+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Hilirisasi Industri Untuk Ciptakan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 28 Agustus 2019
Hilirisasi Industri Untuk Ciptakan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

Pemerintah optimistis terhadap implementasi kebijakan hilirisasi industri yang akan menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas. Oleh karenanya, industri pengolahan berperan penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. “Dengan fokus hilirisasi industri, tentunya akan bisa melakukan lompatan kemajuan lagi bagi ekonomi kita. Maka itu, perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, sebagaimana disalin dari siaran resmi. Mengenai potensi sumber daya alam, Menperin menjelaskan, Indonesiapu-nya keunggulan komparatif dibanding negara lain. “Namun demikian, dengan modal inovasi, sumber daya manusia yang kompeten, dan penguasaan teknologi, Indonesia akan mampu menggenjot nilai tambah komoditasnya lebih tinggi lagi,” tuturnya. Langkah strategis tersebut telah tertuangdalam peta jalan Making Indonesia 4.0. “Melalui roadmap ini, kita merevitalisasi sektor manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi.Sebab, teknologi industri 4.0 dinilai dapat mendongkrak produktivitas dan kualitasindustrisecaralebih efisien. Sehingga sektor industri akan terus berkontribusi besar pada ekonomi,” imbuhnya.

Airlangga menyebutkan, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. “Kalau nickel ore dijual sekitar USD40-60, sedangkan ketika menjadi stainless steel harganya di atas USD2000. Selain itu, kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai USD4 miliar, baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan China,” paparnya. Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar USD3,4 miliarmen-jadi USD5 miliar di tahun 2018. “Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang,” ungkapnya. Lompatan kemajuan lainnya pada penerapan hilirisasi industri, yakni ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap perolehan devisa cukup signifikan. “Pada tahun 2018, rasiovolumeek-spor bahan baku dan produk hilir sebesar 19 persen banding81 persen,” ujarnya.

Airlangga mengemukakan, Indonesia merupakan produsen terbesar minyaksawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi pada 2018 sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan. “Ekspor minyak sawit dan produktu-runannya menyumbang devisanegarahinggaUSD22 miliar per tahun,” tandasnya. Menperin menam- bahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan man-datori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50danB100. “Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya hargaCPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu,” sebutnya. Apalagi, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan pengembangan industri yang terintegrasi dengan kebijakan biofuel nasional. Hal ini untuk mewujudkan industri nasional yang rendah emisi karbon dan berwawasan lingkungan.

Contohnya, industri flexy fuel engine berbasis bahan bakar nabati, yang diyakini dapat tumbuh berdampingan dengan industri kendaraan listrik, hybrid, dan yang rendah emisi lainnya. “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, kita sudah memproduksi sendiri avtur dan diharapkan tidak impor avtur lagi. Tetapi kita bisa lebih dari itu, dengan bisa mengekspor avtur, dan kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit,” jelasnya. Pemerintah semakin gencar memacu investasi sektor industri karena dinilai mampu memberikan efek berganda dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan strategis telah diterbitkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Dari hasil pertemuan kami dengan para investor, mereka melihat Indonesia masih menjadi negara tujuan utama investasi. Indonesia dinilai memiliki peluang pengembangan industri manufaktur melalui pasar yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif. Ini potensi bagi kita,” kata Airlangga. Peningkatan investasi di sektor industri manufaktur, terlihat dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada kuartal II tahun 2019 yang melonjak dibanding kuartal sebelumnya. Sepanjang periode April-Juni tahun ini, sumbangsih sektor manufaktur pada PMDN senilai Rp22,2 triliun.

Harian Ekonomi Neraca | Rabu, 28 Agustus 2019
Bakal Terus Dicari Solusi Masalah Ekspor Sawit

Menteri Koordinator Bidang Kemariti-man Luhut B. Pandjaitan mengatakan akan mencari solusi masalah kelapa sawit setelah mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan juga kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti,” Menko Luhut sebagaimana disalin dari Antara. Luhut berada di Gedung BPK menghadiri undangan Anggota IV BPK Rizal Djalil. Dia bersama dengan beberapa menteri lain diundang untuk mendengarkan hasil temuan BPK, di antaranya temukan terkaitkelapa sawit Ada beberapa permasalahan terkait kelapa sawit, sebut saja masalah lahan, jumlah dan lain sebagainya. “Ada beberapa hal, seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi, ini harus dicari solusinya kan, tidak boleh dibiarkan seperti ini,” jelasnya.

Ada beberapa permasalahan di sektor kelapa sawit, dan ada 5-6 kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan. Dikatakan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plas-manya dan lainnya. “Sekarang kita sedang memenuhi kriteria tersebut, dan apa saja ketentuannya, nantinya ada lima orang menteri akan lapor kepada Presiden dan akan diadakan Ratas,” kata Menko Luhut Menjawab pertanyaan awak media mengenai pengaruh kampanye hitam perihal kelapa sawit, Menko Luhut menjawab hal tersebut cukup berpengaruh, namun pemerintah telah mempersiapkan diri den-ganmengeluarkanberbagai kebijakan yang bertujuan agar Indonesia tidak bergantung dengan pihak lain. Presiden, katanya, nanti akan mengarahkan untuk melakukan studi lebih lanjut dan juga apa saja turunannya dan ini ditujukan supaya kita tidak bergantung dengan orang lain.

“Kebijakan kita juga bagus, seperti B20, B30 sampai \’ dengan BI00 sehingga dengan demikian kita tidak bergantung kepada Eropa saja. Kampanye hitam ini kan kita disangka deforestasi, takbenar itu, yang benar kita itu justru penghasil carbon credit di dunia. Sampai dengan saat ini masih pengaruh, tetapi kan sekarang kita sudah mengeluarkan kebijakan B30, dan Presiden sudah perintahkan untuk lanjut ke B50 dan lanjut ke B100,” kata Luhut Sekretaris kksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Barat, Idwar Hanis mengatakan pemer-inta harus mengambil kebijakan yang menjadi solusi menghadapi anjloknya harga sawit nasional. “Harga yang anjlok berdampak besar bagi petani sawit di Kalbar sebagai salah satu sentra sawit di Indonesia. Yang menanam sawit bukan hanya perusahaan namun juga masyarakat se-hinggahargayangjatuh sangat berdampak dengan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Sejumlah masukan kepadapemerintahsudahdis-ampaikan oleh GapkiPusat. Saat ini pemerintah sudah mengambil langka strategis untuk itu. “Kami mendukung pemerintah untuk melakukan penyesuaian pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit CPO dan produk turunannya,” kata dia. Selamajni.setiaptonek-spor CPO dikenakan pungutan 50 dolar AS. Padahal, posisi harga CPO sudah di bawah 500 per ton dolar AS. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan, terlepas dari faktor apa yang mempengaruhi penurunan harga \’tersebut “Penghapusan pungutan ekspor adalah solusi jangka pendek sembari seluruh pihak terus berupaya meningkatkan daya serap pasar domestik dan memperluas pasar ekspor. Di dalam negeri sendiri, pelaku usaha perkebunan kelapasawitjugaharusterus ” meningkatkan produktivitas,” katanya.

Gatra | Selasa, 27 Agustus 2019
BMAS Biodiesel, Aprobi : Kalau Tinggi Berhenti Ekspor

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) masih mempertimbangkan besaran bea masuk antisubsidi (BMAS) untuk mengekspor produk ke Eropa. “Kalau murah kita tetap ekspor karena harga kita lebih murah dari biodiesel mereka. Kalau sudah besar berhentilah,” ujar Ketua Umum Aprobi, Paulus Tjakrawan, kepada Gatra.com, Senin (26/8). Apabila kebijakan B30 (biodiesel minyak kelapa sawit 30%) diterapkan, menurut Paulus, biodiesel dalam negeri akan habis diserap. Pasar alternatif yang potensial dikembangkan di luar Uni Eropa adalah Tiongkok. Hal itu karena adanya permintaan yang cukup besar. Pada 2018 ekspor biodiesel ke Tiongkok sebesar 500.000 ton, sedangkan di luar Tiongkok relatif kecil. Penerapan BMAS Indonesia oleh Uni Eropa (UE) akan ditetapkan pada September sebesar 8%-18.%. Keputusan final mengenai kebijakan BMAS baru diputuskan pada Januari 2020 . “Kita belum tahu menang atau kalah. Kalau kita kalah, tergantung pemerintah dan pengusaha. Apakah kita mau ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)? Tempat kita beradu argumen ada di sana,” katanya. Uni Eropa merupakan pasar besar bagi produk biodiesel Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi lonjakan ekspor biodiesel ke UE pada 2017 – 2018. Volume ekspor meningkat dari 115.995 ton pada 2017 menjadi 807.439 ton pada 2018 atau tumbuh sebesar 418%. Adapun nilai ekspor meningkat dari US$ 116,74 juta pada 2017 menjadi US$ 532,59 juta pada 2018 atau melonjak 356%.
https://www.gatra.com/detail/news/440404/economy/bmas-biodiesel-aprobi–kalau-tinggi-berhenti-ekspor