+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Holding Perkebunan Genjot Ekspor :

Holding Perkebunan Genjot Ekspor : Induk BUMN holding Perkebunan, PTPN II, berencana terjun lebih dalam ke pasar ekspor pada tahun depan, dengan minyak sawit mentah (CPO) sebagai produk andalan. Direktur Utama PTPN III Dolly P. Pulungan menyebutkan rencana ekspor ini bertujuan untuk meminimalisir selisih kurs dalam rencana investasi perusahaan. Targetnya, 80% dari produksi CPO holding tersebut dijual di pasar ekspor. “Selama ini [fokuspenjualan) kita lokal, tetapi kita akan ubah. Kita ekspor supaya, satu, otomatis kita bisa mendapatkan dolar AS sehingga untuk investasi-investasi khususnya yang komponennya dolar AS, kita tidak ada lagi selisih kurs,” jelasnya, Senin (23/7). Dari target 3,2 juta ton produksi CPO tahun depan, pihaknya berencana untuk mengekspor sekitar 2,5 juta ton. Sementara itu, untuk tahun ini, pihaknya menargetkan bisa mengekspor 400.000 ton CPO dari total target produksi sebesar 2,7 juta ton dalam rangka penjajakan pasar. Destinasi yang akan menjadi target pasar ekspor holding perkebunan antara lain negara-negara Afrika, Asia Selatan, China, Pakistan, dan India. Dolly menjelaskan, kendati saat ini terdapat kampanye negatif terkait CPO oleh sejumlah negara, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, dia optimistis bahwa produk CPO asal PTPN bisa menembus pasar-pasar yang menjadi taiget. Pasalnya, kata Dolly, dalam kunjungan sejumlah duta besar negara-negara Eropa baru-baru ini, PTPN mendapat tanggapan positif terkait proses produksi minyak sawitnya. Selain berupaya mengekspor produksi CPO, pihaknya juga berencana meningkatkan ekspor produk-produk lain seperti teh, kopi, dan karet. BIODIESEL Selain menjajaki ekspor, tahun depan PTPN Holding juga berencana untuk menjajal produksi biodiesel berbasis CPO guna memenuhi potensi peningkatan permintaan lokal atas produk ini, seiring dengan program pemerintah menyeriusi perluasan bauran minyak sawit dalam bahan bakar. Untuk merealisasikan produksi itu, pihaknya berencana membangun pabrik biodiesel dengan kapasitas sekitar 250.000 ton per tahun. Namun, Dolly belum memerinci terkait kapan pastinya maupun jumlah dana yang dibutuhkan untuk rencana ini. Dihubungi terpisah, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyebutkan bahwa hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 20 pabrik biodiesel dengan kapasitas terpasang sebanyak 12 juta kiloliter. Namun, utilisasi kapasitas hingga saat ini baru mencapai 25% atau sekitar 3 juta kiloliter. Menurutnya, sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara kapasitas terpasang dengan penyerapan dan masih kecilnya utilitas pabrik dibandingkan dengan kapasitas terpasang saat ini tidak menjadi masalah. Hal ini, katanya terjadi karena konsumsi dalam negeri yang memang masih sedikit dibandingkan dengan prediksi yang pernah dibuat sekitar 6 juta kiloliter dengan adanya asumsi penerapan B-20. Selain itu, faktor penekan konsumsi lain adalah rencana ekspor yang terhambat politik dumping di Amerika Serikat dan wacana penoakan oleh Eropa. “Kalau kita bicara tentang kapasitas, kita pikir enggak ada masalah, tapi Amerika kan sekarang mengenakan [tuduhan) dumping, Eropa kan baru mulai lagi [wacana penolakan biodiesel RI]. Nah, sekarang ini untuk dalam negeri [konsumsi] masih sekitar 2,7 juta-2,8 juta kiloliter atau paling 3 juta kiloliter lebih lah,” jelasnya, Senin (23/7). Untuk bisa menggenjot utilitas pabrik, dia menyarankan agar para pemilik bisa meningkatkan ekspor dan pemasaran di dalam negeri dengan menawarkan produknya ke sektor lain seperti bahan bakar penggerak pembangkit. Sementara itu, PTPN lil juga mengincar produksi gula 900.000 ton pada tahun depan seiring dengan aksi revitalisasi pabrik gula (PG) yang dilakukan oleh perusahaan. Dolly menyebutkan, tahun ini saja, holding perkebunan menargetkan produksi bisa mencapai 700.000 ton-800.000 ton. “Harusnya sudah 900.000-an tahun depan karena pabriknya efisien, kapasitasnya besar,” katanya. Perusahaan menargetkan untuk merevitalisasi 7 PG seperti PG Asembagus di Situbondo yang ditargetkan bisa memproduksi 3.000 ton cone per day (TCD) pada Juli tahun ini dan 6.000 TCD per September. PG Jatiroto yang saat ini mampu memproduksi 8.000 TCD menjadi 10.000 TCD tahun depan, PG Mojo Rendeng dengan kapasitas masing-masing mencapai 2.000 TCD tahun ini ditargetkan bisa meningkat menjadi 4.000 TCD per PG pada tahun depan. Selanjutnya, ada revitalisasi PG Gem-polkrep yang saat ini sedang ditender, PG Sragi, serta Tasikmadu yang saat ini dalam persiapan tender untuk masing-masing ditargetkan mencapai produksi sebanyak 4.000 TCD. H Rencana Kerja Holding Perkebunan (BISNIS INDONESIA)

Negosiasi Pertahankan GSP, RI Sudah Siapkan Strategi Retaliasi: Pemerintah Indonesia diam-diam telah mempersiapkan taktik tambahan berupa strategi retaliasi terhadap produk impor dari Amerika Serikat, jika Paman Sam akhirnya mencabut fasilitas GSP untuk RI. Berdasarkan dokumen Antisipasi Tindakan Restriksi Perdagangan AS terhadap Indonesia milik Kementerian Perdagangan yang didapatkan dari sumber Bisnis, pemerintah menyebut rencana retaliasi tersebut dengan istilah ‘Plan B’. “Plan B [atau] retaliasi adalah pilihan terakhir, bila AS tidak dapat diajak megosiasi,” tegas paparan yang diungkapkan saat rapat koordinasi antisipasi evaluasi AS terhadap GSP di Kemenko Bidang Perekonomian belum lama ini tersebut. Di dalam strategi Plan B itu, Indonesia bersiap-siap menaikkan tarif atau menerapkan strategi managed import licensing terhadap produk impor dari AS senilai US$7,06 miliar atau mencakup 86% dari total ekspor Paman Sam ke Indonesia pada 2017. Urutan komoditas yang tercantum dalam rencana retaliasi tersebut a.l. makanan anjing dan kucing (HS230.990), ampas hasil penyeduhan atau penyulingan (HS230.310), ampas dari pembuatan pati (HS230.330), kapas (HS520.100), sereal, gandum dan meslin (HS100.199), serta kedelai (HS120.190). Adapun, Plan A (rencana A) dilakukan melalui jalur negosiasi pada 23—27 Juli melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR), Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, dan Kamar Dagang AS. Pertemuan itu dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang memboyong perwakilan dari Kadin, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI). Selain itu juga; Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak sawit, boga bahari, baja, aluminium, dan makanan minuman (mamin). “Pertemuan dengan USTR dan [Wilbur Ross] sangat penting untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah dicanangkan. Kemitraan ini harus dikelola, dijaga, dan ditindaklanjuti agar saling menguntungkan,” kata Enggar akhir pekan lalu. Direktur Jenderal Perundingan Internasional Kemendag Iman Pambagyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, delegasi RI akan mendesak eligibilitas terhadap fasilitas GSP. Untuk itu, delegasi RI akan menjelaskan upaya yang telah ditempuh Indonesia dalam menutaskan tuntutan AS selama ini. (BISNIS)

http://industri.bisnis.com/read/20180723/12/819568/negosiasi-pertahankan-gsp-ri-sudah-siapkan-strategi-retaliasi

GAIKINDO Dukung Mandatori Biodiesel: Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengharapkan bahan bakar yang ada di lapangan sesuai dengan standar dan ketentuan pemerintah. Hal ini dikatakannya berkaitan penggunaan Biodiesel B30 untuk kendaraan bermotor yang rencananya akan diberlakukan pada 2020 mendatang. Menurut Yohannes, selama ini, kendaraan yang menggunakan solar dibagi menjadi tiga yaitu usaha kecil (perikanan, pertanian) transportasi) dan PSO dari April 2015 sudah menggunakan Biofuel. Tapi jika transportasi non PSO mungkin tidak mau karena kualitasnya tidak terlalu bagus. Pada prinsipnya, selaku produsen kendaraan, Yohannes mendukung Biofuel untuk energi alternatif atau untuk pilihan bahan bakar kendaraan tapi UERO 4 harus dihormati karena sudah menjadi peraturan pemerintah. “Tetapi, Kita minta bahwa bahan bakar B30 harus UERO 4 sesuai peraturan pemerintah. Dan, Kita dukung Biofuel untuk kemajuan bersama,”ujarnya. Mengacu pada aturan pemerintah yaitu PP no 20 tahun 2014, kendaraan bermotor sudah menggunakan jenis bahan bakar B20 sejak 1 Januari 2016. Tetapi di satu sisi pemerintah juga masih menyediakan solar yang tidak ada Biofuel contoh Pertadex. Sehingga masyarakat mempunyai pilihan bahan bakar. Kemudian, muncul aturan baru penggunaan Biofuel B30 pada 2021 mendatang. Paulus Tjakrawan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), pihaknya ingin membantu negara supaya mandiri dari sektor energi mengurangi emisi gas. Dan, menyambut baik tawaran dari GAIKINDO jika ada yang kurang baik mari bekerjasama dan memperbaiki apabila kualitas Biodiesel masih dianggap kurang maka perlu diperbaiki. APROBI juga berkomitmen dengan penggunaan biodiesel akan mendorong untuk peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Dan, berkomitmen produksi B30 sesuai dengan ketentuan pemerintah dan suplai untuk biodiesel. “Untuk energi terbarukan memang harus dikejar dan sepanjang 12 tahun, kita juga terus meningkatkan kualitas. Biodiesel kita tidak kalah dengan Eropa. Buktinya kita masih bisa ekspor ke Eropa,” kata Paulus. Dari data GAIKINDO, penjualan kendaraan domestik sebanyak 1,1 juta unit, sementara untuk 225.000 unit sehingga secara total 1,3 juta kendaraan tetapi 100 ribu unit kendaraan masih impor. “Sebenarnya kapasitas pabrik mampu memproduksi kendaraan sebanyak 2,4 juta unit tetapi saat ini baru dimanfaatkan 1,3 juta unit,” ujar Yohannes. (SAWITINDONESIA)

Produsen Biodiesel Siap Pacu Produksi untuk Kebutuhan BBM Kendaraan Pribadi: Rencana pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mempercepat mandatori biodiesel ke seluruh kendaraan bermesin diesel merupakan kabar gembira bagi industri biodiesel karena bakal mendongkrak permintaan. Selama ini kewajiban penggunan solar sebesar 20% (biodiesel 20/B20) hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Dengan revisi Perpres tersebut, pemerintah ingin penggunaan B20 diperluas dan wajib ke kendaraan non-PSO atau kendaraan pribadi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Ia mendesak agar pemerintah segera merealisasikannya. Karena baginya, keputusan tersebut bagaikan oase di tengah pelemahan rupiah dan tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). “Kebutuhan biodiesel nasional bila kebijakan B20 diterapkan ke semua kendaraan berbahan bakar diesel mencapai 6 juta kilo liter, dari selama ini sektiar 3 juta kilo liter (kl),” ujarnya. Tumanggor yang juga Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia menjelaskan, kenaikan tersebut berasal dari perhitungan total kebutuhan solar yang mencapai 30 juta kl per tahun. Artinya 20% dari jumlah tersebut sekitar 6 juta kl yang harus disumbang dari biodiesel. Ia bilang, bila kebijakan ini direalisasikan, maka akan memiliki efek Multiplier. (TRIBUNNEWS)

http://www.tribunnews.com/otomotif/2018/07/23/produsen-biodiesel-siap-pacu-produksi-untuk-kebutuhan-bbm-kendaraan-pribadi

Indonesia Bahas Sejumlah Isu Perdagangan di AS: Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja dan misi dagang ke Amerika Serikat (AS) hari ini, Minggu (22/7/2018) lalu. Mendag Enggar akan berada di Washington DC untuk menemui Pemerintah AS dan para pelaku usaha di AS membahas peningkatan hubungan dagang serta peluang kerja sama perdagangan yang lebih erat antara Indonesia dengan AS. “AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia, sehingga kunjungan ini menjadi penting untuk menjaga dan mempererat hubungan dagang kedua negara yang saling menguntungkan. Sebagai dua negara demokrasi besar dengan pasar yang berkembang, kami optimis kunjungan kali ini akan membuahkan hasil nyata dalam mendorong kemitraan ekonomi yang lebih luas,” tegas Enggar. Mendag Enggar diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral secara resmi dengan mitranya, yaitu Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) untuk membahas berbagai isu kepentingan Indonesia dan AS, misalnya review Pemerintah AS atas Generalized System of Preference (GSP) bagi Indonesia, kebijakan kenaikan bea masuk produk baja dan aluminium ke AS, serta beberapa isu akses pasar AS di Indonesia, seperti biodiesel sawit. Selain melakukan pertemuan dengan Pemerintah AS, Mendag Enggar bersama pejabat Pemerintah AS diagendakan menghadiri forum bisnis dan one-on-one business matching antara pelaku usaha Indonesia dan AS. Para pelaku usaha tersebut akan menjajaki berbagai peluang kerja sama di Washington DC. Delegasi bisnis dari Indonesia terdiri atas Kadin Indonesia, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), produsen ban mobil, minyak kelapa sawit, boga bahari, baja, aluminium, serta makanan dan minuman. (INFOSAWIT)

https://www.infosawit.com/news/8193/indonesia-bahas-sejumlah-isu-perdagangan-di-as

Tiba di AS, Mendag Siap Bahas Perang Dagang: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja dan misi dagang ke Amerika Serikat (AS) pada 22 Juli 2018. Enggar berada di Washington DC untuk menemui pemerintah Amerika Serikat dan para pelaku usaha guna membahas peningkatan hubungan dagang serta peluang kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan AS. “AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia dan kunjungan ini penting untuk menjaga dan memperkuat hubungan dagang kedua negara yang saling menguntungkan,” kata Enggar dalam siaran persnya di Jakarta. Enggar akan melakukan pertemuan bilateral secara resmi dengan Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar United States Trade Representative (Ustri) untuk membahas berbagai isu kepentingan Indonesia. Isu penting yang dibahas adalah review pemerintah AS tentang Generalized System of Preference (GSP), kebijakan kenaikan bea masuk produk baja dan aluminium ke AS serta akses pasar AS di Indonesia. Selain melakukan pertemuan dengan pemerintah AS, Enggar akan menghadiri forum bisnis dan one-on-one business matching antara pelaku usaha Indonesia dan AS. Delegasi bisnis Indonesia terdiri dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Produsen Ban Mobil, serta makanan dan minuman (mamin). Ia mengatakan para pelaku usaha Indonesia yang memiliki mitra dagang di AS siap meningkatkan transaksi dagang business to business. Total perdagangan Indonesia-AS pada tahun 2017 mencapai US$ 25 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai US$ 17 miliar dan impor mencapai US$ 8 miliar, sehingga Indonesia surplus sebesar US$ 9 miliar. Ekspor utama Indonesia ke AS adalah karet, udang, alas kaki, ban, dan garmen sementara impor utama Indonesia dari AS adalah kedelai, kapas, tepung dan pakan ternak. (BERITASATU)

http://www.beritasatu.com/satu/502435-tiba-di-as-mendag-siap-bahas-perang-dagang.html

Trade Mission to Washington DC, Trade Minister Lobbies US Govt and Business Players: Trade Minister Enggartiasto Lukita led the Indonesian delegation during a working visit and trade mission to the United States. Enggartiasto will be in Washington DC to meet with the US Government and business actors in the US discussing increased trade ties and closer trade cooperation opportunities between Indonesia and the United States. “The US is a major trading partner for Indonesia, so this visit is important to safeguard and strengthen mutually beneficial trade relations between the two countries. As two major democracies with emerging markets, we are optimistic that this visit will produce tangible results in encouraging wider economic partnerships,” he said in a press release on Monday. The Minister of Trade is scheduled to hold official bilateral meetings with its counterparts, i.e., the US Trade Minister and the Ambassador of the United States Trade Representative (USTR) to discuss various issues of interest in Indonesia and the US, such as the US Government’s review of the Generalized System of Preference (GSP) for Indonesia, increased import duties on steel and aluminum products to the US, as well as some issues of US market access in Indonesia. In addition to meeting with the US Government, the Minister of Trade together with US Government officials are scheduled to attend business forums and one-on-one business matching between Indonesian and US business actors. The business actors will explore the opportunities for cooperation in Washington DC next Tuesday. Business delegates from Indonesia consist of Indonesia Chamber of Commerce and Industry (Kadin Indonesia), Indonesian Exporter Companies Association (GPEI), Indonesian Importers Association (GINSI), Indonesian Palm Oil Association (GAPKI), Indonesian Biofuel Producers Association (APROBI), Indonesian Textile Association (API), producers of car tires, palm oil, marine culinary, steel, aluminum, as well food and beverages. “Indonesia and the United States have a great opportunity to strengthen mutually beneficial and fair trade relations because both countries have complementary products. Meeting with our counterparts from USTR and the US Department of Commerce is crucial to deepening the strategic partnership between Indonesia and the US which has been declared by both countries. The partnership must be managed, maintained and followed up to always be mutually beneficial,” continued Trade Minister. The Minister of Trade also said that Indonesian business actors with trading partners in the US are ready to increase b-to-b trade transactions with US business actors. Central Statistics Agency (BPS) data shows total trade between Indonesia and US in 2017 amounted to USD25.91 billion. Of these, Indonesia’s exports reached USD17.79 billion and Indonesian imports amounted to USD8.12 billion. Indonesia was surplus to the US by USD9.67 billion. Indonesia’s main exports to the US include shrimp, natural rubber, footwear, vehicle tires, and garments. Meanwhile Indonesia’s main imports from the US include soybeans, cotton, wheat flour, cornstarch, and animal feed. (NETRALNEWS)

http://www.en.netralnews.com/news/business/read/22761/trade.mission.to.washington.dc..trade.minister.lobbies.us.govt.and.business.players

Airlangga Klaim Penggunaan B20 Kurangi Impor BBM: Pemerintah serius untuk menerapkan program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain mampu menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan, sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi. “Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan PSO,” kata Airlangga di Jakarta. Menurut dia, pasokan biodiesel nonsubsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. “Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya. Indonesia dinilai memiliki bahan baku yang mencukupi untuk produksi biodiesel, yakni CPO (minyak sawit mentah). Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton. Adapun rencana pengembangan jangka menengah setelah program B20 ini mandatori dilaksanakan non-PSO dan PSO adalah mendorong industri biofuel 100%. Airlangga menyatakan, sudah ada teknologi untuk biofuel 100% dan teknologi yang sama dengan fuel oil sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lainnya. Dengan begitu, akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai green diesel. (WARTAEKONOMI)

https://www.wartaekonomi.co.id/read188322/airlangga-klaim-penggunaan-b20-kurangi-impor-bbm.html

Indonesia-Malaysia bekerjasama lawan kampanye negatif terhadap sawit: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerja sama melawan kampanye negatif terhadap produk minyak sawit yang terjadi di wilayah Uni Eropa.Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta, Senin.”Kami sepakat meningkatkan kerja sama untuk melawan kampanye negatif terhadap produk sawit di wilayah Uni Eropa,” kata Menlu Retno. Hal senada disampaikan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah. Dia mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia harus bekerja sama dalam memelihara pasar produk sawit di Eropa.”Kedua negara merupakan penghasil produk minyak sawit terbesar di dunia maka kita harus kompak. Kami sepakat bahwa kedua negara harus mengintensifkan diskusi dan kerja sama karena isu ini begitu besar,” ujar Saifuddin.Selanjutnya, kedua Menlu juga sepakat untuk memainkan perananan masing-masing agar masalah kampanye negatif terhadap produk sawit di wilayah Uni Eropa dapat dikelola secara terstruktur.”Kita perlu bekerja sama lebih erat lagi dalam isu kelapa sawit ini,” ujar Menlu Malaysia.Pada 14 Juni 2018, pertemuan trialog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa menghasilkan beberapa poin terkait produk kelapa sawit.Namun, tidak ada rujukan khusus atau eksplisit untuk minyak sawit dalam perjanjian itu. Hasil pertemuan trialog itu juga bukan suatu larangan atau pun pembatasan impor minyak sawit atau biofuel berbasis minyak sawit. Selanjutnya, ketentuan yang relevan dalam Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) II hanya bertujuan untuk mengatur sejauh mana biofuel tertentu dapat dihitung oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencapai target energi berkelanjutan mereka.Akan tetapi, teks RED II yang telah disetujui itu menetapkan bahwa kontribusi dari berbagai kategori biofuel tertentu, khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (indirect land-use change/ILUC) dan dari bahan pangan atau bahan baku yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan menjadi lahan dengan stok karbon tinggi, akan dibatasi pada tingkat konsumsi 2019.Pemerintah Indonesia memandang bahwa draf hasil trialog Uni Eropa itu menstimulasikan akan menggunakan ILUC sebagai kriteria, yang mencerminkan pandangan yang lebih bersifat Eropa sepihak daripada pandangan yang diterima secara internasional. (ANTARA)

https://www.antaranews.com/berita/729288/indonesia-malaysia-bekerjasama-lawan-kampanye-negatif-terhadap-sawit

Industri otomotif perlu studi lebih lanjut terkait penggunaan biodiesel: Pemerintah serius untuk menerapkan program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% atau Biodiesel 20 (B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Sebab, selain mampu menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa CPO (crude palm oil) ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepada sektor pangan. Sebelumnya implementasi B20 hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi. “Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan PSO,” jelasnya akhir pekan lalu. Menurut Menteri Airlangga, pasokan biodiesel non subsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel non subsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. “Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya. Airlangga menambahkan, Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel, yakni CPO. “Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton,” ungkapnya. (KONTAN)

http://industri.kontan.co.id/news/industri-otomotif-perlu-studi-lebih-lanjut-terkait-penggunaan-biodiesel

Indonesia-Malaysia Sepakat Lawan Kampanye Negatif Sawit Uni Eropa: Dua negara produsen utama sawit dunia, Indonesia dan Malaysia sepakat meningkatkan kerja sama melawan kampanye negatif terhadap produk minyak sawit yang terjadi di wilayah Uni Eropa. “Kami sepakat meningkatkan kerja sama untuk melawan kampanye negatif terhadap produk sawit di wilayah Uni Eropa,” kata Menlu Retno Marsudi usai menggelar pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta. Hal senada disampaikan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah. Dia mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia harus bekerja sama dalam memelihara pasar produk sawit di Eropa. “Kedua negara merupakan penghasil produk minyak sawit terbesar di dunia maka kita harus kompak. Kami sepakat bahwa kedua negara harus mengintensifkan diskusi dan kerja sama karena isu ini begitu besar,” ujar Saifuddin. Selanjutnya, kedua Menlu juga sepakat untuk memainkan perananan masing-masing agar masalah kampanye negatif terhadap produk sawit di wilayah Uni Eropa dapat dikelola secara terstruktur. “Kita perlu bekerja sama lebih erat lagi dalam isu kelapa sawit ini,” ujar Menlu Malaysia. Pada 14 Juni 2018, pertemuan trialog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa menghasilkan beberapa poin terkait produk kelapa sawit. Namun, tidak ada rujukan khusus atau eksplisit untuk minyak sawit dalam perjanjian itu. Hasil pertemuan trialog itu juga bukan suatu larangan atau pun pembatasan impor minyak sawit atau biofuel berbasis minyak sawit. Selanjutnya, ketentuan yang relevan dalam Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) II hanya bertujuan untuk mengatur sejauh mana biofuel tertentu dapat dihitung oleh negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencapai target energi berkelanjutan mereka. Akan tetapi, teks RED II yang telah disetujui itu menetapkan bahwa kontribusi dari berbagai kategori biofuel tertentu, khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (indirect land-use change/ILUC) dan dari bahan pangan atau bahan baku yang mengalami ekspansi area produksi secara signifikan menjadi lahan dengan stok karbon tinggi, akan dibatasi pada tingkat konsumsi 2019. Pemerintah Indonesia memandang bahwa draf hasil trialog Uni Eropa itu menstimulasikan akan menggunakan ILUC sebagai kriteria, yang mencerminkan pandangan yang lebih bersifat Eropa sepihak daripada pandangan yang diterima secara internasional. (BREAKINGNEWS)

https://www.breakingnews.co.id/read/indonesia-malaysia-sepakat-lawan-kampanye-negatif-sawit-uni-eropa

Indonesia, Malaysia cooperate in countering negative campaign on CPO: The Government of Indonesia and Malaysia agree to increase cooperation regarding negative campaigns against palm oil products in the European Union.The deal was reached during a bilateral meeting between Foreign Minister Retno Marsudi and Foreign Minister of Malaysia Saifuddin Abdullah in Jakarta on Monday.”We agreed to increase cooperation to counter the negative campaign against palm products in the European Union,” said the foreign minister. In the meantime, Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah said Indonesia and Malaysia as the two largest palm oil producer countries in the world should cooperate in maintaining the palm oil market in Europe.
“Both countries are the largest producers of palm oil products in the world, so we have to be compact. We agree that both countries should intensify discussions and cooperation because this issue is so big,” Saifuddin said. Furthermore, the two Ministers also agreed to play their respective roles in order to issue a negative campaign against palm products in the European Union region to be managed in a structured manner. “We need to work more closely with this palm oil issue,” said the Malaysian Foreign Ministry. On June 14, 2018, a trio meeting between the European Commission, the European Parliament and the European Union Council produced several points on palm oil products. However, there is no special or explicit reference to palm oil in the deal. The result of the trialogous meeting is also not a ban or restriction of palm oil or biofuel imports. Furthermore, the relevant provisions of the Renewable Energy Directive (RED) II are intended only to regulate the extent to which certain biofuel can be calculated by EU member states to achieve their sustainable energy targets. However, the approved RED II text stipulates that the contributions of certain categories of bio-fuels, particularly those that have a high risk of indirect land-use change (ILUC) and from the expansion of food or raw materials, the production area of which is significantly the land with high carbon stocks, will be limited at the consumption level of 2019.The Indonesian government considers that the draft EU trio results would use ILUC as a criterion, reflecting a more European view of the unilateral than internationally accepted views. (ANTARA)

https://en.antaranews.com/news/116804/indonesia-malaysia-cooperate-in-countering-negative-campaign-on-cpo

Pemerintah Serius Garap Program Biodiesel, Yuk Cek!: Penerapan implementasi Biodisel 20 (B20) diyakini akan memberikan dampak dalam penghematan devisa, terutama migas yang dalam 6 bulan terakhir mencapai 5,4 miliar dolar AS, padahal untuk non migas surplus 4,4 miliar dolar AS. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, dengan keputusan Rapat Terbatas untuk konsisten menerapkan penggunaan B20, maka pemerintah mempunyai dasar kuat untuk segera mengakhiri defisit transaksi berjalan. “Tentu tidak dalam seminggu langsung defisitnya hilang, karena perlu juga masa persiapan, masa transisi,” kata Darmin seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet. Saat ini, jelas Menko Perekonomian, pelaksanaan Biodisel 20 terutama untuk angkutan umum. Sementara yang memakai mobil mewah bisa memakai Pertamina Dex. Adapun untuk angkutan umum, penggunaan biodisel PSO (public service obligation) sebesar kira-kira 15 juta kiloliter setahun. “Masih ada sisanya non-PSO dan itu banyak macamnya, bisa kereta api, bisa pembangkit tenaga listrik, bisa kapal laut, bisa alat-alat berat untuk pertambangan. Totalnya menurut data Kementerian ESDM, kira-kira 16,2 juta kiloliter. Ini yang akan dilaksanakan sekarang,” ucap Darmin. Darmin mengemukakan, dampak tersebut pernah dirasakan pada waktu B20 pertama-tama dilaksanakan di 2016, dalam hitungan 1-2 jam saja begitu diputuskan hari ini dilaksanakan harga bergerak naik. Ini juga diharapkan akan memperbaiki penghasilan para petani kelapa sawit. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, dalam jangka panjang, teknologi untuk penggunaan biodisel akan muncul. Bahkan di negara-negara tertentu sudah ada investasi dengan teknologi yang ada untuk B100. “Kita juga mau menuju ke sana. Tentu tidak buru-buru sekali, karena pasti dunia usaha kita dengan BUMN, pasti punya kemampuan untuk secara bertahap. Nanti bisa saja dicampurnya B30, B40, sampai ujungnya bisa B100,” terang Darmin, Dengan begitu, lanjut Darmin, akan menciptakan permintaan sendiri untuk CPO yang akan sangat besar, sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia kepada pasar Eropa. Mengenai besaran dampak jika implementasi ini sepenuhnya dilaksanakan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku sudah menghitung. “Setelah kita crosscheck beberapa data, sekitar 5,5 miliar dolar setahun. Kalau Pak Menteri Perindustrian bilang per hari kerja kita menghemat 21 juta dolar AS, per hari kerja,” sambung Darmin seraya menambahkan, pemerintah akan mempersiapkannya dengan baik. Nah, bagaimana menurut Anda? Jika menurut Anda langkah pemerintah tersebut bisa berdampak dalam penghematan, tentu baik bukan? Apabila Anda berencana memiliki kendaraan baru agar lebih hemat, tak perlu rumit. Ajukan dengan kredit kendaraan bermotor secara online. Anda bisa mengajukan kredit kendaraan bermotor, dengan fasilitas perbandingan produk dan pengajuan secara online, Anda bisa memperoleh proses yang mudah, aman, dan terpercaya. (KUMPARAN)

https://kumparan.com/cekaja/pemerintah-serius-garap-program-biodiesel-yuk-cek-27431110790551420

Pembangkit Diesel PLN Didorong Gunakan Biodiesel Sawit: Selepas Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI minggu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT PLN (Persero) untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan menggunakan sepenuhnya (100%) biodiesel sawit, cara demikian guna memaksimalkan penggunaan energi alternatif. Kata Menteri ESDM, Jonan, pihaknya meminta kepada PLN untuk membuat rencana dalam waktu sekitar 5-10 tahun, guna melakukan peralihan penggunaan minyak solar ke biodiesel sawit dalam mengoperasikan PLTD. Jonan menjelaskan, dalam raker DPR tersebut teknologi PLTD dengan bahan bakar biodiesel sawit telah dimiliki beberapa perusahaan seperti General Energy (GE), Mercedes-Benz, Volvo dan sebagainya. PLN sendiri saat ini telah mencoba di beberapa PLTD kecil yang menggunakan 100% minyak kelapa sawit. “Jika ditanya teknologinya ada, saya jawab ada. PLN telah mencoba di beberapa PLTD kecil yang menggunakan 100% biodiesel sawit,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini. Jonan juga mengungkapkan bahwa program penggantian energi PLTD dengan biodiesel sawit ini telah dilaporkan ke Presiden Jokowi dalam sidang kabinet dan akan segera diterapkan. “Kami telah menyampaikan ke Bapak Presiden di sidang kabinet. Bapak Presiden setuju dan segera dijalankan,” terang Jonan. Saat ini, PLN mengoperasikan sekitar 3.200 MW PLTD di seluruh Indonesia. Apabila PLN dapat memaksimalkan penggunaan sebanyak 3.000 MW dengan bahan bakar berbasi minyak kelapa sawit, maka diperkirakan total konsumsi kelapa sawit terserap sekitar 4,5 – 5 juta ton/tahun. “Jika PLN mampu menggunakan 3.000 MW (dengan) minyak kelapa sawit, diperkirakan total konsumsi (minyak) kelapa sawit kurang lebih sekitar 4,5 – 5 juta ton/tahun. Atau lebih besar dary program B20 yang dilakukan biosolar tahun ini untuk kendaraan,” tutup Jonan. (INFOSAWIT)

https://www.infosawit.com/news/8192/pembangkit-diesel-pln-didorong-gunakan-biodiesel-sawit