+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Hingga September 2019, Realisasi B20 Mencapai 4,49 Juta Kl

BERITA BIOFUEL

Merdeka | Selasa, 8 Oktober 2019

Hingga September 2019, Realisasi B20 Mencapai 4,49 Juta Kl

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, jumlah 20 persen biodiesel ‎yang sudah dicampur dengan solar (B20) sampai September 2019 mencapai 4,49 juta Kilo liter (Kl). Angka ini mencapai 68 persen dari kuota yang ditargetkan yakni sebesar 6,6 juta Kl. “‎Sampai akhir September sudah 68 persen atau 4,49 juta KL,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah ‎di Jakarta, Selasa (8/10). Kuota biodiesel 20 persen biodiesel yang dicampur solar pada tahun ini ditambah pada Agustus 2019 dari sebelumnya sebesar 6,2 juta Kl,‎ hal ini untuk menyesuaikan kenaikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Alokasi biosolar tersebut akan disalurkan ke badan usaha penyalur BBM, untuk dicampurkan dengan solar sebelum dijual ke konsumen, yaitu PT Pertamina (Persero) menjadi 5,59 juta Kl dan PT Exxonmobil Lubricant menjadi 200.080 Kl.

PT AKR Corporindo tetap sebesar407.000 Kl‎, PT Jasatama Petroindo 105.000 Kl‎, PT Petro Andalan Nusantara 143.750 Kl‎, PT Shell Indonesia 40.250 Kl‎, PT Cosmic Indonesia 10.500 Kl, dan PT Cosmic Petroleum Nusantara 13.750 Kl‎. Berikutnya, jatah biodiesel PT Energi Coal Prima 39.375 Kl‎, PT Petro Energy 4.800 Kl‎, PT Gasemas 44.950 Kl‎, PT Jagad Energy 2.000, PT Petro Energi Samudera 750 Kl, PT Baria Bulk Terminal 4.200 Kl‎, PT Pertamina Patra Niaga 1.200 Kl‎, PT Mitra Andalan Batam 2.800 Kl‎, PT Vivo Energy Indonesia 10 ribu Kl‎, serta PT Yavindo Sumber Persada 6 ribu Kl‎. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mencatat, penyerapan 20 persen biodiesel yang dicampur dengan solar (B20) selama kuartal pertama 2019 mencapai 1,5 juta kiloliter (KL). Tahun ini ditargetkan 6,2 juta KL penyerapan biodiesel yang dicampur ke solar subsidi maupun non subsidi. “Semoga bisa 6,2 KL sampai akhir tahun. Ini juga karena ada sinergi dari semua stakeholder. Tiga bulan pertama 1,5 juta pokoknya,” kata Ketua Aprobi Paulus Cakrawan, di kantor Aprobi, Jakarta, Kamis (2/5).

https://m.merdeka.com/uang/hingga-september-2019-realisasi-b20-mencapai-449-juta-kl.html

Sinar Harapan | Selasa, 8 Oktober 2019

Kebutuhan Biodisel Tahun Depan Diprediksi Tembus 9,6 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi kebutuhan biodiesel untuk program pencampuran biodiesel pada minyak Solar mencapai 9,6 juta kiloliter (kl) pada 2020. Jumlah kebutuhan bahan bakar nabati berupa Fatty Acid Methyl Ester (FAME) itu tahun depan meningkat 45 persen dibandingkan tahun ini lantaran program B30 mulai berjalan. Sebagai catatan, tahun ini, kebutuhan biodiesel untuk program B20 ditargetkan sebanyak 6,6 juta kiloliter. “(Konsumsi) masih susah ditebak, tapi dengan B30 size-nya jadi 9,6 juta kiloliter lah,” ucap Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna seperti dikutip cnnindonesia.com, Selasa (8/10/2019). Selain memerlukan FAME, program B30 juga membutuhkan unsur methanol. Hanya saja, Feby belum bisa memperkirakan jumlah methanol yang dibutuhkan agar B30 bisa berjalan tahun depan. “Masih didiskusikan (jumlah campuran methanol),” imbuhnya.

Ia menyatakan sebagian kebutuhan methanol akan diimpor karena pasokannya di dalam negeri belum mencukupi. Namun, Feby tak menyebut pasti jumlah yang akan dikirim dari luar negeri. “Masih (akan impor). Angkanya berapa tidak hafal,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyatakan keinginannya untuk mempercepat implementasi jual beli campuran minyak sawit mentah ke solar sebesar 30 persen atau B30 pada bulan depan. Ia menyebut percepatan itu bisa saja dilakukan karena pemerintah sudah melakukan percobaan secara internal. “Kami mau memulai coba langsung jualan. Usul saya itu mulai November di beberapa kota,” ungkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga sudah memberikan sinyal positif terhadap rencana percepatan implementasi jual beli B30. Pasalnya, hal tersebut akan menjadi salah satu cara untuk menurunkan defisit neraca perdagangan melalui pengurangan impor minyak. “Memang (penerapan B30) awal 2020, tapi kan kami bisa coba (dipercepat), (B30) bisa (diterapkan) di November 2019,” ujarnya.

http://sinarharapan.co/ekonomi/read/8778/kebutuhan_biodisel_tahun_depan_diprediksi_tembus_9_6_juta_kl

Valid News | Selasa, 8 Oktober 2019

Hingga September 2019, Realisasi B20 Mencapai 4,49 Juta Kl

PT Pertamina mengeluarkan Kartu Kendali untuk mengatur penyaluran Biosolar di dalam negeri. Penerapannya dilakukan pada sejumlah titik, salah satunya di Tanjung Pinang Kepulauan Riau (Kepri). Perilisan Kartu Kendali di sana disebabkan konsumsi biosolar di Tanjung Pinang sudah melebihi kota yang ditetapkan. “Hingga September 2019, penyaluran Biosolar di Kepri sebanyak lebih dari 117 juta liter. Realisasi ini lebih besar 16% dibanding kuota yang ditetapkan BPH Migas,” jelas Marketing Branch Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Kepri, Awan Raharjo, dalam siran pers, Selasa (8/10). Kartu kendali ini diberikan khusus pembelian biosolar bagi bus pariwisata. Penggunaannya hanya berlaku di nomor SPBU 14.291.717 Tanjung Pinang. Dengan kartu kendali ini, setiap bus pariwisata diatur pembelian Biosolarnya sebesar 60 liter per hari. Penerapan kartu kendali pada bus pariwisata ini adalah tahap pertama. Pemkot Tanjung Pinang dan Pertamina telah menerbitkan Selanjutnya akan diterapkan bagi konsumen yang berhak menggunakan Biosolar bersubsidi. Dan tahap akhir menggunakan sistem pembayaran non tunai seperti yang sudah diterapkan di Batam. Ke depan, persyaratan mendapat kartu kendali non tunai atau fuel card adalah melampirkan bukti setor pajak kendaraan. Dengan begitu, kedisiplinan pembayaran pajak kendaraan dapat ditingkatkan. Ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Bagi konsumen non fuel card, kami sediakan BBM diesel berkualitas, Dex dan Dexlite. Dengan cetane number (CN) yang lebih tinggi dari Biosolar, alhasil pembakaran lebih baik. Konsumsi BBM pun lebih hemat dan lebih ramah lingkungan,” ujar Awan.

Konsumsi Dex dan Dexlite, selain bermanfaat bagi konsumen, juga mendukung pembangunan daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Terbukti setoran PBBKB Pertamina di Kepri pada semester I 2019 sebanyak 155 miliar, meningkat 5% dibanding periode serupa tahun lalu. Awan memastikan kuota Biosolar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2019. Oleh karena itu, masyarakat Kepri khususnya di Tanjung Pinang tidak perlu khawatir untuk ketersediaan biosolar. Terkait penggunaan yang telah melebihi kuota, Awan enggan terburu-buru menyimpulkan kelebihan kouta tersebut diakibatkan penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran atau menyalahi aturan atau tidak. Namun ia berharap, distribusi tertutup yang dilakukan lewat Kartu Kendali membuat BBM bersubsidi jenis ini dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak memakainya. Hal ini dilakukan pihaknya karena menurut jenisnya biosolar termasuk ke dalam jenis BBM tertentu (JBT) yang disubsidi negara. Maka, jumlahnya dibatasi oleh kuota yang diatur melalui APBN. Hal itu diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014. Sebagai badan yang ditugaskan pemerintah mengatur penyaluran biosolar, ia mengatakan, Pertamina perlu mengatur agar sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Untuk itu, pihaknya bersinergi dengan Pemko Tanjung Pinang dalam upaya pengaturan Biosolar melalui kartu kendali. Wali Kota Tanjungpinang Syahrul menyatakan bus pariwisata menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Tanjungpinang saat ini. Berbekal kartu kendali, kata Syahrul, ketersediaan solar bagi armada pariwisata tersebut dipastikan semakin terjamin, sehingga aktivitas mengangkut wisatawan pun akan semakin lancar. “Saat ini kunjungan wisatawan sedang menggeliat. Dampaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang,” ujar Syahrul.

Pasokan Normal

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara menyebutkan bahwa distribusi biosolar bersubsidi di Riau kembali. Kepala Unit Manager Communication dan CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo di Pekanbaru, mlansir Antara Selasa (8/10), mengatakan lancarnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) tersebut terjadi setelah pihaknya mengembalikan pasokan ke kondisi semula sesuai perintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) per l 30 September 2019. Sebelumnya memang ada perintah terkait pengendalian BBM bersubsidi biosolar dari BPH Migas melalui surat edaran BPH Migas tertanggal 27 September 2019. Pasalnya sebelumnya ditemukan banyak distribusi yang kurang tepat sasaran. Namun pada perkembangannya di lapangan, akhirnya BPH memberikan perintah kepada Pertamina untuk membatalkan pemberlakuan surat edaran tersebut. “Kini sesuai data normal penyaluran biosolar di Riau sampai dengan September sudah melebihi kuota yang ditetapkan BPH Migas sebesar 10%. Sudah tersalurkan lebih dari 595 ribu KL dari kuota 542 ribu KL,” tuturnya. Dengan kembali normalnya distribusi biosolar bersubsidi, diharapkan tidak ada lagi gejolak di masyarakat meski penyalurannya ada yang tidak tepat sasaran. Ia menengarai, ada pihak-pihak tertentu seperti industri yang tidak berhak atas BBM bersubsidi itu justru menjadi penggunanya dengan jalur ilegal.

Padahal sesuai Perpres 191 tahun 2014, biosolar bersubsidi diperuntukkan bagi usaha mikro kecil (UMK), nelayan, petani, kendaraan umum, dan pelayanan umum. Pertamina sendiri kata Roby selama ini telah melakukan pengawasan dengan maksimal agar biosolar itu tepat sasaran, dan distribusinya juga sudah diperkirakan sesuai kapasitas peta masyarakat miskin. “Akan tetapi, tetap saja menjadi blunder dan selalu ada kekurangan di lapangan,” katanya. Ia juga menyangkal bahwa terdapat antrean BBM bersubsidi di suatu wilayah sebagai pertanda ada kelangkaan. Antrean mengindikasikan ada peningkatan konsumsi, dalam hal ini BBM biosolar. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid mengatakan Riau termasuk salah satu provinsi yang konsumsi biosolar bersubsidi tidak tepat sasaran karena diindikasikan sebagai daerah industri berkembang. “Memang kalau melihat penyaluran yang melebihi kuota, perlu ada sinergi pengawasan penyaluran agar lebih tepat sasaran. Ini indikasinya, kendaraan-kendaraan industri yang tidakberhak, justru pakai biosolar bersubsidi,” katanya. Karena itu, ia juga berharap semua unsur khususnya pemda ikut terlibat dalam pengawasan karena sesuai Peraturan Menteri ESDM, pengawasan penyaluran BBM subsidi juga menjadi tanggung jawab pemda dan aparat. Menilik data Aprobi, Hinga Agustus lalu produksi biodisel nasional tahun ini mencapai 6,89 juta kiloliter. Dari jumlah itu 72.39% nya atau 4,98 juta kiloliter di distribusikan di dalam negeri. Sedangkan 15.89% atau 1,09 juta kiloliter diekspor.

https://www.validnews.id/Pertamina-Batasi-Penyaluran-Biosolar-lewat-Kartu-Kendali–vmY

Warta Ekonomi | Selasa, 8 Oktober 2019

Meneropong Strategi Kampanye Sawit Uni Eropa vs Indonesia

Kebijakan biofuel yang dikenal dengan renewable energy directive (RED I) pertama kali dikeluarkan Uni Eropa pada tahun 2003 dengan tujuan untuk menggantikan posisi energi fosil dengan energi terbarukan. Seiring berjalannya waktu, amandemen terhadap kebijakan tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada tahun 2009, 2016, dan 2018. Awalnya, status kebijakan ini adalah independen sehingga efek yang ditimbulkan bagi negara eksportir biofuel seperti Indonesia sangat positif. Namun, evaluasi hasil kebijakan selama lima tahun sebelumnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan hingga dilakukan perombakan kebijakan oleh UE. Perubahan yang mencolok dari RED I menjadi RED II pada Maret 2019 terletak pada target penggunaan energi terbarukan yang semula hanya 27% menjadi 32% pada 2030 mendatang. Selain itu, terdapat poin penting yang mengatur tentang penggunaan sustainable material sebagai bahan baku biofuel. Artinya, produk biofuel tersebut harus terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Polemik terkait poin sustainable material dalam kebijakan tersebut yakni adanya isu bahwa tanaman yang ditanam di lahan bekas pembakaran dapat merusak lingkungan. Di Indonesia, pembabatan dan pembakaran lahan untuk ditanami sawit dilakukan agar waktu dan biaya operasional yang dikeluarkan dapat diminimalisir serta efisien. Kondisi ini semakin memperkuat anggapan bahwa sawit Indonesia berkontribusi penuh terhadap isu deforestasi.

https://www.wartaekonomi.co.id/read250527/meneropong-strategi-kampanye-sawit-uni-eropa-vs-indonesia.html

Hukum Online | Selasa, 8 Oktober 2019

Pemerintah Nyatakan Siap Hadapi Aturan EU-RED II di WTO

Rencana gugatan digulirkan pemerintah karena aturan tersebut ditengarai akan berdampak langsung pada industri kelapa sawit Indonesia. Pemerintah bersiap menghadapi dan menggugat Uni Eropa (UE) terkait dengan aturan Kebijakan Energi Terbarukan (Renewable Energi Directive/RED) II dan Implementasi Peraturan (Delegated Regulation/DR) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Rencana gugatan digulirkan karena aturan tersebut ditengarai akan berdampak langsung pada industri kelapa sawit Indonesia. “Pemerintah Indonesia harus bersiap menghadapi aturan RED II karena aturan ini akan berdampak negatif bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penting bagi kita menggali lebih jauh lagi persiapan dan posisi hukum Indonesia dalam menghadapi fase implementasi dari EU-RED II,” kata Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Sondang Anggraini, seperti dilansir situs Kemendag, Senin (7/10). Aturan RED II diundangkan pada 2018 dan memiliki beberapa potensi negatif bagi industri sawit di Indonesia. Kemudian pada Maret 2019, Komisi UE mengeluarkan Regulasi Komisi UE yang mengaitkan biofuel dengan perubahan penggunaan lahan secara tak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC).

Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa ILUC terjadi jika dalam proses produksi biofuel menyebabkan areal pangan berkurang (terkonversi ke tanaman biofuel), memicu terjadinya konversi hutan atau lahan sehingga menyebabkan peningkatan emisi. Beberapa aturan RED II tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Seluruh anggota diharapkan sudah menerapkan RED II dalam tingkat aturan domestik masing-masing negara pada Juni 2021. Adapun pada 2030, seluruh target EU-RED II diharapkan dapat tercapai, yaitu tidak ada lagi bahan bakar hayati yang berasal dari bahan baku yang berpotensin menyebabkan risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan ketersediaan pangan. Sondang juga menyampaikan dalam kasus ini terdapat dua diskriminasi yang perlu dikaji Pemerintah Indonesia. Pertama, terkait diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku dari negara lain seperti kacang kedelai. Kedua, diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku asal UE.

Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi masalah tersebut. Dalam FGD ini, turut dibahas langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menghadapi implementasi RED II dan segala dampaknya. “Dampak kebijakan RED II dan DR terhadap kelapa sawit Indonesia yaitu menurunnya ekspor kelapa sawit ke negara-negara Eropa. Jika demikian, Indonesia akan kehilangan pasar penting untuk komoditas kelapa sawit dan terjadi penurunan permintaan yang berakibat harga komoditas turun, sehingga akan terjadinya ‘efek bola salju’ atas kebijakan UE,” jelas Sondang. Melihat dampak dari RED II ini yang cukup serius bagi perkembangan industri kelapa sawit Indonesia itu, Sondang memaparkan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Langkah-langkah tersebut yaitu melanjutkan riset mendalam mengenai ILUC sebagai dasar mengajukan gugatan ke WTO. Kemudian, menganalisis secara mendalam kesesuaian peraturan RED II dan DR dengan ketentuan WTO, menyusun penilaian dampak ekonomi apabila terjadi phase-out biofuel sawit di EU pada 2021, memetakan pemain kunci terkait pihak pro dan kontra terhadap sawit, serta menyusun dan melakukan kampanye positif minyak sawit.

Untuk diketahui, masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia, juga dialami oleh Malaysia. Seperti dikutip dari Antara pertengahan Juli lalu, Malaysia akan mengajukan keluhan ke WTO sebelum November, untuk melawan langkah Uni Eropa menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar transportasi di blok tersebut. “Terkait WTO, ya kami terus mengupayakan. Bahkan, berkas-berkasnya sudah berada di kantor jaksa agung sekarang. Mereka membantu kita mencari ahli yang dapat memperdebatkan kasus ini di WTO,” kata Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok. Dia juga mengatakan, secara strategis, akan baik bagi Malaysia untuk mengajukan keluhan bersama dengan Indonesia. Sebelumnya, Komisi Eropa telah memutuskan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit dari energi terbarukan setelah menyimpulkan pembudidayaannya berujung pada deforestasi berlebihan. Langkah tersebut membuat Malaysia melayangkan ancaman pada Uni Eropa, sementara Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Uni Eropa berisiko membuka perang dagang dengan Malaysia karena kebijakan yang “sangat tidak adil” dengan tujuan mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit. Malaysia merupakan produsen dan pemasok minyak kelapa sawit terbesar ke-dua di dunia setelah Indonesia. Oleh karena itu, negara tersebut bergantung pada hasil panen untuk miliaran dolar dalam pendapatan devisa dan ratusan ribu pekerjaan. Namun, budidaya minyak kelapa sawit dianggap sebagai penyebab deforestasi yang luas, kepunahan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim oleh kelompok-kelompok lingkungan.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c6fc4088a1/pemerintah-nyatakan-siap-hadapi-aturan-eu-red-ii-di-wto

Investor.id | Selasa, 8 Oktober 2019

Olah Limbah Jadi Bahan Bakar Hayati untuk Kurangi Dampak Perubahan Iklim

Pengolahan limbah menjadi bahan bakar hayati, semakin dilirik oleh para pegiat dan praktisi muda di bidang lingkungan. Hal ini diungkap dalam diskusi Youth for Climate: Turning Biowaste to Biofuel yang diselenggarakan oleh Rumah Energi bersama Belijelantah, Waste4Change dan didukung oleh delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa 2019 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh dunia mulai 23 September-6 Oktober 2019. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan timbunan sampah hingga 175.000 ton dalam sehari, di mana 50% di antaranya merupakan limbah organik yang sebagian besar berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berlimpahnya limbah organik yang menumpuk di TPA tidak hanya mencemari lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Padahal sebenarnya, limbah organik memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. “Waste4Change mendorong terbentuknya ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, yang didukung teknologi tepat guna dan dilakukan secara kolaboratif. Limbah organik yang diolah menjadi bahan bakar hayati merupakan wujud upaya kami dalam mewujudkan konsep Circular Economy, yaitu ekonomi Indonesia yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk dalam hal pengelolaan sampah, menuju Indonesia bebas sampah,” ujar Manager Strategic Services Waste4Change Rido Malik Ibrahim dalam keterangan pers.

Salah satu limbah organik yang dapat diolah kembali menjadi bahan bakar hayati adalah used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah. Pembuangan minyak jelantah secara sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem perairan karena lapisan minyak pada permukaan air menghalangi masuknya sinar matahari. Pemanfaatan UCO sebagai bahan bakar hayati, berarti membantu menanggulangi perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan data International Council on Clean Transportation, potensi pemanfaatan minyak jelantah di Indonesia dapat mencapai 3.000.000 (kl) dengan potensi penurunan emisi sebesar 11.500.000 ton CO2e. Pengolahan limbah minyak jelantah berpotensi memenuhi kebutuhan energi yang begitu besar, sekaligus menciptakan solusi bagi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Bahkan saat ini, ekspor minyak jelantah memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel negara-negara Uni Eropa. Bahan bakar hayati juga menjadi pemecah masalah bagi penguraian sampah, meningkatkan kemandirian energi dan melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil. “Pemanfaaan minyak jelantah dalam negeri untuk menggantikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya akan akan mengurangi emisi GRK, melainkan juga membuka kesempatan kerja dan usaha berbasis masyarakat.

Masyarakat dapat terlibat mulai dari proses pengumpulan, pemurnian dan pengolahannya yang relatif mudah. Oleh karena itu kami mendorong gerakan bersama pemuda, komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pelaku usaha, untuk memperluas inisiatif ini,” kata Direktur Eksekutif Rumah Energi Rebekka Angelyn. Melalui sesi ini Rumah Energi berharap dapat menyebarkan semangat penggunaan energi terbarukan kepada para pemuda, sehingga mereka dapat turut berkontribusi mengatasi persoalan terkait energi, melalui kreativitas dan inovasi demi mencapai kedaulatan energi. “Keberlanjutan lingkungan tercapai ketika kita dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk menikmati sumber daya yang sama,” tambah Public Relations Beli Jelantah Azizah Sayida Amalina. Pekan Diplomasi Iklim 2019 terdiri dari serangkaian kegiatan tematik di Jakarta, maupun di luar Jakarta, yang merupakan cara kreatif Uni Eropa dalam mengampanyekan perubahan iklim. Tahun ini, Uni Eropa berkolaborasi dengan 7 kedutaan besar negara-negara anggota, 18 organisasi masyarakat serta 12 pemimpin opini (selebriti).

https://investor.id/business/olah-limbah-jadi-bahan-bakar-hayati-untuk-kurangi-dampak-perubahan-iklim

Bisnis | Selasa, 8 Oktober 2019

Pemerintah Masih Andalkan Metanol Impor untuk Mandatori B30

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM menyatakan sebagian besar metanol untuk kebutuhan fatty acid methyl ester (FAME) masih diimpor. Kepala Balitbang Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai upaya untuk mengatasi permasalahan impor metanol berada di ranah Kementerian Perindustrian. Adapun metanol menyumbang sekitar 13% hingga 14% campuran FAME. “Jumlah persisnya [volume impor] saya tidak tahu, tapi sebagian keperluan metanol masih diimpor,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2019). Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatangan kebutuhan metanol yang masih didatangkan dari luar negeri menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan biodiesel di Indonesia.

Pihaknya pun mengaku masih mendiskusikan sejumlah opsi untuk memenuhi kebutuhan metanol untuk mendukung mandatori biodiesel 30% (B30) mulai 2020. Selain permasalahan pasokan metanol, ada sejumlah tantangan lain dalam perkembangan biodiesel, yakni perlunya stok jaminan keberlanjutan, kesiapan dari industri penunjang, insentif pendanaan yang masih bergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-PKS), permasalahan infrastruktur, hingga kampanye negatif penggunaan biodiesel dari pihak luar.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191008/44/1156701/pemerintah-masih-andalkan-metanol-impor-untuk-mandatori-b30

CNBC Indonesia | Selasa, 8 Oktober 2019

Gandeng Swedia, RI Mimpi Optimalkan Energi Baru 50%

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Eddy Hussy, mengatakan Indonesia siap bekerja sama dan belajar dari Swedia yang memiliki rekam jejak pemanfaatan energi baru terbarukan tak diragukan. Tahun 2018, Indonesia masih memakai energi terbarukan sebanyak 8,6% dan ditargetkan meningkat menjadi 23% pada 2025 seiring dengan mengurangi pemakaian minyak mentah Eddy mengatakan pengembangan bisnis energi terbarukan menjadi peluang setelah Indonesia menerapkan biodiesel secara bertahap menggantikan ketergantungan bahan bakar fosil. Pemerintah menerapkan program B30 menjadi mandatory pada 2020. Menurutnya, Indonesia dapat bekerja sama sekaligus belajar dari Swedia sebab negara di Eropa Utara ini sudah menggunakan hampir 50% lebih energi terbarukan. Hal ini yang dibahas pengusaha RI dan Swedia dalam Sweden Indonesia Energy Forum di kantor Apindo, Jakarta, Selasa (8/10/2019). “Kita tahu pemerintah sedang mendorong peningkatan biodiesel. Ini Ini mungkin menjadi salah satu kontribusi nyata terhadap kebutuhan atau program pemerintah dalam menyediakan energi terbarukan,” kata Eddy di sela-sela pertemuan.

Mengenai target energi terbarukan, Eddy meyakini hal tersebut dapat dicapai Indonesia. “Kita yakin energi terbarukan akan digalakan pemerintah. Contoh perusahaan palm oil dan mewajibkan biodiesel, industri, pertamina juga. Saya kira sudah terbukti dan tentu ini akan ditingkatkan,” katanya. Sweden-Indonesia Energy Forum kali ini merupakan lanjutan dari forum serupa yang diselenggarakan pada April 2019 lalu. Ada 9 perusahaan energi Swedia yang terlibat dalam forum di antaranya, ClimaCheck, Comsys, Dlab, Frico, Unipower, Grundels, Sensative, Absolicon dan Surf Cleaner. Dua perusahaan terakhir merupakan perusahaan yang baru tergabung dalam forum, sementara 7 lainnya sudah berpartisipasi pada forum pertama pada April 2019. Managing Partner ISPC Apindo Mira Lesmana menyambut baik partisipasi Swedia untuk membahas lebih kanjut kerja sama energi terbarukan ini setelah pertemuan terakhir pada April 2019 lalu “Jadi selama ini, yang kita tahu adalah B2B sudah ketemu, selesai. Tetapi kita bertemu (April 2019), dan berkelanjutan. Kita berkomunikasi melalui telekoferensi dengan sangat intens,” kata Mira.

Forum diisi paparan masing-masing perusahaan dan dilanjutkan pada B2B match meeting. Menurut Mira, pertemuan kali ini menekankan penyamaan satu visi mutual understanding antar pengusaha. Sweden-Indonesia Energy Forum merupakan bagian implementasi MoU antara Swedish Energy Agency, The Swedish Trade and Invest Council dan ISPC Apindo yang bergabung mengatur Business Accelerator Program Indonesia (BAPI). BAPI sudah terbentuk sejak 2015 untuk menbangun kerja sama bisnis Indonesia dan Swedia di energi terbarukan dan energy efficiency.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008140519-4-105249/gandeng-swedia-ri-mimpi-optimalkan-energi-baru-50

Warta Kota | Selasa, 8 Oktober 2019

750 Pesepeda Gowes Bareng PT KAI di Acara Sepeday

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) berlangsung meriah dengan digelarnya acara gowes bareng bertema ‘Sepeday’ Sebanyak 750 pesepeda menyemarakkan acara itu. Mereka terdiri dari anggota komunitas sepeda, perorangan atau kelompok kecil dari wilayah Jabodetabek, serta karyawan PT KAI. Acara berlangsung meriah, ditambah adanya acara panggung hiburan hingga doorprize bagi para peserta ‘Sepeday’. Para peserta yang hadir pun cukup antusias, mereka sejak pagi sudah berkumpul di Halaman Parkir Utara Stasiun Gambir untuk bersiap diri mengikuti kegiatan ini. Para peserta diajak menempuh jalur sepanjang 11,5 kilometer melewati jalur Car Free Day (CFD). Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah mengatakan, acara ini juga sebagai bentuk mendekatkan diri PT KAI kepada masyarakat untuk berkumpul dan berbagi pengalaman. Di sisi lain event Sepeday juga merupakan kegiatan positif daIam rangka mengajak masyarakat dan karyawan KAI khususnya untuk aware akan pentingnya kesehatan untuk tubuh.

Apalagi, lanjut Dadan, saat ini Pemprov DKI mendorong Jakarta sebagai tempat yang ramah sepeda, sehingga tentunya juga membantu memperbaiki kualitas udara di Jakarta. “Tentu ini berkaitan dengan program yang diusung oleh Pemprov. Selain membuat kita sehat juga dapat mengurangi polusi udara,” kata Dadan di sela acara di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu (6/10/2019). Dadan menyebut jika dipilihnya acara bersepeda bersama ini sebagai bentuk membuat gaya hidup masyarakat untuk memanfaatkan sepeda sekaligus berolahraga. Selain itu juga mengajak masyarakat agar mengunakan transportasi umum sebagai bentuk mengurangi polusi udara. Apalagi kereta api merupakan salah satu transportasi yang ramah lingkungan, efektif, dan dapat mengangkut penumpang dengan jumlah banyak dibandingkan dengan transportasi lain. Dadan Rudiansyah menambahkan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai ajang kumpul untuk berbagi pengalaman, kegiatan positif dalam rangka mengajak masyarakat dan karyawan KAI untuk lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. “Kegiatan ‘Sepeday’ ini masih dalam rangkaian kegiatan HUT ke-74 PT KAI. Kami memilih kegiatan bersepeda, karena saat ini masyarakat Ibu Kota sedang giat bersepeda yang tidak sekedar sebagai olahraga, namun juga sudah menjadi gaya hidup,” katanya.

Kegiatan ini turut pula dimeriahkan dengan panggung musik, bazar spare part dan asesoris sepeda, BMX show, panggung musik, dan doorprize menarik. “Kami berharap, dengan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Sepeday ini, KAI semakin dekat masyarakat, secara khusus pelanggan PT KAI. Tidak hanya itu, melalui event Sepeday kami juga akan terus mensosialisasikan KAI Access, dengan segala kelebihan yang sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tiket, dan layanan KAI lainnya,” jelas Dadan.

Bahan Bakar Biodiesel

Untuk itu kedepan pihaknya berencana menganti bahan bakar Kereta Api dengan mengunakan Biodiesel. Namun saat ini baru beberapa kereta api yang mengunakan bahan bakar tersebut. “Kereta itu ramah lingkungan polusi yang dikeluarkan sedikit, apalagi KRL itu pakai listrik itu tidak ada polusinya, nanti juga kita akan beralih mengunakan bahan bakar Biodiesel, sekarang masih High Speed Diesel (HSD) solar,” ujar kata Executive Vice Presiden PT KAI Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah. Di lain sisi PT KAI juga terus berkomitmen untuk mengedepankan fasilitas untuk para penguna kereta api, salah satunya memudahkan akses pembelian tiket kereta api. Dengan hadirnya fitur KAI Access, kini para pengunaan Kereta Api tak lagi harus repot memesan tiket, hanya dengan satu fitur melalui smartphone penguna dapat memesan tiket melalui aplikasi ini.

Cara pemesanan yang cukup mudah dengan menginstal fitur itu dari smartphone, penguna langsung dapat memilih kereta sesuai jadwal keberangkatan, metode pembayaran melalui dompet elektronic (Link Aja) atau jenis pembayaran lain ATM, Mobile Banking, atau Internet Banking. “Melalui event ‘Sepeday’ kami juga akan terus mensosialisasikan KAI Access, dengan segala kelebihannya yang sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tiket dan layanan KAI Iainnya,” katanya.

https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/750-pesepeda-gowes-bareng-pt-kai-di-acara-sepeday