+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Harga Biodiesel Rp 7.387/Liter Dan Bioetanol Rp 10.178/Liter

Investor Daily Indonesia | Rabu, 10 April 2019

Harga Biodiesel Rp 7.387/Liter Dan Bioetanol Rp 10.178/Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan April 2019. Harga biodiesel ditetapkan sebesar Rp 7.387/liter dan bioetanol sebesar Rp 10.178/ liter. Jika dibandingkan harga di bulan Maret 2019, biodiesel mengalami penurunan sebesar Rp 16/liter dari sebelumnya Rp 7.403/liter. Sedangkan harga bioetanol mengalami kenaikan sebesar Rp 11/liter dari harga sebelumnya Rp 10.167/liter. “Mulai berlaku efektif sejak 1 April 2019,” ujar Direktur Jenderal EBTKE EX. Sutijastoto di Jakarta, Rabu (8/4), dalam siaran resminya. Menurut dia, HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatory B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude Palm Oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Februari hingga 14 Maret 2019 yaitu Rp 7.078/kg dari harga sebelumnya Rp 7.101/kg.

Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 350 K/12/ DJE/2018. Sedangkan untuk jenis bioetanol terjadi kenaikan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter sehingga didapatkan RplO.178/liter untuk HIP BBN bulan April 2019. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Februari hingga 14 Maret 2019. Sebagai informasi, HIP BBN sendiri ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 10 April 2019

Riset Sawit Bisa Jadi Dasar Gugatan RI ke WTO

Kepala Bidang Pusat Penelitian Kelapa Sawit PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) Suroso Rahutomo berharap agar Pemerintah Indonesia memanfaatkan data dan hasil riset sawit di dalam negeri un-tuk bisa menjadi dasar ilmiah saat melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Penel-itian-penelitian seperti tentang emisi karbon dan sawit sudah cukup banyak di dalam negeri, jadi kita berharap itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan bahwasanya sawit itu juga bisa berkelanjutan,” kata Suroso di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, penelitian, hasil riset dan data yang dikumpulkan BUMN tersebut serta dilakukan oleh berbagai pihak di dalam negeri, bisa digunakan sebagai dasar ilmiah untuk melayangkan gugatan terkait diskriminasi sawit oleh Uni Eropa (UE) ke WTO. “Data-data ilmiah kita yang mungkin masih terserak dimana-mana mungkin bisa dihimpun dalam satu pusat informasi untuk membantu Indonesia saat melayangkan gugatan di WTO,” tutur Suroso. Selain itu, Suroso juga ingin prinsip-prinsip dalam sustainable development goals (SDG) yang bisa dipenuhi oleh sawit betul-betul bisa dieksplo-rasi, seperti peningkatan taraf hidup masyarakat di area sawit. “Hal-hal seperti inilah yang perlu lebih diek-spos lagi, bahwasanya sawit itu tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar namun pada keny-ataannya juga masyarakat. Itulah yang menurut saya perlu ditekankan,” katanya seperti dilansk Antara.

Sebelumnya, pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah menyarankan agar pemerintah Indonesia menyiapkan dasar gugatan ke WTO terkait diskriminasi UE ter-hadap sawit. Imaduddin menjelaskan, biofuel yang bersumber dari sawit tidak akan dianggap oleh UE sebagai energi terbarukan, karena biofuel dari sawit justru dianggap meningkatkan indirect land use change (ILUC), dan akhirnya mendorong emisi. Hal tersebut yang perlu menjadi dasar gugatan ke WTO. UE pintar karena tidak melarang sawit secara langsung. Tapi ini menurunkan in-sentif bagi negara-negara anggota untuk menggunakan biofuel dari sawit. Secara akademik tidak bisa di-pungkiri bahwa sebetulnya Indonesia memiliki pegangan kuat bahwa sawit lebih produktif dan tidak serta merta menyumbang terhadap perubahan penggunaan tanah dan akhirnya berkontribusi pada emisi karbon.

Sedangkan ekonom Faisal Basri me-nyebutkan kasus diskriminasi minyak Kelapa Sawit dan turunannya oleh UE harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak terus menerus bergantung pada ekspor komoditas. “Ekspor kita tidak bisa terus menerus kita genjot,” katanya. Pasar Eropa bukan satu-satunya pasar yang bisa disasar oleh produk sawit Indonesia. India juga merupa-kan pasar yang prospektif. Sayangn-ya, kebijakan bea masuk impor yang tinggi di India hingga 50% menjadi kendala besar bagi Indonesia. Karena itu, Faisal menyarankan alih-alih menggenjot ekspor sawit ke India, akan lebih baik jika pengusaha sawit bisa membuka fasilitas produksi sawit di negara tersebut. “Yang harus kita lakukan adalah bikin pabrik di India, pakai produk kita. Pengusaha sawit kita hebat-hebat kok, pasti bisa,” tuturnya. Opsi lain yang kini mulai dilakukan pemerintah, lanjut dia, adalah men-golah minyak sawit menjadi bahan bakar nabati melalui program B20 dan B30. Pemerintah bahkan tengah membidik untuk bisa mengembang-kan B100 yang akan secara penuh memanfaatkan minyak Kelapa Sawit sebagai bahan bakar. Faisal mengin-gatkan proses gugatan ke WTO akan memakan waktu lama. Belum lagi Indonesia selalu kalah dalam gugatan ke WTO sehingga opsi yang paling tepat saat ini adalah melakukan upaya diplomasi. “Proses di WTO biasanya lama dan kita hampir selalu kalah, mulai dari kasus otomotif (mobil Timor) dan produk pertanian (produk hortikultura),” ujarnya.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 10 April 2019

Produsen CPO Melobi Komisi Eropa

Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPQyang dimotori Indonesia dan Malaysia terus melobi parlemen, pemerintah, dan Komisi Eropa agar rencana pembatasan dan pelarangan minyak sawit mentah (crude pim oil/ CPO) untuk biodiesel di 28 negara Uni Eropa (UE) dibatalkan. CPOPC secara tegas menyatakan, rencana UE membatasi penggunaan CPO untuk biodiesel sejak tahun ini hingga 2023 sampai akhirnya dilarang mulai 2030, cacat secara ilmiah. Rancangan undang-undang atau Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the European Union Renewable Energy Directive II (Delegated Act) yang akan dimintai persetujuan parlemen dan pemerintah Eropa pada Mei mendatang itu juga tidak berdasar. “Kami keberatan terhadap diskriminasi produk Kelapa Sawit di UE. CPOPC menentang TheDelegatedAct karena mengklasifikasikan minyak Kelapa Sawit sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam kategori indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi,” tegas CPOPC dalam pernyataan resminya yang dipublikasikan dari Brussels, Belgia, Selasa (9/4).

Keberatan CPOPC tersebut merupakan salah satu pernyataan sikap misi gabungan CPOPC yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan resmi dalam misi bersama (joint mission) ke Brussels, Belgia, pada Senin (8/4) hingga Selasa (9/4). Dalam kunjungan tersebut, misi gabungan melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin UE untuk mengungkapkan keberatan terhadap aturan yang diskriminatif terhadap CPO. CPOPC meminta otoritas untuk menangani tindakan yang timbul dari penerapan The Delegated Act berupa pembatasan dan pelarangan CPO untuk biodiesel. Delegasi Indonesia RI yang dipimpin Darmin Nasution antara lain beranggotakan Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F Gontha, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, serta perwakilan asosiasi Kelapa Sawit nasional.

Misi bersama CPOPC di Brussels juga dihadiri delegasi negara produsen CPO lainnya, seperti Sekjen Kementerian Industri Utama Malaysia Dato Tan Yew Chong dan Dubes Kolombia di Brussel Felipe Garcia Echeverri. Para anggota delegasi menggelar pertemuan dengan Komisi Eropa, parlemen Eropa, dan Dewan Eropa serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Eropa. Misi tersebut merupakan tindak lanjut keputusan bersama Pertemuan Tingkat Menteri {Ministerial Meeting) CPOPC ke-6 di Jakarta pada 28 Februari 2019. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengungkapkan, pertemuan dengan para pemangku kepentingan di UE berlangsung konstruktif. “Kami masih rapat terus. Waktunya sangat ketat. Mungkin larut malam kami baru bisa berbagi informasi,” tutur Musdhalifah yang dihubungi Investor Daily dari Jakarta, Selasa (9/4) malam.

Diskriminatif Ilmiah

CPOPC menyatakan, UE menggunakan The Delegated Act untuk menghapus dan memberlakukan larangan impor minyak sawit ke dalam sektor energi terbarukan, sekaligus mempromosikan minyak nabati lain yang berasal dari UE. “CPOPC sudah menyuarakan keprihatinan dengan kuat bahwa asumsi-asumsi ini didasarkan pada kriteria yang tidak akurat dan diskriminatif secara ilmiah,” demikian pernyataan CPOPC. Menurut CPOPC, klaim bahwa rencana kebijakan itu berdasarkan kajian ilmiah dan berbasis lingkungan justru mengada-ada. Soalnya, di sisi lain, UE tidak melarang penggunaan kedelai yang berdasarkan penelitian internal merupakan salah satu komoditas yang memicu deforestasi. Karena itu, CPOPC menduga keputusan tersebut dipengaruhi kebijakan proteksionisme sebagai bagian dari kebijakan politik dan ekonomi UE, bukan murni berdasarkan kajian ilmiah atau berbasis lingkungan. “CPOPC menyimpulkan kebijakan ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang matang demi menyingkirkan minyak sawit dari pasar UE,” tegas CPOPC dalam pernyataannya. CPOPC mengemukakan, konsep ILUC yang diusung UE tidak berdasar, tidak memenuhi kaidah ilmiah, dan secara sengaja hanya fokus pada minyak sawit serta deforestasi. Konsep ILUC tidak membahas masalah lingkungan yang lebih luas akibat budidaya minyak nabati lain, termasuk minyak rapeseed (minyak rapa),” demikian pernyataan resmi CPOPC. CPOPC meengaskan, sebagai instrumen unilateral yang hanya ditujukan kepada produsen minyak sawit, Delegated Act juga bakal menghalangi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan tujuan lainnya yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

RI-Malaysia

Di sisi lain, Pemerintah Malaysia dan Indonesia mengirim surat protes kepada UE atas dugaan diskriminasi terhadap impor minyak sawit dari kedua negara produsen terbesar CPO di dunia itu. Berdasarkan surat protes tersebut, Indonesia dan Malaysia mempertanyakan pernyataan UE bahwa minyak sawit tidak termasuk sebagai sumber bahan bakar nabati (biofuel) yang diproduksi secara lestari dan tidak memenuhi ketentuan Renewable Energy Directive (RED) II yang ditetapkan UE. Sebaliknya, UE menyatakan minyak kedelai dan minyak nabati lain di luar CPO berisiko rendah. “Padahal, hasil riset UE sendiri menyimpulkan minyak kedelai berdampak pada deforestasi yang jauh lebih luas daripada minyak sawit,” demikian petikan surat tertanggal 5 April 2019 itu. Kebijakan UE, menurut surat protes pemerintah RI dan Malaysia, memicu pertanyaan secara keseluruhan dan membuka peluang bahwa sikap proteksionisme politik dan ekonomi lebih mendasari pembuatan regulasi tersebut daripada keputusan yang didasarkan pada penelitian ilmiah. “Dua pemerintahan kami memandang ini sebagai sebuah strategi ekonomi dan politik yang dibuat sengaja untuk menghapus minyak sawit dari pasar UE,” demikian isi protes Indonesia dan Malaysia kepada UE. Pemerintah RI dan Malaysia menyebutkan, sedikitnya 13 juta orang (petani dan keluarganya) bergantung pada minyak sawit di Malaysia dan Indonesia. “Ini merupakan kepentingan nasional mendasar bagi dua negara kami dan karena itu kami dengan tegas menolak regulasi tersebut,” demikian surat protes yang ditandatangani Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad dan Presiden Jokowi tersebut.

Sampaikan Kekecewaan

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dalam pertemuan anggota CPOPC dengan pemimpin UE, CPOPC dengan sangat keras memprotes Renewable Energy Directive II, Delegated Act. “Kemudian disepakati untuk membahas langkah-langkah diskriminatif yang ditimbulkan otoritas UE mengenai pembatasan pengunaan minyak sawit untuk biofuel,” tutur Darmin. Darmin menjelaskan, tujuan utama misi gabungan tersebut antara lain menyampaikan kekecewaan pemerintah RI dan dua produsen sawit lainnya, Malaysia dan Kolombia, serta melawan Delegated Act yang telah diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Menko Perekonomian menjelaskan, CPOPC memandang UU yang anti-kelapa sawit semata-mata merupakan kompromi politik di UE yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan. Kebijakan itu dikeluarkan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari {sun flower) dan minyak rapa maupun minyak nabati impor lainnya, seperti minyak kedelai yang kurang kompetitif.

Menurut Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F Gontha, Indonesia sangat menentang Delegated Act yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai produk yang tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan alasan berisiko tinggi. “UE menggunakan UU Delegated Act untuk melarang impor minyak sawit ke dalam sektor energi terbarukan yang diamanatkan UE. Larangan itu dilakukan untuk mempromosikan minyak nabati yang ditanam sendiri di kawasan UE,” papar dia. Peter Gontha mengungkapkan, CPOPC secara tegas menyuarakan keprihatinan, karena asumsi-asumsi yang digunakan UE tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. “Juga bertolak belakang dengan fakta. Argumentasi Komisi Uni Eropa bahwa UU yang diresolusikan didasarkan pada alasan ilmiah dan lingkungan, justru sangat irasional,” tandas dia. Peter Gontha menambahkan, manuver politik Komisi Uni Eropa secara sepihak bukan hanya merugikan negara produsen minyak sawit, tapi juga merugikan korporasi pengguna minyak sawit di UE. Para pengguna minyak sawit di UE, kata dia, telah berinvestasi sangat besar, terutama dalam melakukan pengembangan biofuel untuk menggantikan bahan bakar berbasi fosil. “CPOPC akan menyampaikan kekhawatiran pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas UE dengan harapan dapat membuka jalan solusi yang dapat diterima semua pihak terkait, termasuk stakeholders pengguna minyak sawit dari UE,” papar Peter Gontha.

Utamakan Diplomasi

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menganjurkan pemerintah tidak perlu terburu-buru mendaftarkan gugatan ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO sehubungan dengan pelarangan ekspor sawit ke UE. “Lebih baik sedapat mungkin menggunakan jalur diplomasi biasa dulu, diplomasi elegan,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (9/4). Jika pemerintah langsung melompat ke panel sengketa (DSB), menurut dia, analisis awal harus dilakukan secara matang. “Jangan sampai merugikan diri sendiri dan kalah di Panel WTO. Ingat, langsung melompat ke DSB biasanya cukup mahal. Indonesia harus menunjuk lawyer yang kredibel dan mampu bersidang dengan baik. Argumen juga harus dipersiapkan secara baik dan matang,” tegas dia. Bustanul menjelaskan, daripada menggugat ke panel WTO, Indonesia sebaiknya memilih langkah-langkah balasan ke UE. Misalnya tidak mengimpor pesawat Airbus dalam waktu dekat. Hanya saja, setiap langkah yang ditempuh mesti melalui kajian cermat dan matang, termasuk membuat simulasi, berapa kerugian ekonomi dari pilihan A atau pilihan B yang akan diterapkan. “Ingat, Eropa Barat cuma menghalangi masuk CPO untuk biofuel, bukan untuk pangan. CPO untuk pangan masih berjalan seperti biasa,” tutur dia. Apalagi, kata Bustanul, bentuk restriksi pasar di negara-negara Eropa juga berbeda. Mereka berkampanye melalui industri pangan. Italia, misalnya, sering membuat label \’makanan ini tidak mengandung minyak sawit\’. “Justru diplomasi oleh rakyat ini yang lebih berat dan lebih rumit untuk ditanggulangi,” tandas dia.

Dukung Pemerintah

Ketua Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi yang dihubungi Investor Daily mengemukakan, Gapki mendukung langkah-langkah bertahap yang ditempuh pemerintah dalam merespons kebijakan UE. “Posisi Gapki jelas jelas dalam posisi mendukung pemerintah. Pertama, tentu melalui negosiasi, yang jika mentok perlu dipertimbangkan untuk dibawa ke WTO, termasuk opsi retaliasi (balasan),” ujar dia. Dalam tahapan negosiasi, Tofan menekankan, Gapki dan pemerintah tidak akan mau terjebak dalam pembahasan teknis kebijakan RED II Komisi Eropa yang memasukkan komponen kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dari bioenergy yang digunakan. “Indonesia pun tak mau membahas kebijakan Komisi Eropa yang menetapkan batasan untuk biofuel, bioliq-uids, dan biomass fuels yang memiliki risiko indirect land use change (ILUC) yang tinggi dan justru meningkatkan emisi gas rumah kaca,” papar dia. Apalagi, kata Tofan Mahdi, sawit dianggap sebagai komoditas dengan risiko ILUC yang tinggi. “Kami tidak mau terjebak dalam pembahasan kriteria teknis itu karena memang tak pas diterapkan pada sawit,” ucap dia Karena bentuk restriksi di masing-masing negara di Eropa berbeda, Gapki mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pendekatan bilateral. “Apalagi masing-masing negara punya posisi dan kondisi perdagangan bilateral yang berbeda. Tentu perlu pendekatan yang berbeda pula,” ujar Tofan.

Stok Menipis

Sejalan dengan itu, menipisnya stok CPO di Indonesia dan Malaysia serta minyak nabati lain di beberapa negara produsen, telah mendorong kenaikan harga CPO secara global. Harga CPO global secara rata-rata bulanan menguat 5% dari US$ 530,70 per metrik ton (MT) pada Januari menjadi US$ 556,50 per MT pada Februari. “Harga CPO global bergerak pada kisaran US$ 542,50 dan US$ 572,50 per MT,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/4). Menurut Mukti, kinerja ekspor CPO dan produk turunannya, biodiesel serta oleochemical pada Februari menurun lebih dari 11% dibandingkan bulan sebelumnya dari 3,25 juta MT menjadi 2,88 juta MT. “Penurunan volume ekspor ini dikarenakan bulan Februari lebih pendek daripada Januari,” ucap dia. Berdasarkan catatan Gapki, negara-negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia, khususnya CPO dan produk turunannya, yang turun signifikan adalah ke AS sebesar 48%, Pakistan 41%, RRT 22%, Afrika 16%, dan India 14,5%.

“Sebaliknya, ekspor ke negara tujuan lain justru mencatatkan kenaikan, seperti Uni Eropa sebesar 27% dan Bangladesh 8%,” ujar dia. Rencana pembatasan dan pelarangan CPO untuk biodiesel oleh UE merupakan klimaks dari kampanye negatif yang dilancarkan negara-negara maju selama ini. Komisi Eropa menyimpulkan sekitar 45% ekspansi perkebunan sawit sejak 2008 telah menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah (gambut), dan pelepasan gas rumah kaca (GRK). Padahal, hasil penelitian International Energy Agency (IEA), Food and Agriculture Organization (FAO), dan International Plant Protection Convention (IPPC) menyebutkan, penyebab utama pemanasan global adalah konsumsi bahan bakar fosil (terutama minyak bumi dan batu bara). Konsumen terbesar bahan bakar fosil adalah negara-negara maju. IEA, FAO, dan IPPC juga menyatakan, sawit justru penyelamat lingkungan karena tanaman ini memiliki daya serap tinggi terhadap gas rumah kaca karbondioksida. Terlebih biodiesel berbasis minyak sawit digunakan untuk mengganti solar (bahan bakar fosil). Indonesia selama ini juga gencar menangkis tuduhan bahwa perkebunan sawit memberikan andil paling besar terhadap kasus kerusakan hutan. Luas total areal perkebunan sawit di Indonesia hanya 14,30 juta hektare (ha) atau cuma 11% dari total kawasan hutan Indonesia seluas 130 juta hektare. Indonesia juga masih punya hutan lindung dan konservasi yang luasnya sekitar 40 juta hektare. Selain itu, minyak sawit jauh lebih kompetitif dibanding minyak nabati lainnya. Produktivitas CPO mencapai 4-5 juta ton per ha dibandingkan minyak kedelai yang cuma 0,38 ton per ha, minyak bunga matahari 0,48 ton per ha, dan minyak rapa 0,67 ton per ha.

Investor Daily Indonesia | Rabu, 10 April 2019

Diplomasi Sawit

Perlawanan Indonesia terhadap diskriminasi komoditas minyak sawit atau crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan Uni Eropa (UE) terus berlanjut. Bersama Malaysia yang juga negara produsen sawit, Indonesia secara resmi melayangkan surat keberatan kepada Uni Eropa terkait rencana pela-rangan produk sawit untuk bahan bakar nabati (biofuet). Surat keberatan itu diteken oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Indonesia dan Malaysia memper-tanyakan pernyataan Komisi Eropa bahwa minyak sawit yang diproduksi dari dua negara tersebut tidak masuk sumber biofuel yang diproduksi secara lestari dan tidak memenuhi ketentuan Renewable Energy Directive (RED) II yang ditetapkan UE. Di sisi lain, minyak kedelai dari sumber-sumber tertentu dinyatakan berisiko rendah, meskipun riset oleh UE sendiri menyimpulkan bahwa minyak kedelai berdampak pada deforestasi yang jauh lebih luas daripada minyak sawit.

Tidak hanya mengecam keputusan Komisi Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengutus delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution ke Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019. Delegasi Indonesia ini merupakan bagian dari misi bersama (joint mission) negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Tujuan utama joint mission ini untuk menyampaikan kekecewaan pemerintah RI dan dua produsen sawit lainnya, Malaysia dan Kolombia, serta melawan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan RED II yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Dalam putusannya, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa sekitar 45% dari ekspansi perkebunan Kelapa Sawit sejak 2008 telah menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca (GRK). Penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya akan dihentikan secara bertahap mulai tahun 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030.

Selama dua hari berada di Brussels, para anggota delegasi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa, serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Benua Biru. Dalam pernyataan sikapnya, CPOPC menyuarakan keberatan atas diskriminasi terhadap produk Kelapa Sawit di Uni Eropa. CPOPC menentang Delegated Act karena mengklasifikasikan minyak sawit sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam kat-egori indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi. CPOPC berpendapat, Uni Eropa menggunakan Delegated Act untuk menghapus serta memberlakukan larangan impor minyak sawit ke dalam sektor energi terbarukan yang diaman-atkan dan mempromosikan minyak nabati lain yang berasal dari Uni Eropa. CPOPC juga menilai klaim bahwa kebijakan ini didasarkan oleh kajian ilmiah dan berbasis lingkungan dianggap mengada-ada. Alasannya, Uni Eropa tidak melarang penggunaan kedelai yang berdasarkan penelitian internal merupakan salah satu komoditas yang bertanggung jawab terhadap deforestasi.

Karena itu, CPOPC menduga keputusan itu dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme sebagai bagian dari kebijakan politik dan ekonomi Uni Eropa daripada sekadar murni berdasarkan kajian ilmiah atau berbasis lingkungan semata. CPOPC menyimpulkan kebijakan ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang matang demi menyingkirkan minyak sawit dari pasar Uni Eropa. Sawit dan produk turunannya menjadi komoditas ekspor andalan dan penyum-bang devisa terbesar bagi Indonesia. Tahun lalu, produk minyak sawit mem-berikan sumbangan devisa sekitar US$ 20,54 miliar. Uni Eropa -yang berjumlah 28 negara- merupakan pasar minyak sawit terbesar kedua setelah India, yakni mencapai 4,78 juta ton atau 14,93% dari total ekspor sawit nasional. Sedangkan ekspor minyak sawit ke India mencapai 6,71 juta ton (20,97%).

Peran industri sawit sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, juga dalam penyerapan tenaga kerja. Sawit menjadi sumber mata penca-harian bagi 20 juta orang Indonesia. Mengingat pentingnya industri sawit bagi perekonomian nasional, pemerintah Indonesia akan melawan siapa pun yang menghambat perkembangan industri sawit. Mengirimkan delegasi untuk melobi Uni Eropa sebagai langkah tepat. Langkah-langkah diplomasi atau pen-dekatan sawit sangat penting dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan pangsa pasar ekspor sawit dan produk lainnya. Kita berharap narasi dan argumentasi pembelaan yang disampaikan delegasi Indonesia bisa diterima Parlemen Eropa sebelum mereka bersidang. Terhitung sejak 13 Maret lalu, Parlemen Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan men-erima, menolak atau tidak berpendapat terhadap keputusan Komisi Eropa. Namun, jika melihat komposisi anggota Parlemen Eropa yang mayoritas menentang minyak sawit sebagai bahan baku biofuel, sepertinya keputusan Parlemen Eropa akan condong merugikan Indonesia. Pemerintah Indonesia akan habis-habisan membela industri sawit nasional. Mengutus delegasi ke markas Uni Eropa di Brussels merupakan upaya lanjutan setelah sebelumnya pemerintah Indonesia mengeluarkan 10 poin sikap atas langkah diskriminatif UE terhadap komoditas minyak sawit. Pemerintah juga telah menggandeng dunia usaha asal Eropa melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret lalu. Tidak hanya melalui jalur diplomasi dan forum pertemuan, pemerintah Indonesia pun membuka semua opsi untuk membela industri sawit nasional, termasuk opsi mengambil tindakan balasan (retaliasi). Pemerintah tengah mengkaji langkah untuk melakukan boikot terhadap beberapa produk Eropa sebagai pembalasan kepada Uni Eropa jika melarang produk sawit Indonesia.

Kompas | Rabu, 10 April 2019

RI-Malaysia Berusaha Meyakinkan Uni Eropa

Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOPQ menggelar pertemuan dengan pemangku kebijakan Uni Eropa untuk membahas kebijakan UE terkait Kelapa Sawit yang dinilai diskriminatif, tidak adil, dan dibuat berstandar ganda. Pertemuan itu berlangsung di Brussels, Belgia, Senin-Selasa (8-9/4/2019). Pertemuan tersebut dihadiri, antara lain, oleh pemangku kebijakan industri bahan bakar nabati (biofuet), anggota Komite Hubungan Internasional Parlemen Eropa Elmar Brok, perwakilan Komisi Eropa, Dewan Eropa, akademisi, lembaga kajian, asosiasi sawit, dan industri terkait di Eropa. CPOPC merupakan organisasi antarpemerintah negara-negara penghasil minyak sawit yang didirikan Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini merupakan negara utama produsen minyak sawit, memproduksi hingga 85 persen dari total produksi minyak sawit sedunia. Sebesar 10-15 persen produksi itu diekspor ke Eropa. Misi ke UE dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Malaysia diwakili Sekjen Kementerian Industri Primer Malaysia Tan Yew Chong. Juga hadir di pertemuan, Duta Besar Kolombia untuk Belgia dan Kepala Misi Kolombia untuk UE, Felipe Garcia Echeverri.

Dalam konferensi pers, Darmin mengatakan, Indonesia dan Malaysia telah mengirim surat kepada ketua Parlemen Eropa dan presiden Dewan Uni Eropa agar mereka memperhatikan kekecewaan kedua negara terkait kebijakan kelapa sawit. “Kami percaya ada dialog “yang lebih konstruktif dan berkelanjutan tentang Kelapa Sawit untuk membantu mencapai tujuan pembangunan yang ber- kelanjutan,” kata Darmin. Pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa mengadopsi aturan pelaksanaan Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Dokumen RED II, antara lain, berisi tidak direkomendasikannya minyak sawit mentah sebagai bahan bakar nabati di wilayah UE. Jika tak ada keberatan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa hingga dua bulan setelah RED II diadopsi, aturan itu disahkan. Darmin menjelaskan, masalah kelapa,sawit dianggap sebagai pemicu perubahan peruntukan lahan hutan, komoditas yang tidak berkelanjutan, dan berisiko tinggi. “Itulah yang dijadikan alasan delegated act yang dibuat diskriminatif, tidak adil, dan menggunakan standar ganda,” ujarnya. Ia mengatakan, berdasarkan data 2017, sebanyak 63,9 persen dari 188,8 juta hektar total lahan Indonesia adalah hutan. Dari 120,6 juta hektar lahan hutan, hanya 7 persen merupakan kebun Kelapa Sawit Jumlah ini jauh lebih sedikit dari hutan produksi 36 persen, hutan lindung 15,7 persen, dan kawasan konservasi 11,7 persen. Dia membandingkan dengan hutan di Uni Eropa yang hanya sekitar 37,89 persen dari total lahan di seluruh Uni Eropa. Dari angka itu, hanya 16,43 per-, sen yang bukan hutan kayu. “Ini sangat ironis apabila Uni Eropa mengungkit isu ini (perubahan fungsi lahan),” kata Darmin. Dalam pernyataan tertulis, Selasa (9/4), CPOPC mengatakan, undang-undang UE yang antikelapa sawit merupakan ba- gian dari politik proteksionisme UE yang berupaya memberi lebih banyak peluang terhadap produk minyak nabati dari bunga matahari, rapeseed, dan kedelai. Tanaman itu ditanam di wilayah UE.

Hubungan RI-UE

Bagi Indonesia, industri Kelapa Sawit adalah komoditas penting karena menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta dalam upaya pencapaian UN Sustainable Development Goals (UN SDGs). “Kebijakan Uni Eropa yang berkembang saat ini disampaikan tidak menampung pandangan berimbang terkait sawit Indonesia. Namun, jika regulasi diskriminatif terhadap sawit tetap disahkan, pemerintah akan meninjau ulang hubungan Indo- nesia-Uni Eropa,” ujarnya. Tan Yew Chong mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah kompetisi sehat dan adil. “Kadang-kadang kita bekerja sama, kadang-kadang kita berkompetisi. Tetapi, kita punya tujuan jelas untuk membangun kompetisi yang sehat,” ujarnya. UE, melalui pernyataan yang dirilis Perwakilan UE untuk Indonesia, 21 Maret 2019, mengatakan, kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan biomassa yang ditetapkan dalam RED II bersifat global, obyektif, dan tidak diskriminatif.

Kompas | Rabu, 10 April 2019

Melawan Diskriminasi Sawit

Pemerintah Indonesia dan Malaysia secara resmi telah menyampaikan keberatan terhadap rencana larangan Uni Eropa atas produk sawit (Kompas, 9/4/2019). Keberatan disampaikan menyusul larangan penggunaan sawit oleh UE. Larangan itu sendiri sejalan dengan kebijakan Komisi Eropa (EQ yang akan meningkatkan pangsa energi terbarukan di UE menjadi 32 persen pada 2030. Untuk itu, secara bertahap penggunaan sawit sebagai sumber energi terbarukan akan dibatasi hingga nol persen pada 2030. Kebijakan Komisi Eropa ini di satu sisi menjadi gambaran dari kebuntuan diplomasi sawit yang ditempuh Indonesia selama ini Selama puluhan tahun, negara-negara maju, khususnya AS dan UE, dengan dukungan LSM seperti Greenpeace, melancarkan gelombang kampanye negatif terhadap sawit Sawit, antara lain, dituding sebagai pemicu deforestasi dan pemanasan global, berdampak buruk pada kesehatan, menggunakan buruh anak, dan tak memenuhi kualifikasi biofuel.

Namun, kalangan industri sawit melihat ada persaingan bisnis di balik kampanye negatif ini, terutama karena sawit menjadi ancaman akan produk minyak nabati dari negara maju, baik untuk kebutuhan pangan maupun bahan bakar. Langkah diplomasi dan advokasi di berbagai forum yang ditempuh Pemerintah RI selama ini, termasuk untuk memasukkan sawit sebagai produk ramah lingkungan, menemui kegagalan karena diganjal negara maju. Kebuntuan ini barang-kali yang kemudian membuat Indonesia dan Malaysia menyampaikan keberatan dan membawa kasusnya ke WTO. Indonesia tak boleh menyerah dalam diplomasi dan negosiasi sawit karena kepentingan nasional yang dipertaruhkan sangat besar. Kita tidak saja produsen terbesar sawit yang menyumbang 45 persen produksi dunia, tetapi sawit juga salah satu penyumbang devisa ekspor terbesar Indonesia dan menjadi gantungan hidup 20 juta lebih petani, meliputi 7,5 juta pekerja langsung dan 12,5 juta pekerja tidak langsung. Larangan terhadap sawit di pasar tujuan utama, seperti UE, akan berdampak masif secara sosial ekonomi dan juga pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia, khususnya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Menghadapi diskriminasi terhadap komoditas sawit yang dilancarkan negara-negara maju ini, diplomasi lebih proaktif dan agresif tingkat tinggi perlu ditempuh. Negara produsen sawit harus solid melakukan kontra narasi guna mematahkan tudingan negatif terhadap sawit dan mempromosikan berbagai langkah yang sudah ditempuh untuk menjamin praktik budidaya sawit yang sustainable. Sebagai warga dunia yang baik, forum negosiasi dan banding multilateral seperti WTO menjadi pilihan untuk ditempuh, sebelum menempuh langkah seperti retaliasi dengan menghentikan impor barang-barang dari negara-negara tersebut. Pada saat bersamaan, tekanan berat sawit di pasar global juga harus jadi pemicu bagi Indonesia untuk lebih agresif meng-eksplor pasar tujuan ekspor non-tradisional serta lebih serius menggarap industri hilir dan meningkatkan penggunaan sawit dalam negeri, termasuk melalui program biodiesel 20 (B20) yang tengah digalakkan pemerintahan sekarang ini.

Kontan | Rabu, 10 April 2019

HIP April: Harga Biodiesel Turun Rp 16 Per Liter, Bioetanol Naik Rp 11 Per Liter

Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) kembali mencatatkan fluktuasi. Pada bulan April ini, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menetapkan harga biodiesel Rp 7.387 per liter dan bioetanol Rp 10.178 per liter. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengungkapkan, HIP BBN tersebut telah berlaku efektif sejak 1 April 2019. Ia menyampaikan, harga indeks tersebut dipergunakan dalam pelaksanaan program mandatory B20. “Juga berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum,” kata Sutijastoto dalam keterangan tertulis, Rabu (10/4). Adapun, jika dibandingkan harga di bulan Maret 2019, harga biodiesel turun Rp 16 per liter dari sebelumnya Rp 7.403 per liter. Sedangkan harga bioetanol naik Rp 11 per liter dari harga sebelumnya Rp 10.167 per liter. Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Februari hingga 14 Maret 2019 yaitu Rp 7.078 per kilogram (kg) dari harga sebelumnya Rp 7.101 per kg.

Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP atau, rata-rata CPO KPB + 100 US$/ton) x 870 Kg/m3 + ongkos angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 350 K/12/DJE/2018. Sedangkan untuk jenis Bioetanol terjadi kenaikan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L + US$ 0,25/Liter sehingga didapatkan Rp 10.178 per liter untuk HIP BBN bulan April 2019. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Februari hingga 14 Maret 2019.

https://industri.kontan.co.id/news/hip-april-harga-biodiesel-turun-rp-16-per-liter-bioetanol-naik-rp-11-per-liter

Detik | Selasa, 9 April 2019

Harga Biodiesel Turun Tipis ke Rp 7.387/Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk bulan April 2019. Harga biodiesel ditetapkan sebesar Rp 7.387/liter dan bioetanol sebesar Rp 10.178/liter. Jika dibandingkan harga di bulan Maret 2019, biodiesel mengalami penurunan sebesar Rp 16/liter dari sebelumnya Rp 7.403/liter. Sedangkan harga bioetanol mengalami kenaikan sebesar Rp 11/liter dari harga sebelumnya Rp 10.167/liter. “Mulai berlaku efektif sejak 1 April 2019,” ujar Direktur Jenderal EBTKE F.X. Sutijastoto dalam keterangannya, Selasa (9/4/2019). HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatory B20 dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum,” lanjut Sutijastoto. Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Februari hingga 14 Maret 2019 yaitu Rp 7.078/kg dari harga sebelumnya Rp 7.101/kg.

Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 USD/ton) x 870 Kg/m3 + Ongkos Angkut. Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 350 K/12/DJE/2018. Sedangkan untuk jenis bioetanol terjadi kenaikan harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu (Rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + USD0,25/Liter sehingga didapatkan Rp10.178/liter untuk HIP BBN bulan April 2019. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Februari hingga 14 Maret 2019. Sebagai informasi, HIP BBN sendiri ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://finance.detik.com/energi/d-4502530/harga-biodiesel-turun-tipis-ke-rp-7387liter

Kompas | Selasa, 9 April 2019

Tanggapan Scania Terkait Rencana Penerapan Solar B30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menjalankan uji jalan (road test) penggunaan campuran biodiesel 30 persen (B30). Apabila memenuhi standar maka segera diterapkan tahun ini di Indonesia. Sebagian besar para produsen truk dan bus di Tanah Air mengaku tidak masalah apabila aturan tersebut segera diterapkan. Salah satunya United Tractors Tbk sebagai distributor tunggal Scania di Indonesia. Menurut penjelasan Harijadi Mawardi, General Manager PT United Tractors Tbk, perusahaan sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi penerapan solar B30 tahun ini. “Saya rasa, setelah B20 berjalan ke B30 mesin diesel kita tidak ada masalah. Hanya saja kita juga sedang menunggu keputusan itu dari pemerintah,” ujar Harijadi belum lama ini di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Langkah yang sudah diterapkan ketika pemerintah menerapkan penggunaan solar B20 beberapa waktu lalu, Scania sudah melengkapi dua saringan bahan bakar, sehingga tidak masalah apabila menggunakan solar B20. “Kalau kandungan biodiesel itu ada mikroorganisme, itu yang harus dijaga kalau terus berkembang bisa berbahaya. Efeknya hanya kepada penggantian saringan solar yang lebih cepat,” kata Harijadi.

https://otomotif.kompas.com/read/2019/04/09/112400515/tanggapan-scania-terkait-rencana-penerapan-solar-b30

Okezone | Selasa, 9 April 2019

Klaim Keunggulan Bahan Bakar Biodiesel 50 Persen

Penggunaan bahan bakar biodiesel (B50) pada kendaraan jenis mesin diesel dinilai jauh dari kabar yang berkembang, seperti masa pakai filter oli lebih pendek dan menghasilkan endapan kerak dari proses pembakaran komponen dalam mesin. Hal tersebut diungkap Pusat Peneliti Kelapa Sawit, Dr M Ansori Nasution yang menilai bahwa kabar tersebut bisa terbantahkan melalui pengujian yang telah dilakukan PPKS yang langsung melakukan uji jalan puluhan ribu kilometer kendaraan menggunakan bahan bakar biodiesel. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya permasalah soal filter oli cepat kotor yang mempercepat penggunaan dan terjadinya kerak pada komponen internal mesin yang semuanya bisa disebabkan dari kualitas bahan bakar ataupun solar yang digunakan. Khusus produk dari Pertamina yang telah memiliki standari SNI tidak akan menimbulkan dua hal tersebut,” ungkap Ansori saat dihubungi Okezone beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, bahan bakar dengan kandungan minyak kelapa sangat aman, bahkan pengujian yang baru saja dilakukan yang menggunakan bahan bakar solar dengan kandungan minyak kelapa 50 persen tidak menimbulkan masalah ataupun kendala teknis yang berarti. “Kita lakukan uji jalan menggunakan mobil Toyota Innova yang baru keluar diler dan semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah yang terjadi,” jelasnya. Bahan bakar B50 bahkan telah melewati uji jalan di suhu dingin sekitar 17 derajat celcius. Sistem kerja mesin berjalan normal dan pembakaran dengan solar B50 juga bekerja dengan baik. “Kita uji di suhu dingin yang dilakukan pada suhu 17 derajat celcius pada jam 4 pagi, tak ditemukan adanya pengendapan dari campuran minyak kelapa seperti yang dikhawatirkan,” tutup Ansori.

https://news.okezone.com/read/2019/04/09/15/2041017/klaim-keunggulan-bahan-bakar-biodiesel-50-persen