+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Govt, House Agree to Lower Diesel Fuel Subsidy Next Year

The Jakarta Post| Selasa, 25 Juni 2019

Govt, House Agree to Lower Diesel Fuel Subsidy Next Year

The Energy and Mineral Resources Ministry and House Commission VII, which oversees energy, have agreed to cut the diesel fuel subsidy next year and channel the savings to provide more gas to the people. The subsidy for diesel fuel, sold under the Solar brand, is to be cut to Rp 1,500 (11 US cents) per liter next year in order to increase the volume of subsidized liquefied petroleum gas (LPG). Lawmaker Maman Abdurrahman from the Golkar Party said during House of Representative hearing on June 20 that the decision was made in consideration of the high demand for subsidized LPG and people\’s difficulty in accessing it. “Looking at the Solar fuel subsidy, one cannot separate it from the ongoing efforts to convert kerosene to gas. Hence, we proposed transferring [a portion of the] Solar subsidy, some of which is enjoyed by non-eligible consumers, to subsidize the 3 kilograms LPG canisters,” Maman said. The hearing ended with both the government and the House agreeing to a fuel subsidy of Rp 1,500 per liter of Solar next year. They also agreed to increase the 2020 quota for subsidized diesel to 15.31 million kiloliters, up 5.5 percent from this year\’s quota of 14.5 million kl.

The final figures are lower than the ministry\’s initially proposed subsidy rate of Rp 2,000 per liter and proposed quota of 15.58 million kl for subsidized Solar. Meanwhile, the two sides also agreed on a maximum quota of 7 million metric tons (mt) for subsidized LPG – which is sold in 3 kg canisters – a slight increase from last year\’s realized quota of 6.8 million mt. The ministry\’s oil and gas director general, Djoko Siswanto, said the proposed subsidy rate of Rp 2,000 per liter was the maximum rate and not the baseline, so it could be reduced depending on the global price of crude. “Hence, if the crude price falls, the subsidy can [also] be reduced,” he said. “We have no problems [as long as] the country can save Rp 500 per liter, so Rp 1,500 per liter is no problem for us,” he added. Besides, said Djoko, the lower subsidy rate for Solar would be fine because the 30 percent biodiesel mix (B30) policy would be implemented next year, which would reduce the consumption of diesel.Once the B30 policy is implemented next year, the Indonesian biofuel Producers Association (APROBI) estimates that national consumption of Solar, which is already mixed with biofuel, would increase about 60 percent from the 2019 consumption target of 6.12 million kl. The government and the House also agreed on six other assumptions for next year\’s energy budget during the hearing: Indonesian Crude Price (ICP) of $60 per barrel, oil and gas lifting of 1.89 million barrels oil equivalent per day, cost recovery at $10-$ll billion and an electricity subsidy budget of $4.14 billion. The budget assumptions are now to be discussed further by the government and the House budget committee.

Bisnis Indonesia | Selasa, 25 Juni 2019

Toyota Siap Adopsi Biofuel

Indonesia atau TMMIN siap menghadirkan mesin yang mampu mengonsumsi biofuel baik dari sawit maupun etanol. Hal itu selaras dengan upaya pemerintah untuk memacu transformasi dari energi fosil ke green energy. Saat ini, TMM1N menjadi salah satu produsen yang telah mengekspor mesin etanol ke Argentina untuk pasar Amerika Selatan. Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) energi yang mengatur diversifikasi energi. Begitu pula Toyota yang juga memiliki dua pilar utama untuk diversifikasi energi yakni kendaraan listrik dan biofuel atau energi terbarukan. “Sama dengan yang dibahas pemerintah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa menciptakan keekonomian. Masalah kendaraan listrik dan biofuel itu keekonomiannya, harganya harus bersaing dengan mesin bensin atau solar,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (23/6). Bob optimistis Indonesia bisa melakukan diversifikasi energi dengan cara menyeragamkan peta jalan energi dan peta jalan otomotif. Pasalnya, sekitar 50% pengguna energi adalah sektor otomotif. Menurutnya, untuk membangun mesin biofuel, dari sisi teknologi tidak ada masalah karena selama ini TMMIN telah memproduksi mesin biofuel menggunakan etanol yang dikapalkan ke Amerika Selatan. Selain itu, untuk mesin diesel saat itu juga tengah dilakukan uji coba untuk biosolar dengan campuran sawit 30% (B30).

Kendati demikian, Bob mengatakan hal yang perlu diperhatikan ialah kualitas bahan bakar yang dihasilkan harus sesuai dengan standar internasional sehingga konsumen otomotif tidak dirugikan. Bob menjelaskan, di Kawasan Asean, Indonesia dan Thailand menjadi dua negara yang terdepan dalam adopsi biofuel. Kedua negara ini sama-sama tengah berupaya untuk mengurangi emisi gas buang dengan beralih ke energi ramah lingkungan. Thailand mengembangkan mesin bio-etanol yang dihasilkan dari pabrik gula, sedangkan Indonesia berupaya untuk mengembangkan biofuel dari sawit. Bagi pelaku industri, katanya, semakin banyak pemakaian mesin biofuel, maka harga jual kendaraan akan semakin murah karena dapat diproduksi massal. “Memang bagus, menjanjikan, baik sawit ataupun etanol yang penting kualitasnya dan ketersediaan pasokan. Teknologi sudah ada, tinggal bagaimana mencapai keekonomian,” ujar Bob. Dia mengatakan, untuk memproduksi mesin bensin berbahan sawit butuh waktu dan uji coba. Berkaca dari biodiesel 20% (B20), butuh uji laboratorium, uji lapangan, dan uji lainnya. “Yang paling penting ada endorsement dari stakeholder yakni prinsipiel, asosiasi, dan lainnya.”

TERUS DIPACU

Sementara itu, pemerintah terus memacu pengembangan energi terbarukan demi memangkas penggunaan energi berbahan fosil. Pada tahun ini, PT Pertamina (Persero) dan Eni S.p.A., perusahaan minyak asal Italia, menjalin kesepakatan untuk mengembangkan kilang minyak yang mampu mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak jenis gasolin atau green fuel. Selain mengembangkan kilang minyak agar mampu mengolah minyak Kelapa Sawit mentah (crude palm oil/ CPO), Eni juga akan mengambil CPO dari Indonesia untuk diolah di kilang perusahaan itu di Italia. Kemudian, CPO yang sudah diolah menjadi biofuel dan biosolar akan dikirimkan ke Indonesia. Direktur Pengolahan PT Pertamina Budi Santoso sebelumnya mengatakan kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting bagi pengembangan energi masa depan Indonesia yang akan beralih dari energi fosil menuju green energy. Hal ini akan memaksimalkan potensi minyak Kelapa Sawit yang merupakan sumber energi terbarukan. Apalagi, Indonesia merupakan produsen Kelapa Sawit terbesar di dunia. Menurutnya, hal itu menjadi upaya Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan energi nasional.

Budi mengatakan, Pertamina telah mengembangkan green refinery pertama di Indonesia, dengan pilot project di Kilang Plaju, Sumatra Selatan yang beroperasi pada Desember 2018. Kilang ini menghasilkan green fuel, green LPG, dan green avtur dengan pemanfaatan CPO hingga 7,5%. Dilansir dari laman resmi Institut Teknologi Bandung (ITB), Dosen Luar Biasa ITB Tatang Hemas Soerawidjaja menyampaikan ada tiga jenis bahan bakar nabati dari pemanfaatan ester metil minyak sawit yakni green diesel, bioavtur, dan bensin nabati. Adapun, pengembangan bensin nabati atau gasolin dengan campuran atau berbahan baku minyak sawit sudah dilakukan perguruan tinggi sejak 1982. Selain itu, perguruan tinggi telah bekerja sama dengan PT Pertamina sejak 2012 dalam pengembangan green diesel dan avtur nabati. Tatang mengutarakan penghematan devisa akan dapat digenjot bahan bakar nabati (BBN) biohidrokarbon dapat digunakan di dalam negeri. Adapun, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menyatakan BBN biohidrokarbon yang dikembangkan oleh ITB dan PT Pertamina memiliki karakteristik yang serupa dengan bahan bakar fosil.

Dalam pembuatannya, asosiasi menemukan bahan baku yang cocok adalah industrial Palm Oil (IPO) untuk membuat BBN biohidrokarbon, sedangkan industrial kernel oil (IKO) digunakan untuk membuat bioavtur. Ketua Umum Gimni Sahat Sinaga mengatakan jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) Kelapa Sawit pada tahun depan. Adapun, pengembangan BBN biohidrokarbon dan bioavtur akan menyerap 1,2 juta ton minyak nabati. Menurutnya, proyeksi produksi minyak nabati pada tahun depan mencapai 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal sekitar 10 juta ton. Adapun, proyeksi ekspor pada tahun depan adalah 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, katanya, proyeksi ekspor minyak nabati akan terkontraksi sekitar 8 juta ton. “Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati). Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (23/6).

Sahat optimistis penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan terus meningkat pada masa depan. Dia memproyeksikan kebutuhan FAME akan tumbuh 36,84% menjadi 13 juta ton pada 2025. Adapun, kebutuhan total IKO dan IPO diperkirakan melesat 566,66% menjadi 8 juta ton. Hal tersebut sejalan dengan target PT Pertamina yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM agar meningkatkan penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku sebesar 23% pada 2030. Adapun, minyak nabati baru berkontribusi sebesar 8,38% jika proyeksi Sahat terjadi. Sahat mengatakan perlu dilakukan penanaman kembali pohon-polion sawit yang produktivitasnya sudah menurun. Pasalnya, selain kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir pun diproyeksikan akan tumbuh 38,61 % menjadi 14 juta ton pada 2025. Selain penanaman kembali, asosiasi akan mulai bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menanam pohon yang menghasilkan minyak seperti pohon nyamplung (Ca-lophyllum inophyllum) yang memiliki banyak minyak tetapi tidak bisa langsung dikonsumsi. “Jadi, mulai dari sekarang harus mulai dibenahi pertanian [di dalam negeri] sehingga 225 dan seterusnya tidak menggantungkan kebutuhan bahan bakar dari sawit. Maka, perlulah departemen atau kementerian khusus perkebunan terpisah dari pertanian,” katanya. Menurutnya, baru perkebunan sawit korporasi yang melakukan penanaman kembali, sedangkan petani sawit lokal yang menguasai 5,3 juta hektare lahan di berbagai daerah di penjuru Negeri belum melakukan penanaman kembali.

Investor Daily Indonesia | Selasa, 25 Juni 2019

Investasi Hilir Sawit Masih Sangat Menarik

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa investasi di bidang industri hilir (downstream) sawit nasional masih sangat menarik. Alasannya, ketersediaan bahan baku industri tersebut yang berupa minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini produksinya begitu melimpah. Pemerintah juga membuka lebar pasar domestik untuk produk hilir sawit dengan menerapkan program biodiesel 20% (B20), B30, dan nantinya B100. Insentif fiskal bagi pelaku usaha di industri tersebut juga telah disiapkan pemerintah, seperti tax allowance dan tax holiday. Dirjen Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan, investasi di sektor hilir pengolahan sawit masih menarik dan memiliki potensi besar. Dengan proyeksi produksi CPO nasional pada 2020 bisa mencapai 55 juta ton maka hal itu akan menopang tumbuhnya minat investasi pengolahan CPO. “Bahkan, Indonesia bisa menjadi Arab Saudi-nya bahan bakar nabati (BBN/biofitel). Kebutuhan pangan domestik juga meningkat terus, ingat hukum Malthus (teori kependudukan Robert Malthus). Jadi, investasi hilir sawit masih sangat menarik,” jelas Rochim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/6).

Saat ini, kata dia, industri pengolahan CPO di Indonesia telah menghasilkan 158 jenis produk turunan, mulai dari produk untuk pangan, bahan kimia, pakan, hingga BBN. Kebijakan penggunaan bahan bakar B30 dijadwalkan berlaku mulai 2020, ini akan memacu penggunaan 9 juta ton biodiesel. Malaysia juga menerapkan kebijakan serupa dengan BlO-nya. Industri hilir juga menghasilkan produk yang indispensable atau semuanya bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Karena itu, investasi di sektor hilir sawit tidak akan mengalami stagnasi pasar. “Kebijakan B30 diyakini akan menjadigame changer perkelapasawitan global. Apalagi, jika disusul dengan kebijakan B5 di negara lain, khususnya BIO di Malaysia. Kebutuhan produk hilir sawit dunia akan semakin meningkat,” kata Rochim.

Di sisi lain, kata Rochim, saat ini, mengoperasikan pabrik hilir sawit di Indonesia adalah pilihan yang paling efisien dibandingkan negara lain karena adanya faktor pendukung daya saing yang kuat dibandingkan jika memilih negara lain sebagai lokasi investasi industri hilir. Penyebabnya, pasokan bahan baku yang lebih banyak dan bersertifikat sustainable (memenuhi prinsip keberlanjutan lestari). “Ditambah adanya insentif berupa tax allowance dan tax holiday yang disiapkan untuk investasi industri hilir. Di sisi lain, telah tersedianya kawasan industri modern di luar Pulau Jawa yang juga adalah sentra produksi sawit,” kata Rochim. Menurut dia, produk yang paling menarik minat investasi hilir sawit terutama adalah yang menghasilkan produk pangan, seperti minyak goreng, lemak padatan pangan, dan fito-farmaka. Selain itu, produk oleokimia seperti personal wash atau personal care, biolubricant, dan biosurfactant. “Yang paling menarik lainnya adalah bioenergi (biodiesel FAME dan biohi-drokarbon),” ujar Rochim. Head Plantation Upstream Indonesia Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, ke depan, Minamas fokus memperkuat investasi hilir. Langkah itu telah dimulai dengan masuknya Minamas di industri minyak goreng kemasan di Kalimantan Selatan. Untuk tahun ini, Minamas memang belum ada rencana investasi lagi, namun ke depan Minamas tidak ingin terpaku di hulu {upstream). “Ke depan, kemungkinan lebih berinvestasi di downstream untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih. Dari segi dukungan ketersediaan bahan baku, tentu mencukupi untuk kebutuhan rencana itu,” kata Shamsuddin saat halalbihalal bersama Minamas, pekan lalu.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menambahkan, investasi di sektor hilir (downstream) sawit memang sangat prospektif, apalagi pemerintah juga menerapkan kebijakan hilirisasi. Beberapa sektor yang prospektif adalah industri minyak goreng dan oleokimia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentunya kebutuhan minyak goreng akan meningkat. Industri bio-fuel juga prospektif. “Untuk itu, yang diperlukan bagi dunia usaha tentunya adalah adanya kemudahan, kepas-tiaan hukum, dan tentunya insentif. Misalnya, kemudahan perizinan dan pemasaran,” kata Mukti. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga sebelumnya mengatakan, utilisasi industri hilir berbasis minyak sawit di dalam negeri saat ini terus anjlok, yakni dari sebelumnya berkisar 60-70% terpangkas menjadi 15-20%. Kondisi itu kontras dengan yang dialami industri hilir minyak sawit di Malaysia. “Industri di Malaysia bahkan saat ini sudah overtime hingga 20%. Industri hilir kita saat ini hanya bisa menikmati pasar kalau (pasar internasional) sudah mentok dengan Malaysia,” ungkap Sahat Sinaga.

Ekspor Sawit Januari-Juni

Sementara itu, Tim Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) memproyeksikan ekspor CPO dan produk hilir sepanjang Januari-Juni 2019 bisa mencapai 17,60 juta ton dengan produk hilir lebih mendominasi. Sedangkan untuk Juli-Desember 2019, ekspor berpeluang mencapai 17,82 juta ton, baik untuk CPO maupun produk hilirnya. Dengan demikian, total ekspor minyak sawit nasional sampai akhir 2019 bisa mencapai 35,41 juta ton, yakni 6,27 juta ton untuk CPO dan 29,16 juta ton untuk turunannya. Peneliti senior PPKS Medan Hasan Hasril Siregar mengatakan, pada umumnya, perdagangan minyak sawit masih melemah, sehingga stok masih tinggi. Per Juni 2019, stok diprediksi mencapai 2,55 juta ton dan pada akhir 2019 menjadi 2,12 juta ton. Dengan begitu, upaya program B30 oleh pemerintah diharapkan mampu mendongkrak konsumsi domestik. “Untuk harga, kemungkinan ada perbaikan pada semester kedua, meski tidak signifikan atau hanya membaik landai. Kecuali, pemerintah sangat sungguh-sungguh mempercepat B30, B50, bahkan B100. Apalagi dengan laporan kinerja ekspor yang mengkhawatirkan. Perlu lebih membela produk dalam negeri,” kata Hasril. Apabila mau objektif, imbuh dia, meski beberapa tahun terakhir ini tertekan devisa, sawitlah yang masih mengamankan neraca perdagangan. “Mestinya, perdagangan sawt difokuskan pada peningkatan ekspor pada negara prospektif dan perlu sebanyak mungkin memakai produk buatan dalam negeri. Termasuk, penggunaan untuk pembangkit PLN,” kata Hasril.

Infosawit | Selasa, 25 Juni 2019

Berharap Biodiesel Sawit Bisa Gantikan Minyak Solar Fosil

Sebagai Biodiesel, CPO hingga tahun 2019 ini, diperkirakan akan diserap hingga 30% dari kebutuhan industri nasional. Melalui program wajib biodiesel B30, maka diperkirakan kebutuhan tahun 2019 ini sekitar 6 juta ton CPO. Besaran kebutuhan ini, secara nyata juga mendongkrak kebutuhan CPO nasional, khususnya sebagai bahan bakar campuran. Di sisi lain, kebutuhan Indonesia akan bahan bakar minyak cukuplah besar. Berdasarkan data dari PT Pertamina, hingga tahun 2025, Indonesia akan menjadi importir minyak mentah bumi mencapai 1,2 juta barrel/hari atau sekitar 20 juta ton per tahun. Kendati angka ini masih menimbulkan banyak pertanyaan, setidaknya dapat menjadi gambaran akan besarnya kebutuhan Indonesia akan bahan bakar minyak. Solusinya, Indonesia butuh sumber energi bahan bakar minyak yang mampu dihasilkan dari dalam negeri. Salah satunya, berasal dari minyak nabati, guna menyubtitusi kebutuhan Indonesia akan bahan bakar minyak. Kebutuhan utama akan bahan bakar minyak, dapat di gantikan melalui produksi bahan bakar cair yang mampu dihasilkan dari CPO.

https://www.infosawit.com/news/9098/berharap-biodiesel-sawit-bisa-gantikan-minyak-solar-fosil

Tribunnews | Senin, 24 Juni 2019

Angkutan Sampah dan Angkutan Kota di Tabalong Gunakan Biodesel dari jelantah

Bumdes Berkah Bersama Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak saat ini terus berupaya untuk mengumpulkan jelantah dari masyarakat. Jelantah merupakan minyak sisa penggorengan, minyak goreng memamg sebaiknya hanya digunakan untuk tiga kali penggorengan dan dibuang setelahnya. Karena jika digunakan terus menerus akan merusak kesehatan bahkan menjadi salah satu penyebab penyakit kanker. Sedangkan jelantah jika dibuang langsung juga akan merusak lingkungan. Karenanya Bumdes Berkah Bersama berusaha memanfaatkan limbah jelantah sebagai bahan bakar biodiesel. Dan dalam rangkaian Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2019, di Tanjung Kabupaten Tabalong, Bupati Tabalong Melaunching penggunaan energi baru terbarukan bahan bakar minyak Biodiesel B-20 untuk Armada sampah dan angkutan kota di Tabalong. Biodiesel B20 ini terdiri dari kandungan dari minyak jelantah 20 % yang dipadukan dengan 80 % dari bahan bakar solar. Bupati Tabalong Anang Syakhfiani memberikan dukungan terhadap pemanfaatan minyak jelantah untuk penggunaan yang lebih bermanfaat. Masyarakat juga teredukasi dengan bahaya penggunaan jelantah untuk makanan. “Pengelolaan untuk jelantah dibawah naungan Dinas Lingkungan hidup dengan harapan tidak hanya memberi keuntungan dalam ekonomi warga juga menjadi upaya menjaga lingkungan,” ujarnya. Pengumpulan minyak jelantah diharapkan Anang bisa memanfatkan Bank Sampah sehingga bisa dilakukan secara meluas di beberapa daerah lain.

https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/06/24/angkutan-sampah-dan-angkutan-kota-di-tabalong-gunakan-biodesel-dari-jelantah