+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Government levels up use of Biofuel in power generation

The Jakarta Post | Selasa, 8 Januari 2019

Government levels up use of Biofuel in power generation

The government is working to further increase the domestic use of Biofuel as part of the policy to reduce oil imports. After requiring the use of Biofuel for transportation, railways and heavy machinery at mining sites, the government will boost the use of Biofuel in power generation. For this purpose, the government will ask state electricity company PLN to soon convert its diesel-fueled power plants into biodiesel-fueled power plants. The government will also issue a regulation allowing private biodiesel-fueled power producers to sell power to PLN. The Energy and Mineral Resources Ministrys director general for renewable energy, Rida Mulyana, said increasing the utilization of bioenergy is one of the ministrys priorities this year. “We will intensify the use of [bioenergy] this year. That is not only from the [implementation of] the B20 policy,” he said, referring to the policy to blend 20 percent Biofuel with diesel to reduce oil imports. .

The ministrys bioenergy director, Andriah Feby Misna, meanwhile, said transforming PLNs diesel-fueled plants into 100 percent palm oil-based power plants could take two years. “[PLN] has the roadmap [on Biofuel power plants], the target is within two years. Yet, it is likely that only some of the diesel-fueled power plants will be altered [to use biofuel],” she said recently. At present, Feby said some of PLNs power plants use Biofuel by blending it with diesel or biodiesel.Previously, Energy and Mineral Resources Minister Igna-sius Jonan said PLN had around 2,000 megawatts diesel-fueled power plants and he had urged PLN to convert them to biofuel-based plants in order to decrease the dependency on oil. As of November 2017, the power plants that use fossil fuel – diesel and coal – accounted for 10 percent of installed capacity at 54.5 gigawatts. In the future, diesel-fueled power plants would only be allowed in border regions and remote areas that could not be served by PLNs main electricity networks, according to PLN.

PLN believes the measure would significantly reduce production costs because the distribution of oil to remote areas such as some regions in Papua is very expensive. PLN used around 3 million kiloliters of oil last year, while in 2022 it is projected to be 500,000 Jd. Meanwhile, for the Biodiesel policy, the government has set a target to deliver 6.2 million kl of Biofuel this year, a 58.5 percent increase from 2018. The amount is allocated mainly for the transportation sector.Feby further said PLN, in collaboration with the Agency for the Assessment and Application of Technology, had conducted a study on coal-fired power plants adaptability to use biodiesel. “PLN has utilized Biodiesel of up to a 30 percent blend for diesel-fueled power plants,” she said. Regarding the private sector, the government issued last December Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 53/2018 on renewable energy that includes independent Biofuel power plants as another type of renewable energy sector that could generate power for PLN.

The regulation, which was a revision to Regulation No. 50/2017 of the same title, defines Biofuel power plants as electricity generators that are fueled with liquid vegetable oil. Before it could make electricity sales and obtain purchase contracts with PLN, a power producer needs to ensure that it has secured the stock of Biofuels until the contracts end. “The requirement is to lower the transportation cost [of Biofuel to the power plant] or basically a mine-mouth power plant,” Feby said. Energy watchdog Institute for Essential Services Reform executive director Fabby Tumiwa believes the regulation could become problematic for investors because of the build-own-oper-ate-transfer (BOOT) policy. “Though it was meant to increase the use of Biofuel in electricity generation, we need to wait to see investors reaction over the problematic BOOT policy,” he told The Jakarta Post. The BOOT policy obliges investors to transfer renewable projects to PLN at the end of the power purchase agreement. However, Fabby acknowledged the positive side of one of the articles in the contracts mechanism, which is under the business-to-business (B2B) scheme that is more flexible for investors. “Electricity rates from Biofuel power plants is set under a B2B scheme, which isnt [like other type of renewable energies] based on electricity supply cost,” hesaid. The price cap on renewable energy-based electricity excluding Biofuel is set at a maximum 85 percent of electricity supply costs in each region. The Indonesian Biofuel Producers Association (APROBI) is upbeat that it can fulfill Biofuel demand for power plants because of similarities with the mechanism in the B20 policy. “The supply for power plants is similar with the material for the B20 policy, which can use fatty acid methyl ester,” Aprobi chairman Paulus Tjakrawan said.

Media Indonesia | Selasa, 8 Januari 2019

Penyerapan B20 Ditingkatkan Pasar Ekspor Sawit Diperluas

Sepanjang November 2018, penyerapan biodiesel untuk program mandatori B20 (solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20%) mencapai 607 ribu ton. atau naik 17% jika dibandingkan dengan Oktober 2018. Kenaikan penyerapan terjadi lantaran produsen biodiesel telah memperbaiki sistem logistik sehingga dapat diterima dengan maksimal oleh depot-depot milik Pertamina. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono optimistis penyerapan minyak sawit sebagai energi hijau terbarukan terus meningkat seiring dengan wacana pemerintah juga yang akan memanfaatkan pembangkit listrik dengan bahan bakar CPO {crude palm oi//minyak kelapa sawit). “Kami akan terus mendukung upaya pemerintah untuk memaksimalkan serapan dalam negeri sebagai langkah mengurangi ketergantungan ekspor minyak sawit mentah,” ujar Mukti, kemarin. Program mandatori B20 yang diberlakukan pemerintah per 1 September 2018. salah satunya, bertujuan menyerap produk sawit dalam negeri sekaligus mengurangi kebergantungan terhadap impor migas. Tujuan utama semua itu ialah menekan defisit neraca transaksi berjalan (cur rent account deficitlCAD).

Menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizky, langkah ini tepat sebagai solusi untuk menstabilkan penerimaan negara dari tekanan penurunan harga-harga komoditas andal-an Indonesia seperti baru bara dan CPO. “Bila dilihat November kemarin, penurunan nilai ekspor kita lebih karena turunnya harga batu bara dan juga volume ekspor CPO kita. Jadi, itu sebabnya, hilirisasi mutlak dijalankan karena barang yang diproduksi bisa digunakan sendiri atau diekspor dengan harga lebih mahal,” kata Yanuar, beberapa waktu lalu. Selain B20, agar produksi CPO lebih banyak terserap Gapki menyarankan agar Indonesia memperluas pasar ekspor komoditas tersebut, seperti ke Pakistan dan Timur Tengah. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah memperluas preferential trade agreement (PTA) untuk terus meningkatkan perdagangan minyak sawit. Pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan dua PTA, yakni dengan Mozambik dan Tunisia, dapat ditandatangani pada semester pertama tahun ini. . Dirjen Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengatakan saat ini teks dokumen PTA sudah rampung. “Seluruh pihak hanya perlu melanjutkan pembicaraan terkait komitmen masing-masing negara,” ujarnya.

Kompas | Selasa, 8 Januari 2019

Penyerapan Biodiesel Terus Meningkat

Penyerapan Biodiesel terus meningkat seiring percepatan program pencampuran solar dengan minyak sawit 20 persen (B-20). Kendala teknis soal tempat pencampuran dan penyimpanan diatasi bertahap. Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, di Jakarta, Senin (7/1/2018), menyebutkan, konsumsi biodisel dalam negeri pada November 2018 mencapai 607.000 ton, naik sekitar 17 persen dibandingkan Oktober 2018 yang baru 519.000 ton. Sementara pada Agustus 2018, sebelum program percepatan berjalan, konsumsi Biodiesel hanya 290.000 ton. Menurut Joko, harga minyak sawit cenderung naik seiring penghapusan sementara pungutan ekspor, yakni dari 473,6 dollar AS per ton pada November 2018 menjadi 520 dollar AS per ton untuk kontrak Februari 2019.

Media indonesia | Selasa, 8 Januari 2019

Penyerapan B20 Ditingkatkan Pasar Ekspor Sawit Diperluas

Sepanjang November 2018, penyerapan biodiesel untuk program mandatori B20 (solar dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 20%) mencapai 607 ribu ton, atau naik 17% jika dibandingkan dengan Oktober 2018. Kenaikan penyerapan terjadi lantaran produsen biodiesel telah memperbaiki sistem logistik sehingga dapat diterima dengan maksimal oleh depot-depot milik Pertamina. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono optimistis penyerapan minyak sawit sebagai energi hijau terbarukan terus meningkat seiring dengan wacana pemerintah juga yang akan memanfaatkan pembangkit listrik dengan bahan bakar CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit). ”Kami akan terus mendukung upaya pemerintah untuk memaksimalkan serapan dalam negeri sebagai langkah mengurangi ketergantungan ekspor minyak sawit mentah,” ujar Mukti, Senin (7/1).

Program mandatori B20 yang diberlakukan pemerintah per 1 September 2018, salah satunya, bertujuan menyerap produk sawit dalam negeri sekaligus mengurangi kebergantungan terhadap impor migas. Tujuan utama semua itu ialah menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizky, langkah ini tepat sebagai solusi untuk menstabilkan penerimaan negara dari tekanan penurunan harga-harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara dan CPO. “Bila dilihat November kemarin, penurunan nilai eks­por kita lebih karen­a turunnya harga batu bara dan juga volume ekspor CPO kita. Jadi, itu sebabnya, hilirisasi mutlak dijalankan karena barang yang diproduksi bisa digunakan sendiri atau diekspor dengan harga lebih mahal,” kata Yanuar, beberapa waktu lalu. Selain B20, agar produksi CPO lebih banyak terserap Gapki menyarankan agar Indonesia memperluas pasar ekspor komoditas tersebut, seperti ke Pakistan dan Timur Tengah. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah memperluas preferential trade agreement (PTA) untuk terus meningkatkan perdagangan minyak sawit. Pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan dua PTA, yakni dengan Mozambik dan Tunisia, dapat ditandata­ngani pada semester pertama tahun ini. Dirjen Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengatakan saat ini teks dokumen PTA sudah rampung. “Seluruh pihak hanya perlu melanjutkan pembicaraan terkait komitmen masing-masing negara,” ujarnya.

http://mediaindonesia.com/read/detail/208846-penyerapan-b20-ditingkatkan-pasar-ekspor-sawit-diperluas

Bisnis | Senin, 7 Januari 2019

Produksi Biodiesel 2018 Sebanyak 6,01 Juta Kl

Produksi biodiesel sepanjang 2018 mencapai 6,01 juta kiloliter, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,70 juta kiloliter. Produksi itu mencakup kepentingan ekspor ataupun pemanfaatan domestik untuk program B20 serta kepentingan domestik di luar B20. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, dari total jumlah itu, pemanfaatan biodiesel dalam negeri pada 2018 mencapai 4,02 juta kl yang meliputi penggunaan bagi program campuran biodiesel sebanyak 20% (B20) dalam BBM dan di luar program. Capaian ini berdampak pada penghematan devisa negara sekitar US$2,01 miliar atau setara dengan Rp28,42 triliun. Namun, lanjut Feby, implementasi B20 oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), realisasinya masih mencapai sekitar 3,2 juta kilo liter. “Jadi tambahan lainnya untuk B20 itu, Mereka [Produsen-produsen] kan ada yang pakai untuk industri mereka sendiri,”katanya Jumat (4/1/2019). Adapun data ESDM menyebut, secara berturut-turut produksi biodiesel sejak 2014 adalah sebagai berikut: 3,32 Juta KL (2014), 1,62 Juta KL (2015), 3,65 Juta KL (2016) dan 3,41 Juta KL (2017). Naiknya serapan ini tak lain karena kebijakan B20 yang digalakkan massif di berbagai sektor sejak 1 September 2018 lalu, yang diharapkan mampu mengurangi beban impor BBM

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018, badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur dengan volume Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha. Adapun untuk meminimalisir keterlambatan suplai Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dari BU BBN ke BU BBM dalam memenuhi kebutuhan tahun depan, Aprobi meminta BU BBM untuk dapat mengirimkan purchase order terkait dengan seberapa besar FAME yang harus dipasok jauh-jauh hari atau paling lambat 14 hari sebelum dimulainya pelaksanaan program B20 pada Januari 2019. Terkait hal ini, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan Paulus mengaku sudah semua BU BBM telah mengirimkan PO kebutuhan bahan baku B20 tersebut untuk pelaksanaan B20 mulai Januari 2019. Untuk tahun depan, pemerintah telah menetapkan alokasi biodiesel periode Januari—Desember 2019 sebesar 6.197.101 kiloliter (kl) yang akan diproduksi oleh 19 badan usaha BBN. Sanksi serupa juga berlaku untuk badan usaha BBN, yakni bagi BU BBN yang tidak menyalurkan sesuai dengan alokasi volume biodiesel serta waktu dan spesifikasi biodiesel yang disepakati dalam kontrak.

CPO melemah, pengaruhi HIP Biodiesel Januari 2019

Sementara itu, Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati pada Januari 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. HIP bahan bakar biodiesel turun sebesar Rp 218 per liter menjadi Rp6.371 per liter dari bulan Desember 2018. Harga tersebut ditambah besaran ongkos angkut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 350/K/12/MEM/2018. Sebelumnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, HIP biodiesel terus merosot sejak bulan Oktober 2018 dari Rp 7.341 per liter menjadi Rp 6.371 per liter pada bulan Januari 2019. Bila dibandingkan year on year (yoy), pergerakan harga Biodiesel ini mirip pada periode tahun sebelumnya dimana HIP biodiesel melemah sejak bulan Oktober 2017 dari Rp 8.518 per liter menjadi Rp 8.000 per liter pada bulan Januari 2018. Penurunan HIP biodiesel pada Januari ini dipicu oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 November 2018 – 14 Desember 2018. Adapun harga CPO juga mengalami penurunan menjadi Rp 5.872 per kg dari sebelumnya Rp 6.086 per kg.

Penurunan harga terjadi pula pada Bioetanol pada awal tahun ini. Kementerian ESDM menetapkan HIP Bioetanol sebesar Rp 10.274 per liter. Terhitung sejak November 2018, HIP Bioetanol menurun dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dari Rp10.457 (November) dan Rp10.362 (Desember). HIP Bioetanol ditentukan oleh rata-rata tetes tebu KPB selama 15 Juli sampai 14 Desember 2018 sebesar Rp1.611 per kg ditambah besaran dolar Amerika sebesar 0,25 USD per liter. Besaran rata-rata tetes tebu KPB tercatat sama untuk perhitungan bulan sebelumnya. Sebagai informasi, besaran HIP BBN tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan mandatori B20 dan berlaku untuk pencampuran Minyak Solar baik jenis BBM Tertentu Dan Umum. HIP BBN sendiri ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190107/44/876031/produksi-biodiesel-2018-sebanyak-601-juta-kl

Liputan6 | Senin, 7 Januari 2019

Januari 2019, Harga Bahan Bakar Nabati Turun Rp 218 per Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan, Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) turun Rp 218 per liter pada Januari 2019 dibandingkan bulan sebelumnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Senin (7/1/2019) HIP bahan bakar biodiesel turun sebesar Rp 218 per liter menjadi Rp 6.371 per liter dari Desember 2018. Harga tersebut ditambah besaran ongkos angkut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 350/K/12/MEM/2018. Sebelumnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, HIP biodiesel terus merosot sejak Oktober 2018 dari Rp 7.341 per liter menjadi Rp 6.371 per liter pada Januari 2019. Bila dibandingkan year on year (yoy), pergerakan harga Biodiesel ini mirip pada periode tahun sebelumnya. HIP biodiesel melemah sejak Oktober 2017 dari Rp 8.518 per liter menjadi Rp 8.000 per liter pada Januari 2018.

Penurunan HIP biodiesel pada Januari ini dipicu oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 November 2018 – 14 Desember 2018. Adapun harga CPO juga turun menjadi Rp 5.872 per kg dari sebelumnya Rp 6.086 per kg. Penurunan harga terjadi pula pada Bioetanol pada awal tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan HIP Bioetanol sebesar Rp 10.274 per liter. Terhitung sejak November 2018, HIP Bioetanol menurun dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dari Rp 10.457 pada November dan Rp 10.362 pada Desember. HIP Bioetanol ditentukan oleh rata-rata tetes tebu KPB selama 15 Juli sampai 14 Desember 2018 sebesar Rp 1.611 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 0,25 USD per liter. Besaran rata-rata tetes tebu KPB tercatat sama untuk perhitungan bulan sebelumnya. Sebagai informasi, besaran HIP bahan bakar nabati tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan mandatori B20 dan berlaku untuk pencampuran Minyak Solar baik jenis BBM tertentu dan umum. HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3864487/januari-2019-harga-bahan-bakar-nabati-turun-rp-218-per-liter

Cnnidnonesia | Senin, 7 Januari 2019

Harga Biodiesel Awal Tahun Terseret Anjloknya Harga CPO

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) pada Januari 2019 sebesar Rp6.371 per liter atau merosot Rp218 per liter dibanding Desember 2018. Harga tersebut ditambah besaran ongkos angkut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM No.350/K/12/MEM/2018. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, HIP biodiesel terus merosot sejak Oktober 2018 dari level Rp7.341 per liter. “Bila dibandingkan year on year (perhitungan tahunan), pergerakan harga biodiesel ini mirip pada periode tahun sebelumnya. HIP biodiesel melemah sejak Oktober 2017, dari Rp 8.518 per liter menjadi Rp8.000 per liter pada Januari 2018,” ujar Agung dalam keterangan resmi, dikutip Senin (7/1). Penurunan harga dipicu oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 November 2018-14 Desember 2018. Adapun, harga CPO juga mengalami penurunan menjadi Rp 5.872 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp6.086 per kg.

Besaran HIP BBN digunakan dalam rangka pelaksanaan mandatori campuran Biodiesel sebanyak 20 peren (B20) dan berlaku untuk pencampuran minyak Solar baik jenis BBM Tertentu dan Umum. Sepanjang 2018, produksi biodiesel sebanyak 6,01 juta kiloliter (kl) dari yang ditargetkan sebesar 5,70 juta kl. Capaian ini berdampak pada menurunnya impor BBM dan menghemat devisa negara sekitar US$2,01 miliar atau setara dengan Rp28,42 triliun. Produksi biodiesel juga meningkat dari tahun lalu yang hanya sebesar 3,41 juta kl. Kenaikan tersebut terjadi karena perluasan mandatori B20 sejak 1 September 2018 lalu. “Bila dibandingkan year on year (perhitungan tahunan), pergerakan harga biodiesel ini mirip pada periode tahun sebelumnya. HIP biodiesel melemah sejak Oktober 2017, dari Rp 8.518 per liter menjadi Rp8.000 per liter pada Januari 2018,” ujar Agung dalam keterangan resmi, dikutip Senin (7/1). Penurunan harga dipicu oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 November 2018-14 Desember 2018. Adapun, harga CPO juga mengalami penurunan menjadi Rp 5.872 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp6.086 per kg.

Besaran HIP BBN digunakan dalam rangka pelaksanaan mandatori campuran Biodiesel sebanyak 20 peren (B20) dan berlaku untuk pencampuran minyak Solar baik jenis BBM Tertentu dan Umum. Sepanjang 2018, produksi biodiesel sebanyak 6,01 juta kiloliter (kl) dari yang ditargetkan sebesar 5,70 juta kl. Capaian ini berdampak pada menurunnya impor BBM dan menghemat devisa negara sekitar US$2,01 miliar atau setara dengan Rp28,42 triliun. Produksi biodiesel juga meningkat dari tahun lalu yang hanya sebesar 3,41 juta kl. Kenaikan tersebut terjadi karena perluasan mandatori B20 sejak 1 September 2018 lalu.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190107135250-85-358997/harga-biodiesel-awal-tahun-terseret-anjloknya-harga-cpo

Kontan | Senin, 7 Januari 2019

Sepanjang November 2018 penyerapan biodiesel naik 17%

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat pelaksanaan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) kepada non- Public Service Obligation (PSO) yang terus berjalan dengan baik dan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Gapki mencatat, sepanjang November 2018 penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 607.000 ton atau naik 17% dibandingkan Oktober. Kenaikan penyerapan Biodiesel ini dikarenakan sudah ada perbaikan logistik dari produsen Biodiesel ke depot-depot Pertamina. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, pihak berharap perbaikan logistik ini juga nantinya diikuti oleh perbaikan infrastruktur tangki khusus Biodiesel di depot-depot Pertamina. “Optimisme penyerapan minyak sawit di dalam negeri sebagai energi hijau terbarukan terus meningkat seiring dengan wacana pemerintah juga yang akan memanfaatkan pembangkit listrik dengan bahan bakar dari CPO (Crude Palm Oil),”ujarnya dalam siaran pers, Senin (7/1). Di sisi produksi, sepanjang bulan November 2018 produksi diprediksi mencapai 4,16 juta ton atau turun sekitar 8% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,51 juta ton. Siklus produksi ini merupakan siklus normal yang sudah mulai melewati musim panen raya.

Turunannya produksi dan ekspor serta mulai tingginya penyerapan domestik mengikis stok minyak sawit Indonesia menjadi kira-kira 3,89 juta ton. Di sisi harga, sepanjang November 2018 harga bergerak di kisaran US$ 440 – US$ 512,50 per metrik ton, dengan harga rata-rata US$ 473,6 per metrik ton. Respon terhadap harga yang jatuh sudah pada titik nadir ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menghapus pungutan ekspor (CPO Fund). Diharapkan dengan penghapusan CPO Fund ini, dapat mendongkrak ekspor dan harga CPO global serta harga Tandan Buah Segar (TBS) petani.

https://industri.kontan.co.id/news/sepanjang-november-2018-penyerapan-biodiesel-naik-17

Wartaekonomi | Senin, 7 Januari 2019

Serapan Biodiesel 2018 Lampaui Target

Serapan biodiesel di dalam negeri meningkat signifikan tahun lalu. Kenaikan tersebut diharapkan terus berlanjut ke depan sehingga dapat mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil dan menekan pemborosan devisa negara. Sepanjang 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebutkan telah menyerap sekitar 6,01 juta kilo liter (KL) biodiesel sawit, melebihi target sebesar 5,70 juta KL. Bahkan, angka tersebut lebih besar ketimbang capaian pada 2017 dan 2016 yang masing-masing sebesar mencapai 3,41 juta KL dan 3,65 juta KL. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengungkapkan naiknya serapan ini tak lain karena kebijakan B20 yang digalakkan massif di berbagai sektor sejak 1 September 2018 lalu. Dengan demikian, mampu mengurangi beban impor BBM. “Capaian ini berdampak pada penghematan devisa negara sekitar US$2,01 miliar atau setara dengan Rp28,42 triliun,” kata Agung dalam keterangan tulisnya, Senin (7/1/2018)

Sementara itu Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati pada bulan Januari 2019 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. HIP bahan bakar biodiesel turun sebesar Rp 218 per liter menjadi Rp 6.371 per liter dari bulan Desember 2018. Harga tersebut ditambah besaran ongkos angkut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM No. 350/K/12/MEM/2018. Sebelumnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, HIP biodiesel terus merosot sejak bulan Oktober 2018 dari Rp 7.341 per liter menjadi Rp 6.371 per liter pada bulan Januari 2019. Bila dibandingkan year on year (yoy), pergerakan harga Biodiesel ini mirip pada periode tahun sebelumnya dimana HIP biodiesel melemah sejak bulan Oktober 2017 dari Rp8.518 per liter menjadi Rp8.000 per liter pada bulan Januari 2018. Penurunan HIP biodiesel pada Januari ini dipicu oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 November 2018-14 Desember 2018. Adapun harga CPO juga mengalami penurunan menjadi Rp5.872 per kg dari sebelumnya Rp 6.086 per kg.

https://www.wartaekonomi.co.id/read210517/serapan-biodiesel-2018-lampaui-target.html