+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Implementasi B30 Semakin Dekat, Ini Kuota Biodieselnya

Warta Ekonomi | Sabtu, 26 Oktober 2019

Implementasi B30 Semakin Dekat, Ini Kuota Biodieselnya!

Euforia peningkatan pencampuran biodiesel sebesar 10% menjadi B20 di Malaysia dan B30 di Indonesia tahun depan akan sangat berdampak terhadap penyerapan volume produksi biodiesel dan persediaan minyak sawit nasional dan global. Semakin tinggi tingkat pencampuran bahan bakar dengan biodiesel yang ditargetkan maka penetrasi pasar biodiesel di kedua negara tersebut akan meningkat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil akan berkurang. Pemerintah Indonesia telah menyediakan kuota biodiesel sebanyak 9,06 juta kiloliter untuk 18 perusahaan pada periode Januari-Desember 2020 mendatang, yang mana jumlah ini 45% lebih tinggi dibandingkan kuota biodiesel tahun 2019 yang hanya 6,60 juta kiloliter. Semakin tinggi blending rate yang ditetapkan untuk awal tahun depan, diperkirakan dapat menyerap 8-9 juta ton crude palm oil (CPO) atau sekitar 18-20% dari total produksi CPO tahunan atau dua kali lebih banyak dibandingkan stok CPO saat ini. Stok minyak sawit mentah di Indonesia hingga akhir Agustus ini tercatat mencapai 4,80 juta ton. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan campuran biodiesel B30 akan dipasok oleh 46 entitas ke 18 perusahaan sepanjang tahun depan.
PT Pertamina (Persero) yang berada di bawah naungan BUMN akan menerima alokasi terbesar sebesar 8,832 juta kiloliter atau 87% dari total biodiesel yang sudah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Pertamina memperoleh pasokan dari 18 industri sawit nasional dengan supply terbesar berasal dari PT Wilmar Nabati Indonesia sebanyak 1,373 juta kiloliter; PT Wilmar Bioenergi Indonesia 1,148 juta kiloliter; PT Musim Mas 1,035 juta kiloliter; dan PT Bayas Biofuels 861.018 kiloliter. Jika program biodiesel Indonesia diterapkan sepenuhnya, penggunaan minyak sawit di pasar domestik dapat meningkat hingga lebih dari 60% dibandingkan tahun ini yang 40-50%. Permintaan CPO global diperkirakan mencapai 36 juta ton pada akhir 2019 nanti. Stabilitas tingkat campuran biodiesel dengan bahan bakar fosil selama satu hingga dua tahun ke depan akan mendorong volume penyerapan minyak sawit domestik dan mengurangi pasokan ekspor sehingga prospek peningkatan harga CPO semakin jelas. Pada tahun 2018, dari total 60% permintaan ekspor, hanya terdapat 2,39% atau 829.000 ton ekspor biodiesel. Proporsi ekspor biodiesel pada tahun 2019 diperkirakan turun 1% dan akan lebih rendah lagi pada tahun mendatang yang hanya 0,54%. Karena mandat B20 ditingkatkan menjadi B30, penggunaan diesel (bahan bakar fosil) akan semakin berkurang. Pada 2018, tercatat sebanyak 25 juta kiloliter diesel telah digunakan selanjutnya berkurang menjadi 23,72 kiloliter pada 2019, dan diproyeksikan menjadi 22,40 juta kiloliter pada 2020 akibat tergantikan campuran biodiesel. Dampak keseluruhan dari persentase penggunaan CPO yang lebih tinggi dalam mandat B30 diperkirakan akan memangkas jumlah stok dari 4,80 juta ton menjadi 3,50 juta ton pada akhir Juni 2020. Penurunan jumlah stok ini juga diperparah oleh kondisi cuaca kering yang terjadi di Indonesia sejak dua bulan sebelumnya.
https://www.wartaekonomi.co.id/read253546/implementasi-b30-semakin-dekat-ini-kuota-biodieselnya.html

Tribunnews | Jum’at, 25 Oktober 2019
Gapasdap Minta Pusat Tak Paksa Penerapan Biosolar B30, Bambang Haryo: Tak Signifikan Kurangi Impor
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta agar pemerintah pusat tidak memaksakan penerapan biosolar B30. Ketua Dewan Pembina Gapasdap, mengatakan, Bambang Haryo Soekartono, penerapan biosolar B30 tidak signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak. Dia menilai mandatory B30 dengan tujuan mengurangi impor solar tidak efektif sebab dampaknya relatif kecil terhadap total impor migas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Bambang, impor migas Indonesia pada 2018 mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun. Artinya, kontribusi impor solar hanya 9 persen terhadap impor migas. Adapun impor migas senilai 29,81 miliar dola AS berkontribusi 18 persen dari total impor nonmigas yang tercatat 158 miliar dolar AS. Dilihat dari porsi impor solar terhadap total impor nonmigas akan lebih kecil lagi, yakni hanya 1,6 persen. Menurut pria yang juga Komisaris PT Dharma Lautan Utama itu, angka impor itu tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin alat transportasi akibat menggunakan B30, terutama pada truk dan kapal laut. “Ruang bakar atau mesin kapal akan kotor sehingga muncul viskositas, nozel dan saringan injector menjadi rusak, lalu akan muncul sifat detergent yang bisa mengakibatkan mesin kapal mogok. Kondisi ini juga bisa terjadi pada truk yang menggunakan B30,” kata Bambang yang pernah menjabat anggota Komisi V dan VI DPR RI itu.
Apabila kapal dan truk menjadi mogok, dampak terhadap ekonomi akan sangat besar sebab transportasi barang dan penumpang merupakan urat nadi perekonomian nasional. “Kapal yang mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006 dan kita tidak ingin terulang,” ungkapnya. Bambang yang juga Dewan Pembina Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) ini menambahkan, target pemerintah meningkatkan kandungan minyak sawit pada solar menjadi di atas 30 persen bahkan 100 persen (B100) tidak masuk akal dan berbahaya. Dia merujuk negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia dan Kanada hanya menerapkan B5. Bambang Haryo meminta pemerintah tidak mengobankan sektor transportasi untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan kelapa sawit yang kehilangan pasar di Eropa
https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/26/gapasdap-minta-pusat-tak-paksa-penerapan-biosolar-b30-bambang-haryo-tak-signifikan-kurangi-impor

Solo Pos | Jum’at, 25 Oktober 2019
Gapasdap Tuding Biosolar B30 Berpotensi Rusak Mesin
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menuding penjualan biosolar B30 oleh pemerintah tidak secara signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). Bahkan bahan bakar itu berisiko merugikan jika merusak mesin. “Kami menilai mandatory biosolar B30 dengan tujuan mengurangi impor solar kurang efektif sebab dampaknya relatif kecil terhadap total impor migas,” kata Ketua Dewan Pembina Gapasdap Bambang Haryo Soekartono melalui keterangan pers yang diterima Kantor Berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2019). Selain kurang signifikan, Gapasdap juga menyebut hal itu justru bisa membahayakan keselamatan transportasi. Ia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Indonesia pada 2018 mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun, artinya kontribusi impor solar hanya 9% terhadap impor migas. Impor migas senilai US$29,81 miliar berkontribusi 18% dari total impor nonmigas yang tercatat US$158 miliar.
Dilihat dari porsi impor solar terhadap total impor nonmigas akan lebih kecil lagi yakni hanya 1,6%. Menurut dia, angka impor itu tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin alat transportasi akibat menggunakan B30, terutama pada truk dan kapal laut. “Ruang bakar atau mesin kapal akan kotor sehingga muncul viskositas, nosel, dan saringan injektor menjadi rusak, lalu akan muncul sifat detergen yang bisa mengakibatkan mesin kapal mogok. Kondisi ini juga bisa terjadi pada truk yang menggunakan B30,” ujarnya. Apabila kapal dan truk menjadi mogok, lanjut dia, dampak terhadap ekonomi akan sangat besar sebab transportasi barang dan penumpang merupakan urat nadi perekonomian nasional, bahkan kondisi ini mengancam keselamatan transportasi. “Kapal yang mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006 dan kita tidak ingin terulang,” katanya. Pria yang pernah menjadi anggota DPR itu juga merujuk negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia, dan Kanada hanya menerapkan B5. Bambang Haryo meminta pemerintah tidak mengorbankan sektor transportasi untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan kelapa sawit yang kehilangan pasar di Eropa.
https://www.solopos.com/gapasdap-tuding-biosolar-b30-berpotensi-rusak-mesin-1027444

Tempo.co | Minggu, 27 Oktober 2019
Luhut: Target Saya Memasukkan Investasi Sebanyak Mungkin
Luhut Binsar Panjaitan mengemban tugas baru dari Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi. Jika semula hanya mengurusi kemaritiman, kini Luhut diberi tanggung jawab mengurusi investasi dengan jabatan barunya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Target saya sebagai Menko adalah untuk membantu memasukkan investasi sebanyak mungkin ke Indonesia,” kata Luhut dalam cerita yang dibagikan di akun facebook-nya, Sabtu, 26 Oktober 2019. Dana dari luar negeri ini, kata Luhut, nantinya diarahkan untuk masuk ke bidang hilirisasi, penghematan energi,pembangunan industri strategis seperti petrokimia, dan refinery (pengolahan,penyulingan, dan kilang). Selain itu, dana juga akan diarahkan untuk program campuran sawit pada solar atau biodiesel 20 hingga 30 persen (B20-B30) hingga pengurangan impor di sektor energi. Luhut menyadari ada pertanyaan terkait tugas barunya ini. Ia mengatakan, “Mungkin ada yang bertanya kenapa investasi ditambahkan ke dalam salah satu portofolio saya? Saya hanya bisa menjawabnya sebagai mystery of life.”
Tapi selama ini ketika diberi kesempatan oleh Jokowi, kata Luhut, Ia bisa mengawinkan kemauan beberapa investor besar dunia dengan kebutuhan dan potensi Indonesia. Di tengah gejolak ekonomi dunia, kata Luhut, Ia masih bisa dipertemukan dengan investor yang memiliki kemampuan funding atau pendanaan mencapai miliaran bahkan triliunan dolar Amerika Serikat. Menurut Luhut, para investor ini berasal dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, Amerika, Singapura, dan bahkan perorangan seperti Masayoshi Son dengan SoftBank-nya. Bagi Luhut, pekerjaannya sebagai eksekutor keinginan Jokowi menjadi lebih mudah. Sebab, adanya kedekatan hubungan para investor dengan Jokowi dan kepercayaan mereka terhadap kepemimpinan di Indonesia saat ini. Ia mencontohkan komunikasi via telepon baru-baru ini dengan Masayoshi Son. Saat itu, kata Luhut, konglomerat asal Jepang itu mengundangnya makan malam bersama di rumah pribadi di Tokyo, Jepang. Kesempatan seperti ini, kata Luhut, dapat memberikan 3 atau 4 jam bagi dirinya untuk membicarakan skenario besar investasi di Indonesia. Adapun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang 2013 saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai mencapai US$ 28,6 miliar. November 2014, Jokowi menunjuk Franky Sibarani menjadi Kepala BKPM menggantikan Mahendra Siregar. Lalu pada 2014 atau dua bulan pertama pemerintahan pertama Jokowi, realisasi investasi turun tipis ke US$ 28,5 miliar. Akhir 2015, realisasi investasi asing naik menjadi US$ 29,3 miliar. Juli 2016, Jokowi mencopot Franky dan menggantikannya dengan Thomas Trikasih Lembong. Di bawah Lembong, realisasi investasi 2016 kembali turun menjadi US$ 28,9 miliar. Namun tahun berikutnya, 2017, realisasi investasi mencapai titik tertinggi dalam pemerintahan Jokowi yaitu US$ 32,1 miliar. Meski pada 2018 kembali turun jadi US$ 29,2 miliar. Sehingga Oktober 2019, Lembong mengakhiri masa tugas dan digantikan oleh Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.
https://bisnis.tempo.co/read/1265004/luhut-target-saya-memasukkan-investasi-sebanyak-mungkin/full&view=ok

Tribunnews | Sabtu, 27 Oktober 2019
UK: Indonesia Mempercepat Perundingan untuk Menyelesaikan Masalah Perdagangan dengan Uni Eropa, AS
Indonesia akan mempercepat perundingan tentang kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan akan menyelesaikannya dalam waktu satu bulan tinjauan perdagangan dengan Amerika Serikat, kata Presiden beserta wakil menteri luar negeri yang baru, pada hari Jumat (25/10). “Saya telah menetapkan target kepada wakil menteri untuk menyelesaikan negosiasi dengan 14 hingga 15 negara, yang mana kita telah membuat kesepakatan perdagangan, terutama dengan Uni Eropa,” Presiden Joko Widodo pada konferensi pers saat memperkenalkan Wakil Menteri Luar Negeri yang baru, Mahendra Siregar, yang ditugaskan untuk melakukan “diplomasi ekonomi”. Indonesia telah menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dan investasi dengan Uni Eropa sejak 2016. Namun, hubungan menjadi memanas karena keputusan Komisi Eropa untuk menghapus minyak kelapa sawit dari bahan bakar transportasi pada tahun 2030 dan pengenaan bea masuk anti subsidi pada ekspor biodiesel Indonesia. Siregar mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin ia memastikan ekonomi terbesar di Asia Tenggara mempertahankan status perdagangannya yang istimewa dengan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Generalized System of Preferences (GSP), yang memberi Indonesia pengurangan tarif sekitar 2 miliar dollar ekspor.
Tahun lalu, Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan, sedang meninjau kelayakan GSP untuk Indonesia, India, dan Kazakhstan, berdasarkan kekhawatiran terhadap kepatuhan dengan layanan dan kriteria investasi. Fasilitas GSP untuk India telah dicabut pada bulan Juni. Memperpanjang kelayakan GSP “bisa memiliki dampak besar yang dapat menggandakan ukuran perdagangan kami dengan AS,” kata Siregar, yang awal tahun ini akan pindah ke Washington sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Washington memiliki sejumlah tuntutan bagi Indonesia dalam mempertahankan status GSP, yang sebagian besar telah dipenuhi, termasuk melonggarkan aturan terkait penyimpanan data. Sekretaris Perdagangan A.S, Wilbur Ross dijadwalkan akan mengunjungi Jakarta bulan depan. Strategi perdagangan luar negeri utama di Jakarta, sekarang, akan diawasi oleh kementerian luar negeri di bawah bimbingan presiden secara langsung, kata Siregar, bukan oleh kementerian perdagangan. Industri minyak sawit Indonesia juga merupakan salah satu prioritas perdagangan Widodo dan ia ingin meningkatkan ekspor menjadi lebih dari 25 miliar dollar per tahun, kata Siregar. Ekspor minyak kelapa sawit dan sejenisnya pada 2018 adalah sebesar 16,5 miliar dollar, menurut data dari pemerintah.
https://batam.tribunnews.com/2019/10/26/uk-indonesia-mempercepat-perundingan-untuk-menyelesaikan-masalah-perdagangan-dengan-uni-eropa-as

CNBC Indonesia | Minggu, 27 Oktober 2019
BUMI Siap Bangun Kawasan Industri Batu Bara Rp 22,4 Triliun
Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Saptari Hoedaja mengatakan, BUMMI bakal membangun kawasan industri batu bara dengan nilai investasi US$ 1,6 miliar (Rp 22,42 triliun dengan kurs Rp 14.034,48). “Feasibility study sudah jadi dan sedang mencari teknologi yang tepat supaya bisa dipakai dan dibawa ke Indonesia. Karena butuh dana besar, investasinya hampir US$ 1,6 miliar,” ujar Saptari dalam bincang PROFIT CNBC Indonesia, pekan lalu. Ia menjelasan kawasan itu dibangun lantaran BUMI ingin menjadikan batu bara bukan hanya sebagai sumber energi saja. BUMI ingin menjadikan batu bara sebagai bahan baku. Tujuannya, Indonesia bisa menambah nilai ekspor dan mengurangi impor. Dalam studinya, batu bara akan berubah menjadi gas dan gas akan menjadi liquid. “Liquid yang kami produksi ini juga bisa di ekspor dan sebagian bisa dipakai untuk pasar domestik,” kata Saptari. “Seperti diketahui, batu bara itu menggunakan cukup banyak fuel. Nah ini yang menjadi tantangan kami untuk 20 tahun ke depan, bagaimana mengurangi fuel di dalam BUMI group ini,” lanjutnya. Terlebih kata dia, saat ini pemerintah sedang mendorong penggunaan Biofuel 30 (B30) pada sektor industri-industri di tanah air. Di mana pada pembuatan B30 ada bahan campuran, yang bahan baku masih di impor. Lewat kawasan industri inilah, Saptari berharap pihaknya bisa membantu pemerintah dalam menghasilkan bahan campuran untuk bisa memproduksi B30 tersebut. “Salah satu untuk mencampur ini bisa dihasilkan dari sini. Sehingga bisa mengurangi impor juga. Tujuannya ke sana, agar fuel untuk produksi kami bisa kita jaga,” tuturnya. Saptari berharap kawasan industri batu bara ini bisa berjalan tahun depan.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20191027133723-17-110455/bumi-siap-bangun-kawasan-industri-batu-bara-rp-224-triliun

The Jakarta Post | Sabtu, 26 Oktober 2019
New energy minister Arifin to focus on trade deficit
Newly appointed Energy and Mineral Resources Minister Arifin Tasrif is set to direct his policies toward closing Indonesia\’s trade deficit, which came about largely because of oil imports. “We are currently facing a current account deficit and a trade deficit, which should be everyone\’s concern,” he said during a handover ceremony with outgoing minister Ignasius Jonan and outgoing deputy rriinister Arcandra Tahar in Jakarta on Wednesday. Indonesia booked a US$439 million trade deficit last year mainly as a result of the oi] industry, whose $18.42 billion deficit was minimized by surpluses in other \’ sectors, including gas, according to Bank Indonesia (BI) data. Various ministerial policies issued under the first Cabinet to reduce oil imports include an increase of domestic oil production, the use of renewable energy and the switch to a 30-percent biofuel mix (B30). The handover ceremony, held at the Energy and Mineral Resources Ministry a few hours after President Joko “Jokowi” Widodo announced his new Cabinet, was packed with dozens of officials, businesspeople, observers and reporters who took turns wishing the three officials well. Big names to attend the ceremony include mining giants Antam and Freeport, oil and gas companies BP and Pertamina, the Indonesian Renewable Energy Society (METI) and state-owned utility company PLN. The new minister, a trained chemical engineer with a bachelor\’s degree from the Bandung Institute of Technology (ITB), did not elaborate on his plan of action but noted thatr “I\’ve always followed Pak Jonan’s activities. I accompanied him for business visits and negotiations in Tokyo.” Arifin, 66, was referring to his time as ambassador to Japan, a position he had held since 2017. He worked with Jonan in concluding negotiations with Japanese energy company Inpex over a US$20 billion development plan for the Masela gas block in the Arafura Sea. Prior to being an ambassador, Arifin worked as president director of state-owned fertilizer producers Pupuk Indonesia and Petrokimia Gresik, which Jonan said gave the new minister some familiarity with the oil and gas industry. Natural gas,is a common ingredient in producingfertilizers. Jakarta-born Arifin is not as exposed to the mining, electricity and renewable energy sectors that, combined with oil and gas, are the four main sectors handled by the ministry. “I was given a gift by Pak Jonan: reading materials. Those I will read one by one,” he said. Former minister Jonan said Arifin had much work to do, especially in regard to electrification, fuel and climate change, which are among President Jokowi\’s priorities for the ministry. “There are many challenges with the ministry. Many decisions must be made by the minister related to gas prices, electricity, biofuel and IPPs [independent power producers]. They all deserve attention,” said Jonan in a farewell address that was otherwise filled with jokes poking fun at the attendees. The ministry went through four ministers under Jokowi\’s first term. Only two of them, Arcandra and Luhut Pandjaitan, had worked in the energy sector. The former worked at several energy-related engineering companies while the latter owned raw material conglomerate Toba Sejahtra Group. “I take this positively, of course. It means a professional is back to leading this ministry,” said Hilmi Panigoro, president director of oil and gas company Medco EP International.

The Jakarta Post | Senin, 28 Oktober 2019
Paving way to ASEAN energy sovereignty
Energy demand in ASEAN member states (AMS) has increased twice as fast as in other countries since the 2000s. AMS together are currently the sixth-largest energy consumer and will be the fourth-largest by 2030, with more than 54 percent of the energy need expected to be covered by oil imports by 2035. Fossil fuel subsidies have significantly increased, rising from US$20 billion in 2017 to $50 billion in 2018. The current growth rate of conventional energy supply would not only lead to energy security issues but also exacerbate climate change – if renewable sources are not taken into account. During the recent ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) in Bangkok, Indonesian then-deputy minister of energy and mineral resources Arcandra Tahar noted the importance of biofuel. In a separate discussion, he said biofuel could not only alleviate countries’ dependency on fossil fuel but would also help reduce poverty. Biomass is abundant in Southeast Asia. Opportunities forusingbiofuels are wide open. While Thailand has struggled to increase its biodiesel blend from B20 to B30 due to limited resources, Indonesia and Malaysia have the potential to increase their biodiesel blend up to. B100, owing to the abundance of resources. Yet, European Union restrictions on the use of biofuel from Palm Oil and biofuel produced from food crops over issues related to indirect land use change (ILUQ have led to reduced production in some AMS. The biomass potential is still enormous in ASEAN, both in teriris of supply and demand, but there are also still challenges related to costs and appropriate technology. The biomass road map should be implemented with strong support from the AMS and collaboration among research and academic institutions in the region. An increase in the share of biomass in the final energy supply can be realized, such as by revis-iting policies in each country regarding biomass utilization and whether the region has identified the by-products. University curriculums should have already been aligned with the strategy to support the region\’s vast human resource demand.
Biorefining, which is converting any biomass resource into energy and other beneficial by-products such as chemicals, is also worth developing in the region, due to the wide range of by-products that can be developed from biorefining. The identification of biofuel and bio products from biorefiher-ies is not yet agreed among industries, academics and policymakers. Demands for bio products has increased substantially during the last decades, with some European Universities that previously had study programs focusing on oil and gas having lately shifted to biochemicals and biotechnology. Another opportunity pertain-ing to the use of biomass in the region is energy trading. Cost differences among AMS may become a sensitive issue; thus, leveling prices and trading scenarios must be developed and agreed by the AMS. It was noted during the parallel ASEAN Energy Business Forum (AEBF) that the governments’ basic energy plans should be subject to major overhauls. The target of increasing renewable energy to 30 gigawatt hours requires substantial efforts, given that its share has increased less than 5 GWh by 2018 in the ASEAN region. The 23 percent share set for clean coal-fired thermal power plants in the energy mix target should also be revisited. The key challenge is the access to grids and integration with existing power systems of distributed and independently operated power sources (International Energy Agency, 2019).
This year, the AMS succeeded in exceeding their target for energy intensify from 20 percent in 2020 to 24.4 percent this year, which implies that the energy use is getting more efficient. Conversely, increasing the share of renewable energy (RE) to achieve 23 percent in 2025 requires more hard work down the line. So far, the region has only achieved an RE share of 14.3 percent; adding 8.7 percentage points to reach the target needs substantial efforts within the next 5 to 6 years. Optimizing the potential of renewable energy both for electricity and direct use is crucial, as the geographic advantages ASEAN has is an abundance of RE sources. The current rate of progress suggests that the region will fail to reach the 23 percent target by 2025. The gap needs to be further analyzed, and substantial capital investment is needed. The utilization of biomass as a fuel source to reduce the dependence on imported oil also has strategic implications. Oil accounts for more than 70 percent of the fossil fuel imports, and it is predicted that oil demand will drastically increase in the next 30 years with transportation as the most oil-consuming sector. The region will be importing vast amounts of oil and is predicted to spend over $300 billion per annum for energy import bill 30 years from now. The ASEAN region is expected to be a net importer of natural gas around 2027 and of coal around 2035. These figures are alarming and have prompted AMS to seek ways to prevent the energy issue from impacting economic growth, since the growth of energy imports is higher than the gross domestic product growth. Three AMS (Laos, Thailand and Malaysia) have agreed to be connected to the ASEAN Power Grid (APG), a distributed power system that would contribute to sustainable development goals. However, increasing the RE share in the grid is an issue, as the grid connectivity should at least also consider intermittency issues as well as cost. The region should consider grid parity, reliable grid integration and possible a storage system. The digitalization of grid-connected power lines and a smart grid is inevitable, since supply and demand figures may differ from each country\’s grid figures. Connectivity that may offer economic benefits, cost efficiency and stability for the region\’s security would also provide a wide range of opportunities for the power sector to be more professional in providing competitive supply and stable voltage. Political will and the sharing of code standardization shall be resolved during the initial stage of collaboration, whereas other technical issues would be relatively easy to tackle. Technologies to inter-connect different frequencies are widely available in the global market. Improved connectivity, which is gaining traction in the ASEAN energy sector, would not only produce economic benefits by effectively utilizing the available resources in the region, but also contribute to the energy sovereignty and sustainability of ASEAN through effective integration of RE into the power system.

Investor Daily Indonesia | Senin, 28 Oktober 2019
Petani Sawit Minta Kabinet Baru Atasi Sengkarut Kawasan Hutan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung berharap dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bisa menyelesaikan persoalan klasik penetapan kawasan hutan yang masih menjadi momok petani kelapa sawit. Dua menteri yang bersentuhan dengan petani Kelapa Sawit Indonesia itu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Apkasindo berharap Menteri Pertanian berani dan tegas membela petani sawit yang diklaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu- tanan (LHK) berada dalam kawasan hutan. Begitu juga dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya yang kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi kabinetnya. Dengan sosok lama ini, Gulat berharap Siti bisa melanjutkan penuntasan persoalan petani Kelapa Sawit pada klaim kawasan hutan. “Sekarang kita sudah punya Menteri Pertanian yang baru, Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang saya pikir pernah juga berhadapan dengan persoalan kawasan hutan ini. Pada periode lalu kami sudah banyak berdiskusi dan memberikan masukan kepada beliau (Menteri LHKSiti Nurbaya) tentang apa yang dirasakan oleh petani kami,” ujar Gulat seperti dilansir Antara, kemarin. Selama ini, kata Gulat, petani Kelapa Sawit sama sekali tidak tahu menahu tentang apa itu kawasan hutan. Selain tidak pernah mendapat sosialisasi, klaim kawasan hutan ini belakangan baru muncul persis saat tanaman petani Kelapa Sawit sudah menghasilkan. “Kami berusaha dengan modal sendiri, mandiri. Mulai dari membeli tanah hingga menggarap dan sampai menghasilkan seperti sekarang, kami jabani sendiri. Dengan begitu, praktis kami nyaris tidak pernah merepotkan pemerintah. Kalaupun sekarang sawit menjadi sumber devisa terbesar negeri ini, 45% di antaranya andil petani,” kata Gulat.