdiri dari impor migas sebesar US$ 2,13 miliar dan non migas sebesar US$ 13,2 miliar. Impor migas di November 2019 tercatat naik 21,6% dari posisi Oktober 2019 sebesar US$ 1,75 miliar. Meskipun dibandingkan dengan posisi November 2018, angka itu turun 25,55% dari US$ 2,86 miliar.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4824889/butuh-3-tahun-bereskan-tekor-neraca-dagang-ri

Tribunnews | Senin, 16 Desember 2019

Anwar Idris Dukung Langkah Presiden Kurangi Impor Migas

Anggota Komisi VII DPR RI asal Aceh H. Anwar Idris menyatakan, mendukung langkah Presiden Joko Widodo mengurangi impor minyak dan gas. “Impor minyak dan gas yang mencapai 800 ribu barel sudah tidak bisa ditolerir lagi. Oleh karena itu kami mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk mengurangi jumlah impor tersebut secara siginifikan,” tukas Anwar Idris di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). Politisi PPP ini menyadari, memang tidak mudah mengurangi jumlah impor migas, karena akan berhadapan dengan mafia impor. “Namun sebagai negara, Indonesia tidak boleh kalah dengan mafia impor migas tersebut,” ujar Anwar Idris. Ia mengataan, mengurangi impor migas akan memperbaiki kinerja neraca perdagangan Indonesia, hal ini juga akan berdampak pada perbaikan ekonomi Indonesia. Khususnya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. “Pengurangan impor migas ini juga perlu dibarengi dengan solusi konkrit dari Pemerintah. Diantaranya perlu serius dan menunjukkan langkah-langkah nyata pada penguatan hilirisasi dengan pembangunan kilang minyak dalam negeri. Program ini sudah seharusnya segera terealisasi,” lanjut Anwar Idris. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan industri biodesel, khususnya yang berbahan kelapa sawit. “Pemerintah bisa mensubstitusi penggunaan migas dengan biodesel dan segera menerapkan aturan penggunaan B20, B30, bahkan hingga B100. Substitusi ini selain mengurangi pada ketergantungan impor, juga menggerakkan industri dalam negeri dimana Indonesia punya potensi biodesel yang sangat besar,” demikian Anwar Idris.

https://aceh.tribunnews.com/2019/12/16/anwar-idris-dukung-langkah-presiden-kurangi-impor-migas

CNBC Indonesia | Senin, 16 Desember 2019

Pantang Mundur, RI Siap Gugat Eropa ke WTO Soal Biodiesel

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tim untuk menggugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku proses terus berjalan. “Gugatan WTO kita proses saja karena Menteri Perdagangan dan pemerintah sudah menyiapkan tim untuk berproses di WTO,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (16/12/2019). Gugatan terhadap UE disampaikan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss pada 9 Desember 2019 lalu menyikapi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Namun, yang menjadi perhatian adalah gugatan dilayangkan saat perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tengah berlangsung. Isu ini akan mempengaruhi proses perundingan selanjutnya. “Ya, tentu itu jadi bagian dari perundingan. Tapi ini kan prosesnya sudah bergeser ke WTO,” kata Airlangga. Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan pers menyatakan, sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Menurut Agus, kebijakan-kebijakan RED II dan Delegated Regulation dianggap membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Dari data BPS, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan tren negatif pada lima tahun terakhir. Nilai ekspor FAME mencapai US$ 882 juta pada periode Januari-September 2019, atau menurun 5,58% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar US$ 934 juta. Dengan gugatan ini, Indonesia berharap UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status high risk ILUC pada minyak kelapa sawit.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216180550-4-123536/pantang-mundur-ri-siap-gugat-eropa-ke-wto-soal-biodiesel

Otomania | Senin, 16 Desember 2019

Indonesia – Jepang Ketemuan Bahas Kendaraan Listrik, Sssst Ternyata Ini Yang Mereka Bicarakan

Kerja sama untuk mendorong produksi kendaraan listrik terus dilakukan antara Indonesia dan Jepang. Kerja sama tersebut dilakukan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian (Ministry of Economy, Trade and Industry/METI) Jepang. Seperti disampaikan oleh Harjanto, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Minggu (15/12/2019). “Mereka memberikan gambaran tentang pengembangan industri kendaraan listrik,” ujar Harjanto, dikutip dari GridOto.com. “Adapun yang kami bahas, antara lain mengenai kebijakan pengembangan industri otomotif kedua negara. Selain itu, tren dan aktivitas penggunaan kendaraan listrik serta pengembangan baterai di dunia,” sambung dia. Harjanto menjelaskan, kegiatan tersebut untuk saling berbagi pengetahuan standarisasi teknis yang diimplementasikan di kedua negara. Salah satunya adalah pemanfaatan energi baru terbarukan (biofuel). “Kami juga mendapatkan input dari mereka, khususnya untuk implementasi B30. Misalnya, masukan tentang bagaimana mendapatkan fuel yang berkualitas lebih baik. Contohnya, campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME)-nya itu ada proses lanjutan, sehingga akan menghasilkan proses hydrogenated vegetable oil,” ujarnya.

https://otomania.gridoto.com/read/241954412/indonesia-jepang-ketemuan-bahas-kendaraan-listrik-sssst-ternyata-ini-yang-mereka-bicarakan

Kontan | Selasa, 17 Desember 2019

Pabrik SMAR Siap Memasok Bahan Baku Biodiesel

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) mendapatkan rezeki nomplok dari program biodiesel 30% (B30) pada tahun depan. Kenaikan kadar nabati dari posisi tahun ini sebesar 20% turut mengerek kebutuhan bahan baku biodiesel (fame). SMAR optimistis bisa memasok/ame sesuai kenaikan permintaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 199 K/20/ MEM/2019 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Bahan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Periode Januari-Desember 2020, Sinar Mas Agro Resources memasok biodiesel ke beberapa badan usaha bahan bakar minyak (BUBM). Perinciannya, SMAR akan memasok biodiesel sebanyak 17.921 kiloliter (kl) kepada PT Pertamina (Persero). Kemudian kepada PT AKR Corporin-do Tbk (AKRA) sebesar 239.651 kl. SMAR juga menyuplai fame kepada PT ExxonMobil Lubricants Indonesia berjumlah 3.630 kl. Selain itu, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1962 ini juga memasok biodiesel kepada PT Energi Coal Prima sebanyak 91-976 kl dan kepada PT Sinaralam Dutaperdana II sebesar 30.000 kl. Salah satu anak usaha SMAR, yakni PT Sinarmas Bio Energy mendapatkan alokasi untuk memasok kepada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Pertamina sebesar 365.664 kl, AKRA 17.860 kl dan PT Baria Bulk Terminal sebanyak 12.600 kl. Jumlah kewajiban pasokan anak usaha ini sebanyak 396.124 kl. Secara keseluruhan, alokasi pasokan fame milik Grup Sinarmas mencapai 779.302 kl atau setara 8,12% dari total kebutuhan biodiesel pada tahun depan yang mencapai 9,59 juta kl. Alokasi fame milik Grup Sinarmas tahun depan meningkat 40,58% dibandingkan tahun ini haRya 225.111 kl. Investor Relations Sinar Mas Agribusiness and Food, Pinta S. Chandra, menyatakan SMAR sanggup memenuhi kenaikan alokasi itu sesuai kebutuhan. Manajemen cukup mengoptimalkan kapasitas pabrik pengolahan biodiesel yang ada saat ini. “SMAR siap menyuplai bahan dasar biodiesel (fame) terkait program B30 mulai tahun depan sesuai dengan alokasi,” kata dia, Senin (16/12). Sebelumnya Direktur SMAR Agus Purnomo mengemukakan pelaku industri secara nasional memiliki kapasitas pabrik biodiesel yang cukup untuk memenuhi kenaikan permintaan dalam negeri pasca program B30. Produksi biodiesel saat ini sebesar 6 juta hingga 7 juta ton per tahun dari kapasitas terpasang secara industri 12 juta ton biodiesel per tahun. Sejauh ini, manajemen SMAR sudah memiliki dua kilang biodiesel yang masing-masing berkapasitas 300.000 ton per tahun. Kilang tersebut berlokasi di Marunda (Jakarta) dan Tarjun (Kalimantan Selatan).