+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Harga Jual Biodiesel Pada Juli Ditetapkan Rp 6.970 per Liter

Swa | Senin, 1 Juli 2019

Harga Jual Biodiesel Pada Juli Ditetapkan Rp 6.970 per Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) di Juli 2019 untuk jenis biodiesel sebesar Rp 6.970/liter dan bioetanol Rp 10.255/liter. HIP BBN tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan mandatori campuran biodiesel 20% (B20) dan berlaku untuk pencampuran minyak solar baik jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun jenis BBM umum. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, dalam keterangan tertulis, menyebutkan ketetapan ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2019 sesuai yang tertera pada Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 1726/12/DJE/2019. “HIP BBN Biodiesel untuk bulan Juli 2019 ini menurun dari bulan sebelumnya dengan selisih tipis sebesar Rp 7/liter, yaitu Rp 6.977/liter. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh turunnya harga rata-rata crude palm oil (CPO) Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019 yang mencapai Rp 6.573/kg,” ujar Agung seperti dikutip SWAonline di Jakarta, Sabtu (28/6/2019).

Besaran harga HIP BBN untuk jenis Biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (rata-rata CPO KPB + 100 US$/ton) yang dikalikan dengan 870 kg/m3 ditambah Ongkos Angkut. “Besaran ongkos angkut pada formula perhitungan harga biodiesel mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019,” jelas Agung. Sedangkan untuk jenis Bioetanol terjadi meningkat dari harga setelah dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan, yaitu rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 kg per liter + US$ 0,25/liter, sehingga didapatkan Rp 10.255/liter untuk HIP BBN di Juli 2019.”Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Mei hingga 14 Juni 2019,” ungkap Agung. Sebagai informasi, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi, Kementerian ESDM.

Liputan6 | Senin, 1 Juli 2019

Truk Volvo Bisa Tenggak Biodiesel, Tapi..

Pemerintah mencangkan semua kendaraan komersial berbahan bakar diesel, harus menggunakan biodiesel B20 ataupun B30. Dengan peraturan itu, pabrikan di Indonesia harus memutar otak, bagaimana mesinnya harus bisa menggunakan bahan bakar tersebut. Dijelaskan Justinus Ade Sanjaya, Sales Engineering Manager, truk Volvo sejatinya sudah siap untuk menggunakan bahan bakar biodiesel. Pasalnya, setiap truk asal Swedia yang dikirim ke Indonesia sudah menggunakan alat bernama B30 ready. “Truk kami sudah dipasang B30 ready, jadi sudah siap menggunakan biodiesel. Kita sudah pasang sekitar 1,5 tahun lalu, sebelum pemerintah mencangkan B20 kita sudah ready duluan,” jelas Justinus di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lanjut Justinus, ketika menggunakan bahan bakar biodiesel memang waktu pergantian oli atau pelumas harus lebih cepat. Jika biasanya pergantian setiap 20 ribu km, dengan menggunakan B20 atau B30 bisa setiap 15 ribu km. “Bahkan, jika kualitas biodieselnya lebih jelek, bisa 10 ribu km. Pergantiannya sendiri, mulai dari oli atau pelumas, filter oli, dan fuel filter,” tegasnya.

Sebagai informasi, selain memiliki mesin yang memang sudah cukup canggih, Volvo juga memiliki fitur Volvo Dynamic Steering(VDS). Teknologi ini dipasang di roda kemudi, yang menggabungkan power steering hidrolik konvensional dengan motor listrik, yang diatur secara elektronik. Secara garis besar, teknologi ini pada kecepatan rendah, motor listrik mengambil alih pekerjaan otot pengemudi. Sistem ini dapat meluruskan arah gerak kendaraan secara otomatis, bahkan saat mundur. Selanjutnya, saat kondisi permukaan jalan tidak rata, maka guncangan dapat diredam oleh sistem ini. Artinya, truk akan terasa lebih stabil karena pengemudi tidak perlu mengkoreksi arah kendaraan dengan penyesuaian kecil terus menerus pada lingkar kemudi. Terakhir, di jalan bebas hambatan kontrol presisi akan membuat arah gerak kendaraan tetap lurus, kontrol presisi akan membuat arah gerak kendaraan tetap lurus, sehingga pengemudi akan berkendara dengan lebih santai dan sepenuhnya mengasai kendali kendaraan dalam segala tingkat kecepatan. Sistem VDS ini, menghilangkan gerak pada lingkar kemudi yang tidak perlu, yang hampir selalu terjadi jika sistem ini tidak ada.

https://www.liputan6.com/otomotif/read/4002261/truk-volvo-bisa-tenggak-biodiesel-tapi

BERITA KELAPA SAWIT

Bisnis Indonesia | Selasa, 2 Juli 2019

CPO Rebound di Tengah Ketidakpastian

Harga minyak sawit atau crude palm o/7(CPO) berhasil rebound di tengah negosiasi Indonesia, salah satu produsen CPO utama di dunia, dengan India yang masih belum membuahkan hasil terkait dengan permintaan penurunan tarif impor minyak sawit RI ke India. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (1/7) hingga pukul 16.11 WIB, harga CPO untuk kontrak September 2019 di bursa Malaysia bergerak menguat tipis 0,62% menjadi 1.963 ringgit per ton. Sepanjang paruh pertama 2019, harga CPO telah terkoreksi 10,62%. Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan upaya Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas tarif impor CPO yang akan diberlakukan oleh India dinilai pasar cukup baik. “Upaya Indonesia untuk mendapatkan pengurangan tarif impor dari India cukup baik. Harapannya hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan CPO diri India,” ujar Ibrahim kepada Bisnis, Senin (1/7). Seperti diketahui, India menaikk.ui tarif impor CPO asal Indonesia dari semula sebesar 30% menjadi 44% dan minyak sawit olahan dan 40% menjadi 54% sehingga berdampak pada penurunan permintaan CPO dari India.

Sementara itu, Malaysia mendapatkan tarif berbeda setelah menjalin pakta dagang MICECA dengan India mulai awal tahun ini. Perjanjian tersebut membuat tarif impor CPO daii Malaysia sebesar 40% dan produk turunannya sebesar 45%. Untuk mendapatkan keringanan bea masuk CPO ke India, Indonesia menurunkan tarif impor gula mentah dari India. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2019 tentang Perubahan atas PMK No. 27/2017 tentang Penetapan Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area, bea masuk gula kristal mentah/ gula kasar ditetapkan menjadi 5%. Kebijakan itu akan membuat gula mentah (GM) untuk gula kristal rafinasi (GKR) dari India tidak lagi dikenai tarif sesuai most favoured nation (MFN) sebesar Rp550/kg atau paling rendah 10%. Di sisi lain, permintaan CPO asai China pun masih melemah seiring dengan pelemahan ekonomi Negeri Panda yang belum pulih akibat diterpa panasnya perang dagang sejak awal tahun lalu. Hal tersebut membuat pasokan semakin menumpuk di tengah permintaan yang loyo sehingga membuat harga CPO masih berada dalam tekanan. Oleh karena itu, Ibrahim memprediksi harga CPO akan semakin sulit untuk bergerak kembali ke level 2.000 ringgit per ton. Dia memprediksi untuk perdagangan Selasa (1/7), CPO akan bergerak di kisaran 1.960 ringgit -1.974 ringgit per ton. Sementara itu, untuk perdagangan sepekan, CPO akan bergerak di kisaran 1.850 ringgit-2.000 per ton.

STOK MEMBANJIR

Sejauh ini, harga minyak sawit diperkirakan bergerak stagnan dan tidak akan keluar dalam waktu dekat dari tren tersebut karena masih bergulat dengan stok tinggi. Persediaan itu terus menerus ada di produsen-produsen utama dunia seperti Indonesia dan Malaysia. Mirisnya, permintaan untuk komoditas unggulan Indonesia ini diperkirakan melemah. Kinerja CPO itu sangat kontras dengan indeks harga spot pertanian Bloomberg, yang berada di jalur kenaikan kurtalan terbaik dalam 3 tahun terakhir, ditopang oleh gangguan pasokan biji-bijian karena cuaca. Adapun, minyak yang digunakan dalam segala hal, mulai dari permen hingga bioluel ini, jatuh selama tujuh hari berturut-turut di Kuala Lumpur pada Jumat (28/6) dan bahkan sempat menyentuh 1.951 ringgit per ton, level harian terendah dalam 7 bulan terakhir. Marcello Cultrera, manajer penjualan institusional di Phillip Futures Sdn di Kuala Lumpur mengatakan, dengan produksi sawit Indonesia terlihat naik sekitar I juta ton hingga September mendatang, harga CPO di Malaysia diproyeksikan berada di b a w a h tekanan.

“Prospek minyak sawit bearish. Harga sawit berjangka di Malaysia akan bertalian antara level 1.850 ringgit hingga 2.150 ringgit hingga Oktober mendatang, dan setelah itu akan diperdagangkan Iebih tinggi hingga 2.300 ringgit paling banyak,” katanya dikutip dari Bloomberg, Minggu (30/6). Kekhawatiran atas perang dagang antara Amerika Serikat dan China, berlimpahnya pasokan, dan seretnya permintaan, memang telah menjadi tema dominan di sebagian besar pasar pertanian pada 2019. “Kami memiliki banyak stok Kelapa Sawit dan kedelai secara global,” kata Ivy Ng, kepala agribisnis regional di CIMB Investment Bank Bhd. Dia mengatakan, produksi sawit di Malaysia, produsen CPO terbesar kedua, telah melampaui ekspektasi pasar. Sementara ekspor kuat di awal tahun, tetapi pengiriman sejak itu telah melemah. Dampaknya kondisi tersebut meningkatkan harapan bahwa persediaan akan meningkat lagi. “Ada juga kekhawatiran meningkatnya pasokan di Indonesia yang tumbuh paling tinggi dapat meningkatkan persaingan dengan Malaysia, sehingga menurunkan harga sawit,” katanya.

Menambah kabar buruk bagi harga sawit, yaitu kenyataan bahwa Kelapa Sawit akan memulai siklus produksi tinggi musiman mereka. Selanjutnya situasi ini dapat menambah pasokan sawit global. Pada perdagangan pekan lalu, minyak Kelapa Sawit berjangka memperpanjang penurunan mereka ke level terendah hampir 4 tahun terakhir, di tengah kekhawatiran kurangnya permintaan ekspor. Selain karena ekspektasi lemahnya permintaan, penumnan harga sawit pada pekan lalu juga dipicu oleh penurunan harga minyak bumi. Hal itu mengurangi daya tarik komoditas tropis itu ke dalam biofuel. Sebagai informasi, CPO biasa digunakan sebagai campuran untuk bahan bakar tersebut.

Bisnis Indonesia | Selasa, 2 Juli 2019

Ekspor ke India Makin Tarkatung-katung

Ekspor minyak Kelapa Sawit mentah dan produk turunannya dari Indonesia menuju India masih diliputi ketidakpastian, kendati RI telah merelakan bea masuk gula mentah asal Negeri Bollywood untuk diturunkan. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Ranya Laksmi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai indikasi kesediaan Pemerintah India untuk menurunkan bea masuk minyak Kelapa Sawit mentah {crude palm oil/CPO), terutama produk turunannya dari Indonesia. Kondisi ketidakpastian itu masih saja terjadi meskipun Indonesia telah bersedia menurunkan bea masuk gula mentah asal India untuk balian baku gula kristal rafinasi dari 10% menjadi 5%. Menurutnya, India masih menuntut hal yang lebih besar dalam hal perdagangan bilateral dengan Indonesia, sebagai syarat menurunkan bea masuk komoditas kelapa sawit. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan India sebesar US$2,40 miliar pada Januari-April 2019. Capaian tersebut turun 8,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Saya melihat, mereka masih meminta hal yang lebih besar dari Indonesia selain menurunkan bea masuk gula mentah sebab neraca perdagangan mereka masih defisit dengan kita,” jelasnya, Senin (1/7). Hal itu, menurutnya, membuat Indonesia masih sulit untuk mendapatkan perlakuan serupa dengan yang diterima oleh Malaysia dari India. Sebagai perbandingan, CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40% oleh In- dia, sedangkan produk turunannya 50%. Sebaliknya, Malaysia mendapatkan tarif berbeda setelah menjalin pakta dagang MICECA dengan Negeri Bollywood mulai awal tahun ini. Perjanjian dagang itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia sebesar 40% dan produk turunannya sebesar 45%. “Mereka masih berkeras melindungi industri minyak nabati nonsawit dan industri pengolahan minyak nabatinya sehingga sangat sulit sekali melobi mereka agar menurunkan bea masuk, produk turunan CPO,” lanjut Ranya.

PENGENAAN PAJAK

Kondisi itu diperparah oleh rencana Pemerintah India untuk mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk pro-d u k minyak sawit olahan yang diimpor. Seperti dikutip dari Economic Times pada 1 Juli 2019, Ketua Komisioner Bidang Agrikultura Negara Bagian Maharasthra Pasha Patel mengatakan, para pejabat India telah sepakat untuk mengenakan pajak tersebut. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan peningkatan volume impor minyak sawit olahan sejak diberlakukannya bea masuk khusus dari Malaysia, pascaditerapkannya MICECA pada awal tahun ini. Berdasarkan data dari Solvent Extractors Association India, impor produk CPO olahan India melonjak dari 130.000 ton pada Desember 2018 menjadi 350.000 ton pada Mei 2019. Untuk itu, lanjut Kanya, saat ini upaya yang ditempuh untuk mengurangi bea masuk CPO dan produk turunannya di India tidak lagi hanya dapat dilakukan melalalui jalur pemerintah ke pemerintah. Dia mengatakan, saat ini para pengusaha CPO Indonesia tengah melakukan pendekatan kepada para importir di India untuk melobi pemerintah India.

“Sudah sangat sulit jika pendekatannya government to government. Saya yakin dengan fenomena melonjaknya impor produk CPO olahan dari Malaysia, India tidak akan mau dengan mudah menurunkan bea masuknya untuk produk dari Indonesia,” katanya. Saat ini, lanjutnya, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) telah aktif melakukan pendekatan kepada sejumlah asosiasi importir CPO di India. Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL). Saat dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengakui, guna membuka jalur ekspor menuju India, memang diperlukan perlakukan khusus. Dia menyebutkan, saat ini DMSI terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia. “Kita upayakan promosi kepada importir di India, bahwa dari segi legalitas dan standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai akan membuat pangsa pasar ekspor produk olahan asal RI semakin suram. Dia mengatakan, kebijakan pengenaan pajak 10% tersebut merupakan \’akal-akalan\’ India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia. “Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya. Untuk itu, dia mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India. Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbay agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

“Dari segi ongkos produksi dan harga produk olahan CPO kita saja masih lebih mahal dari Malaysia. Kalau disparitas bea masuk produk CPO kita dengan Malaysia masih tinggi, ditambah pula nanti ada pajak tambahan di dalam negeri India, maka berakhirlah ekspor kita ke negara itu,” tegasnya. Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia harus pintar membaca dinamika politik di India. Kemenangan kembali Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, akan membuatnya sedikit melunak untuk mengambil kebijakan yang populis guna mengerek dukungan kepadanya. “Pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Narendra Modi di G20 untuk meminta penurunan bea masuk CPO sudah tepat. Tinggal bagaimana intensitas kita untuk terus melobi negara tersebut,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, mengatakan upaya lobi-lobi masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan bea masuk CPO dan produk turunannya.

Hal itu telah dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke India pada Februari tahun ini. “Pendekatan secara intensif masih kami lakukan. Sudah ada komitmen informal dari pemerintah negara tersebut mengenai penurunan bea masuk. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” jelasnya. Wakil Ketua Umum Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang sebelumnya mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga. Kendati ekspor CPO dpaat meningkat secara volume, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu. Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, harga CPO di pasar global tidak akan bergerak terlalu jauh dari kisaran US$470/ton. “Harga komoditas ini masih bertahan di level rendah dan ada kecenderungan terus turun. Sulit kalau untuk nilai ekspor dari produk ini naik hingga akhir tahun, meskipun secara volume bertambah,” katanya, Minggu (30/6).

Bagaimanapun, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Rasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini. Situasi itu dipercayanya dapat membantu mengerek nilai ekspor komoditas andalan RI tersebut. “Masih ada peluang untuk harga CPO dan turunanya naik hingga akhir tahun sehingga nilai ekspor kita juga akan terkerek. Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya. Namun, dia mengaku belum dapat menyebutkan berapa kisaran kenaikan harga serta nilai ekspor CPO dan produk turunannya hingga akhir tahun ini.

Sawitindonesia | Senin, 1 Juli 2019

Prof.Yanto Santosa: Sawit Penyelamat Lahan Terdegradasi

Perkebunan kelapa sawit bukanlah penyebab utama perubahan hutan di Indonesia, bahkan komoditas ini menjadi penyelamat lahan terdegradasi. Hal ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr Yanto Santosa bahwa kelapa sawit tidak menjadi pemicu langsung deforestasi di Indonesia. Pernyataan ini mengacu sejarah degradasi lahan di Indonesia, Yanto mengungkapkan konversi lahan perkebunan kelapa sawit bermula dari penanaman kelapa sawit pada lahan yang terlebih dahulu terdegradasi akibat kegiatan penebangan ataupun kebakaran hutan. “Kegiatan konversi lahan demi kepentingan ekonomi dan keamanan pangan merupakan hal yang lumrah, terutama pada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia,” kata Yanto dalam seminar sawit berkelanjutan di Oslo Swedia, akhir pekan lalu. Bermula dari kesuksesan program transmigrasi, kata Yanto, konversi hutan mendorong peralihan fungsi hutan tropis menjadi lahan-lahan untuk tanaman pangan seperti padi. “Pada tahun 1980an, pemerintah mendorong pelaku usaha kelapa sawit dan industri kayu untuk meningkat produktiftas lahan hutan terdegradasi,” kata Yanto. Dalam seminar di Oslo tersebut, hadir juga Duta Besar RI di Norwegia dan Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesian) Joko Supriyono.

Puncak deforestasi terjadi pada periode 1950-1985 dan 1985-2000 yaitu sebesar 42 juta hektar dan 16 juta hektar, sementara ekspansi lahan untuk kelapa sawit hanya 1 juta hektar dan 3 juta hektar dalam periode yang sama. Fakta menarik lainnya, konversi lahan perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2010 yaitu sekitar 8 juta hektar, 5,5 juta hektar di antaranya berasal dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar. Sementara, 2,6 juta hektar merupakan hasil dari konversi hutan produksi. “Bukti sejarah lainnya yang menunjukkan bahwa kelapa sawit bukan penyebab langsung deforestasi di Indonesia yaitu awal pendirian perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 1863. Komoditas pertama yang ditanam saat itu adalah tembakau bukan kelapa sawit, yang pada saat itu merupakan komoditas perdagangan utama di pasar Eropa” ungkap Yanto. Perkebunan kelapa sawit bukanlah penyebab langsung deforestasi, bahkan konversi lahan kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai “penghijauan kembali” atau “rehabilitasi” lahan yang semula telah terdegradasi.

Bisnis | Senin, 1 Juli 2019

BPPSI di Pekanbaru Diminta Dorong Hilirisasi Produk Sawit

Kementerian Perindustrian meresmikan Kantor dan Laboratorium Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) di Pekanbaru, Senin (1/7/2019). Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu mendorong diversifikasi produk industri di Riau. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara menyampaikan, salah satu tujuan pendirian BPPSI Pekanbaru adalah mendorong diversifikasi produk yang berbasis sumber daya alam lokal, terutama di Provinsi Riau. “Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya pengembangan produk industri. Kemampuan sumber daya manusia di BPPSI Pekanbaru, terutama perekayasa, akan terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan dalam litbangyasa industri, khususnya untuk mendorong terjadinya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah,” paparnya, Senin (1/7/2019). Misalnya kelapa sawit, komoditas ekspor utama bagi Provinsi Riau.Luas area perkebunan kelapa sawit di Riau sebesar 2,8 juta hektare atau 19,8% dari total perkebunan sawit di Indonesia. Potensi lahan ini, menghasilkan produksi CPO sebanyak 9 juta ton per tahun atau 24% dari total volume ekspor nasional.

“Dari peluang yang masih sangat terbuka tersebut, semakin menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional dengan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi produk turunan kelapa sawit,” tuturnya. Saat ini, ada tiga jalur hilirisasi industri CPO yang potensial untuk terus dikembangkan. Pertama, hilirisasi oleopangan (oleofood complex), yang menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) dan produk jadi oleopangan (oleofood product) seperti minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat. Kedua, hilirisasi oleokimia (oleochemical complex), menghasilkan produk-produk antara oleokimia, oleokimia dasar dan produk jadi seperti produk biosurfaktan (produk detergen, sabun, dan shampoo), biolubrikan (biopelumas) dan biomaterial (contohnya bioplastik). Dan ketiga, hilirisasi biofuel (biofuel complex), menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur dan lain-lain. Di samping itu, BPPSI berperan memberikan pelayanan jasa teknis kepada pelaku industri terkait dengan penilaian kesesuaian atau penerapan standardisasi industri. “Dengan pelayanan pengujian, kalibrasi, inspeksi, dan konsultansi di BPPSI Pekanbaru, diharapkan cukup membantu industri di Riau dalam penerapan standardisasi industri.”

Lebih dari itu, balai ke-24 di bawah BPPI itu juga berperan memberikan dampak positif lainnya, terutama melalui kolaborasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait. “Kami memandang perlu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di provinsi Riau dalam aspek litbangyasa dan penerapan teknologi dan inovasi,” tegas Ngakan. Menurutnya, kolaborasi semua pihak terkait akan menjadi kunci untuk pengembangan industri dan SDM industri ke depan, terutama dalam mengantisipasi era industri 4.0. “Kemenperin sebagai inisiator roadmap Making Indonesia 4.0, akan terus mengupayakan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sehingga roadmap tersebut akan terimplementasikan dengan baik,” tandasnya.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190701/257/1118580/bppsi-di-pekanbaru-diminta-dorong-hilirisasi-produk-sawit