+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Implementasi Kebijakan B-20 dan Risiko Bisnis Pertamina

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 7 September 2018

Implementasi Kebijakan B-20 dan Risiko Bisnis Pertamina

Penulis: Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif ReforMiner Institute)

PT Pertamina(Persero) telah memasarkan solar yang dicampur minyak kelapa sawit sebesar 20 persen atau biodiesel 20 (B20). Sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan. Jika ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak menyediakan B20 masyarakat dipersilakan melaporkan SPBU tersebut ke Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, pihaknya sudah berkomitmen untuk menyediakan B20 untuk semua SPBU. Berapa pun yang dibutuhkan, untuk tahap pertama ini Pertamina siap memenuhi Setelah ditetapkan sebagai direktur utama Pertamina menggantikan Elia Massa Manik, Nicke Widyawati menyampaikan sejumlah prioritas rencana kerjanya, di antaranya akan mempercepat implementasi campuran bahan bakar Biodiesel B-20. Kebijakan B-20 sendiri merupakan mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) konvensional.

Program B-20 adalah mandatori pencampuran Biodiesel ke dalam BBM jenis solar dengan kadar 20%. Mandatori tersebut direncanakan berlaku untuk seluruh sektor pengguna solar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi impor migas, khususnya impor BBM jenis solar yang semakin lama semakin menggerus devisa. Keseriusan pemerintah mengimplementasikan program B-20 tercermin dari terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2018. Ditinjau dari sudut pandang makro ekonomi, pelaksanaan program B-20 positif dan memiliki sejumlah manfaat Implementasi program B-20 akan menghemat sejumlah devisa impor yang selama ini dialokasikan untuk mengimpor BBM jenis solar. Dengan asumsi konsumsi solar tahun 2018 sesuai proyeksi BPH Migas yaitu 25,42 juta kilo liter, kapasitas produksi solar dan produksi Biodiesel domestik sesuai kondisi eksisting, dan menggunakan acuan rata-rata harga solar di pasar internasional periode Agustus 2018, implementasi program B-20 akan menghemat devisa impor sekitar USS 1 miliar setiap tahunnya. Implementasi program B-20 juga memberikan harapan positif bagi petard dan industri kelapa sawit di dalam negeri. Program ini dapat menambah diversifikasi pasar dan sekaligus menjadi alternatif solusi atas penolakan produk minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) hasil produksi Indonesia oleh pasar Eropa dan Amerika Serikat

Risiko Bisnis Pertamina

Meski positif bagi sejumlah indikator makro ekonomi, implementasi program B-20 juga memiliki potensi dampak yang lain, salah satunya adanya risiko bisnis bagi Pertamina. Risiko bisnis akan muncul jika Pertamina tidak diperbolehkan menaikkan harga BBM jenis solar yang telah dicampur Biodiesel atau biosolar pasca implementasi kebijakan ini. Jika mengacu pada Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (Bio-fuel), diketahui bahwa harga Biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan harga solar konvensional. Jika nilai tukar rupiah diasumsikan Rp 14.500/ USS, harga Biodiesel tercatat sekitar Rp 1.200 lebih mahal dibandingkan harga solar konvensional untuk setiap liternya.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut harga biosolar paling tidak juga sekitar Rp 1.200 lebih mahal dibandingkan harga solar konvensional untuk setiap liternya. Harga dapat lebih tinggi lagi jika proses pencampuran untuk menjadikan biosolar memerlukan biaya tambahan. Jika mengacu pada proyeksi BPH Migas bahwa konsumsi solar tahun 2018 yang diperkirakan sebesar 25.425.000.000 liter, maka kebutuhan Biodiesel yang perlu di-campurkan ke dalam BBM untuk memenuhi target mandatori 20% adalah sekitar 5.085.000.000 liter (20% x 25.425.000.000 liter). Karena itu, jika diasumsikan porsi Pertamina dalam penjualan solar di dalam negeri sekitar 80%, maka Biodiesel yang wajib diserap oleh Pertamina adalah sekitar 4.068.000.000 liter.

Mengingat harga Biodiesel sekitar Rp 1.200 lebih mahal dibandingkan harga solar konvensional untuk setiap liternya, berdasarkan volume yang wajib diserap tersebut Pertamina harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 4,88 triliun lebih tinggi dibandingkan biaya pengadaan solar konvensional. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan sudah hampir pasti Pertamina akan mengalami potensi kerugian dari bisnis niaga BBM jika pasca implementasi program B-20 Pertamina tidak diizinkan menyesuaikan harga BBM jenis solar.

Pada satu sisi implementasi program B-20 yang berpotensi menghemat devisa impor sekitar US$ 1 miliar adalah positif karena dapat membantu memperbaiki defisit neraca pembayaran Indonesia. Akan tetapi, di sisi yang lain, kebijakan ini juga berpotensi memberikan risiko bisnis bagi Pertamina yang perlu diantisipasi dan disikapi secara hati-hati oleh pemerintah. Dari hitung-hitungan di atas kertas, potensi penghematan devisa impor dari implementasi program B-20 yang sekitar USS 1 miliar atau sekitar Rp 14,60 triliun tersebut memang tercatat masih lebih besar dibandingkan potensi kerugian yang akan dialami oleh Pertamina. Namun, jika mencermati posisi strategis Pertamina baik dalam aspek fiskal maupun moneter, perhitungan biaya manfaat terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan kepada Pertamina seringkali tidak cukup hanya mengacu pada hitung-hitungan di atas kertas tersebut

Jawa Pos | Jum’at, 7 September 2018

Pastikan Armada Siap Gunakan B20

SURABAYA Penerapan penggunaan bahan bakar Biodiesel 20 persen (B20) di sektor transportasi direspons pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan melakukan sejumlah langkah penyesuaian. Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman mengatakan, pihaknya akan menjalankan keputusan pemerintah tersebut “Perpresnya sudah ditandatangani dan mulai diimplementasi 1 September 20 18. Jadi, suka tidak suka terkait kebijakan itu ya tetap harus dijalankan,” tuturnya. Dia menjelaskan, kendaraan baru yang spesifikasinya sudah memenuhi B20 tidak akan ada masalah. Namun, yang belum memenuhi spesifikasi berpotensi menimbulkan kerusakan pada mesin. Menurut dia, hanya truk yang diproduksi 2016 ke atas yang siap secara teknis menggunakan bahan bakar tersebut

“Sebagai pengusaha angkutan seperti kami, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi dampak B20 ke kendaraan yang sudah ada sekarang. Sebab, APM sendiri juga hanya bisa menjamin truk keluaran 2016 ke atas sejak perpres itu keluar,” terang Kyatmaja. Misalnya, truk lama yang tidak dilengkapi water separator segera. dipasang peranti tersebut Sebab, sifat biosolar yang mengikat air mengakibatkan air itu bisa tersedot ke ruang bakar. Pemilik truk juga harus rajin membersihkan tangki BBM. Sebab, biosolar punya sifat detergensi yang tinggi dan korosif. Lalu, percepat frekuensi penggantian oli dan filter oli serta solar. “Jangan menggunakan frekuensi penggantian rutin, tapi percepat,” jelas Kyatmaja.

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 7 September 2018

Risiko Fiskal Perluasan Mandatori Biodiesel

Penulis: Wiko Saputra (Peneliti Kebijakan Ekonomi Auriga Nusantara)

Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan perluasan program mandatori biodiesel. Semula hanya diwajibkan kepada sektor transportasi pelayanan publik, diperluas menjadi semua sektor transportasi dan sektor lainnya, seperti pertambangan, ketenagalistrikan, perkeretaapian, manufaktur, dan sebagainya. Program itu sendiri berupa pencampuran Biodiesel ke dalam solar menjadi biosolar sebesar 20% (B20), yakni dalam satu liter biosolar terkandung 20% biodiesel. Tindakan perluasan itu merupakan bagian dari program pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang sudah mencapai 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Disinyalir perluasan itu mampu mengurangai impor solar mencapai 5,7 juta kilo liter pada 2018. Dengan harga solar di pasar global (menggunakan acuan Mean of Platt Singapore/MoPS gas oil) sebesar US$ 77,3 per barrel, maka perluasan itu dapat menekan impor solar sebesar US$ 2,2 miliar. Tentu itu memberikan pengaruh terhadap penurunan CAD. Meskipun demikian, ada risiko fiskal dari perluasan B20. Risiko itu berasal dari insentif terhadap selisih harga antara Biodiesel dan solar yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif itu menggunakan dana perkebunan sawit (CFO Fund) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, yakni badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Insentif dihitung berdasarkan selisih antara harga indeks pasar (HIP) Biodiesel dengan HIP solar yang ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ditambah biaya angkut pada titik serah. Insentif diberikan ke produsen biodiesel. Perluasan B20 tentu menambah beban keuangan BPDP Sawit Meskipun, hasil penetapan HIP oleh Kementerian ESDM pada September 2018, justru HIP solar lebih tinggi dibandingkan HIP biodiesel, yakni Rp 7.388,31 per liter untuk solar dan Rp 7.294 per liter untuk biodiesel. Namun itu berupa harga penetapan bulan September yang. bisa berubah setiap bulannya.

Menurut BPDP Sawit saat ini, dana perkebunan sawit mampu menutupi biaya insentif B20. Realisasi penerimaan dana perkebunan sawit dari pungutan ekspor pada semester 1-2018 mencapai Rp 6,45 triliun, sedangkan dana yang disalurkan untuk insentif Biodiesel pada periode yang sama sebesar Rp 3,57 triliun. Sampai akhir tahun menurut Direktur Utama BPDP Sawit dana untuk menutupi insentif 5,7 juta kilo liter penyaluran B20 masih bisa mereka sediakan.

Mitigasi Risiko

Namun, asumsi dari perhitungan di atas hanya berlaku ketika HIP solar lebih tinggi dibandingkan HIP biodiesel. Jika sebaliknya, HP Biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan HIP solar, seperti pada periode 2015-2017, bisakah dana perkebunan sawit mendukung program itu? Tentu, kalau harga berbalik seperti periode 2015-2017, insentif Biodiesel akan meningkat Asumsikan selisihnya Rp 1.000 per liter, ditambah biaya angkut pada titik serah rata-rata sebesar Rp 500-700 per liter, maka total insentif bisa mencapai Rp 10,83 triliun untuk 5,7 juta kilo liter biodiesel. Jika naik lagi menjadi Rp 2.000 per liter, dibutuhkan Rp 16,53 triliun. Hal itu memungkinkan terjadi dalam jangka pendek, karena didorong oleh faktor kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang disebabkan oleh naiknya permintaan CPO untuk perluasan B20.

Jika itu terjadi, ada risiko fiskal yang mengancam. Pertama, dana perkebunan sawit terbatas jumlahnya. Tak mungkin penerimaannya naik signifikan karena ekspor komoditas kelapa sawit CPO, dan produk turunannya pun terancam turun pada tahun ini. Hal itu karena adanya pelemahan permintaan global dan perang dagang yang menggerus ekspor minyak sawit Indonesia. Dampaknya adalah penurunan penerimaan pungutan ekspor. Kecuali, pemerintah mau menaikkan tarif pungutan ekspor, maka penerimaan bisa terdongkrak. Namun itu mustahil dilakukan saat ini. Kedua, perluasaan B20 dapat menghambat program lainnya yang telah dijalankan oleh pemerintah dari pengelolaan dana perkebunan sawit seperti program peremajaan sawit pengadaan sarana dan prasarana perkebunan sawit* pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan promosi.

Perluasan B20 dapat menyedot dana perkebunan sawit dalam jumlah besar. Karena dianggap sebagai prioritas, maka program lainnya akan dikurangi malahan ditiadakan agar kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung perluasan B20 memadai. Padahal, lima program di atas sangatlah mendesak dilakukan, terutama program peremajaan sawit, serta pengadaan sarana dan prasarana perkebunan sawit. Saat ini, masalah utama pengembangan dan tata kelola perkebunan sawit adalah masalah produktivitas. Rata-rata produktivitas lahan sawit (yield) hanya 24 ton CPO per hektare. Padahal, potensinya dapat mencapai 6-8 ton CPO per hektare. Itu karena banyak lahan sawit yang sudah uzur, tidak menggunakan bibit unggul, dan tata kelola lahan yang buruk.

Sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum penggunaan dana perkebunan sawit dua program itu merupakan program prioritas. Malahan, B20 tak masuk ke dalamnya. Namun, adanya B20 menyebabkan program prioritas tersebut jadi tak diprioritaskan lagi oleh pemerintah. Ketiga, risiko fiskal juga terjadi dalam tata kelola penyaluran B20. Sebelum adanya perluasan B20, tata kelolanya menuai banyak masalah. Hal itu dilansir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya terhadap program penyaluran B20.

BPK menemukan empat masalah dalam tata kelola biodiesel, yaitu pertama, ketidakjelasan penggunaan nilai tukar dalam perhitungan selisih Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel dengan HIP solar. Akibatnya, ada risiko kelebihan pembayaran untuk insentif Biodiesel yang disalurkan. Kedua, pembayaran insentif tidak berdasarkan nilai riil berat jenis Biodiesel sesuai hasil uji laboratorium yang jumlahnya senilai Rp 30.2 miliar. Ketiga, penyaluran volume Biodiesel periode Mei 2016-April 2017 yang disalurkan oleh tiga penyalur melebihi alokasi yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM. Akibatnya, terjadi kelebihan pembayaran insentif sebesar Rp 102,8 miliar. Keempat pembayaran ongkos angkut atas penyaluran Biodiesel melebihi ketentuan, nilainya sebesar Rp 6,6 miliar. Pada akhirnya, kita sepakat bahwa perlu ada mitigasi risiko terhadap tekanan CAD, salah satunya lewat perluasan penggunaan B20. Namun, kalau dilakukan dengan terburu-buru dan tidak memiliki konsep yang matang, justru dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya risiko fiskal di atas.

Kompas | Jum’at, 7 September 2018

Strategi Dapat Berubah

Pemerintah membentuk tim kerja untuk mengawasi dan memantau pengendalian impor. Namun, strategi pengendalian impor bisa berubah sesuai dinamika global.

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan pengendalian impor diyakini dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan yang menjadi sentimen negatif dalam pelemahan rupiah. Pengendalian impor mesti diawasi dan dipantau secara berkala agar implementasinya tepat sasaran. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dikutip Kompas, Kamis (6/9/2018), defisit transaksi berjalan semakin dalam, dari 2,21 persen produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 1-2018 menjadi 3,04 persen PDB pada triwulan 11-2018. Transaksi modal dan finansial tidak dapat menutup defisit transaksi berjalan sehingga neraca pembayaran defisit 4,3 miliar dollar AS. “Arus modal masih gonjang-ganjing, pemerintah harus menangani defisit transaksi berjalan karena pos dari transaksi modal sulit pulih di situasi global yang dinamis,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sri Mulyani menjelaskan, strategi pengendalian impor bisa berubah sesuai dengan dinamika ekonomi global. Pemerintah akan membentuk tim kerja khusus pengendalian dan pengawasan impor yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Sejauh ini. studi penghematan devisa dari kebijakan pengendalian impor masih dihitung. Namun, pemerintah mengklaim mandatori B-20 atau pencampuran 20 persen Biodiesel pada setiap liter solar bisa menghemat devisa 3,2 miliar dollar AS hingga akhir 2018. Adapun penerapan Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor untuk 1.147 barang bisa menurunkan 2 persen impor secara tahunan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan, peraturan PPh impor diberlakukan setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diterbitkan. Daftar 1.147 barang akan dimasukkan ke sistem digital sehingga langsung beroperasi secara otomatis. Barang yang dikirim sebelum tenggat PMK terbit akan dikenai tarif lama. “Implementasi kebijakan akan ditinjau terus-menerus dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan asosiasi,” ujarnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, impor mobil mewah 3.000 cc dan 5.000 cc dikurangi melalui peningkatan tarif pajak dan bea masuk. PPh impor naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen dan bea masuk semua mobil mewah menjadi 50 persen. Adapun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berkisar 10-125 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) 10 persen.

Inflasi

Kementerian Perdagangan meyakini, kenaikan Pajak Penghasilan impor untuk 1.147 komoditas tidak akan menyebabkan inflasi impor melonjak. Kebijakan itu mengurangi impor sehingga .neraca perdagangan nonmigas terkendali. “Pelaku usaha pasti menghitung secara bijak keuntungan mereka dan tidak akan menaikkan harga jual di dalam negeri terlalu tinggi,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggartiasto memastikan, penerapan PPh impor itu tidak mengganggu kebutuhan barang modal dan bahan baku atau penolong industri di dalam negeri. Sebab, barang-barang itu termasuk kategori konsumsi dan ada subtitusinya di dalam negeri.

Untuk komoditas lainnya, Ke-mendag tetap mengatur jadwal . realisasi impor agar neraca perdagangan nonmigas tidak defisit Di sisi lain, devisa hasil ekspor akan dipantau. “Penerapan kedua kebijakan itu akan mulai sedikit terlihat di neraca perdagangan nonmigas pada Oktober 2018,” ujarnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor Januari-Juli sebesar 107,324 miliar dollar AS. Kepala Ekonom PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, kenaikan PPh impor barang konsumsi tidak akan terlalu efektif. Sebab, impor barang konsumsi relatif kecil, rata-rata 10 persen dari total impor. “Kenaikan PPh impor itu juga akan menyebabkan inflasi dan memungkinkan negara lain melakukan retaliasi,” ujarnya. Menurut Fithra, kebijakan itu berpotensi mengurangi keluaran perekonomian domestik sebesar 0,18 persen atau Rp 47,23 triliun dan menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar 0,26 persen atau Rp 5,36 triliun. Pemerintah, kata Fithra, perlu mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menyelamatkan neraca pembayaran Indonesia. Pengurangan subsidi BBM 10 persen menurunkan keluaran perekonomian 0,042 persen atau Rp 11 triliun dan mengurangi pendapatan masyarakat 0,05 persen atau Rp 1 triliun.

Jawa Pos | Kamis, 6 September 2018

Truk Mercedes-Benz Siap Pakai B20 Ramah Lingkungan

JawaPos.com – Per 1 September 2018, Pemerintah telah merampungkan implementasi program mandatori biodiesel 20% (B20) secara keseluruhan terkait perluasan insentif biodiesel dari PSO (Public Service Obligation) ke non-PSO untuk dijalankan. PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI), agen tunggal penjualan kendaraan niaga Mercedes-Benz di Indonesia, menyatakan kesiapannya ikut menerapkan regulasi baru pemerintah Indonesia. Penerapan kebijakan B20 oleh DCVI merupakan upaya peningkatan ketahanan energi dan pengurangan emisi demi kualitas udara yang lebih baik. Lebih lanjut, di tengah kenaikan harga bahan bakar saat ini, penggunaan biodiesel juga berpotensi mengurangi jumlah impor bahan bakar.

Markus Villinger, Presiden Direktur dan CEO DCV, mengungkapkan Mercedes-Bez punya sejarah panjang di Indonesia, yang menguatkan komitmennya untuk selalu berpartner dengan pemerintah dalam berbegai aktivitas untuk kebaikan masyarakat. “Pada lini bisnis kendaraan niaga, komitmen kami ditandai dengan perakitan Mercedes-Benz 911, yang juga dikenal dengan Mercy Bagong di Indonesia. Hari ini, komitmen kami diperkuat dengan ikut menerapkan kebijakan B20 pada truk dan bus Mercedes-Benz,” ungkap Markus Villinger, Presiden Direktur dan CEO DCVI.

Kesiapan truk dan bus Mercedes-Benz terhadap kebijakan B20 juga menandai komitmen DCVI terhadap pertumbuhan bisnis dan kepuasan pelanggan. Penerapan kebijakan B20 diharapkan dapat mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mengurangi pembiayaan bahan bakar dan gas emisi.“Truk dan Bus Mercedes-Benz diproduksi untuk memenuhi kebutuhan standar emisi Euro 3. Oleh karena itu, DCVI dengan percaya diri mengumumkan bahwa truk dan bus Mercedes-Benz telah siap untuk menerapkan kebijakan baru pemerintah mengenai BBM,” tutup Villinger.

https://www.jawapos.com/otomotif/06/09/2018/truk-mercedes-benz-siap-pakai-b20-ramah-lingkungan