+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Govt has high hopes for B20 policy

The Jakarta Post | Jum’at, 3 Agustus 2018

Govt has high hopes for B20 policy

The government is aiming to reduce one third of the countrys current account deficit (CAD) and achieve a positive trade balance by the end of 2018 through the upcoming expansion of the 20 percent biodiesel mix (B20) policy. In a speech on Thursday, President Joko “Jokowi” Widodo said the government had calculated that the plan to expand the B20 fuel policy, which would make it mandatory for both subsidized and non-subsidized diesel fuel, would save the country up to US$5.9 billion a year in foreign exchange, as dependency on fuel imports would decrease.

“If we can implement it, we will save $5.9 billion; almost $6 billion. That is more than a third of our current account deficit [in 2017 at $17.3 billion],” Jokowi said during the 26 th Gaikindo Indonesia International Automotive Exhibition (GIIAS)jn Serpong, Banten. The saved amount would therefore cover a great portion of Indonesias CAD, which is predicted to reach $25 billion by the end of 2018, higher than the 2017 figure of $17.3 billion.

Separately on Thursday, Coordinating Economic Minister Darmin Nasution said Indonesia had recorded a trade deficit of $1.02 billion in the first half, even though it recorded a surplus in non-oil and gas trade. “We have a surplus of $4.38 billion from non-oil and gas trade, but it cannot surpass the $5.41 billion deficit from oil and gas trade recorded from January to June,” he said. “From our calculations,

we believe we will not book a deficit at the end of this year after the B20 policy is expanded.” Currently, the B20 mix is only mandatory for subsidized diesel fuel, commonly known as Solar, a product of state-owned energy giant Pertamina. With an expanded biodiesel policy, the B20 mix would also be mandatory for non-subsidized diesel fuel. “In addition to cars; trains, ships and mining vehicles will use B20 fuel as well,” Darmin said.

According to Energy and Mineral Resources Ministry data, Solar consumption reaches 15 million kiloliters per year, while non-subsidized diesel consumption reaches 16.2 million kiloliters per year. “Approximately, we can reduce fuel imports by 4.3 million to 4.5 million kiloliters per year by using B20 fuel,” Darmin said.

Paulus Tjakrawan, Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman, told The Jakarta Post that Indonesias current biodiesel production was only 2.8 million kiloliters, or 27 percent of the total production capacity of 10.4 million kiloliters. If the demand increased to 4.5 million kiloliters, the utilization rate could reach around 43.27 percent, he said. There was widespread doubt about whether large transportation vehicles, such as train locomotives, could run on B20 fuel, as the current fuel used is a B5 mix.

However, Paulus said, tests carried out by the Energy and Mineral Resources Ministry and state-owned railway operator KAI had found no problems. “Train tests have been conducted over the course of five months and no problems have arisen thus far; in 20 days we will get the final decision,” Paulus told the Post.

During Thursdays event in Serpong, Industry Ministry Airlangga Hartarto said all Indonesian automakers were ready to use B20 fuel, including manufacturers of heavy machinery and stationary machines. Airlangga acknowledged that vehicles or machines that used B20 fuel would be included in the EURO-2 category of the European emissions standards, whereas the government and automakers had declared that they would begin the implementation of EURO-4 standards this year.

“However, the EURO-2 [standard] should not be a problem […] the implementation deadline for EURO-4 will still be in 2021 for commercial vehicles, so they can use B20 fuel for now,” Airlangga said. Minister Darmin said State-Owned Enterprises. Minister Rini Soemarno had held discussions with United States technology giant General Electric (GE), which supplies most of the KAIs biodiesel locomotives. GE had confirmed there were no issues in using B20 fuel, so long as the engine filters were routinely cleaned, he said.

“Biodiesel has natural flushing characteristics, it removes tarnish in engines. As long as the filter is clean it will be fine,” he said, adding that GE would provide converter kits to enable the use of biodiesel for locomotives, even up to B100.

Dunia-Energi.Com | Kamis, 2 Agustus 2018

Mandatory Biodiesel Harus Terus Dievaluasi

JAKARTA – Uji coba program mandatory biodiesel 20% (B20) yang melibatkan berbagai pihak terkait diyakini berjalan cukup baik. Uji coba B20 merupakan model pelibatan pihak terkait yang tepat karena dimotori oleh Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM, didukung oleh para asosiasi (METI, APROBI dan industri otomotif), BPPT, Kementerian Perindustrian, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Perguruan Tinggi serta produsen biofuel.

“Uji coba ini merupakan implementasi dari program biodiesel menuju B30 pada tahun 2020,” kata Surya Dharma, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) kepada Dunia Energi, Kamis (2/8) Dia mengatakan, pada dasarnya program biodiesel sudah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan mandatory B5. Program ini dilakukan secara bertahap dengan menaikkan porsi biofuel dari 5% dalam campuran bahan bakar diesel menjadi B20 sejak dua tahun lalu. Menurut Surya Dharma, banyak kendala yang ditemui selama uji coba B20. Dan saat ini seharusnya road map mandatory ini dievaluasi bersama untuk melihat kelemahan-kelemahan dan celah-celah untuk perbaikannya.

“Dari sana kemudian melangkah kembali ke program B30 dan seterusnya harus dibuat kembali program peningkatan secara bertahap bahkan sampai B80 sekalipun. Sebaiknya pemerintah melihat kembali secara tepat bagaimana dan kapan B30 dan seterusnya dilanjutkan,” kata dia.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), mengatakan bahwa berdasarkan roadmap maka implementasi B30 adalah untuk tahun 2020. “Sekarang ini masih dalam masa percobaan, test lab dan nantinya road test. Jadi mamang belum sekarang,” kata Paulus.

Pemerintah saat ini masih mengkaji penerapan kewajiban penggunaan biodiesel 30% (B30), sembari fokus untuk memperluas penggunaan biodiesel 20% (B20). Rida Mulyana, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah masih membahas mengenai penggunaan kandungan biodiesel sebesar 20% dalam BBM (B20), sedangkan untuk biodiesel 30% (B30) masih dalam pengkajian. Untuk B20, menurut Rida, pihaknya akan memperluas penggunaannya untuk BBM non-Public Service Obligation (PSO). “Kami ikuti aturan yang ada. Kalau hasil tesnya perlu penyesuaian maka waktunya juga mungkin perlu penyesuaian. Namun belum ada hasil tesnya. Tapi tentu kami (produsen biofuel) harus siap,” kata Paulus.

RRI | Jum’at, 3 Agustus 2018

Impelementasi Penerapan Biodisel Bagi Industri

KBRN,Jakarta : Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan mengatakan kepada RRI, Pro 3 saat diwawancarai penerapan bahan bakar biodiesel 20% (B20) akan mengangkat penurunan defisit Negara. Semua Industri diharpakan berpartisipasi, Kamis (2/8/2018).

Pemerintah berencana mempercepat penerapan mandatori campuran biodiesel sebanyak 30% (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar pada tahun depan. Rencana ini lebih cepat setahun dari rencana awal yang dijadwalkan pada 2020. Ia juga menambahkan, Program pengembangan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dimulai sejak 2006, dimana pada 2008 menjadi program mandatori di Indonesia. Mulai 2009-2014, program BBN mendapatkan dukungan subsidi dari APBN sejalan dengan dukungan subsidi pemerintah untuk BBM Public Service Obligation (PSO) bagi keperluan domestik. Dengan adanya defisit perdagangan luar negeri tahun 2012 (perdagangan komoditas selain minyak bumi surplus US$ 4 miliar, perdagangan minyak bumi defisit US$ 5,6 miliar. Total defisit US$ 1,6 miliar) , maka penyediaan dana untuk subsidi BBN domestik dihentikan pada 2014. Program mandatori penggunaan BBN terhenti pada 2014.

Sejalan dengan itu harga CPO dunia menurun, yang mengakibatkan penerimaan pemerintah, petani sawit dan perusahaan juga menurun. Seperti diketahui karena pengalaman defisit perdagangan tersebut semua program terutama bantuan pemerintah banyak yang terpotong, termasuk program riset, replanting.

Atas inisiatif dari perusahaan sawit/pengekspor bersama pemerintah merancang program pengumpulan dana untuk meningkatkan kembali penerimaan pemerintah, petani sawit dan swasta, menjalankan kembali program BBN-Biodiesel serta program lain nya seperti Replanting, Riset, Promosi, Advokasi Sawit Indonesia.

Saat ini, telah 26 bulan program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit berjalan sambil menata program dan mekanisme yang semakin membaik, pendapatan petani sawit membaik, program replanting untuk petani sawit yang sudah mulai berjalan, program riset, promosi, advokasi berjalan, juga program pemerintah mandatory BBN-Biodiesel untuk PSO berjalan.

“Hambatan swasta adalah masalah harga dan masalah teknis lainya adalah masalah kecil, dengan catatan bahwa semua ini bisa berjalan dengan dukungan dana dari swasta pengekspor produk sawit untuk mengurangi Devisit negara,” jelas Paulus . Sementara itu, saat ini pemerintah juga tengah memperluas penerapan campuran biodiesel, yakni B15 ke sektor pertambangan. Dengan adanya perluasan ke sektor pertambangan, konsumsi biodiesel tahun ini ditargetkan dapat naik menjadi 3,5 juta kiloliter (kl) dari realisasi tahun lalu yang mencapai 2,68 juta kl.

“Dengan ekspansi diharapkan ada tambahan 400.000-600.000 kl per tahun anggaran. Angka ini diharapkan bisa terlaksana selama 2018 untuk periode 6 bulan,” kata Paulus. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan asosiasi pertambangan terkait penerapan ini. Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan insentif kepada perusahaan untuk menutup biaya tambahan yang dikeluarkan atas penggunaan B15. Perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya pembelian sebesar harga Solar.

Kementerian ESDM secara bertahap akan terus meningkatkan persentase kandungan biodiesel dalam tiap liter BBM jenis minyak solar sesuai mandatori pemanfaatan BBN pada Permen ESDM Nomor 12 tahun 2015.

http://rri.co.id/post/berita/556397/ekonomi/impelementasi_penerapan_biodisel_bagi_industri.html

Harian Ekonomi Neraca | Jum’at, 3 Agustus 2018

Penerapan B20 Diharapkan Mampu Atasi Defisit Perdagangan

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis kebijakan biodiesel 20 persen (B20) akan membantu mengatasi masalah defisit neraca perdagangan terutama hingga akhir 2018. “Kami percaya, begitu kami laksanakan B20 sampai akhir tahun secara total kita tidak akan defisit lagi. Ditambah juga dengan kebijakan di bidang pariwisata,” ujar Darmin dalam forum “Business Launch Waspada Ekonomi Indonesia pada Tahun Politik” di Jakarta, Kamis (2/8).

Berdasarkan data Badan PusatStatistik(BPS), neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,74 miliar dolar AS pada Juni 2018. Namun, neracaperda-gangan Indonesia sepanjang semester satu 2018 tercatat masih defisit 1,02 miliar dolar AS, dibanding semester satu 2017 yang mencatat surplus besar mencapai 7,66 miliar dolar AS. Menurut Darmin, masih rentannya Indonesia terhadap gejolak eksternal salah satunya disebabkan masalah defisit yang harus diatasi agar tidak memberikan tekanan yang terlalu besar terhadapekonomido-mestik. Oleh karena itu, lanjut Darmin, pemerintah secara umum berupaya untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Namun pemerintah juga mengambil langkah spesifik untuk mengatasi defisit neraca penangangan tersebut

“Makanya kami pilih beberapa kebijakan yang sifatnya seperti jangkar. Kami berlakukan B20 untuk seluruhnya. Untuk solar tadinya B20 itu sudah berlaku. Anda isi diesel di SPBU isinya B20, itu kombinasi 80 persen solar ditambah 20 persen CPO. Tapi itu baru berlaku untuk mobil, ke depan ia segera berlaku untuk kereta api, pembangkit listrik, kapal laut, alat-alat berat di pertambangan dan sebagainya,” ujar Darmin.

Pemerintah memang a-kan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan balian bakar biodiesel 20persen (B20) sebagai bauran antara solar dengan minyak sawit pada akhir 2018. Langkah pemerintah untuk mewajibkan B20 tersebut dalam upaya menghemat devisa dan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau PSO seperti kereta api.

Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi. Selain itu, dampak positif lain yang akan diterima para pelaku usaha adalah, dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, maka akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional.

Bisnis Indonesia | Jum’at, 3 Agustus 2018

B20 Tak Mampu Katrol Neraca Dagang

JAKARTA – Perluasan man-datori penggunaan biodiesel 20% (B20) ke sektor non-public sector obligation (PSO) dinilai ndak akan terlalu efektif menekan defisit neraca perdagangan dan membantu stabilisasi rupiah. Analis Produksi Kelapa Sawit Cofco International Roby Fauzan mengatakan, dengan konsumsi solar dalam negeri yang relatif stagnan, perluasan mandatori B20 tidak akan banyak menyerap stok minyak kelapa sawit mentah {crude palm oil/CPO) dalam negeri.

“Jika targetnya mengurangi defisit neraca perdagangan dan stabilisasi rupiah, tidak akan membantu banyak. Pemerintah harus ada terobosan selain penerapan B20,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini. Berdasarkan data Kementerian ESDM, tren konsumsi solar yang disubsidi pemerintah menurun. Konsumsi solar semester 1/2018 hanya 7,19 juta kiloliter (kl), dari target APBN tahun ini sejumlah 15,62 juta kl.

Roby memprediksi, konsumsi solar pada semester 11/2018 tidak akan sekuat paruh pertama tahun ini. Hal itu disebabkan oleh tren permintaan yang melandai, sehingga memengaruhi pergerakan logistik nasional.

Dengan demikian, dia memperkirakan maksimal tambahan konsumsi CPO, dari hasil penghematan impor solar sebesar 4 juta kl tahun ini, hanya akan mencapai 3,5 juta ton. Angka itu setara dengan produksi CPO selama 1 bulan. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami bersikeras perluasan mandatori B20 akan mampu menghemat cadangan devisa hingga US$5,6 miliar/tahun.

“Pasti signifikan (tekan defisit neraca perdagangan), selama ini seolah tidak terasa karena yang diwajibkan baru PSO. Nanti ketika non-PSO sudah diwajibkan, akan tampak hasilnya, terutama dari sektor transportasi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang juga menyatakan, dengan adanya mandatori B20, harga internasional CPO akan turut terkerek. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dampak penghematan dari penerapan mandatori B20 belum bisa mengompensasi defisit neraca perdagangan tahun ini. Dampaknya baru dirasakan tahun depan,” tegasnya. Kamis (2/8).

Dia menjabarkan, defisit dari impor migas hingga Semester 1/2018 sudah mencapai US$5,4 miliar. Sementara itu, B20 bisa berdampak pada penghematan devisa negara sekitar US$5,5 miliar per tahun. Dengan begitu, jika B20 efektif dilaksanakan selama 1 semester ke depan, penghematan yang didapatkan hanya US$2,75miliar. Jumlah ini, menurut Darmin, menggunakan asumsi Indonesia menggunakan B20 secara penuh pada sektor PSO dan non-PSO.

Dia juga memperkirakan mandatori B20 akan mengerek harga CPO di pasar dunia ke level US$700 per metrik ton akhir tahun ini. “Karena demand [CPO] naik, harga naik. Walaupun sebenarnya stok CPO kita sekamg itu agak tinggi,” Ujarnya.