+62 2129380882 office@aprobi.co.id
Hilirisasi Sawit RI Alami Hambatan

Hilirisasi Sawit RI Alami Hambatan

Jakarta Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, upaya menggenjot hilirisasi sawit di Tanah Air menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya penerapan dana pungutan US$ 20 per ton pada produk ekspor hilir sawit, yakni untuk minyak goreng kemasan dan bermerek ukuran di bawah 25 kilogram (kg) dan biodiesel. Terbukti, ekspor Indonesia untuk kedua produk tersebut turun 25-30% selama Juli-Desember 2015 dibandingkan Januari-Juni 2015. Atau, sejak diberlakukannya PMK 133/2015 mulai Juli 2015, PMK itu mengatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Persoalan tambahan lainnya, kata Sahat Sinaga, produk ekspor sawit masih masuk jalur merah oleh Bea Cukai (BC) Kementerian Keuangan dengan aturan PMK 145/2014 dan PMK 146/2014. Hal itu menyebabkan alur ekspor sawit tersendat. GIMNI dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) sudah mengirimkan surat resmi, baik kepada Kementerian Perindustrian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) agar mengubah regulasi yang ada dan menolkan dana pungutan atas kedua produk tersebut. “Dengan begitu, ekspor sawit dari Indonesia bisa kompetitif dengan negara pesaing lainnya,” kata Sahat di Jakarta, Senin (8/2).

Selain itu, peraturan Bea Cukai Kementerian Keuangan juga berbeda-beda untuk ekspor bulking sawit di Gresik dan Palembang dengan pelabuhan ekspor lainnya. Kebijakan itu menyebabkan eksportir harus menggunakan format 3D, yakni loading lebih dahulu kemudian baru PEB (pemberitahuan ekspor barang) diajukan untuk fiat muat bayar Dana Pungutan (DP) atau Bea Keluar (BK). Hal itu telah membuat risiko tinggi bagi eksportir terkena demurrage karena kapal tak bisa berlayar. Kapal harus menunggu PEB itu belakangan di fiat muat, lalu bayar DP atau BK setelah barang lengkap di kapal. Apabila hal itu terjadi pada Jumat siang, penyelesaian administrasi ekspor baru bisa diselesaikan Senin berikutnya. “Usaha peningkatan ekspor sawit sangat tidak didukung oleh pelaksana lapangan dan regulasi. Ini sangat ironis mengingat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sudah berjalan sejak Desember 2015. Apa yang bisa diandalkan sebagai basis daya saing Indonesia?” kata Sahat.