+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Gugat Uni Eropa, RI Mulai Gelar Konsultasi ke WTO

Harian Kontan | Rabu, 8 Januari 2020

Gugat Uni Eropa, RI Mulai Gelar Konsultasi ke WTO

Pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan diskriminasi produk sawit asal Indonesia pada Desember 2019 lalu. Untuk menindaklanjuti hal ini, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan Indonesia tengah meng- ajukan permintaan konsultasi dengan WTO. Tujuannya adalah untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta lebih komprehensif dalam rangka memperkuat argumentasi Indonesia terkait gugatan. Yang terang, gugatan tersebut tidak ada hubungannya dengan gugatan UE terkait kebn\’akan larangan ekspor nikel Indonesia. “Perlu kami tekankan usulan waktu konsultasi sawit ini bukan respon reaktif atau retaliasi terhadap gugatan UE atas larangan ekspor nikel,” kata Jerry, Selasa (7/1). Jerry mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan daftar pertanyaan yang nantinya menjadi pembahasan saat konsultasi. Konsultasi akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri di Jenewa Swiss pada 28 Januari 2020 mendatang. Kemdag menyebutkan, jika dalam konsultasi itu tidak menemui titik temu penyelesaian antara UE dan Indonesia, maka Indonesia akan menempuh jalur hukum dengan melanjutkan gugatan terhadap UE terkait kebyakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR). Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, pelaku usaha mendukung sepenuhnya langkah pemerintah ini.Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Uni Eropa dalam lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan tren negatif atau menurun 6,93%.

Kompas | Rabu, 8 Januari 2020
Indonesia Berharap Capai Kesepakatan dengan UE

Pemerintah Indonesia akan menjajaki tahap konsultasi sebagai rangkaian gugatan terhadap dokumen Arahan Energi Terbarukan atau RED II dan Delegated Regulation yang diterbitkan Uni Eropa. Indonesia berharap mencapai kesepakatan dengan UE sehingga tidak perlu menjalani tahap persidangan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Jakarta, Selasa (7/1/2020), mengatakan, Indonesia mengusulkan tahap konsultasi dengan UE dalam rangkaian gugatan di tingkat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Konsultasi kasus gugatan bernomor sengketa DS593 itu akan dilakukan di Geneva, Swiss, akhir Januari 2020. Kebijakan RED II mewajibkan negara-negara anggota UE menggunakan bahan bakar yang berasal dari komoditas yang dapat diperbarui pada 2020-2030. Dalam kelompok bahan bakar nabati (BBN), minyak Kelapa Sawit digolongkan sebagai BBN yang berisiko tinggi terhadap alih fungsi lahan secara tidak langsung. Akibatnya, penggunaannya dibatasi di UE. Menurut Jerry, penggolongan itu diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip UE yang mengedepankan prinsip keadilan, kebebasan, dan keterbukaan dalam perdagangan bebas. Hal tersebut juga dianggap tak selaras dengan semangat Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (I-EU CEPA) yang sedang dirundingkan kedua negara.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyatakan, pelaku usaha mendukung langkah-langkah pemerintah menggugat UE ke WTO. Hai itu agar tidak ada diskriminasi terhadap BBN apa pun di pasar UE, termasuk minyak kelapa sawit. Dalam proses gugatan itu, Indonesia dapat menunjukkan praktik-praktik pengelolaan kebun Kelapa Sawit yang berprinsip berkelanjutan. “Hal ini tampak dari produk-produk Kelapa Sawit yang sudah bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” ujarnya Kementerian Perdagangan mencatat, nilai ekspor minyak Kelapa Sawit dan biodiesel berbahan baku minyak Kelapa Sawit (fatty acid methyl esfer/FAME) pada Januari-Oktober 2019 mencapai 957 juta dollar AS. Angka ini menurun 8,63 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai 1,07 miliar dollar AS.

Harian Kontan | Rabu, 8 Januari 2020
Masalah Kelapa Sawit, Indonesia Siap Hadapi UE di WTO

Keseriusan Indonesia dalam melindungi komoditas pekerbunan Kelapa Sawit tidaklahmain-main. Artinya Indonesia siap menghadapi Uni Eropa (UE) pada sidang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan bahwa pihaknya telah siap menghadapi UE atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UEyang telah mendiskriminasikan kelapa sawit. “Kami menentang diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tuntutan kamike WTO,” kata Jerry. Sehingga dalam hal ini, Jerry akan menyelaraskan daftar pertanyaan tersebut satu per satu bersama tim kuasa hukum dan ditargetkan selesai pada 10 Januari 2020. “Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kami akan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian dagangdan fokus ke dalam materi dan substansi kepada apa saja yang dilanggar, yaitu diskriminasi,” terang Jerry. Artinya, Jerry menegaskan, Indonesia pada 14 Januari 2020, akan memasukan daftar pertanyaan tersebut ke WTO. Kemudian tim akan terbang ke Jenewa, Swiss, untuk mengikuti proses awal yakni konsultasi dengan Uni Eropauntukmendapatkan klarifikasi dan fakta komprehensif pada 28-29 Januri 2020.

“Kick off itu tanggal 30 Januari 2020 sampai 31 Januari 202. Sebelumnya kami akan rapat kembali di Jenewa untuk menguatkan semuanya,” ucap Jerry. Namun, Jerry mengakui pihaknya juga akan berkonsultasi UE. Hal ini perlu dilakukan sesegera mungkin lantaran tekanan dari UE terhadap komoditas Kelapa Sawit semakin gencar. Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan pihaknya juga akan melibatkan tim kuasa hukum dari dalam negeriuntuk mengawal tim kuasa hukum internasional sebagai upaya pembelajaran. “Tim kuasa hukum internasional itu juga harus dikawal oleh tim lawyer dalam negeri sebagai proses pembelajaran. Sehingga kami melakukan bidding juga di dalam negeri. Sehingga membutuhkan waktu. Jadisetahunbisase- lesai,” tutur Pradnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Tungkot Sipayung menambahkan UE akan memasang tarif impor sekitar 8-18 persen biodiesel sawit dari Indonesia mulai Januari 2020. Tarif impor berupa pungutan impor ( import levy) ini oleh EU sebagai anti subsidi biodiesel sawit Indonesia, kebijakan pungutan eksporCPOyang kemudian sebagian digunakan untuk membiayai mandatori B20 menjadi B30, fasilitas dikawasan berikat, dituding sebagai subsidi biodiesel sawit

“Tudingan subsidi biodiesel sawit oleh EU yang demikian bukan hal yang baru. Tudingan serupa tahun 2013 juga dilakukan EU dan tidak terbukti melalui gugatan RI di WTO,” kata Tungkot Lebih lanjut, Tungkot mengakui EU saat ini sedang galau karena sikapnya yang selalu mendua. Ingin menurunkan emisi, tapi tidak mau menurunkan kesejahteraan. Ingin minyak nabati impor yang sertifikasi sustainable, minyak rapeseed sendiri tidak ada sertfikasi sustainable. “Bahkan produksi CSPO (CPO yang sustainable) hanya 40 persen terserap EU. Ingin mengganti fosil fuel (karena ko- tor) dengan biofuel, tapi takut ketahanan pangan EU terganggu ( food-fuel trade off),” terang Tungkot. Solusi EU untuk atasi trade off tersebut, menurut Tungkot adalah impor biodiesel seperti biodiesel sawit Ini juga dipersoalkan karenakehadiranbiodiesel sawit di EU mendesak biodiesel rapeseed dari EU sendiri. “Maka, dirancanglah kebijakan menghadang masuknya biodiesel sawit ke EU. Mulai dari non tarif barrier (dikaitkan dengan deforestasi, ILUC) hingga tarif impor. EU tuduh biodiesel sawit RI dumping karena disubsidi, pada hal kebun rapeseed dan biodiesel rapeseed EU juga disubsidi baik subsidi langsung maupun subsidi tak langsung,” papar Tungkot. Memang, Tungkot membenarkan EU salah satu negara promotor free trade WTO, ketika free trade mengancam produk domestiknya seperti biodiesel rapeseed, ludah sendiri di-julat kembali dengan memasang berbagai non tariff barrier. Susah memang menghadapi orang yang sedang galau, inkonsistensi sikap selalu muncul bahkan sering sikap mendua. Ibarat mainsepakbolagawangnya pindah- pindah begitulah prilaku EU menghadapi gempuran sawit termasuk biodiesel sawit.

Harian Seputar Indonesia | Rabu, 8 Januari 2020
RI Siapkan Argumen Lawan Diskriminasi Sawit

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan Kelapa Sawit dan biofuel Indonesia menggelar rapat konsolidasi persiapan konsultasi mengenai gugatan pemerintah Indonesia atas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) Uni Eropa. Gugatan dilayangkan Pemerintah Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) karena kebijakan itu dinilai mendiskriminasi produk Kelapa Sawit atau biofuel Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia telah mengajukan permintaan konsultasi pada Uni Eropa untuk akhir Januari 2020. Tujuan konsultasi dengan Uni Eropa adalah untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta komprehensif dalam memperkuat klaim atau argumentasi Indonesia dalam forum sengketa di WTO. “Kami mengusulkan kepada Uni Eropa agar konsultasi dapat dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2020 di Jenewa, Swiss,” ujarnya di Jakarta,kemarin.

Jerry menekankan usulan konsultasi sawit ini bukan merupakan respons reaktif atau retaliasi terhadap gugatan Uni Eropa atas serangan raw material. “Perlu dilakukan konsultasi segera mungkin oleh karena tekanan Uni Eropa terhadap komoditas Kelapa Sawit semakin gencar,” ungkapnya. Pada tahapan ini, terbuka ruangseluas-luasnyabagilndo-nesia untuk meminta klarifikasi pada pihak Uni Eropa. Ini-siasi awal dalam gugatan ataupun proses konsultasi ke WTO merupakan langkah yang bisa diambil setiap negara anggota. Gugatan dapat dilakukan jika kebijakan lain dianggap me langgar prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam WTO. Diharapkan melalui konsultasi ini bisa ditemukan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak. Jerry menuturkan, Indonesia telah mendapat dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terkait, asosiasi dan pelaku usaha, serta praktisi hukum, sehingga siap menghadapi Uni Eropakepanel WTO untuk kebijakan RED II dan Delegated Regulation. Pemerintah Indonesiakebe-ratan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa. Selain itu, hal ini adalah tindakan diskriminatif dan ber-dampaknegatifpadaekspormi-nyak Kelapa Sawit atau biofuel Indonesia ke Uni Eropa serta akan memberikan citra buruk terhadap produkkelapa sawit di perdagangan global.

“Kita menentang diskriminasi sawit. Itu sesuatu yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip free trade dan mempertanyakan mengapa Uni Eropayangselamaini, katanya mengadvokasi free trade justru memblok salah satu produk,” katanya. Dia mengatakan, pihaknya juga tengah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan menjadi bahan dalam tuntutan ke WTO. “Tanggal 10 Januari list of question sudah siap. Tanggal 14 Januari sudah di-submit perta- nyaannya sehingga setelah itu 28-29 Januari, kami sudah siap dan semangat membawa ini ke jalur internasional melalui WTO,” ungkapnya. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Prad-nyawati mengatakan, konsultasi yang dilakukan untuk mencari mutually agreed solution. Indonesia akan didampingi firma hukum internasional berbasis di Brussels, Belgia. “Jika tidak tercapai kesepakatan, Indonesia bisamasukketahapselanjutnya, yaitu pengajuan pembentukan panel,” tuturnya. Terkait dengan penunjukan pengacara internasional, Pradnya mengatakan, Kemendag melakukan tender secara internasional sehingga membuat respons dugaan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit Indone- sia terkesan lama. “Proses ini bukan hanya baru-baru saja, sudah setahun lebih. Karena sejak awal Presiden Joko Widodo menyatakan ketidakpuasannya terhadap perlakuan Uni Eropa untuk Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation, kita sudah bergerak,” ujar Pradnya, Namun, kata Pradnya, Kemendag juga melibatkan tim kuasa hukum dari dalam negeri untuk mengawal tim kuasa hukum internasional sebagai upaya pembelajaran. “Tim kua-sahukum internasional itujuga harus dikawal oleh tim lawyer dalam negeri sebagai proses pembelajaran sehingga kami melakukan bidding juga di dalam negeri. Jadi membutuhkan waktu. Setahun bisa selesai,” ujar Pradnya.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 8 Januari 2020
Indonesia Lawan Kebijakan Diskriminatif UE di WTO

Pemerintah bakal terus melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE) di forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Ada dua kasus yang akan diselesaikan di WTO, yakni tambahan tarif bea masuk impor produk sawit Indonesia di UE dan gugatan UE terhadap larangan ekspor nikel Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, dalam kasus sawit, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan daftar pertanyaan kepada UE terkait terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation yang merugikan industri sawit Indonesia. Pertanyaan itu, kata dia, akan menjadi bahan konsultasi di WTO dan paling lambat akan selesai pada 10 Januari 2020. Kemudian, hal itu akan diajukan pada 28 Januari kepada WTO di Swiss. Proses pertama yakni konsultasi penjabaran maksud kedua pihak pada 30-31 Januari 2020 di Jenewa, Swiss. Pemerintah, kata dia, akan fokus pada hal-hal yang sifatnya substansi khusus sawit dan apa-apa saja yang dilanggar. “Setelah daftar pertanyaan selesai, berarti kita sudah siap dan semangat untuk membawa kasus ini ke jalur internasional melalui WTO,” ujar dia di Jakarta, Selasa (7/1).

Pemerintah, kata dia, telah secara resmi melayangkan gugatan terkait perlakuan diskriminatif UE kepada WTO pada 15 Desember 2019. Dengan gugatan ini, Indonesia meminta UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi pada minyak kelapa sawit. UE dipastikan bakal mewajibkan penggunaan bahan bakar di kawasan mereka berasal dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030 melalui kebijakan RED II. Kebijakan itu akan melarang penggunaan biofuel berbahan dasar Kelapa Sawit sebagai energi yang dianggap tidak ramah lingkungan. Sementara itu, Delegated Regulation merupakan aturan pelaksana RED II yang mengategorikan minyak Kelapa Sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki ILUC berisiko tinggi. Mulai tahun ini, biodiesel Indonesia kena tambahan tarif bea masuk (BM) 8-18% dan berlaku sampai lima tahun.

“Ini pernyataan tegas kami, diskriminasi tidak senapas dengan free trade yang didengungkan Eropa. Sangat ironis, karena mereka mengedepankan keterbukaan dan kebebasan. Artinya, memperdagangkan jenis produk dari manapun dan kapanpun, tetapi impor sawit dilarang, seakan-akan memproteksi produk mereka,” ucap dia. Jerry mengatakan, Kemendag tidak akan melakukan retaliasi dengan menghambat ekspor produk UE ke Indonesia. Gugatan di WTO merupakan pembuktian Indonesia kepada forum internasional yang perlu dihormati terkait perdagangan. “Justru dengan kita bawa kasus ini ke WTO, kami tunjukan pada komunitas dunia bahwa kita menghormati kaidah internasional dengan menggunakan jalur yang benar. Selain itu, pesan keras ini menjadi good exercise yang membawa kita kepada kemenangan,” ungkap dia. Dia menambahkan, proses gugatan di WTO akan memakan waktu yang cukup lama apabila tahap konsultasi selama 30 hari menemui jalan buntu. Tahapan selanjutnya yang lebih tinggi yakni sidang panel yang batasnya 60 hari sejak dimulainya tahap konsultasi.

“Panel adalah forum yang lebih komprehensif, kalau bisa ya tidak perlu ke panel. Kita berusaha keras dalam forum konsultasi nanti tidak perlu ke tahap selanjutnya,” ujar dia. Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati Kemendag juga berharap ditemukan kesepakatan dalam forum konsultasi. Dalam forum ini, Indonesia akan didampingi dengan firma hukum internasional yang berbasis di Brussels, Belgia. Namun, pemerintah tetap membuka kesempatan pengacara Indonesia untuk berpartisipasi. “Kita memang menggunakan lawyer yang base-nya di UE. Tetapi, kita tetap membawa lawyer dalam negeri. Kita lakukan open bidding juga,” ucap dia. Pertemuan konsultasi merupakan langkah awal dari penyelesaian sengketa di WTO. Tujuan konsultasi adalah meminta klarifikasi atas isu-isu yang dipermasalahkan dan mencari solusi yang memuaskan kedua pihak tanpa harus melalui proses litigasi WTO. Pada tahapan ini, terbuka ruang seluas-luasnya bagi Indonesia untuk meminta klarifikasi kepada pihak UE. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor biodiesel dan minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa dalam lima tahun terakhir turun. Pada Januari-Oktober 2019, nilai ekspor minyak Kelapa Sawit dan biodiesel ke UE mencappai US$ 957 juta atau menurun 8,63% dibandingkan periode sama 2018 sebesar US$ 1,07 miliar.

Kasus Nikel

Di sisi lain, Indonesia bersiap melakukan pertemuan konsultasi untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara dengan UE. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari 2020 di kantor WTO, Jenewa, Swiss. Sebelumnya, pada 29 November 2019, Indonesia telah menyetujui permintaan konsultasi oleh Uni Eropa dalam kerangka WTO guna membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia. Pertemuan konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan ekspor nikel yang dikeluarkan Indonesia. “Saat ini, Indonesia meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk menggali serta mempersiapkan posisi Indonesia dalam menghadapi UE di WTO. Hal ini merupakan salah satu tindak lanjut kita dan tentu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan upaya pembelaan kepentingan Indonesia di forum perdagangan internasional,” kata Jerry Sambuaga. Salah satu objek dari konsultasi ini mencakup Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta beberapa peraturan turunannya. “Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil positif dari proses konsultasi tersebut guna memperlancar hubungan perdagangan sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha dari kedua pihak. Indonesia saat ini juga dalam tahapan mengembangkan produk bernilai tambah dan tidak lagi mengekspor produk mentah,” kata Wamendag.

Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara UE dan Indonesia. “Proses ini merupakan hal yang wajar bagi anggota WTO untuk saling menguji hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan komitmen yang telah dibuat,” ujar Kepala Biro Advokasi Kemendag Sondang Anggraini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bisnis Indonesia | Rabu, 8 Januari 2020
Pasang Badan ” Lawan Benua Biru !

Indonesia tengah menyiapkan argumen kuat untuk menghadapi kerasnya sikap Uni Eropa dalam kasus sengketa perdagangan biofuel dan nikel, yang penyelesaiannya makin berlarut-larut di Organisasi Perdagangan Dunia. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan Pemerintan Indonesia sedang menyusun daftar pertanyaan kepada Uni Eropa (UE) mengenai kebijakan Renewable Energy Directive II ( RED II) dan Delegated Regulation (DR) yang dinilai mendiskriminasi biofuel asal Tanah Air. Daftar pertanyaan itu akan dikirim ke pihak UE selambat-lambatnya 15 Januari 2020. “Kami ingin sengketa dagang biofuel ini bisa tuntas dan UE sepakat mengubah kebijakannya dalam proses konsultasi. Indonesia akan tetap pada posisi awal bahwa RED II dan DR adalah bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan kesepakatan WTO dan prinsip keterbukaan perdagangan,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Selasa (7/1). Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait di Indonesia saat ini sedang berkonsolidasi dan menguatkan argumentasi sebagai dasar penyusunan pertanyaan ke UE di sesi konsultasi. Apabila dalam forum konsultasi tersebut tidak diperoleh kesepakatan, RI akan membawanya ke panel di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Lebih lanjut, dalam sengketa dagang biofuel, Indonesia bertindak sebagai negara penggugat. Gugatan RI melalui WTO dalam kasus ini telah dilayangkan pada 9 Desember 2019. Terkait dengan sengketa dagang mengenai pembatasn ekspor bijih nikel, Jerry mengatakan pihak RI sedang menunggu daftar pertanyaan dari UE. Daftar pertanyaan dari UE paling lambat harus diterima RI pada 16 Januari 2020, sebelum proses konsultasi kedua negara dilakukan pada 30-31 Januari 2020. “Kami belum bisa sampaikan bagaimana respons [RI] mengenai gugatan UE di ka- sus pembatasan ekspor bijih nikel. Kami akan menunggu terlebih dahulu daftar pertanyaan dari UE, sehingga kami selanjutnya bisa memberikan respons dan sanggahan,” katanya. Kendati demikian, tegasnya, Pemerintah RI telah menyiapkan simulasi daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh UE nantinya. Simulasi itu saat ini sedang dikaji kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan argumentasi lebih dini. Sekadar catatan, UE memasukkan gugatannya ke WTO mengenai sengketa pembatasan ekspor bijih nikel oleh Indonesia pada 22 November 2019. Selain mengajukan tuntutan atas pembatasan ekspor bijih nikel yang dipercepat menjadi 1 Januari 2020,UE mempertanyakan kebijakan pembebasan bea masuk yang diberikan RI terhadap perusahaan baru atau yang melakukan pembaruan pabrik pengolahan nikel. Pemberian insentif fiskal tersebut dinilai oleh UE sebagai bentuk subsidi terlarang. Selain itu, blok mata uang tunggal tersebut mempertanyakan skema insentif perpajakan bagi perusahaan yang memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

HARUS SIAP

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Ranya Lakhsmi meminta pemerintah bersiap menghadapi sikap keras kepala UE dalam menerapkan RED n dan DR. Dia menilai UE akan mempertahankan mati-matian kebijakannya tersebut dalam proses konsultasi. “Kebijakan UE tersebut politis sekali, mereka tentu akan mempertahankan dukungan dari konstituennya yang didominasi Green Party. Saya tidak yakin UE akan menyerah begitu saja di sesi konsultasi,” katanya. Untuk itu, dia menilai proses penyelesaian melalui sesi panel dan persidangan di DSB WTO akan menjadi periode paling realistis bagi RI untuk memenangkan gugatannya. Namun demikian, dengan berlangsungnya proses gugatan hingga meja panel dan persidangan, proses sengketa dagang tersebut akan berlarut-larut. Bagaimanapun, dia berpendapat berlarut-larutnya sengketa tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar bagi ekspor minyak Kelapa Sawit mentah {crude palm oil/CPO) dan produk turunannya ke UE. Pasalnya, Indonesia telah mendapatkan kepastian baru di pasar domestik dan pasar India yang telah melakukan penurunan bea masuk komoditas tersebut. Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo juga meyakini UE akan mempertahankan argumennya untuk mendesak RI membuka kembali ekspor bijih nikel-

RI harus siap menghadapi sikap UE yang makin tegas soal sengketa dagang biofuel nikel. nya. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran industri besi dan baja UE telah kalah langkah dari China yang telah menimbun stok bijih nikel dari Indonesia sebelum pelarangan ekspor dilakukan. “Industri baja mereka juga akan makin tertekan karena biaya produksi baja di China lebih murah. Maka dari itu, mereka mendesak supaya pembatasan ekspor bijih nikel ini dibatalkan,” katanya. Untuk itu, dia meminta pemerintah memperkuat argumentasinya ketika daftar pertanyaan dari UE dilayangkan. Penguatan argumentasi itu dibutuhkan agar dalam proses konsultasi, Indonesia bsia mempertahankan posisinya. “Belajar dari kasus sengeketa CPO yang terus terjadi dengan UE, kami yakin UE tidak akan menyerah begitu saja ketika industrinya kalah bersaing. Pemerintah harus menegaskan posisinya sejak awal, supaya UE makin kesulitan mengembangkan argumen gugatannya pascakonsultasi,” jelasnya. Dia pun mempertanyakan motivasi UE menggugat kebijakan RI dalam memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang membangun industri pengolahan nikel dilndonesiaa yustinus Andri

SETERU

BERLANJUT

Indonesia akan menghadapi sesi konsultasi mengenai sengketa dagang di dua sektor dengan Uni Eropa pada bulan ini di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Konsultasi sengketa dagang diskriminasi CPO oleh UE akan dilakukan pada 29 Januari 2020. Sementara itu, sengketa pelarangan ekspor nikel mentah dilakukan pada 30 Januari 2020.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 8 Januari 2020
Dukungan Kebijakan Diversifikasi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertamina sampai saat ini dapatlah dinyatakan sebagai salah satu “theleading energy national company”, memegang amanat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dan BUMN yang merupakan kebanggaan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, sejak pasca-Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu berperan aktif dan menjadi penopang perekonomian nasional. Di tengah isu dan permasalahan krusial dalam bidang energi yang menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan permasalahan defisit minyak dan gas bumi (migas) serta energi baru dan terbarukan, Pertamina juga responsif dalam menjawab tantangan tersebut. Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) KESDM Djoko Siswanto saat menjadi pembicara pada diskusi panel “Pertamina Energy Forum (PEF) 2019” dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pertamina ke-62 pada November 2019, juga kembali menyinggung soal masih terjadinya defisit migas (crude oil) sebesar 17%.

Permasalahan Investasi

Isu dan permasalahan energi, terutama dikaitkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia untuk diolah menjadi sumber energi baru dan terbarukan/EBT (new-ren ew able energy) tidaklah terlalu limitatif, justru Indonesia memiliki kandungan potensi energi alternatif yang sangat variatif. Dan, mestinya penguasaan negara atas sektor energi, begitu juga diversi-fikasinya melalu EBT ini melalui badan usaha milik negara (BUMN) adalah sebuah keharusan konstitusional serta menjadi perhatian serius pemerintah terkait soal pemihakan politiknya (political will). Lalu, apa dukungan dan upaya pemerintah dalam mengatasi beban defisit migas yang sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit oleh Pertamina melalui kepemimpinan Nicke Widyawati? Apakah beban yang diberikan pemerintah ini akan mampu dijawab dan diatasi dengan baik oleh Pertamina? Khususnya sasaran bagi penyediaan produksi energi alternatif campuran fosil dan nabati dari Kelapa Sawit menjadi Biosolar-30 (B-30) hingga B-50 pada tiga tahun mendatang (tahun 2022) seperti yang diinginkan Presiden.

Untuk mengukur dukungan prioritas investasi bagi kebijakan EBT agar mengakselerasi target yang disampaikan oleh pemerintah, maka seyogianya dapat dicermati dari laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2018, yang justru menunjukkan telah terjadi penurunan atau rendahnya realisasi dana investasi asing yang masuk ke Indonesia. Masalah investasi yang menurun ini juga menjadi permasalahan di sektor energi Indonesia karena ada hubungannya dengan masalah fokus dan konsistensi kebijakan energi, khususnya energi baru dan terbarukan. Mengacu pada data BKPM, selama kuartal 1-2018 realisasi investasi adalah sebesar Rp 185,3 triliun, dan sejumlah Rp 76,4 triliun di antaran- nya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah realisasi total investasi PMDN ini meningkat sebesar 11% dibanding kuartal yang sama tahun 2017 yang sejumlah Rp 68,8 triliun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan total realisasi investasi, porsi investasi dalam negeri dalam kurun waktu kuartal 1-2018 masih lebih kecil dibanding realisasi investasi asing, yaitu hanya sebesar 41,2%, sedangkan 58,8% masih didominasi oleh investasi asing.

Walaupun masih didominasi oleh investasi asing, penurunan penanaman modal asing (PMA) seharusnya mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro PMDN dan affirmative (pemihakan) kepada kelompok usaha koperasi dan usaha kecil-menangah (UKM). Kebijakan ini akan mampu memberi peluang sinergisitas pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dalam negeri secara masif dan dapat mengatasi penurunan investasi tahunan saat ini, dibandingkan yang berhasil dicapai pada tahun 2017 yang sebesar 13%. Dari jumlah tersebut, porsi PMA menurun dari sejumlah Rp 111,7 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 89,1 triliun pada tahun 2018 atau turun sebesar 20,2%. Sementara itu, realisasi total investasi pada kuartal III-2018 berdasar data BKPM juga mengalami penurunan sebesar 1,6%, yaitu hanya Rp 173,8 triliun jika dibandingkan dengan total investasi pada kuartal yang sama pada tahun 2017 yang sebesar Rp 176,6 triliun. Penurunan realisasi investasi asing ini disinyalir terjadi oleh rendahnya realisasi investasi di sektor energi yang merupakan usaha dengan tingkat risiko tertinggi (high risk), modal yang besar (high capital) dan teknologi yang mahal (high technology). Padahal, sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden M Jusuf Kalla (2014-2019), hampir tanpa henti disampaikan dalam setiap kesempatan tatap muka dengan kalangan industriawan, bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya akan potensi energi baru dan terbarukan dalam rangka transformasi energi fosil, sebagai akibat menurunnya potensi energi fosil (minyak bumi) di Indonesia.

Pada kunjungan ke pabrik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2019, Presiden juga menyinggung soal impor petrokimia yang nilainya mencapai Rp 332 triliun per tahun. Kondisi ini disebabkan karena jumlah kilang minyak sangat minim dan selama 34 tahun terakhir Indonesia tak pernah lagi membangun kilang minyak. Sementara itu dari sisi impor, dalam kurun waktu sebelas bulan terakhir, impor migas telah mengalami penurunan sebesar 29%, yaitu menjadi US$ 19,75 miliar. Penurunan impor migas lebih diakibatkan oleh anjloknya impor minyak mentah dan hasil minyak. Impor minyak mentah anjlok sebesar 42,4% (yoy) menjadi US$ 5 miliar di sepanjang Januari-November 2019. Pada periode yang sama tahun 2018 lalu, impor minyak mentah adalah sebesar US$ 8,69 miliar. Ini salah satunya dikarenakan kebijakan Kementerian ESDM yang mewajibkan Pertamina untuk membeli minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri.

Pemetaan dan Konsistensi Kebijakan

Secara faktual, mengacu lagi pada data BKPM mutakhir pada bulan November 2019, memang tidak ada perubahan terhadap pola dan konsentrasi masuknya investasi asing ke Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi penyebabnya, sumberdaya energi yang ada di alam Indonesia kah atau konsistensi kebijakan pemerintah? Dalam konteks pembiayaan (investasi) sektor EBT dan potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar beragam, maka pemetaan potensi menjadi keniscayaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai kebijakan strategis energi nasional. Pemetaan potensi diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan investasi sektor energi yang tepat untuk suatu wilayah di beberapa daerah di Indonesia dan memenuhi skala ekonomis (economic scale). Pemetaan potensi pembiayaan asing maupun dalam negeri dan unsur ketepatan daerah yang memiliki potensi sumber daya energi baru-terbarukan akan memungkinkan terjadinya optimalisasi kerja sama di bidang energi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi sektoral di berbagai daerah. Sebagaimana pemetaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2017, maka potensi EBT Indonesia yang berasal dari sumber batu bara (coal), panas bumi (geothermal) dan tanaman (sawit, jarak, dll) tersebar merata di seluruh daerah Indonesia.

Potensi atau kekayaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi haruslah dioptimalkan dan dukungan atas prioritas kebijakan dan pembiayaan investasi di sektor energi tersebut harus diutamakan. Oleh karena itu, merupakan sesuatu hal mendesak yang harus diformulasikan secara matang dan tepat oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi. Kesalahan dalam menetapkan prioritas pengelolaan dan pengolahan potensi sumber energi akan membawa konsekuensi pada kondisi perekonomian dan keuangan negara, apalagi kalau investasi energi tersebut bersumber dari PMA dan atau utang luar negeri. Tentu saja pemerintah harus melihat pengalaman negara lain, seperti negara Brasil dalam produk biofuel. Apalagi, potensi energi Indonesia dari sumber biofuel sangat besar dan tak jauh berbeda dengan Brasil. Selain itu, biofuel dapat disesuaikan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang besar di suatu wilayah. Tanaman sawit yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk produk minyak goreng adalah salah satu potensi tanaman yang bisa didayagunakan untuk menutupi impor bahan bakar minyak Indonesia yang selama ini masih cukup besar dan menguras devisa negara.

Isu B-20 (jika perlu sampai B-50) yang sedang diupayakan oleh pemerintah (masih mendapat penolakan berbagai pihak) menjadi sangat penting dirumuskan menjadi sebuah alternatif sumber energi pengganti energi fosil yang selama ini digunakan masyarakat konsumen. Termasuk bauran kebijakan subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) ini kepada masyarakat tertentu dan insentif terhadap produsennya (pajak dan biaya-biaya lainnya) serta khususnya pada BUMN Pertamina. Demikian pula halnya dengan potensi batu bara dan panas bumi Indonesia yang sangat besar untuk diolah menjadi sumber energi menjadi hal yang tak bisa dinafikan (tatkala nuklir masih memunculkan trauma risiko). Bahkan potensi panas bumi Indonesia berdasar data yang disampaikan oleh Direktur Geothermal Kementerian ESDM mencapai kurang lebih 23,4 juta GigaWatt, dan dari aspek kebijakan

(regulasi) sudah lebih siap dibandingkan dengan yang lain. Walaupun demikian, harus pula dicatat bahwa faktor ketidakberhasilan (unsucess-ful factor) potensi energi panas bumi di beberapa daerah wilayah Sumatera juga harus menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Segala potensi energi Indonesia ada di bumi Indonesia dan pengalaman terbaik negara lain adalah sebuah penawaran menarik yang harus ditindaklanjuti secara terencana dan terukur serta terarah oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi di Indonesia. Kematangan dalam menganalisis potensi dan peluang usaha energi untuk menggerakkan roda perekonomian nasional harus dianalisis dalam berbagai aspek kebijakan lain yang beririsan. Sebagai contoh, bagaimana caranya pemanfaatan sawit yang dilakukan secara masif tidak malah merusak kesuburan tanah dengan kandungan unsur asam (hara/ Ph) yang tinggi. Sebab, jika ini tak diperhatikan, maka isu lingkungan menjadi tantangan dan akan menghambat terlaksananya kebijakan biofuel sebagai energi alternatif. Pengambilalihan kilang PT TPPI yang dibangun dengan modal Rp 4,4 triliun ini (sempat mati suri bertahun-tahun akibat utang yang bertumpuk) oleh Pertamina melalui campur tangan pemerintah dengan merestrukturisasi utang TPPI yang diakibatkan oleh aksi korporasi pemegang sahamnya saat itu, dan Tirtamas Group yang dimiliki oleh Honggo Wendratno, yang kini menjadi buron, tak sampai dipermasalahkan secara hukum.

Sebab, TPPI telah membuat repot banyak institusi pemerintah, salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) yang diketahui memiliki piutang senilai US$ 500 juta di TPPI, dan dua kali TPPI dinyatakan gagal bayar utang (default) ke Pertamina. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina sebagai aksi korporasi harus dipastikan aman atas kedudukan hukum para direksi Pertamina. Selain itu, mesti benar-benar didukung penuh oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi nasional dalam mendukung upaya mengatasi impor migas, investasi ladang-ladang minyak di luar negeri yang telah dimiliki Pertamina, diversifikasi sumber energi atau EBT, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih stagnan pada angka 5%. Pertamina jelas siap dan berpengalaman dalam revolusi energi ini, tinggal masalah konsistensi kebijakan energi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Last but not least, tentu saja ekster-nalitas (wilayah jalur ring of fire dan trade off-nya) kebijakan energi alternatif ini harus disiapkan juga dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, baik untuk produsen energi dan terlebih lagi adalah untuk masyarakat konsumen. Sebab, hal ini menyangkut kebiasaan atau kultur di zona nyaman dalam memproduksi dan mengonsumsi bahan bakar minyak dari fosil sebagai sumber energi selama ini. Pergeseran kebiasaan ini tidak saja mengandung konsekuensi pribadi dan sosial, akan tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, yaitu para produsen minyak bumi sumber fosil dan konsumennya, beserta peralatan dan perlengkapan yang selama ini bergantung pada sumber energi fosil tersebut. Semoga prioritas kebijakan energi alternatif/baru dan terbarukan ini dapat dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di sektor energi. Sehingga formulasi kebijakan yang diambil dapat lebih optimal dan didukung semua pihak, termasuk dalam menetapkan alokasi produksi serta subsidi BBM dan BBN secara tepat sasaran.) Ekonom Konstitusi

Rakyat Merdeka | Rabu, 8 Januari 2020
Bahas Isu Biofuel

Wakil Menteri\’Perdagangan Jerry Sambuaga (tengah) didampingi Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati (kiri) dan Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita memberikan keterangan terkait isu biofuel di Jakarta, kemarin.

Info Sawit | Rabu, 8 Januari 2020
Sengketa Biodiesel Sawit, Indonesia Tegaskan Lawan Diskriminasi

Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), pada 9 Desember 2019. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Namun proses tersebut nampaknya belum bisa dijalankan lantaran ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan pihak Indonesia. Dikatakan Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga mengungkapkan, pihaknya tetap konsisten membawa sengketa biodiesel sawit ke WTO, setelah meminta pendapat ke pihak pelaku usaha. Cara demikian kata Jerry, sebagai bentuk penolakan tegas atas segala bentuk diskriminasi dan tidak diperhatikannya etika perdagangan bebas (free trade). Lantas, upaya yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk biodiesel sawit Indonesia menampakkan sikap tidak konsisten terhadap upaya perdagangan bebas. “Kami sudah ajukan konsultasi dengan pihak Uni Eropa, dan akan memberikan fakta serta argumen mengenai produk biodiesel sawit, untuk selanjutnya dibawa ke WTO,” kata Jerry kepada wartawan yang dihadiri InfoSAWIT, Selasa (7/1/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut Jerry memberikan catatan, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait sengketa biodiesel sawit ini bukan merupakan respon reaktif ataupun bentuk retaliasi atas larangan produk biodiesel sawit ke Uni Eropa. “Larangan ini tidak fair dan tidak sesuai prinsip free trade,” katanya. Sebelum menuju WTO pemerintah akan melakukan pertemuan konsultasi yang merupakan langkah awal dari penyelesaian sengketa di WTO. Tujuan konsultasi adalah meminta klarifikasi atas isu-isu yang dipermasalahkan dan mencari solusi. Rencananya proses list pertanyaan ini akan rampung tanggal 10 Januari, lantas mempersiapkan jawaban atas isu yang dipertanyakan dan mensubmitnya pada tanggal 14 Januari, sehingga langkah selanjutnya untuk menuju ke WTO diperkirakan tanggal 30 Januari.
https://www.infosawit.com/news/9587/sengketa-biodiesel-sawit–indonesia-tegaskan-lawan-diskriminasi

Kontan | Rabu, 8 Januari 2020
Diskriminasi Sawit, Indonesia Siapkan Gugatan ke WTO

Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap membawa perlakuan diskriminatif Uni Eropa (UE) terkait produk sawit Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, Indonesia saat ini mengajukan permintaan konsultasi dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Tujuan konsultasi adalah untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta lebih komprehensif dalam rangka memperkuat argumentasi Indonesia terkait gugatan. Yang terang, gugatan tersebut tidak ada hubungannya dengan gugatan UE terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia. “Perlu ditekankan bahwa usulan waktu konsultasi sawit ini bukan respon reaktif atau retaliasi terhadap gugatan UE atas larangan ekspor raw material. Perlu konsultasi sebisa mungkin karena tekanan UE atas kelapa sawit semakin gencar,” kata Jerry, Selasa (7/1). Jerry mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan daftar pertanyaan yang nantinya menjadi pembahasan saat konsultasi. Konsultasi akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri di Jenewa Swiss pada 28 Januari mendatang.

Lebih lanjut, Kemendag menyayangkan sikap UE yang menerapkan kebijakan tersebut. Apalagi, UE yang selama ini mengadvokasi perdagangan bebas. Akan tetapi malah melakukan proteksionisme terhadap produk biofuel dan sawit Indonesia. “Diskriminasi itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,” kata Jerry. Kemdag menyebutkan, jika dalam konsultasi itu tidak menemui titik temu penyelesaian antara UE dan Indonesia. Maka, Indonesia akan menempuh jalur hukum dengan menggugat UE terkait kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR). Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah atas perlakuan diskriminasi Uni Eropa. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri bersama kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan kelapa sawit dan biofuel Indonesia menggelar rapat konsolidasi persiapan konsultasi mengenai gugatan Pemerintah Indonesia atas kebijakan RED II dan DR Uni Eropa.

Gugatan dilayangkan Pemerintah Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) karena kebijakan tersebut dinilai mendiskriminasi produk kelapa sawit atau biofuel Indonesia. Melalui kebijakan RED II, Uni Eropa mewajibkan penggunaan bahan bakar di Uni Eropa berasal dari energi yang dapat diperbarui mulai tahun 2020 hingga tahun 2030. Selanjutnya, DR yang merupakan aturan pelaksana RED II memasukkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke Uni Eropa dalam lima tahun terakhir (2014—2018) menunjukkan tren negatif atau menurun 6,93%. Pada periode Januari–Oktober 2019, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke Uni Eropa tercatat sebesar US$ 957 juta atau menurun 8,63 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar USD 1,07 miliar. Sementara, pada periode Januari–Oktober 2019, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan FAME ke dunia juga tercatat melemah 9,33 persen dari US$ 3,71 miliar menjadi US$ 3,36 miliar year-on-year
https://industri.kontan.co.id/news/diskriminasi-sawit-indonesia-siapkan-gugatan-ke-wto?page=all

Nasionalisme | Selasa, 7 Januari 2020
Terus-terusan Reli, Akankah Sawit Semakin Jaya di 2020?

Harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tahun 2020 diramal naik terutama untuk kuartal pertama. Faktor penurunan output produksi dan potensi kenaikan permintaan membuat harga CPO diramal naik. Harga CPO kontrak pengiriman tiga bulan di Bursa Malaysia Derivatif Exchange terus bergerak naik sejak pertengahan Oktober. Muncul kekhawatiran terkait adanya risiko pada output minyak sawit sehingga dapat mengganggu pasokan. Kabar tersebut membuat harga CPO jelang akhir tahun dan membuat harganya melesat tajam. Bayangkan sejak 14 Oktober hingga hari ini harga CPO telah naik lebih dari 40%. Bahkan harga CPO sempat menyentuh level tertinggi dalam dua tahun melampui level psikologis RM 3.000/ton Menurut kajian yang dilakukan Refinitiv, untuk periode 2019/2020 (Oktober-September) produksi minyak sawit Malaysia akan turun 2% sementara produksi minyak sawit Indonesia dan Thailand tumbuh moderat di angka 3%. Jika ditotal pertumbuhan output produsen sawit pada periode tersebut hanya tumbuh 1,5% (yoy). Perlambatan dari sisi output dikarenakan setidaknya oleh enam faktor. Pertama yang jelas adalah faktor musiman. Produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia yang notabene produsen sawit terbesar di dunia biasanya mengalami periode penurunan sejak November hingga Februari.

Selain itu, faktor kekeringan yang melanda turut berpengaruh. Pada periode Oktober 2019- September 2020, beberapa daerah penghasil sawit akan memperoleh distribusi curah hujan yang tak seragam dikutip dari CNBC. Ketiga faktor kabut yang melanda RI, Malaysia dan Thailand pada periode Agustus-September. Kabut tersebut menghalangi terjadinya penyerbukan oleh kumbang sehingga berpotensi besar untuk menurunkan yield. Menurut kajian Refinitiv, saat ini El-Nino bukanlah momok yang menakutkan, melainkan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang mengkhawatirkan. IOD Positif akan menyebabkan curah hujan yang tinggi di India dan kekeringan di Indonesia. Kekeringan yang berkepanjangan tentu mengganggu produksi. Faktor kelima yaitu saat harga CPO tertekan, petani cenderung mengurangi penggunaan pupuk. Padahal sawit yang berada di fase prime yielding stage sangat membutuhkan dosis dan konsentrasi pupuk yang tepat. Jika hal ini tidak dilakukan maka potensi kehilangan output dapat mencapai 42% atau setara dengan 14,5 ton per hektare per tahun. Faktor terakhir yang juga membatasi produktivitas adalah terkait peremajaan atau replanting. Peremajaan memegang perang penting untuk mengganti pohon yang sudah tua dengan produktivitas rendah dengan yang baru yang mampu mendongkrak produktivitas.

Untuk periode 2019/2020 (Oktober-September), permintaan minyak sawit global diramal mencapai 51,6 juta to atau naik 3,4% (yoy). Dari sisi permintaan, faktor yang menjadi fokus pada 2020 antara lain kebijakan pajak impor oleh India selaku pembeli minyak nabati terbesar di dunia, jumlah persediaan minyak di berbagai negara konsumen serta kebijakan program biodiesel di Indonesia dan Malaysia. Baru-baru ini, India sebagai pembeli minyak nabati terbesar di dunia melakukan pemangkasan pada pajak impor CPO dan minyak sawit olahan. Pajak impor CPO diturunkan menjadi 37,5% dari 40%, sementara pajak untuk berbagai produk olahan minyak sawit menjadi 45% dari 50%, menurut laporan Reuters. Informasi tersebut tentu menjadi kabar baik untuk CPO. Pasalnya India mengandalkan impor minyak nabati untuk memenuhi 70% kebutuhan domestiknya. Dua pertiga impor minyak nabati tersebut merupakan minyak sawit dan olahannya. Pemangkasan pajak impor tersebut berpotensi untuk mendorong impor CPO dan olahannya oleh India. Program mandat biodiesel juga harus turut diperhatikan. Indonesia sudah mulai mengimplementasikan program B30-nya. Artinya 30% bahan bakar berasal dari minyak sawit sementara 70% sisanya dari minyak diesel. Sementara itu Malaysia baru akan mulai program B20 pada Februari 2020. Mandat B30 di Indonesia telah membuat konsumsi domestik menguat. Hal serupa juga dialami oleh Malaysia. Menurut perhitungan APROBI program B30 akan menyerap sekitar 9 juta kilo liter minyak sawit. Selain faktor di atas, harga CPO juga dipengaruhi oleh pergerakan harga produk substitusi salah satunya adalah minyak kedelai. Sampai saat ini harga CPO masih jauh lebih murah ketimbang harga minyak kedelai, walau spreadnya semakin mengecil.

Kata Data | Selasa, 7 Januari 2020
Wamendag Optimistis RI Menangkan Gugatan Diskriminasi Sawit Eropa

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan optimistis dapat memenangkan gugatan terkait kebijakan Renewable Energi Directive II (RED II) Uni Eropa di organisasi perdagangan dunia (WTO). Kebijakan tersebut dianggap telah mendiskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia dan menciderai prinsip perdagangan bebas. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan, Indonesia memiliki dua alasan kuat untuk memenangkan gugatan. Pertama, karena adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan. Kedua, Uni Eropa dianggap tak konsisten dalam menjalankan prinsip perdagangan bebas dengan kecenderungan memblokade produk sawit. “Itu hal yang kontradiktif tidak sesuai dengan perdagangan bebas (free trade) yang selalu digembar-gemborkan (Uni Eropa),” kata Jerry saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/1). Namun demikian, rencana gugatan dianggap tidak akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uni Eropa. Sebab, hubungan diplomatik dan gugatan perdagangan merupakan hal yang berbeda. Menurutnya, setiap negara diberi hak untuk menuntut kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan atau tidak adil. Sementara itu, negara lain wajib menghormati setiap keputusan yang akan diambil. “Itu (gugatan) tidak ada kaitannya dengan hubungan diplomatik, ini hanya karena perbedaan prinsip,” kata Jerry.

Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi kelapa sawit ke WTO di Jenewa, Swiss pada Senin (9/12). Kebijakan Uni Eropa Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation Uni Eropa digugat lantaran dinilai mendiskriminasi dan membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel dari Indonesia. Dampaknya, ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa berpotensi menurun. Di sisi lain, kebijakan itu juga seolah-olah menjadikan produk kelapa sawit mendapat citra buruk di perdagangan global. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor seluruh produk minyak sawit Agustus 2019 mencapai 2,89 juta ton atau turun 25 ribu ton dibandingkan bulan sebelumnya. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan penurunan ekspor terjadi karena berkurangnya permintaan dari India, Bangladesh, Pakistan, dan Uni Eropa (UE). Penurunan ekspor terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan biodiesel. “Ekspor biodiesel pada Agustus juga mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli,” kata Mukti di kantornya, Jakarta, Kamis (17/10). Sepanjang Januari hingga Agustus 2019, ekspor minyak kelapa sawit mencapai 22,65 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor kelapa sawit yang turun tidak terlepas dari pelarangan ekspor CPO ke Uni Eropa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa pada 2017 bisa mencapai 5,1 juta ton dengan nilai US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp 48,1 triliun. Ekspor CPO Indonesia ke Benua Biru tersebut mencapai 17,85% dari total ekspor CPO nasional sebesar 28,76 juta ton.
https://katadata.co.id/berita/2020/01/07/wamendag-optimistis-ri-menangkan-gugatan-diskriminasi-sawit-eropa

Detik | Selasa, 7 Januari 2020
Ekspor Biodiesel RI ke Uni Eropa Turun 22%

Nilai dan volume ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa (UE) periode Januari hingga Oktober 2019 tercatat mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor biodiesel ke UE turun 36,15% secara year on year (yoy) dibandingkan tahun 2018. Pada periode Januari-Oktober 2019, nilai ekspor biodiesel sebesar US$ 286,99 juta. Sedangkan, pada periode yang sama di tahun 2018 nilainya mencapai US$ 449,46 juta. Kemudian, untuk volume ekspornya di periode yang sama pada tahun 2019 sebanyak 471,86 ribu ton. Angka tersebut turun 29,47% dari volume tahun 2018 yang sebanyak 669,05 ribu ton. Menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Salah satunya pengenaan bea ke luar 8-18% terhadap ekspor bioedel RI ke Uni Eropa. Meski begitu, menurutnya sebagian besar penurunan ekspor biodiesel itu juga disebabkan oleh penurunan ekspor biodiesel RI ke dunia, dan juga penyerapan dalam negeri dengan adanya penerapan B30. “Volume ekspor biodiesel kita ke Eropa turun karena memang volume ekspor biodiesel ke dunia juga turun. Penyebabnya sangat mungkin karena ada mandatory obligation untuk pemenuhan konsumsi biodiesel dalam negeri dalam rangka mensukseskan program B30. Bukan semata-mata pengenaan BM CVD (bea masuk countervailing duties),” jelas Pradnya kepada detikcom, Selasa (7/1/2020).
https://finance.detik.com/energi/d-4850450/ekspor-biodiesel-ri-ke-uni-eropa-turun-22

Medmon | Selasa, 7 Januari 2020
Proses Gugatan Diskriminasi Kelapa Sawit RI Dimulai

Langkah Indonesia yang menggugat di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO)terkait diskriminasi produk Kelapa Sawit oleh Uni Eropa (UE) telah dimulai. Proses pertama yakni konsultasi penjabaran maksud kedua belah pihak yang berlangsung 30-31 Januari 2020 di Jenewa, Swiss. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan saat ini pihaknya sangat siap menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE. Daftar pertanyaan tengah disusun secara detail yang fokus pada diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia hingga pengenaan tarif bea masuk impor atas produk biodiesel dari Indonesia hingga 18 persen. “Tahapannya tanggal 10 Januari list question sudah siap, kick off mulai tanggal 30 sampai 31 Januari di Jenewa,” kata Jerry di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2020. Jerry pun bakal mengawal langsung proses tersebut di Jenewa dengan membawa tim ahli Kemendag. Keputusan menggugat ke WTO dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi pelaku usaha produk kelapa sawit. Kajian ilmiah juga telah dibuatserta berkonsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya.

“Kemudian 28-29 Januari saya akan langsung ke Jenewa ikuti dan jalankan proses itu untuk bisa memberikan penguatan apa yang ada di sana,” ujarnya. Proses gugatan di WTO pun akan memakan waktu yang cukup lama apabila tahap konsultasi selama 30 hari menemui jalan buntu. Tahapan selanjutnya yang lebih tinggi yakni sidang panel yang batasnya 60 hari sejak dimulainya tahap konsultasi. “Panel adalah forum yang lebih komprehensif, kalau bisa ya tidak perlu ke panel. Kita berusaha keras dalam forum konsultasi nanti tidak perlu ke tahap selanjutnya,” paparnya. Tindakan diskriminasi pun dinilai telah terjadi lantaran pembatasan akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Kebijkan tersebut bisa berdampak negatif terhadap ekspor produk Kelapa Sawit Indonesia di pasar UE. Jerry menyampaikan pihaknya tidak akan ambil kebijkan dengan memberikan perlakuan serupa pada produk UE ke Indonesia. Gugatan di WTO merupakan pembuktian Indonesia kepada forum internasional yang perlu dihormati terkait perdagangan.

“Justru dengan kita bawa ini ke WTO, kita tunjukan pada komunitas bahwa kita menghormati kaidah internasional denban menggunakan jalur yang benar. Selain pesan keras ini juga menjadi good exercise yang bawa kita kepada kemenangan,” ungkapnya. Dengan gugatan ini, Indonesia meminta UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi pada minyak kelapa sawit. “Kita fokus bagiamana membawa ini (gugatan ke WTO) untuk mendapatkan keadilan,” kata Jerry. Adapun UE dipastikan bakal mewajibkan mulai 2020 hingga 2030 terkait penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui melalui kebijakan RED II. Sementara Delegated Regulation merupakan aturan pelaksana RED II yang mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki ILUC berisiko tinggi. Akibat kebijakan itu, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak masuk dalam target energi terbarukan UE, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Situasi inilah yang bakal diperjuangkan Pemerintah Indonesia yang telah tegas membantah segala tuduhan negatif yang dilakukan UE terhadap kelapa sawit.
https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/nN9wx68k-proses-gugatan-diskriminasi-kelapa-sawit-ri-dimulai