+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Harga CPO jatuh, Industri Boiler Berharap Pada Program B20 dan B30

Harian Kontan | Jum’at, 12 Juli 2019
Harga CPO jatuh, Industri Boiler Berharap Pada Program B20 dan B30

Industri boiler optimistis permintaan pada tahun ini akan tetap berputar. Pelaku usaha penyedia mesin boiler meyakini penjualan pada semester kedua tahun ini tetap bertumbuh kendati dibayangi kelesuan bisnis kelapa sawit. Selama ini, mesin boiler memang banyak terserap oleh industri Kelapa Sawit untuk mengolah minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO). Selain untuk industri CPO, boiler banyak digunakan pada pabrik gula, pabrik makanan dan minuman, pabrik karet, serta pabrik farmasi. Direktur Industri Permesinan dan Alat Pertanian Kementerian Perindustrian, Zakiyu-din, mengatakan kelesuan bisnis Kelapa Sawit domestik turut mempengaruhi industri boiler. Di tengah mandeknya harga CPO, pemerintah mengeluarkan kebijakan campuran bahan bakar biodiesel sebesar 20% (B20) dan B30. Kebijakan itu berpotensi mendorong industri boiler. “Kebijakan ini bisa kembali memperkuat industri boiler,” kata dia, Kamis (11/7). Selain program campuran biodiesel, Zakiyudin meyakini hingga saat ini industri boiler memiliki potensi berkembang. Pasalnya, pemerintah terus menggulirkan berbagai proyek seperti konstruksi dan pembangkit listrik.

Cuma, industri boiler masih menghadapi tantangan dari sisi hulu karena kekurangan bahan baku. Industri boiler Indonesia juga belum mampu memproduksi komponen boiler tertentu sehingga memerlukan impor. Meski demikian, Zakiyudin memproyeksikan, kinerja industri broiler pada semester kedua tahun ini akan lebih baik. Pemicunya adalah kondisi sosial politik yang stabil setelah pemilu. Keyakinan serupa disampaikan Dedi Fahruli, Marketing Manager PT Thermax International Indonesia. “Tentunya kami optimistis. Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya industri baik hulu maupun hilir,” kata dia. Thermax memproduksi berbagai jenis boiler yang menggunakan aneka bahan bakar, mulai dari biomasa, batubara, hingga gas alam. Untuk segmentasi pengguna, mayoritas boiler produksi Thermax digunakan sektor produksi makanan dan minuman. Saat ini, produsen boiler yang berbasis di India itu sudah membangun pabriknya di Kawasan Industri Krakatau, Cilegon. Selain itu, Thermax memiliki fasilitas manufaktur di Tiongkok, Denmark, Jerman dan Polandia. Selain boiler, Thermax memproduksi berbagai ma- cam produk lainnya seperti pendingin (chiller), aksesori uap, air dan pengolahan air limbah, serta peralatan pengendalian polusi udara seperti electrostatic precipita-tor (ESP) dan bag filter.

Harian Kontan | Jum’at, 12 Juli 2019
Pengembang Energi Bersih Butuh Perangsang Baru

Nilai jual proyek energi baru terbarukan (EBT) belum menarik. Oleh karena itu, pengembang pembangkit listrik energi bersih membutuhkan rangsangan baru agar proyek tersebut memiliki daya tarik. Regulasi yang kondusif dan insentif fiskal menjadi harapan para pengembang. Ketua Masyarakat Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma, mengemukakan insentif fiskal idealnya mengucur sejak awal proyek, khususnya ketika pengembang mencari pendanaan. Selain itu, insentif bisa diberikan agar penentuan harga listrik yang dihasilkan energi baru terbarukan bisa sejalan dengan keekonomian. “Kalau harga sesuai keekonomian, pengembang akan mendapatkan return yang tepat. Kalau pengusaha meraih margin (keuntungan), otomatis akan membayar pajak,” ungkap dia, Kamis (11/7). Sementara itu, regulasi yang ada saat ini dinilai belum mampu mendorong investasi energi baru terbarukan. Bahkan, METI menilai sejumlah implementasi dari regulasi tersebut menghambat investasi di sektor energi hijau. Salah satunya adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50/2017.

Surya mencontohkan, soal penentuan harga yang dinilai tak memberikan sentimen positif terhadap pengembangan energi baru. “Jadi ini soal bagaimana memposisikan energi baru, misalnya listrik yang dihasilkan energi baru diminta lebih kecil dari biaya pembangkitan PLN, ya itu sulit,” kata Surya. Ada pula skema penyerahan aset ketika kontrak berakhir atau build, own, operate, and transfer (BOOT). Dengan skema itu, proyek pembangkit energi baru yang telah dibangun akan diserahkan kepada PT PLN ketika masa kontrak telah berakhir. “Ini yang dianggap oleh para investor tidak bankable, sehingga sulit untuk mendapatkan pendana- an,” ungkap Surya. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menetapkan sektor prioritas yang akan mendapatkan subsidi pajak pada tahun 2020 mendatang. Satu sektor di antaranya adalah investasi di energi baru terbarukan. “Yang mendapatkan prioritas adalah energi panas bumi, PLTA/PLTMH, biofuel dan EBT lainnya,” ungkap Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Sutijastoto. Namun dia belum mau membeberkan detail skema dan besaran insentif fiskal yang dimaksud. Alasannya, ketentuan tersebut masih dalam tahapan finalisasi bersama Kementerian Keuangan. “Kami berkoordinasi, ini sedang dibahas,” kata dia. Kasubdit Pelayanan dan Pengawasan Usaha Aneka EBT Kementerian ESDM, Abdi Dharma mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan energi terba- rukan. Roadmap itu untuk mengidentifikasi sebaran potensi EBT, bagaimana status pengembangannya, regulasi seperti apa yang dibutuhkan, serta teknologi jenis apa yang bisa diterapkan. “Juga soal pendanaan. Ini berbasis proyek dari masing-masing klus-ter (jenis) EBT,” ungkap dia. Peta jalan itu juga bertujuan menyelaraskan target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan RUPTL PLN.

Kontan | Kamis, 11 Juli 2019
Harga CPO jatuh, Industri Boiler Berharap Pada Program B20 dan B30

Industri minyak kelapa sawit atawa Crude Palm Oil (CPO) bergantung pada boiler (ketel uap) sebagai sumber tenaga mengolah kelapa sawit. Namun pertumbuhan industri boiler saat ini terseret pelemahan harga CPO di pasar global. Kendati demikian, industri ini menaruh harap pada program B20 dan B30. Direktur Industri Pemersinan dan Alat Pertanian Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Zakiyudin, mengatakan, selama ini, industri boiler paling banyak digunakan untuk CPO. Selain untuk industri CPO, boiler juga banyak diserap untuk pabrik gula, pabrik makanan dan minuman, pabrik karet, dan pabrik farmasi. Di tengah lesunya CPO, kebijakan biodiesel 20% atawa B20 dan B30 agaknya menjadi angin segar bagi industri boiler. Menurut Zakiyudin, kebijakan ini bisa kembali memperkuat industri boiler. Sebagai gambaran, B20 dan B30 merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak bumi dengan mencampurkan bahan bakar solar dengan CPO. Rencana terbaru, pemerintah akan menerapkan B30 yakni bahan bakar solar dengan campuran minyak CPO sebesar 30%.

Zakiyudin berharap aturan ini bisa sukses diterapkan sehingga bisa meningkat lagi seperti yang dicanangkan B100. Walaupun ia menyadari hal ini akan berjalan bertahap karena perlu mempersiapkan banyak hal termasuk industri otomotif-nya. Terlepas dari rencana B30, Zakiyudin bilang hingga saat ini industri boiler memiliki potensi untuk terus berkembang karena pemerintah terus menggenjot berbagai proyek seperti konstruksi dan pembangunan listik. Tidak dipungkuri, industri ini masih memiliki tantangan di industri hulunya, berupa kekurangan bahan baku. Industri boiler Indonesia juga belum mampu memproduksi komponen boiler tertentu sehingga memerlukan impor. ” Seperti supercritical boiler,” ujarnya, Kamis (11/7). Pada paruh kedua 2019 ini, Zakiyudin memproyeksikan industri ini akan lebih baik. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi politik yang mulai stabil. Pemilu, menurutnya, membuat pengusaha apapun menjadi lebih hati-hati dalam mengembangkan usahanya.
https://industri.kontan.co.id/news/harga-cpo-jatuh-industri-boiler-berharap-pada-program-b20-dan-b30

Merdeka | Kamis, 11 Juli 2019
DPR Khawatir Penggunaan Dana Perkebunan untuk Subsidi Biodiesel Akan Bermasalah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron khawatir kebijakan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk menomboki harga biodiesel yang dilakukan saat ini bermasalah ke depannya, sebab tidak ada payung hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengaturnya. “Kalau pengelolaan dana perkebunan suatu saat bermasalah. Kalau dialihkan untuk sektor energi suatu saat bermasalah,” kata Herman, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/7). Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 309 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan, penggunaan dana perkebunan hanya untuk meningkatkan produktifitas perkebunan, bukan untuk pengembangan energi. “Karena dalam Undang-Undang perkebunan untuk meningkatkan produktifitas perkebunan,” imbuhnya. Meski demikian, dia menyambut baik program pemerintah, mengenai penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam campuran Bahan Bakar Minyak ( BBM), sebab dapat mengurangi impor minyak yang saat ini menjadi beban pemerintah. Namun menurutnya, perlu adanya payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang EBT. Menurutnya, dalam Undang-Undang EBT dapat dimasukkan klausul penggunaan dana perkebunan untuk pengembangan EBT, melalui pencampuran BBN dengan BBM. “Kalau ini disinergikan dengan METI dan entitas sawit rasanya sederhana, tapi nyatanya tidak sederhana juga karena EBT belum memiliki payung hukum yang memadai, karena ini bergantung pada peraturan perundangan, ” tandasnya.
https://www.merdeka.com/uang/dpr-khawatir-penggunaan-dana-perkebunan-untuk-subsidi-biodiesel-akan-bermasalah.html

Liputan 6 | Kamis, 11 Juli 2019
DPR Peringatkan Pemerintah Soal Penggunaan Dana Perkebunan Sawit

DPR khawatir penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk mensubidi penggunaan biodiesel akan menjadi masalah dikemudian hari. Sebab tidak ada dasar Undang-Undang yang mengarahkan dana tersebut untuk sektor energi. Wakil Ketua Komisi II Herman ‎Khaeron mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 309 Tahun 2014 tentang perkebunan, menyebutkan penggunaan dana perkebunan hanya untuk meningkatkan produktifitas perkebunan, bukan untuk pengembangan energi. “Karena dalam Undang-Undang perkebunan untuk meningkatkan produktifitas perkebunan‎,” kata Herman, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Herman menyambut baik program pemerintah, mengenai penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam campuran ‎ Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab dapat mengurangi impor minyak yang saat ini menjadi beban pemerintah. Namun menurutnya, perlu adanya payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang EBT.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan, dalam Undang-Undang EBT‎ dapat dimasukan klausul penggunaan dana perkebunan untuk pengembangan EBT, melalui pencampuran BBN dengan BBM. “Kalau ini disinergikan dengan METI dan entitas sawit rasanya sederhana, tapi nyatanya tidak sederhana juga karena EBT belum memiliki payung hukum yang memadai, karena ini bergantung pada peraturan perundangan, ” tandasnya. Salah satu alasan pemanfaatan olahan sawit sebagai pengganti bahan bakar fosil yang kian menipis cadangannya, dengan penggunaan bahan bakar terbarukan berbahan Crude Palm Oil (CPO). Bahan bakar tersebut melimpah dan berpotensi mewujudkan ketahanan energi nasional. Ketua Umum Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) yang juga Dosen Departemen Teknik Mesin dan Biosistem IPB University, Desrial mengatakan, saat ini Kementerian Pertanian memiliki teknologi yang bisa memproduksi biodiesel 100 persen dari CPO (Biodiesel B100). Teknologi ini menurut Desrial menjadi jawaban atas semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil. “Sejak 2004 kecenderungan bahan bakan fosil makin menipis, harganya makin mahal. Saat ini, antara produksi bahan bakar fosil kita dengan impor rasionya makin tipis. Ini menjadi sesuatu yang mengerikan bagi masa depan Indonesia jika terus bergantung di dalamnya,” ucap salah satu peneliti biofuel di Kementerian Pertanian ini pada Forum Tematik Bakohumas di kawasan Lido, Bogor, Kamis (4/7).

Berdasarkan data yang dimiliki, Desrial menjelaskan, luasan lahan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14,03 juta ha dengan produksi mencapai 41,67 juta ton. Sementara konsumsi solar dalam negeri mencapai 25 ribu ton, setengahnya dipenuhi dari impor. Jika menerapkan penggunaan B100 sebagai pengganti solar, hanya membutuhkan 15 persen dari ketersediaan CPO. “Dari sisi sustainability-nya tidak bermasalah. Meski tidak ada penambahanl luas lahan sawit, ketersedian bahan bakunya 20 sampai 30 tahun lagi masih cukup. Paling hanya mengurangi kuota ekspor, dari 75 persen menjadi sekitar 60 persen,” imbuhnya. Penurunan volume ekspor juga berpeluang untuk menaikkan harga CPO di pasar dunia. Di sisi lain, penyerapan sawit dalam negeri juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani sawit. Sebagai contoh, tambah Desrial, kebijakan Public Service Obligation (PSO) yang mewajibkan Pertamina menggunakan campuran 20 persen minyak nabati pada solar atau B20, terjadi peningkatan serapan dan harga sawit di tingkat petani. Harga Tandan Buah Segar (TDS) meningkat dari Rp850/kg menjadi Rp1.850/kg. Di sisi pengguna, pemanfaatan Biodiesel B100 juga bisa meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Berdasarkan ujicoba pada kendaraan dinas di Kementan, 1 liter B100 bisa menempuh jarak hingga 13,1 km, lebih efisien dibanding penggunan solar yang hanya bisa mencapai jarak 9 km.

Selain itu, B100 yang memiliki kualitas setara dengan Perta dex ini bisa dijual dengan harga lebih murah. “Harganya bisa dihitung dari harga CPO ditambah 100 US dollar/ton plus biaya transportasi. Harga jualnya kalau dihitung-hitung sekitar 7-8 ribu,” ucapnya di hadapan lebih dari 100 peserta Forum Tematik Bakohumas dari 48 Kementerian dan lembaga. Teknologi Biodiesel B100 yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Badan Litbang Kementan ini menjadi tema utama bahasan kegiatan Bakohumas yang diselenggarakan Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. Selain berdiskusi dengan para peneliti, para peserta juga mengunjungi fasilitas penelitian Biodiesel B100 di Sukabumi, Jawa Barat.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4010207/dpr-peringatkan-pemerintah-soal-penggunaan-dana-perkebunan-sawit?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Liputan 6 | Kamis, 11 Juli 2019
Semester I 2019, Sudah 2,9 Juta KL Biodiesel Dicampur ke Solar

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi penyerapan 20 persen biodiesel ke dalam solar hingga semester pertama 2019‎ mencapai 2,9 juta Kilo Liter (KL). Lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun lalu. ‎Direktur Jederal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengatakan, penyerapan biodiesel sampai Juni 2019 baru 47 persen dari target yang ditetapkan pemerintah 6,2 juta KL. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,1 KL, maka serapan biodiesel samapai Juni 2019 lebih rendah. “Kalau B20 sekitar 6 juta KL, sampai 30 juni 2,9 juta KL, sekitar 95 persen dari target komulatif enam bulan kan separuh tahun,” kata Sutijastoto, di Jakarta, Kamis (11/7/2019). Untuk serapan biodiesel per bulan,‎ berkisar dari 300 ribu sampai 500 ribu KL. Dengan rincian serapan pada Januari sebesar 517 ribu KL, Februari 480,5 ribu KL, Maret 536 ribu KL, April 474,8 ribu KL, Mei 522,3 ribu KL, dan Juni 368 ribu KL. ‎”Konsumsi paling tinggi, biasanya itu awal-awal yang bagus awal Maret karena siklus juga, belakangan ini kan penghujan banyak tambang yang banjr nggak berproduksi turun kegiatan ekonomi juga,” paparnya.

Biodiesel tersebut dipasok oleh ‎19 badan usaha produsen Bahan Bakar Nabati (BBN), yaitu PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrindustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PT Darmex Biofuels85.680 KL, PT Musim Mas 745.504 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 KL, dan PT Bayas Biofuels 229.075 KL. Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo261.183 KL, PT Intibenua Perkasatama241.053 KL‎. PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels207.344 KL, PT Sinarmas Bio Energy262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189, KL, serta PT Sukajadi Sawit Mekar219.677 KL. P‎enerapan pencampuran biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014. Dengan porsi campuran biodiesel untuk sektor transportasi ditetapkan sebesar 20 persen (B20) mulai 2016, kemudian pada‎ September 2018, penerapan B20 diperluas hingga ke solar nonsubsidi baik untuk transportasi, pembangkit listrik, maupun industri.‎ Selanjutnya, porsi ini ditingkatkan menjadi 30 persen mulai Januari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk Mei 2019. Yaitu biodieselditetapkan sebesar Rp 7.34 per liter dan bioetanol sebesar Rp 10.195 per liter. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, jika dibandingkan harga di bulan April 2019, biodiesel mengalami penuruan sebesar Rp 39 per liter dari sebelumnya Rp 7.387 per liter. Sedangkan harga bioetanol mengalami kenaikan tipis sebesar Rp 17 per liter dari harga sebelumnya Rp 10.178 per liter. “Ketetapan harga ini mulai berlaku secara efektif sejak 1 Mei 2019,” Kat Agung seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Selasa (7/5/2019). Agung menambahkan, harga BBN tersebut juga dipergunakan dalam pelaksanaan Mandatori campuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20), berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Dia mengungkapkan, Penurunan harga untuk biodiesel dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Maret hingga 14 April 2019 yaitu menjadi Rp 7.026 per kg dari harga sebelumnya Rp 7.078 per kg.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4010307/semester-i-2019-sudah-29-juta-kl-biodiesel-dicampur-ke-solar?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F