+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Implementasi Mandatori B30 Dipercepat:

Implementasi Mandatori B30 Dipercepat: Pemerintah akan mempercepat peningkatan mandatori biodiesel sebesar 30% (B30) pada2019. Rencana implementasi mandatori B30 tersebut lebih cepat dari target sebelumnya, yaitu diterapkan pada 2020. “Percepatan mandatori B30 merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Awalnya kami targetkan 2020, tapi dipercepat setahun menjadi 2019,” ujar Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dadan Kus-diana pada acara Persiapan Uji B30 di Gedung Direktorat Jen -deral EBTKE, Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Menurut dia, uji coba B30 pada sejumlah kendaraan akan dilakukan segera sebelum di -terapkan pada tahun depan. Adapun uji coba B30 sama de -ngan yang dilakukan saat uji coba B15 dan B20. Pihaknya juga optimistis implementasi B30 dapat terlaksana tahun depan. Untuk saat ini, kata dia, pemerintah masih fokus untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi B20. “Sambilmenunggurevisiper-aturan menterinya, saat ini B20 terus ditingkatkan,” kata dia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Adria Feby Misna mengatakan, aturan terkait implementasi B30 sedangdisiapkan. Untuk saat ini pemerintah masih fokus pada peningkatan implementasi B20 pada semua sektor. Menurut dia, peningkatan implementasi penggunaan biodiesel merupakan upaya pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak jenis solar. Pencampuran bahan bakar nabati (BBN) pada BBM jenis solar bertujuan menjaga neraca perda -gangan di tengah meningkatnya fluktuasi harga minyak dunia. “Saat ini bagaimana upaya kita terus meningkatkan mandatori biodiesel. Yang dilakukan saat ini bagaimana meningkatkan spesifikasi B20supaya dapat diterima seluruh masyarakat,” ujar dia. Dia menyebut, peningkatan mandatori B20 tidak hanya un- tuk)ernsBBMpublkserviceobliga-tiort (PSO) melainkan juga untuk BBMnon-PSO. Tahun ini saja, imbuhnya, implementasi B20 untuk BBM no-PSO baru terserap sebesar 8%. Sementara sisanya, sebesar 92 % un tuk BBM no-PSO diserap untuk sektor transportasi dan pembangkitlis trik. “Untuk 2018 yang terserap sebesar6%untukBBMnon-PSO dan 34% untuk BBM PSO,” tandasnya. Dia menjejaskan, untuk saat ini pihaknya masih mengidentifikasi rendahnya penggunaan biodiesel khususnya untuk BBM non-PSO. Kementerian ESDM, kata dia, secara intensif terus rnelakukankornunikaside-ngan pelaku industri. Dia melanjutkan, sejauh ini masalah yang dihadapi industri manufaktur jika menggunakan melaksanakan B20, yaitu biaya perawatanmesinnyalebih mahal dibandingkan menggunakan solar. Pasarnya, penggunaan B20 menimbulkan kerak dan residu yang relatif tinggi. Karena itu, imbuhnya, implementasi B20 perlu adanya peningkatan spesi-fikasisebagaibahan bakar. “Memang aman digunakan, tidak ada penurunan kalori dan tidak sampai merusak injektor. Namun.perluadanyapeningkat-an spesifikasi dan perlu banyak pengembangan,” ucap dia. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Apro-bi) Paulus Tjakrawan menandaskan, siap menjawab kebutuhan pemerintah untuk mandatori B30. “Kami sudah siap biodiesel 20% dan memang kami sudah mempersiapkan untuk biodiesel 30%. Hanya saja, memang ada beberapa perusahaan yang harus ditingkatkan utilitasnya,” ujarnya. Dia menyebut, saat ini anggota Aprobi telah memiliki 20 pabrik produsen biodiesel dengan total produksi mencapai 2,6 juta kilo liter per tahun. “Untuk kapasitas produksinya bisa mencapai 12 juta kilo liter per tahun,” kata dia. (SINDO)

Indonesia Berupaya Seimbangkan Perdagangan Dengan Amerika: Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya meningkatkan kemitraan strategis, yang saling menguntungkan, dengan Amerika Serikat (AS), salah satunya dengan produsen pesawat terbesar dunia Boeing. Saat ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan hubungan perdagangan kedua negara di berbagai sektor. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat, selain mengamankan akses pasar Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut, juga berupaya meningkatkan kemitraan dan menyeimbangkan hubungan perdagangan kedua negara di berbagai sektor. “Kami mengajak Boeing bukan hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi agar dapat bersama-sama menjadi bagian dari strategi masa depan yang saling menguntungkan,” katanya sebagaimana disalin dari Antara. Delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan Vice President of International Government Relation Boeing Mark Lippert. Enggartiasto menyampaikan keinginan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemitraan strategis kedua negara melalui kerja sama dengan perusahaan penerbangan tersebut. Enggartiasto menambahkan, terdapat potensi kerja sama yang cukup banyak antara Boeing dengan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pengembangan bahan bakar pesawat biofuel (bioavtur)ber-basis sawit, suku cadang pesawat, serta layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul (maintenance, repair, overhaul/MRO). Selain itu, Indonesia berpotensi menjadi hub pelayananan MRO pesawat udara di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Terkait dengan penawaran kerja sama bioavtur berbasis sawit, Pemerintah Indonesia memfasilitasi pertemuan antara Boeing dan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) yang telah mengembangkan biofuel dan ekspor secara global. “Boeingbersamapelaku usaha Indonesia dapat bekerja sama mengembangkan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar altematif yang lebih ramah lingkungan,” ujar Enggartiasto. Kehadiran Boeing di Indonesia telah dimulai sejak 1949dan kebutuhanatas pesawat Boeing di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya jalur penerbangan Indonesia baik domestik maupun internasional. Pada 2012, pembelian armada Boeing oleh salah satu maskapai Indonesia menjadikannya pembelian terbesar sepanjang sejarah Boeing saat itu. Sebelumnya, awal tahun lalu, pemerintah terus mendorong tumbuhnya industri perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO) di Indonesia. Hal ini lantaran masih banyak potensi pengembangan industri ini yang diintegrasikan dengan beberapa bandar udara dalam negeri. “Industri perawatan pesawat sangat penting. Harusnya Indonesia punya daya saing tinggi dan ini menjadi peluang besar. Kalau ada airlines dari luar negeri, bisa dirawat oleh pekerja kita,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1). Menurut Presiden, ke depannya, industri ini cukup menjanjikan seiring meningkatnya sektor pariwisata danperekonomiandi Tanah Air. Selain itu, adanya industri perawatan pesawat bisa menurunkan biaya dari industri penerbangan, salah satunya biaya impor komponen pesawat. Bahkan, Jokowi meyakini, Indonesia mampu kompetitif dengan negara lain dalam memberikan jaminan perawatan pesawat, seperti Singapura. “Pemerintah Singapura telah . memberikan jaminan repair bahwa semua komponen bisa bebas bea cukai dan impor ekspor tidak lebih dari lima jam. Kita bisa? Bisa, kalau mau, niat,” tegasnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, di Bintan tengah dikembangkan Airport and Aerospace Industry Parkdiataslahanseluas400-0 hektare. Kawasan aviasi terpadu ini akan menjadi yang terlengkap di Indonesia dengan beberapa fasilitas penunjang seperti bandara, sarana perbaikan pesawat, pelatihan pegawai penerbangan, serta area kawasan bisnis dan residensial. Di samping itu, Kementerian Perindustrian dan Indonesia Aircraft Maintenance Service Association (IAMSA) sepakat bersinergi untuk pembangunan unit pendidikan maupun penyediaan tenaga pengajar ardi di bidang perawatan pesawat Selain itu, dilakukan juga kerja sama dengan industri yang akan menampung para lulusan agar dapat langsung terserap kerja. Kemenperin mencatat, Indonesia akan menyerap sebanyak 12-15 ribu tenaga ahli MRO dalam kurun 15 tahun ke depan. Sementara itu, sekolah-sekolah teknisi penerbangan di Indonesia hanya menghasilkan 200 tenaga ahli per tahun, sedangkan kebutuhannya mencapai 1.000 orang per tahun. Menperin menambahkan, industri penerbangan dalam negeri terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan (NERACA)

Jaminan Pasokan Kualitas Biodiesel (Selain kepastian pasokan dan kualitas biodiesel, pemerintah juga meminta agar sektor transportasi memastikan kesiapan mesin): Jelang mandatori pencampuran biodiesel 20% (B20) diperluas, pemerintah minya jaminan pasokan dan kualitas biodiesel dari para produsen. Pasalnya, tak hanya penggunaan yang diperluas, pemerintah juga akan mempercepat mandatori 30% atau B30 dari sebelumnya ditargetkan tahun 2020. Jaminan pasokan itu perlu didapat seiring dengan segera selesainya revisi Peraturan Presiden (PP) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit. “Sudah jalan, sekarang sedang sirkulasi meminta paraf para menteri terkait,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, Rabu (25/7). Dalam revisi itu pemerintah memperluas penggunaan dana insentif mandatori B20 untuk sektor non-public service obligation (PSO), misalnya industri, pertambangan, dan pembangkit listrik. Selama ini pemerintah hanya mewajibkan B20 kepada kendaraan PSO, seperti kereta api. Selain memperluas penggunaan dana sawit, revisi Per-pres juga akan memastikan penugasan peremajaan kebun sawit atau replanting kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Percepatan B30 Dengan revisi ini, pemerintah meminta ada jaminan kualitas dan ketersediaan pasokan biodiesel. Industri sektor transportasi juga diharapkan memastikan mesin yang digunakan bisa menyerap biodiesel, jika kemudian mandatori B30 dijalankan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Menko Ekonomi, dengan porsi 20% biodiesel, maka jumlah komponen unsur nabati (fatty acid methyl ester/FAME) sebanyak 7,3 juta kiloliter (KL). Jumlah itu akan bertambah, pemerintah juga mempercepat realisasi program B30. “Selain soal bahan baku, kami juga menyoroti soal penyimpanan dan pencampur-annya karena akan mempengaruhi kualitas bahan bakar nabati (BBN) tersebut dan akhirnya juga berdampak ke mesin,” ungkap Dadan. Bisa revisi Perpres berjalan lancar, maka program B30 bisa terlaksana lebih cepat dari target tahun 2020. Dengan begitu maka konsumsi biodiesel bisa mencapai 30% dari konsumsi solar yang saat ini mencapai 32 juta KL per tahun atau sekitar 9 juta KL. Jika jumlah itu dikonversi kan ke tonase bisa mencapai 8,1 juta-8,2 juta ton kelapa sawit atau sekitar 28% dari total produksi sawit nasional. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Bahkan dia mendesak pemerintah segera merealisasikannya. Menurutnya, keputusan tersebut bagaikan oase di tengah pelemahan rupiah dan tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, bila B20 efektif dijalankan, maka seharusnya biodiesel yang terserap bisa mencapai 6 juta KL, tapi pada kenyataannya realisasi penyerapan biodiesel selama ini rata-rata hanya 3 juta KL. Bila kebijakan ini direalisasikan, maka akan memiliki efek lanjutan. Pertama, memperkuat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi global. Kedua, akan ada pengurangan impor solar sebesar 3 juta KL. Impor solar yang tinggi menjadi salah satu penyebab mengapa nilai tukar rupiah terus tertekan. Ketiga, kenaikan penggunaan biodiesel akan berpotensi menggerek harga minyak kelapa sawit (CPO) yang menjadi bahan baku biodiesel. Hal itu otomatis akan menggerek kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Keempat, penggunaan biodiesel yang lebih banyak akan membuat pendapatan perusahaan kelapa sawit meningkat dan turut meningkatkan penerimaan pajak. (KONTAN)

Aprobi Sebut Mandatori Biodiesel Percepat Serapan Kelapa Sawit Dalam Negeri: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak mempercepat mandatori biodiesel dalam rangka menekan impor bahan bakar minyak. Karena selain menghemat devisa kebijakan tersebut juga mampu menyerap produksi sawit dalam negeri secara lebih cepat. “Kami siap mendukung dan memasoknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor di JakartaMenurut dia, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO (minyak kelapa sawit mentah) yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap. Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai lokasi banyak yang dikelola oleh kalangan masyarakat kecil. Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global. “Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuk lebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan devisa kita,” kata Paulus. Paulus mengutarakan harapannya agar penggunaan biodiesel jenis B20 bisa cepat diperluas di dunia industri yang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Ia berpendapat jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang sekitar setengahnya adalah impor. Terkait kesiapan teknologi, ujar dia, saat ini semua pemangku kepentingan saat ini sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknis nya seperti standar Biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium dan uji jalan,” paparnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menperin Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Untuk itu, lanjutnya, Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajiannya. (BREAKINGNEWS)

https://breakingnews.co.id/read/aprobi-sebut-mandatori-biodiesel-percepat-serapan-sawit

Aprobi dukung percepatan mandatori biodiesel: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bakal melakukan percepatan mandatori biodiesel dalam rangka menekan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. “Kami siap mendukung dan memasoknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor di Jakarta, Rabu. Menurut dia, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO (minyak kelapa sawit mentah) yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap.Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai lokasi banyak yang dikelola oleh kalangan masyarakat kecil. Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global. “Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuk lebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan devisa kita,” kata Paulus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (11/7). Paulus mengutarakan harapannya agar penggunaan biodiesel jenis B20 bisa cepat diperluas di dunia industri yang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Ia berpendapat jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang sekitar setengahnya adalah impor. Terkait kesiapan teknologi, ujar dia, saat ini semua pemangku kepentingan saat ini sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknis nya seperti standar Biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium dan uji jalan,” paparnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.”Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).Menperin Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Untuk itu, lanjutnya, Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajiannya. (ANTARA)

https://www.antaranews.com/berita/729882/aprobi-dukung-percepatan-mandatori-biodiesel

Mendag Tawarkan Kerja Sama Pengembangan Bioavtur ke Boeing: Pemerintah Indonesia jajaki potensi kemitraan strategis sektor penerbangan dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS), The Boeing Company. Potensi kemitraan tersebut salah satunya berupa penggembangan bahan bakar biofuel berbasis minyak kelapa sawit (bioavtur) sebagai bahan bakar pesawat. “Boeing bersama pelaku usaha Indonesia dapat bekerja sama mengembangkan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Penyataan itu disampaikan Enggar dalam pertemuannya dengan Vice President of International Government Relation Boeing, Mark Lippert di sela kunjungan kerja di Washington D.C, AS. Pihaknya juga memfasilitasi pertemuan Boeing dengan pengusaha dari Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi). Sebab, produksi biofuel Indonesia saat ini sudah mampu menembus pasar global. Menurut catatan Aprobi, ekspor biofuel tahun ini diprediksi bisa mencapai 800 kiloliter seiring dengan potensi pasar Tiongkok dan dibukanya kembali akses ke Uni-Eropa pasca-keputusan World Trade Organization (WTO). Selain bioavtur, Enggar juga menyebut potensi kerja sama lain yang bisa dikembangkan antara Indonesia-AS di sektor penerbangan yaitu di bisnis suku cadang pesawat dan jasa perawatan, perbaikan, dan overhaul (maintenance, repair, overhaul/MRO). Dengan begitu diharapkan Indonesia juga bisa menjadi hub pelayanan MRO di kawasan Asia Tenggara bagi Boeing. “Kami mengajak Boeing agar bisa menjadikan Indonesia tak sekedar sebagai pasar, tetapi suply dapat bersama-sama menjadi bagian dari strategi masa depan yang saling menguntungkan,” ujarnya. Boeing masuk di Indonesia sejak tahun 1949. Permintaan pesawat Boeing terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya jalur penerbangan Indonesia baik domestik maupun internasional. Salah satu maskapai penerbangan Indonesia pada 2012 juga telah melakukan pembelian pesawat sekaligus menjadi pembelian terbesar sepanjang sejarah Boeing kala itu. (KATADATA)

https://katadata.co.id/berita/2018/07/25/mendag-tawarkan-kerja-sama-pengembangan-bioavtur-ke-boeing

Beberapa Sektor Industri Ini Bakal Dapat Insentif Biodiesel: Pemerintah tengah mematangkan implementasi perluasan penerapan biodiesel atau B20 di berbagai sektor. Insentif pun akan diberikan ke sektor lainnya seperti pertambangan. Hingga kini, diketahui insentif baru diberikan untuk campuran minyak sawit di bahan bakar solar atau biodiesel yang ada di SPBU. Insentif tersebut selama ini berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, mengatakan, pemerintah telah sepakat untuk memberikan perluasan insentif ke sektor non Public Service Obligation (PSO). Sektor non PSO yang dimaksud yaitu industri, kereta api, pembangkit listrik hingga pertambangan. “Yang sekarang itu yang dibahas perluasan dana insentif. Kan (yang lain) tidak bisa jalan karena satu dikasih insentif yang satu tidak. Sekarang dikasih semuanya. Diperluas ke sektor non PSO, ke industri hingga pertambangan,” ujar Dadan usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 25 Juli 2018. Ia mengatakan, pemerintah juga telah meminta kesiapan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) untuk memproduksi B20 ini lebih banyak. Saat ini, produksi biodiesel itu selama satu tahun baru sebanyak 7,3 juta kiloliter (kl). Dalam kesepakatan yang diambil dalam rapat koordinasi, dia mengungkapkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan melaporkan hasil rapat ini kepada Presiden. Adapun insentif tambahan itu tetap akan bersumber dari dana BPDP sawit. “Iya, dari dana sawit. Itu (insentif) juga tercatat dalam APBN hanya mekanismenya beda,” ucapnya. Dia mengatakan, perluasan insentif ini akan dimulai setelah dilaporkan dan menunggu arahan Presiden. Jumlahnya pun Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan HIP solar. “Tadi kan 7,3 juta kl (produksi). Berapa harga BBM sekarang? Harga solar misalkan US$600. Jadi 7,3 kl kali US$600, jadi US$4 miliar setahun,” katanya. (VIVA)

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1057881-beberapa-sektor-industri-ini-bakal-dapat-insentif-biodiesel

New Biodiesel Recipe Can Cut Indonesia’s Fuel Imports: Industry Minister: Indonesia, the world’s biggest palm oil producer, is offering incentives to developers of a new 100 percent palm oil-based “green diesel,” which the net oil importer hopes can replace costly fuel imports within three years, Industry Minister Airlangga Hartarto said. Biodiesel for land transportation in Indonesia currently consists of a 20 percent bio component that is mixed with petroleum diesel. That component is expected to be raised to 30 percent in 2020. In Indonesia, the bio portion of biodiesel is made with fatty acid methyl esters (FAME) from palm oil, but efforts to increase FAME concentrations in biodiesel have faced resistance from regulators as well as the automotive and oil industries. But according to Airlangga, Indonesia has found a new way to produce biodiesel that is not based on FAME that can avoid these problems. “We already have a prototype and in three years we will be ready to produce it,” he told Reuters in an interview last week. “Green diesel” made completely from palm oil has “the same specifications as petrol” and is compliant with the Euro IV emissions standard, said Airlangga, who chairs Indonesia’s second-biggest political party, Golkar. A biorefinery owned by Elevance Renewable Sciences and Wilmar International is currently producing “green diesel” in a pilot project, and has been given a corporate tax discount to develop full-scale output, Airlangga said. Modifications to engines and machinery “wouldn’t be needed because its specifications are the same as [B20] biodiesel,” he added. “It’s actually better than conventional fuel.” According to Lila Harsyah Bakhtiar, an official at the Industry Ministry, green diesel is made using hydrotreated vegetable oil, a technology that is expensive to develop but which could avoid disruptions to automakers who were “angry” over repeated changes to the FAME-based biodiesel mix. Elevance and Wilmar did not reply to requests for comments. According to its website, Elevance uses a patented process at its refinery in Gresik, East Java, to produce 180,000 metric tons of modified triglyceride, unsaturated methyl esters and olefins per year. Indonesia’s biodiesel program was already reducing Indonesia’s fuel import demand by $21 million per day, Airlangga said, adding that green diesel can “help [improve] our trade balance, and strengthen the rupiah while creating jobs.” Southeast Asia’s largest economy is among the region’s most vulnerable to external factors due to its sizeable current account deficit and its large fuel imports. Because of that, the rupiah has been among the hardest hit this year as investors have sold emerging market assets. Indonesia has been pushing increases in domestic palm oil consumption to cushion a possible slowdown in export demand. The European Union last month agreed to phase out the use of palm oil in transport fuels from 2030 because of deforestation concerns. The Indonesian Automotive Industry Association (Gaikindo) has previously said increasing biodiesel blends can increase fuel consumption and may lead to engines overheating. The minister asserted that green diesel generated 90 percent fewer emissions than conventional fossil fuels. However, a 2015 study funded by the European Commission found that among vegetable oils, palm and soybean oils generated the highest indirect greenhouse gas emissions because of deforestation and the drainage of peatlands associated with their cultivation. Indonesia is expected to consume between 3.2 million and 3.3 million kiloliters of FAME this year, below an earlier target of 3.5 million kiloliters, according to the Indonesia Estate Crop Fund. The Indonesia Biofuel Producers Association (Aprobi) expects unblended biodiesel exports to reach 800,000 kiloliters this year. (JAKARTAGLOBE)

http://jakartaglobe.id/business/new-biodiesel-recipe-can-cut-indonesias-fuel-imports-industry-minister/

Asosiasi Dukung Jokowi untuk Percepatan Mandatori Biodiesel: Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bakal melakukan percepatan mandatori biodiesel dalam rangka menekan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. “Kami siap mendukung dan memasoknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau Aprobi, MP Tumanggor di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018. Menurut dia, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO atau minyak kelapa sawit mentah yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap. Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai lokasi banyak yang dikelola oleh kalangan masyarakat kecil. Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global. “Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuk lebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan devisa kita,” kata Paulus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Paulus mengutarakan harapannya agar penggunaan biodiesel jenis B20 bisa cepat diperluas di dunia industri yang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Ia berpendapat jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang sekitar setengahnya adalah impor. Terkait kesiapan teknologi, ujar dia, saat ini semua pemangku kepentingan sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknisnya seperti standar Biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium, dan uji jalan,” paparnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018. Menperin Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Untuk itu, lanjutnya, Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajiannya. (TEMPO)

https://bisnis.tempo.co/read/1110441/asosiasi-dukung-jokowi-untuk-percepatan-mandatori-biodiesel

Mendag Harap AS Tetap Berikan Fasilitas GSP ke Indonesia: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai kebijakan ‎Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia akan memberikan manfaat besar bagi kinerja ekspor ke negara Paman Sam tersebut. Karenanya, diharapkan fasilitas tersebut tetap diberikan dalam rangka memacu kinerja ekspor di masa mendatang. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku Pemerintah Indonesia memahami adanya kajian ulang atas penerima GSP dari AS. Namun, Indonesia berharap hasil kajian ulang tidak menganggu kinerja ekspor Indonesia ke AS dan tidak memberi dampak pada industri domestik AS yang selama ini memanfaatkan skema GSP. “Tanpa skema GSP maka harga produk akan naik dan daya saing bisa terganggu,” ucap Enggar, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018Produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke dalam komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. Kendati demikian, Enggar menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak berhenti pada aspek GSP semata dalam rangka memacu kinerja ekspor. Pasalnya, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kemitraan strategis dan menyeimbangkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS di berbagai sektor. Adapun Enggar menjelaskan keinginan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemitraan strategis kedua negara melalui kerja sama dengan perusahaan penerbangan Boeing. Mendag Enggar pun mengundang Boeing untuk lebih meningkatkan bisnis mereka di Indonesia agar saling menguntungkan kedua pihak. “Kami mengajak Boeing bukan hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi agar dapat bersama-sama menjadi bagian dari strategi masa depan yang saling menguntungkan. Banyak terdapat potensi kerja sama dengan Indonesia,” jelas Enggar. Terkait dengan penawaran kerja sama bioavtur berbasis sawit, masih kata Enggar, Pemerintah Indonesia memfasilitasi pertemuan antara Boeing dan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) yang telah mengembangkan biofuel dan ekspor secara global. “‎Boeing bersama pelaku usaha Indonesia dapat bekerja sama mengembangkan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan,” pungkas Enggar. (MEDCOM)

https://www.medcom.id/ekonomi/makro/yKX9xV0N-mendag-harap-as-tetap-berikan-fasilitas-gsp-ke-indonesia

Pakai Biofuel, Ini Efek Negatifnya: Untuk mengurangi impor bahan bakar dan menghemat devisa negara, pemerintah menggalakkan kampanye bahan bakar dari minyak bumi dicampur minyak kelapa sawit, atau biofuel. Saat ini, bahan bakar biofuel hanya tersedia untuk mesin diesel. Sayangnya, campuran 20 persen minyak kelapa sawit dan 80 persen solar alias B20 dianggap belum efektif. Hal itu disampaikan Anggota Kompartemen Teknologi Lingkungan dan Industri Gaikindo (Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia), Ketut Suciarta. “Waktu B20, saringannya jadi cepat ganti. Ada yang bilang berkerak seperti jeli, jadi servisnya semakin cepat. Kalau sekarang (B30), saya enggak tahu,” ujarnya di Jakarta Pusat, Rabu 25 Juli 2018. Pria yang juga menjabat sebagai Logistic and Distribution Dept Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia itu menuturkan, jika nanti B30 sudah mulai diterapkan, harusnya harga jualnya lebih murah. Namun, keawetan mesin kendaraan belum bisa dipastikan. “Karena belum ada yang menguji coba, kemungkinan lebih boros (B30). Karena, B20 begitu, ketimbang B0 (100 persen diesel). 2,3 persen lebih boros,” tuturnya. Rencananya, pemerintah akan mempercepat penerapan B30. Dari 2020 menjadi 2019. Artinya, pabrikan hanya punya satu tahun lebih untuk melakukan pengujian dan penyesuaian. (VIVA)

https://www.viva.co.id/otomotif/1057796-pakai-biofuel-ini-efek-negatifnya

Pakai Biosolar, Pemilik Truk Banyak Mengeluh: Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyoroti penggunaan bio diesel B20 di Indonesia. Karena selain lebih boros dari solar murni, perawatan truk jadi lebih ekstra. Maka, Aptrindo menjadi salah satu asosiasi yang tidak senang menyambut penggunaan B30 pada 2019 nanti. Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman mengatakan, B20 saja sudah lebih boros tiga persen dari solar murni, apa lagi B30. Misalnya, Jakarta ke Surabaya menggunakan solar murni hanya menghabiskan 230 liter, namun B20 sampai 260 liter. “Siapa yang tanggung? pengusaha kan. Sopir juga pasti teriak. Solusi harus menguntungkan semua pihak. Kalau ada kerugian, ya harus dimitigasi kerugian itu. Seperti lebih boros, perawatan berkala, garansi dari produsen seperti apa,” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 25 Juli 2018. Kata dia, mayoritas pengusaha truk yang menderita, jika sopir menggunakan bahan bakar B20. Dan konsumen terbesar biofuel itu pengguna truk. “Pakai bio solar, kami harus menambahkan komponen lagi di mesin. Untuk saat ini, terlalu prematur bilang mendukung atau tidak. Kalau saya lihat, implementasi kebijakan ini kami yang paling dirugikan,” tuturnya. Sambung dia, perusahaan CPO (Crude Palm Oil) dapat keuntungan yang besar, sedangkan pemerintah lebih bisa menghemat anggaran. Tapi kalau dari sisi pengusaha truk, dampaknya adalah pemborosan bahan bakar dan perawatan. “Ada enam juta kendaraan truk di Indonesia dan perusahaannya banyak sekali. Truk ukuran sedang didominasi oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Marjin keuntungannya tipis, untung enggak sampai sepuluh persen, tapi tergerus oleh ini (B30). Akan sangat berarti sekali,” katanya. (VIVA)

https://www.viva.co.id/otomotif/1057833-pakai-biosolar-pemilik-truk-banyak-mengeluh

Inovasi Mobil Penghasil Bahan Bakar dari Sampah Plastik: Sekelompok mahasiswa Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan rancangan mobil pintar yang mampu mengolah sampah plastik jadi bahan bakar dan rendah emisi. Inovasi ini bisa menjadi kunci memajukan dunia otomotif Indonesia. Gagasan ini lahir dari pemikiran Herman Amrullah, Sholahuddin Alayyubi, Thya Laurencia Benedita Araujo, dan Naufal Muflih. Keempatnya tergabung dalam Tim Smart Car MCS (Microalgae Cultivation Support). “Kami mengembangkan teknologi yang bisa mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar cair dan mengurangi emisi gas buang kendaraan,” kata Ketua Tim, Herman Amrullah, beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan, mereka memodifikasi mobil dengan penambahan alat seperti tabung reaktor pirolisis. Reaktor itu berfungsi untuk menampung dan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar cair yang berada di dalam badan mobil. Tabung ini dapat menampung sampai dua kilogram sampah plastik. Lewat proses pirolisis, sampah plastik dikonversi jadi bahan bakar cair memanfaatkan panas gas buang knalpot mobil yang suhunya mencapai 400-500 derajat celcius. Hasil dari proses pirolisis berupa bahan bakar cair ditampung dalam tabung penampungan di bawah mobil. Hasilnya berupa bahan bakar cair yang kemudian diambil untuk diolah dalam tahap lanjutan. “Agar bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin kendaraan ,” ujar Herman. Herman menambahkan, dari dua kilogram sampah plastik dapat diolah menjadi dua liter bahan bakar cair. Plastik yang bisa digunakan dalam proses ini merupakan semua jenis sampah plastik kecuali pvc.”Semua plastik bisa dipakai kecuali pvc karena mengandung gas chloride yang berbahaya bagi kesehatan dan bisa menyebabkan korosi pada mesin,” kata Herman.Mobil ini dilengkapi teknologi Microalgae Cultivation Support (MCS) yang digunakan untuk mengurangi jumlah CO2 gas buang pada kendaraan. Teknologi ini dapat menekan kadar CO2 yang dihasilkan pada gas buang mobil. Alayyubi menambahkan, ide pengembangan mobil pintar diawali keprihatinan mereka terhadap banyaknya sampah plastik. Terlebih, jumlah limbah plastik terus meningkat dari waktu ke waktu dan telah menjadi persoalan dunia. “Sampah plastik merupakan produk turunan dari minyak bumi, sehingga kami terpikir untuk mengonversi kembali ke dalam bentuk minyak bumi,” ujar Alayyubi. Namun, untuk mengonversi sampah plastik jadi bahan bakar memerlukan energi yang cukup besar. Untuk itu, mereka memutar otak mencari cara yang tepat dan relatif murah untuk mengonversi sampah plastik jadi bahan bakar cair. Lalu, tercetuslah ide memanfaatkan panas gas buang kendaraan. Pengembangan konsep kendaraan ini tidak hanya dapat memproduksi bahan bakar dan biofuel, tapi mengurangi persoalan sampah dan menekan jumlah karbondiokasida. Gagasan mobil pintar berhasil meraih juara dunia dalam Shell Ideas360 di London belum lama ini. Dibimbing Hanifrahmawan Sudibyo dan Yano Surya Pradana, mereka sukses menyisihkan 3.336 tim mahasiswa berbagai universitas dari 140 negara dunia. (REPUBLIKA)

https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/07/25/pcf0z5335-inovasi-mobil-penghasil-bahan-bakar-dari-sampah-plastik

Lima Masalah Penerapan Biodiesel: Pelaku industri mengungkapkan beberapa kendala penggunaan 20% minyak nabati dalam Solar (Biodiesel 20/B20). Padahal pemerintah menargetkan tahun ini seluruh kendaraan bisa menerapkan B20 dan tahun depan bisa B30. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kyatmaja Lookman mengatakan sudah melakukan uji coba B20 pada truk. Hasilnya, justru terjadi masalah pada mesin. Ini karena ada endapan pada pipa sehingga merusak mesin. Kedua, ada pemboroan bahan bakar. Saat diuji dari Jakarta hingga Surabaya yang biasanya menghabiskan 200 liter bahan bakar. Dengan B20 itu bisa 230 hingga 260 liter. Kondisi ini justru dikhawatirkan akan menambah emisi dan menghabiskan subsidi. Masalah ketiga adalah kendaraan yang menggunakan biodiesel tidak lolos dalam uji kendaraan (kir). Untuk lolos uji KIR, kendaraan harus terlebih dulu menggunakan Pertadex. Atas dasar itu, Kyatmaja menolak adanya penerapan biodesel. “Posisi kami saat ini menolak implementasi ini, kecuali ada terobosan dari pemerintah untuk memitigasi masalah itu. Apalagi kami sudah mencoba hingga ratusan ribu kilo,” kata di Jakarta, Rabu (25/7). Anggota Kompartemen Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Ketut Suciarta juga mempertanyakan penerapan B30. Salah satu kekhawatirannya adalah jika kebijakan itu diterapkan bagaimana nasib B20. Jika B20 dihilangkan, maka akan berdampak pada mesin kendaraan dan harus ada perlakukan khusus. “Jangan sampai B20 hilang ketika B30 hadir, mobil lama pada mogok, ini penting,” kata Ketut. Kekhawatiran lainnya dari Ketut adalah harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang mengikuti harga dunia. Jika harga CPO naik dikhawatirkan Indonesia akan melakukan ekspor. Ujungnya stok akan terbatas. Jadi pemerintah harus memastikan ketahanan pasokan ke produsen CPO. Sekertaris Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana mengatakan pasokan CPO cukup, bahkan berlebih. Saat ini kapasitas pabrik mencapai 12 juta kiloliter setahun. Adapun jika B30 diterapkan hanya menyerap 9 juta kiloliter. Ini mengacu konsumsi Solar yang mencapai 32 juta KL dalam setahun. Sementara mengenai masalah harga, Dadan mengatakan pemerintah sudah menetapkan regulasinya. “Jadi kalau tiba-tiba harga naik itu dijamin tidak akan ada perubahan,” kata dia. Adapun masalah tidak lolos uji KIR menurut Dadan itu baru mengetahuinya. Justru menurutnya dengan menggunakan biodiesel bisa lolos uji KIR, walaupun memang ada beberapa mesin kendaraan yang tidak cocok. Kementerian ESDM juga sudah melakukan uji coba dengan menggandeng beberapa pihak. “Uji yang dilakukan ITB dan Toyota, konfirmasinya semuanya membaik,” kata Dadan. (KATADATA)

https://katadata.co.id/berita/2018/07/25/lima-masalah-penerapan-biodiesel

Gaikindo Jelaskan Tantangan Implementasi Biodiesel: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan kesiapannya mendukung rencana pemerintah mengimplementasikan penggunaan bahan bakar solar dengan kadar campuran minyak sawit sebesar 30 persen atau biodiesel B30 pada 2020. Namun, terdapat sejumlah proses yang perlu dilalui, termasuk uji coba di jalan. Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi mengatakan uji jalan itu bisa memakan waktu hingga satu tahun untuk melihat dampak bahan bakar tersebut terhadap kendaraan. “Jadi tidak bisa satu atau dua kilometer, masing-masing merek waktunya akan berbeda, ada yang minta 100 ribu kilometer, bahkan 500 ribu kilometer,” katanya, Rabu (25/7). Mobil yang bisa digunakan uji coba pun tidak bisa sembarang mobil. Bahkan, menurut Nangoi, uji coba itu tak bisa menggunakan mobil yang saat ini sudah diproduksi di Indonesia yaitu yang standar emisi gas buangnya Euro 2. “Kalau pakai mobil saat ini, begitu sudah selesai uji jalan, aturannya sudah menggunakan aturan Euro 4,” kata Nangoi. Pada saat ini, kata dia, industri otomotif Indonesia belum ada yang memproduksi mobil Euro 4. Sehingga, bila mau memulai uji coba tahun ini, pemerintah harus membeli mobil dari luar negeri. Nangoi mengatakan para anggota Gaikindo sepakat untuk menepati jadwal tersebut. Sehingga, ia berkeras uji coba biodiesel B30 mesti dilakukan dengan mobil berstandar Euro 4. (REPUBLIKA)

https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/07/25/pcf22d370-gaikindo-jelaskan-tantangan-implementasi-biodiesel

Pengunaan Biodiesel 20 Persen Nonsubsidi Masih Kecil: Pemerintah berusaha menggenjot realisasi penggunaan bahan bakar biodiesel sebesar 20 persen untuk semua sektor. Langkah ini dilakukan selain untuk meningkatkan pemanfaatakan produksi biodiesel dalam negeri yang melimpah juga untuk menjaga neraca perdagangan ditengah harga minyak dunia yang masih tinggi. Sayangnya, realisasi serapan biodiesel untuk kategori non subsidi atau diluar untuk transportasi dan ketenagalistrikan masih rendah. Pada 2017 Ditjen EBTKE Kementerian ESDM mencatat serapan biodiesel untuk sektor non subsidi baru mencapai delapan persen. Sedangkan pada tahun berjalan 2018 serapan biodiesel untuk sektor non subsidi baru mencapai 6 persen. Direktur Bioenergi, Direktorat Jendral EBTKE, Kementerian ESDM, Adria Febby Misna menjelaskan serapan biodiesel untuk non subsidi memang masih perlu digenjot. Dari total produksi biodiesel yang ada saat ini mayoritas masih dikonsumsi oleh sektor-sektor yang disubsidi. “Tahun 2017 hanya 8 persen sektor non subsidi yang menggunakan biodiesel. 92 persen untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik yang disubsidi. Tahun 2018 untuk sektor non subsidi baru 6 persen dan yang disubsidi mencapai 34 persen,” ujar Febby, Rabu (25/7). Febby menjelaskan saat ini pihaknya sedang mengidentifikasi masalah apa yang menyebabkan serapan biodiesel di sektor non subsidi masih kecil. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan pihak industri untuk menelaah hal ini. Namun kata Febby dari penelusuran yang ada di sektor manufaktur, misalnya, penggunaan biodiesel 20 persen sudah banyak dilakukan. Hanya saja, sambungnya, masih diperlukan peningkatan spesifikasi biodiesel 20 persen agar bisa diterima oleh mesin-mesin di sektor manufaktur. Selama ini, ungkap Febby, dari uji coba yang dilakukan masih ada kendala seperti terdapatnya plak atau residu yang membuat sektor manufaktur harus mengeluarkan ongkos lebih untuk bisa melakukan perawatan akibat teknis ini. “Tetapi memang tidak ada penurunan kalor, dan tidak sampai merusak injektor. Masih aman digunakan, meski memang perlu banyak pengembangan,” ujarnya. Febby mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga Agustus tahun ini dalam kurun waktu masa uji coba sebelum pemerintah benar benar memberlakukan kewajiban penggunaan biodiesel sebesar 20 persen. ( REPUBLIKA)

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/18/07/25/pcesja383-pengunaan-biodiesel-20-persen-nonsubsidi-masih-kecil