+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Govt faces uphill battle to achieve B50 biofuel goal (CPO needed for export: Aprobi)

The Jakarta Post | Senin, 16 Desember 2019

Govt faces uphill battle to achieve B50 biofuel goal (CPO needed for export: Aprobi)

The government has reaffirmed its commitment to implementing a 50 percent-blended biodiesel (B50) requirement but has acknowledged that under current oil production projections, it will be difficult to achieve within the next five years. “We will mandate the use of B30 starting Jan. 1 [2020] and will move up to B40 by the end of next year […] but it appears we wjll have to stop at B50 because supplies are insufficient,” Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister Luhut Pandjaitan said in Jakarta on Tuesday. Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 12/2015 introduced a B15 requirement in 2015 and stipulated that a B30 requirement would be introduced in 2020. While the regulation does not require the country to go beyond B30, Luhut said President Joko “Jokowi” Widodo wanted to see the biodiesel requirement increased in line with the country’s crude palm oil (CPO) production. The coordinating minister pointed to the Agriculture Ministry’s palmoil replanting program, which has provided higher-yield palm oil saplings to plantations around the country since October 2017, as the key to increasing production. According to Indonesian Oil Palm Association (GAPKD data, Indonesia produced 51.1 million tons of CPO last year, of which 34.7 million tons was exported, with 13.5 million tons consumed domestically and the remainder stored for future use. Even though domestic CPO production is sufficient for a B50 program, Institute for Essential Services Reform (IESR) executive director Fabby Tumiwa told The Jakarta Post on Thursday that domestic supplies were dependent on global prices. The government’s Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS) can subsidize palm oil for biodiesel production when prices are low but once prices rise, producers prefer to export, unless the government can match the price difference, he said. Biofuel producer Paulus Tjakrawan also underlined the importance of CPO exports, saying “Indonesia needs foreign exchange, so CPO exports cannot be reduced”. “Hence, we need to replant [to increase production],” he said. Paulus, executive director of the Indonesia Biofuel Producers Association (Aprobi), estimated that 22 million tons of CPO would be needed per year to meet the needs of a B50 program and other domestic uses. According to the Office of the Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister’s own projections, the productivity of Indonesia’s palm oil plantations will see a 3 percent compound annual growth rate (CAGR) over the next 31 years. Under such projections, Indonesia will only be able to produce 22 million tons of CPO for domestic use per year, without compromising exports and reserve stocks, by 2035,11 years after Jokowi’s term ends. “Right now, the main challenge [for the replanting program] are legal hurdles around plantation ownership, but if we can coordinate and work together, we can solve these problems one by one,” said the Agriculture Ministry’s plantation development director, Dedi Junaedi. From the program’s launch date until November this year, the Agriculture Ministry disbursed Rp 2.33 trillion (US$166.3 million) to replant 120,353 hectares on oil palm plantations, representing 66.8 percent of the ministry’s initial target. There are also downstream challenges to implementing a B50 program, as the current biodiesel processing plant expansion plan is insufficient. According to Energy and Mineral Resources Ministry data presented at a public discussion on biofuels on Monday, the combined production capacity of local biodiesel refineries is to be increased from the current 9.6 million kiloliters (kl) to 11.8 million kl by 2021, which is. when Jokowi expects Indonesia to “jump up to B50”. However, the ministry also projects nationwide diesel consumption to reach 32.8 million kl by 2021, which would require 16.4 million kl of biodiesel to be produced for a B50 program, exceeding the country’s planned production capacity.

Bisnis Indonesia | Senin, 16 Desember 2019
RI Menanti Malaysia
Para pelaku usaha sektor minyak kelapa sawit Indonesia menantikan langkah Malaysia untuk mengajukan gugatan mengenai penerapan Renewable Energy Directive II (RED II) yang dilakukan oleh Uni Eropa. Harapan tersebut muncul setelah Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap UE di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada 9 Desember 2019. Gugatan itu dilayangkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan RED II dan Delegated Act yang dinilai mendiskriminasikan produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya dari proses importasi minyak nabati di UE. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan langkah Indonesia memasukkan gugatannya kepada UE melalui WTO harus segera diikuti oleh Malaysia. Pasalnya, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang paling terdampak oleh kebijakan UE lantaran keduanya merupakan produsen utama CPO dan produk turunannya yang terbesar di dunia. Kendati demikian, dia mengaku belum mendapatkan informasi dari Malaysia mengenai langkah apa yang akan dilakukan negara itu pascalndonesia mengajukan gugatan resminya ke WTO. Di sisi lain, dia mengatakan apabila gugatan Indonesia terhadap UE mengenai penerapan RED II dimenangkan oleh WTO, akan memberikan sentimen positif bagi industri CPO dan turunannya pada masa depan. Terlebih, Indonesia bakal menerapkan mandatori biodiesel B30 mulai 2020, sehingga dapat mengurangi tekanan dari sisi kelebihan pasokan CPO di pasar global. Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor juga berharap agar Malaysia segera mengajukan gugatan resminya kepada UE melalui WTO. Pasalnya, langkah tersebut akan memperbesar potensi kemenangan dalam proses persidangan di WTO melawan UE.
SIAP GUGAT
Sebelumnya, dalam pertemuan negara anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada November lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan kesiapannya untuk mengajukan gugatan kepada UE melalui WTO. Hal itu. menurutnya, dilakukan sebagai bukti bahwa negara CPOPC tidak tinggal diam ketika mendapati praktik dagang diskriminatif dan curang yang dilakukan oleh UE. Adapun, menurut Menteri Perdagangan Indonesia Agus Su-parmanto Indonesia telah resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Menurutnya, keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi dan pelaku usaha produk kelapa sawit. “Kajian secara ilmiah untuk memperkuat perimbangan melakukan gugatan juga sudah kami lakukan selain melakukan konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya,” jelasnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (15/12). Menurutnya, gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED II dan Delegated Act. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa Sawit.

Tempo | Minggu, 15 Desember 2019
Hadapi Era B30, Isuzu Indonesia Siapkan Teknologi Filter
Tinggal menghitung hari, Bahan Bakar Bio Deiesel atau B30 akan diterapkan di Indonesia. Isuzu sebagai salah satu merek yang gencar memproduksi mesin diesel sudah menyiapkan teknologi mengatasi kerak serta penyumbatan pada komponen-komponen mesin. “B30, kami sudah siap. Mesin-mesin Isuzu sudah siap,”ujar Division Head Technical dan Plant Isuzu Astra Motor Indonesia, Rodko Purba di Karawang, Kamis 12 Desmeber 2019. Isuzu Elf maupun Isuzu Giga, kata Pura sudah siap dengan mesin Commonrail. Adapum kendala yang bsia muncul seperti kerak atau soapy bisa diatasi dengan pergantian filter rutin. Misalnya setiap 10 rubu kimoter. “Kita sudah mulai studi dan kita bilang siap untuk ke sana,”ujarnya. Sebelumnya General Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Attias Asril menjelaskan bahwa Isuzu juga menggunakan double filter untuk mesin-mesin baru. Alasannya karena bahan bakar B30 memiliki efek soapy, sehingga kerak terlepas yang dapat menyebabkan penyumbatan pada injector pump. Selain itu, ada juga teknologi baru yang dipakai Isuzu, yakni Diamond Like Carbond atau DLC. Penggunaan DLC ini bisa mencegah tersumbatnya saluran injector pump. “Jadi nozzle Isuzu dilapisi dengan Diamod Like Carbon (DLC) untuk mencegah penyumbatan,”ujarnya. Sekadar tambahan Pemerintah RI akan menerapkan secara maksimal penggunaan B30 pada awal tahun 2020.
https://otomotif.tempo.co/read/1284012/hadapi-era-b30-isuzu-indonesia-siapkan-teknologi-filter/full&view=ok

Suara Com | Sabtu, 14 Desember 2019
Berkat Dukungan Hasil Riset, Pemanfaatan Biodiesel Meningkat
Sejak dirintis pada tahun 2003, pemanfaatan biodiesel terus meningkat secara bertahap berkat dukungan hasil riset. Hampir semua proses perkembangan pemanfaatan biodiesel di Indonesia tidak terlepas dari peran para peneliti. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana pada pengukuhan Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 di Jakarta, Kamis (12/12). Ia mencontohkan, keberhasilan implementasi biodiesel di Indonesia hingga pemberlakuan mandatori B30 pada tahun 2020 tak lepas dari peran peneliti. “Setelah 15 tahun, program ini telah berhasil mengurangi impor solar dan beban devisa negara. Peneliti Badan Litbang ESDM, BPPT dan beberapa perguruan tinggi terus melakukan inovasi agar biodiesel yang digunakan dapat memenuhi standar internasional,” ujar Dadan.
https://www.suara.com/partner/content/klikpositif/2019/12/14/101341/berkat-dukungan-hasil-riset-pemanfaatan-biodiesel-meningkat

Inilah Koran | Sabtu, 14 Desember 2019
Harga CPO Naik, HIP Biodiesel Jadi Rp7.914/Ltr
Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk harga biodiesel ditetapkan sebesar Rp7.914/liter dan bioetanol sebesar Rp10.348/liter untuk bulan Desember 2019. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi membandingkan HIP biodiesel di bulan November 2019, naik Rp757/liter dari sebelumnya Rp7.157/liter. Sedangkan harga bioetanol mengalami penurunan sebesar Rp51/liter dari harga sebelumnya Rp10.297/liter. “Ketetapan sudah mulai berlaku sejak 1 Desember 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 3375/12/DJE/2019,” ujar Agung yang mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM di Jakarta, seperti mengutip dari esdm.go.id. Agung menambahkan, harga BBN tersebut juga dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori B20 (campuran 20 persen biodiesel dalam minyak solar) dan berlaku untuk seluruh biodiesel yang digunakan dalam pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Kenaikan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi naiknya harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Oktober hingga 14 November 2019 yaitu Rp7.690/kg dari harga sebelumnya Rp6.813/kg. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif sawit atau dana pembiayaan biodiesel digunakan untuk menutup selisih kurang antara HIP minyak Solar dengan HIP biodiesel, sehingga harga biosolar (tertentu) di pasaran tetap Rp5.150 per liter. Insentif baru akan diberikan kepada produsen biodiesel jika HIP biodiesel lebih tinggi dibandingkan HIP minyak solar. Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 148 K/12/DJE/2019. Sedangkan untuk jenis Bioetanol terjadi kenaikan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter sehingga didapatkan Rp10.348/liter untuk HIP BBN bulan Desember 2019. Untuk periode ini, rata-rata tetes tebu KPB senilai Rp1.656/kg. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Oktober hingga 14 November 2019. Sebagai informasi, HIP BBN sendiri ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.
https://www.inilahkoran.com/berita/35249/harga-cpo-naik-hip-biodiesel-jadi-rp7914ltr

Republika | Minggu, 15 Desember 2019
Pertamina Salurkan Biosolar B30 di Sorong
Pertamina mulai menyalurkan produk Biosolar B30 di wilayah Sorong. Penyaluran ini merupakan yang pertama dilakukan di wilayah Marketing Operation Region VIII. Biosolar secara bertahap akan mulai disalurkan pula ke seluruh Fuel Terminal (Terminal BBM) di wilayah Maluku – Papua hingga Januari 2020. Penyaluran produk BBM ramah lingkungan Biosolar B30 ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan bahan bakar Biosolar dengan kandungan 30 persen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) atau minyak nabati dari kelapa sawit. “Sebanyak 4.600 Kilo liter (KL) Biosolar B30 telah dipasok ke Fuel Terminal Sorong pada Selasa (10/12) dan siap disalurkan ke konsumen retail dan industri di wilayah Sorong dan sekitarnya,” ujar Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho, Ahad (15/12). Brasto menambahkan bahwa implementasi penyaluran Biosolar B30 di wilayah Sorong nantinya akan menjadi acuan dalam memastikan mekanisme penerimaan, proses blending, dan penyaluran ke lembaga-lembaga penyalur sehingga dapat diterapkan di Fuel Terminal lainnya di bulan Januari 2020 mendatang. “Pertamina telah menyalurkan Biosolar B30 ke 16 lembaga penyalur yang disuplai dari FT Sorong diantaranya 3 SPBU reguler wilayah Kota Sorong, 4 SPBU kompak/mini wilayah Kabupaten Sorong, 3 SPBU Kompak wilayah Kab. Maybrat, 3 SPBU Kompak wilayah Kab. Tambraw, dan 3 SPBU kompak/mini di wilayah Sorong Selatan,” kata Brasto. Biosolar B30 merupakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan karena emisi gas buang yang memiliki tingkat pencemaran yang rendah tanpa mengurangi performa kendaraan. Selain itu, Biosolar B30 juga lebih efisien dalam penggunaan bahan baku minyak mentah. Pertamina berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan produk Biosolar B30 dan turut menjaga kelestarian alam melalui penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan.
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/12/15/q2jz0b368-pertamina-salurkan-biosolar-b30-di-sorong

The Jakarta Post | Sabtu, 14 Desember 2019
Trade and climate: Mixed messages for Indonesia
Mohammad Fadhil Hasan is a senior economist at the Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Khalil Manaf Hegarty is a director at ITS Global consultancy and publisher of Palm Oil Monitor. Indonesia has made commitments on climate that exceed most wealthy countries, but the European Union seems intent on punishing our exports. This week many heads of state and senior officials gath-* er in Madrid to continue their negotiations on global climate policy. The timing of the international conference on climate change, which runs to Friday, represents a juncture for Indonesia’s relationship with the EU because of two other critical events around the Madrid meeting. First, Indonesia is opening consultations at the World Trade Organization with the EU over the bloc’s Renewable Energy Directive (RED) and its exclusion of palm oil. Second, Indonesia and the EU continued their negotiations for an economic partnership agreement, Indonesia-European Free Trade Association – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Indonesia’s WTO complaint against the EU’s renewable energy rules is driven by two things. The EU’s rules ban palm-based biodiesel from accessing the EU’s re-newables program but allow other sources such as soybean – which has a much higher deforestation footprint. In addition, the EU’s justification for banning Palm Oil is a loose theory known as “indirect land-use change”. It is well known that EU farmers and politicians dislike palm oil. Palm oil’s competitiveness has upended the EU’s food, renew-ables and oleochemicals market. One observer even called Palm Oil a “disruptive technology”. But the WTO complaint also has relevance at the Madrid meeting. EU officials have constructed a vast, unproved methodology to argue that palm’s biodiesel contribution to climate change is worse than other commodities. Article 3.5 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCQ states the following: “Measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade.” The RED’s exclusion of Palm Oil and retention of other feedstocks is nothing less than arbitrary. This statement in the UN-FCCC text is not unusual. A similar point was made in the UN Commission on Sustainable Development declaration in 2012, known as Rio+20. It stated that any “green economy” measures “Not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade, avoid unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country and ensure that environmental measures addressing transboundary or global environmental problems, as far as possible, are based on international consensus.” This is significant because it taps directly into what constitutes sustainable development. The IE-CEPA negotiations have entered their ninth round. It is understood that one of the key sticking points for negotiators is the treatment of palm oil. How Palm Oil is treated in the negotiation will be determined by the agreement’s sections on trade and sustainable development (TSD) and in the negotiations over market access. Crude Palm Oil enters the EU tariff-free. Refined Palm Oil products have low tariffs, but Indonesia is subject to lower tariffs than other countries because of its development status. TSD, however, is another matter. There is considerable pressure from European parliamentarians to guarantee that Palm Oil entering the EU meets EU-endorsed sustainability standards as part of the IE-CEPA. Indonesia has been through this process before. When the RED was first introduced, the EU approved some sustainability standards for bio-fuels. Indonesian exporters were able to meet these standards. But with the introduction of the revised RED, the EU has changed these standards again. One element of the revised RED is that it gives and exemption to Palm Oil smallholder farmers. The exemption threshold is 2 hectares. It was originally 5 ha, but this was pushed down by European parliamentarians. This threshold is, again, arbitrary. It’s worth noting that the UN Food and Agriculture Organization recommends against using an area-based definition. The EU itself doesn’t use the area to define smallholders – it uses gross economic margins. What has this got to do with sustainable development? The UN Sustainable Development Goals seek to double “the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers… through secure and equal access to […] markets.” So what Indonesia is receiving on climate, palm oil, and sustainable development is a set of mixed messages. The EU’s policies on Palm Oil are not encouraging for Indonesia. European officials and NGOs will argue that this is driven by Indonesia’s high historical deforestation levels and recent haze events and their contribution to climate change. EU officials would do well to remember that the EU also has high historical deforestation levels, and that developed countries have agreed to take on greater responsibility when it comes to climate change mitigation — not punish developing one. Indonesia has made significant commitments to reducing emissions between 2020 and 2030, with a committed reduction of 41 percent with international assistance. This is more than many developed countries – especially those that don’t export palm oil. It’s time the EU took notice of that, too.