+62 2129380882 office@aprobi.co.id

GSP Bakal Dibahas Dengan Dubes Perdagangan AS

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 16 Januari 2019

GSP Bakal Dibahas Dengan Dubes Perdagangan AS

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat bakal membahas secara bilateral mengenai penerapan “Generalized System of Preferences” (GSP) dengan Dubes Perwakilan Perdagangan AS, Robert Lighthizer. Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Washington DC, Amerika Serikat, sebagaimana dis-alin dari laman tersebut, pertemuan bilateral Men-dag RI – Dubes Perdagangan AS (USTR) yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 Januari itu untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem GSP. Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut. Sebanyak 3.546 produk Indonesiadiberikanfasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP.

Hal tersebut karenapro-gram ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, termasuk Indonesia. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30Mei2018,ASjugamengu-mumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat apakah Indonesia memenuhi beberapa kriteria program GSP, antara lain terkait HAM, hak-hak pekerja, dan hak properti intelektual (IPR). Bila Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima GSP, maka produk Indonesia ke Indonesiayang saat ini menerima GSP, ke depannya akan dikenakan bea masuk normal bila diekspor ke AS. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, 14-19 Januari, dijadwalkan bertemu dengan sejumlah calon investor potensial serta CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat Tom Donohue;

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin kemarin, para pelaku usaha dari negeri Paman Sam yang akan ditemui Mendag antara lain pengusaha yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Mendag, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. “Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ucap Mendag. Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapasdan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Adapun total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen.

Kompas | Rabu, 16 Januari 2019

Indonesia AS Tingkatkan Hubungan

Indonesia berupaya meningkatkan ekspor dan nilai perdagangan dengan sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang berdampak terhadap perdagangan yang makin ketat, hubungan ekonomi yang berkelanjutan dengan AS bisa terus ditingkatkan untuk mendorong ekspor. Hubungan ekonomi dengan AS tak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam investasi. “Amerika Serikat adalah salah satu mitra strategis utama Indonesia,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di depan pelaku usaha dan peserta forum bisnis di Kedutaan Besar RI di Washington DC Amerika Serikat, Senin (14/1/2019) waktu setempat. Sejumlah pelaku bisnis yang berbasis di AS dan Indonesia hadir dalam acara yang diselenggarakan di tengah guyuran salju di Washington DC sejak Minggu (13/1) itu. Pelaku usaha itu antara lain bergerak di sektor tekstil, biodiesel, dan perhiasan. Enggartiasto menambahkan, Indonesia ingin memperdalam hubungan perdagangan dan investasi dengan pelaku usaha di AS. Oleh karena itu, forum bisnis kali ini akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha AS untuk meminta masukan mengenai rencana AS meninjau kebijakan pembebasan tarif (generalized system of preferences/GSP) bagi Indonesia

Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono pada forum yang sama mengatakan, target meningkatkan nilai perdagangan RI-AS menjadi 50 miliar dollar AS dalam beberapa tahun mendatang adalah target yang realistis. Hubungan yang terjalin selama ini menunjukkan hubungan yang sangat penting. “Perusahaan AS juga mulai melihat Indonesia sebagai lokasi untuk menempatkan usahanya.” ujarnya. Berdasarkan data di laman Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan RI-AS pada Januari-Oktober 2018 sebesar 23,96 miliar dollar .AS dengan surplus 6.992 miliar dollar AS bagi Indonesia. Adapun pada Januari-Oktober 2017 nilai perdagangan RI-AS sebesar 21.276 miliar dollar AS dengan surplus bagi Indonesia 8,173 miliar dollar AS. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor nonmigas RI ke AS pada 2018 sebesar 17,672 miliar dollar AS atau 10,87 persen dari total ekspor nonmigas yang mencapai 162.654 miliar dollar AS. Impor nonmigas RI dari AS mencapai 9,107 miliar dollar AS atau 5,73 persen dari total impor nonmigas yang sebesar 158,816 miliar dollar AS. Di sela-sela acara, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan berharap, Pemerintah AS tetap mempertahankan GSP bagi Indonesia. Khusus soal Biofuel dari minyak sawit, sejauh ini Indonesia masih menghentikan ekspor ke AS sejak AS menerapkan bea masuk yang tinggi. Perihal hubungan dagang dengan pelaku usaha di AS, Managing Director Leading Garment Industries Ltd Vincent Yo mengemukakan, pasar tekstil dan produk tekstil di /VS cukup besar. Dengan demikian, hubungan dagang antara dua negara bisa terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain mencari kemungkinan membeli kapas dalam jumlah besar dari AS ke Indonesia, yang dibalas dengan menjual tekstil dan produk tekstil dari Indonesia ke AS. Dalam forum yang menghimpun masukan dari pengusaha AS mengenai kebijakan pembebasan tarif atau GSP bagi Indonesia, Selim Ozda-mar dari Royal Chain Group mengungkapkan, selama ini pihaknya bermitra dengan perusahaan perhiasan dari Indonesia.

Kompas | Rabu, 16 Januari 2019

Memacu Pemakaian Biodiesel

Perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit atau fatty acid methyl ester sebesar 20 persen (B-20) untuk bahan bakar sektor pelayanan publik (PSO) dan non-PSO telah dilaksanakan sejak September 2018. Pelaksanaan kebijakan B-20 itu membuat penyerapan atau penyaluran FAME cukup signifikan tahun lalu. Dari data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penyaluran fatty acid methyl ester (FAME) untuk Biodiesel sebesar 3,52 juta kiloliter pada tahun 2018, naik 49 persen dibandingkan dengan penyaluran tahun 2017 yang tercatat 2,36 juta kiloliter. Apabila kebijakan B-20 diberlakukan secara penuh tahun ini, minyak sawit atau FAME yang diserap bisa mencapai 6,7 juta kiloliter. Angka ini dihitung dari 20 persen rata-rata kebutuhan solar setahun yang mencapai 33,6 juta kiloliter. Dengan demikian, impor solar bisa dikurangi secara drastis. Impor solar diperkirakan mencapai 9,64 juta kiloliter per tahun dengan nilai lebih kurang 5,5 miliar dollar AS. Dengan mengganti sebagian kebutuhan solar dengan 6,7 juta kiloliter minyak sawit, devisa yang bisa dihemat bisa mencapai 4 miliar dollar AS per tahun. Penghematan devisa akan makin besar jika pemerintah menerapkan kebijakan B-30 mulai tahun ini.

Pengurangan impor solar memang dapat membuat bisnis ini berkurang keuntungannya. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika sampai saat ini barangkali ada pihak yang masih berkeberatan terhadap perluasan pemakaian biodiesel. Namun, kebijakan eneggi baru dan terbarukan (EBT) dari minyak nabati atau Biodiesel harus terus berjalan untuk mengantisipasi energi fosil yang semakin tipis. Selain itu, kebijakan Biodiesel juga dinilai mampu menekan defisit perdagangan dari impor minyak dan gas yang besar. Dalam sebuah diskusi sawit. Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia Joko Supriyono menilai, kebijakan Biodiesel harus menjadi “hajat” pemerintah. Artinya, kebijakan tidak boleh mundur. Segala kesulitan teknis dan hambatan harus diatasi. Misalnya terkait dengan pendistribusian FAME dari sentra-sentra produksi minyak sawit yang terfokus di Pulau Sumatera. Sementara pendistribusian mencakup wilayah yang luas, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oleh karena itu, sebenarnya butuh peta jalan yang lebih komprehensif, termasuk bagaimana mendorong investasi pabrik minyak sawit untuk memproduksi FAME di wilayah lain guna memudahkan distribusi biodiesel.

Selain itu, Pertamina juga perlu terus-menerus menyiapkan sarana dan prasarana atau titik pencampuran biodiesel. Industri pengguna juga perlu melakukan adaptasi peralihan penggunaan EBT dari biodiesel. Penggunaan EBT dari Biodiesel memang tidak semudah yang dibayangkan. Selain masalah teknis pendistribusian dan uji coba penggunaan B-30, selisih harga minyak sawit dan harga solar atau minyak dunia patut diperhitungkan. Saat ini, harga minyak sawit memang relatif rendah, berkisar 500 dollar AS-520 dollar AS per ton. Pada 2018, harga minyak sawit bahkan di bawah 500 dollar AS per ton. Dengan harga itu, setidaknya pada periode September-Desember 2018, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) belum perlu mengeluarkan dana untuk menutup selisih harga. Namun, jika harga minyak sawit menyentuh 570 dollar AS-619 dollar AS per ton, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP-KS pada Kementerian Keuangan, ekspor sawit dan produk turunannya dikenakan pungutan 25 dollar AS per ton dan 50 dollar AS per ton jika harga minyak sawit melebihi 619 dollar AS per ton. Dengan konsistensi kebijakan Biodiesel di dalam negeri, banyak manfaat yang bisa diperoleh, antara lain program EBT dapat terlaksana lebih baik, defisit transaksi berjalan berkurang, penyerapan minyak sawit dalam negeri semakin besar, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis Indonesia | Rabu, 16 Januari 2019

Defisit Migas Bikin Cemas

Impor minyak dan gas yang melonjak tahun lalu membuat kinerja perdagangan Indonesia mencatatkan defisit tahunan pertama kali sejak 2014. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan strategis di sektor migas baik di hulu dan hilir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun lalu tercatat mengalami defisit sebesar US$8,57 miliar, ini merupakan defisit tahunan pertama sejak 2014. Defisit ini tidak terelakkan karena neraca perdagangan sepanjang 2018 hanya mengalami surplus sebanyak tiga kali, yakni pada Maret, Juni dan September 2018. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menuturkan defisit selama 2018 ini disebabkan oleh defisit migas yang mencapai US$12,4 miliar. Sementara itu, neraca nonmigas masih mengalami surplus sebesar US$3,8 miliar. “Perlu dijadikan perhatian utama [adalah] impor hasil minyak dan minyak mentah, sedangkan hasil gas masih surplus,” ujar Suhariyanto, Selasa (15/1). Dari data BPS, defisit minyak mentah 2018 mencapai US$4,04 miliar atau naik dari posisi US$1,7 miliar pada 2017. Defisit hasil minyak tercatat lebih besar lagi, yakni US$15,94 miliar, meningkat dibandingkan dengan 2017 yang US$12,88 miliar.

Adapun, neraca gas masih surplus sebesar US$7,5 miliar atau naik dibandingkan dengan pencapaian US$6,02 miliar pada 2017. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan pelebaran defisit neraca minyak dan gas sepanjang 2018 disebabkan harga minyak dunia yang melonjak tajam tahun lalu dan depresiasi rupiah. “Terutama impor besar Indonesia ini di hasil minyak, karena kita belum bisa memproses dari minyak mentah ke hasil minyak,” ungkap Yunita. Artinya, Indonesia hams memiliki kilang minyak (refinery) yang memadai untuk memproses minyak mentah sehingga tidak bergantung dari hasil impor. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan sejumlah hal dapat digunakan untuk menekan defisit perdagangan terutama sektor migas agar tidak semakin melebar. “Pertama, dorong peningkatan lifting minyak di Indonesia dengan menciptakan investasi migas yang berkualitas khususnya di bidang eksplorasi,” ujarnya. Kedua, kata Bhima, menekan impor migas juga bisa melalui percepatan program B20 atau bauran Biodiesel 20%. “Saat ini masih ada kendala dalam pasokan bahan baku FAME [fatty acid methyl eter] dan kesiapan user non-public service obligation dalam menyerap B20″.

Ketiga, lanjut dia, pemerintah juga diminta segera menunda proyek infrastruktur yang berkontribusi pada tingginya impor bahan baku dan barang modal. Terakhir dari sisi ekspor kuncinya adalah penghiliran industri dan perluasan pasar ke negara nontradisional,” ujarnya. Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan sejumlah kebijakan pemerintah pada tahun lalu memerlukan waktu untuk melihat hasil implementasinya. “Tahun lalu memang harga minyak meningkat pesat dan bersamaan ekonomi kita tumbuh tinggi sehingga permintaan BBM meningkat tajam. Penggunaan B20 setidaknya bisa mengerem impor BBM khususnya solar,” jelasnya. Tahun ini, Iskandar optimistis defisit neraca perdagangan migas tidak akan sebesar tahun lalu. Apalagi kalau melihat data, harga minyak internasional bergerak relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Secara terpisah, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan upaya memangkas defisit dilakukan dengan beberapa cara, dan pemerintah tidak hanya mengandalkan satu kebijakan saja. Tetapi didekati dengan formula yang lebih utuh, termasuk mendorong ekspor dan menggenjot pariwisata,” katanya. Pemerintah optimistis defisit dapat ditekan dengan mempertimbangkan beberapa alasan, yakni harga minyak yang diproyeksi turun karena kenaikan produksi global. Selain itu, capital inflow yang meningkat akibat perbaikan ekonomi nasional, juga dapat menjadi pendorong. “Penurunan konsumsi minyak karena penggunaan B20 juga akan lebih memberi dampak,” tutur Erani. Dari data yang dihimpun Bisnis, program B20 akan memberikan dampak pengurangan defisit sekitar US$1,53 miliar pada 2019. Selain itu, peningkatan pariwisata juga akan memberikan dampak senilai US$1,05 miliar.

PENGHILIRAN

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, proses penghiliran di dalam negeri yang berkembang sangat lambat, membuat kinerja ekspor nonmigas gagal menopang tekanan dari impor migas yang besar. Akibatnya, ketergantungan impor terhadap bahan baku untuk industri terus meningkat. “Coba kalau penghiliran berjalan lancar. Persoalan tekanan dari impor migas dan sentimen dari harga komoditas ekspor andalan kita seperti CPO dan karet yang anjlok, tidak akan menjadi masalah,” jelasnya, Selasa (15/1). Dia mengatakan industri di dalam negeri, terutama untuk produsen substitusi bahan baku penolong, belum mendapatkan dukungan yang maksimal. Salah satunya ongkos tenaga kerja yang terbilang masih tinggi, sehingga biaya produksi meningkat dan berdampak pada harga jual produk. Alhasil, lanjutnya, para pelaku industri lebih memilih membeli produk impor yang harganya lebih murah dibandingkan produk substitusi impor di dalam negeri. “Selain itu, pemerintah terbilang terlambat mengeksekusi sejumlah kebijakan pengendali impor maupun pendongkrak ekspor. Seperti mandatori B20 dan PPh pasal 22 yang baru dieksekusi semester n/2018. Padahal tanda-tanda tekanan dari sisi global sebenarnya sudah kelihatan sejak tahun lalu,” Ujarnya. Defisit neraca perdagangan Indonesia pada 2018 memecahkan rekor terburuk sepanjang sejarah. Selain disebabkan oleh impor migas yang melonjak 22,59%, tekor turut disumbang oleh kinerja ekspor yang terhambat oleh makin tingginya ketergantungan kepada ekspor produk primer, seperti CPO dan karet.

Tirto | Selasa, 15 Januari 2019

ESDM Klaim Negara Hemat 937,84 Juta Dolar AS karena Beleid B20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim pencampuran bahan bakar biodiesel ke dalam BBM telah mengurangi impor solar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pemerintah telah menghemat devisa negara sebanyak 937,84 Juta Dolar AS. “Dalam empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar 937,84 juta dolar AS,” ucap Djoko seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada Selasa (15/1). Djoko menuturkan, kebijakan B20 yang diterapkan sejak September 2018 lalu merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong diversifikasi energi. Salah satu upaya lain yang diterapkan pun juga mencangkup konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG). Data ESDM mencatat, jumlah yang disalurkan mencapai 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. “Kebijakan konversi gas ini bisa menghemat Rp 29,31 triliun (unaudited) selama setahun,” ungkap Djoko. Adapun, Kementerian ESDM mencatat realisasi BBM mencapai 67,35 juta KL (kilo liter) disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Nelayan, terdiri dari 16,12 dari kuota 16,23 juta KL BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta KL.

https://tirto.id/esdm-klaim-negara-hemat-93784-juta-dolar-as-karena-beleid-b20-detU