+62 2129380882 office@aprobi.co.id

India Turunkan Bea Masuk Kelapa Sawit

BERITA BIOFUEL

Kompas | Kamis, 2 Januari 2020

India Turunkan Bea Masuk Kelapa Sawit

Mulai Rabu (1/1/2020), Pemerintah India menurunkan bea masuk impor minyak Kelapa Sawit mentah atau CPO beserta produk olahannya dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Pelaku industri Kelapa Sawit menilai, penurunan bea masuk itu dipengaruhi oleh kebijakan campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 30 persen pada solar murni atau B-30 yang diterapkan Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020. Mengutip Reuters dan surat edaran dari The Solvent Extractors Association of India, Pemerintah India menurunkan bea masuk impor CPO dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Adapun bea masuk impor produk olahannya diturunkan dari 50 persen menjadi 45 persen. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesi:! (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai, India sangat sensitif dengan pergerakan volume suplai CPO, salah satunya dari Indonesia “India tampak khawatir suplai Indonesia akan berkurang dengan adanya kebijakan biodiesel Indonesia, mulai dari B-30,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (1/1). Penerapan B-30 diperkirakan membutuhkan biodiesel berbahan baku minyak Kelapa Sawit (fatty acid methyl es-fer/FAME) sebanyak 9 juta kiloliter dalam setahun. Dampaknya, kebutuhan CPO untuk memproduksi FAME tersebut sekitar 10 juta ton (Kompas, 13/6/2019).

Sorotan global

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMND Sahat Sinaga berpendapat, konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan program B-30 ter- bukti dapat menjadi sorotan pasar global. Menurut dia, India mempertimbangkan program B-30 tersebut. Selain itu, Indonesia juga tengah menjalankan moratorium lahan perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Gnpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini menimbulkan sentimen penurunan volume produksi sawit. Kebijakan India dapat memengaruhi pasar internasional. Menurut Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun, kebijakan tersebut dapat memperbaiki harga CPO dan turunannya di pasar global. Dampaknya juga positif bagi petani Kelapa Sawit nasional. “Apalagi, saat ini produksi ke- lapa sawit di Indonesia dan Malaysia memasuki musim panen rendah,” ujar Derom. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono berpendapat, kebijakan India jadi sinyal positif bagi ekspor CPO dan produk olahannya dari Indonesia. Saat ini India menempati posisi ketiga negara tujuan ekspor produk Kelapa Sawit nasional. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyambut positif kebijakan India itu. Dia berharap hal itu mendongkrak ekspor produk Kelapa Sawit ke India. Badan Pusat Statistik mendata, sepanjang Januari-Oktober 2019, nilai ekspor CPO Indonesia ke India mencapai 1,43 miliar dollar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah 17,86 persen dibandingkan nilai ekspor pada Januari-Oktober 2018.

Bisnis Indonesia | Kamis, 2 Januari 2020
Harga Tak Banyak Berubah

Kendati India menurunkan kembali bea masuk minyak kelapa sawit mentah dan turunannya pada tahun ini, kinerja ekspor dan pergerakan harga komoditas tersebut di pasar global diperkirakan belum berubah signifikan. Seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/1) Pemerintah India memutuskan untuk menurunkan bea masuk minyak Kelapa Sawit mentah [crude palm oil/CFO) pada tahun ini menjadi 37,50% dari 40% pada 31 Desember 2019. Sementara itu, bea masuk untuk produk olahan atau turunan CPO, diturunkan dari 50% menjadi 45%. Pemerintah India menyebutkan bahwa kebijakan itu diambil lantaran adanya permintaan dari pemasok komoditas tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menurunkan bea masuk CPO serta produk turunannya. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan bahwa penurunan bea masuk CPO dan produk turunannya oleh India akan menjadi tambahan sentimen positif bagi industri tersebut di Indonesia. Terlebih, mulai tahun ini, pemerintah telah menerapkan mandatori biodiesel B30, yang akan membantu menyerap produksi CPO domestik.

Menurutnya, hal itu akan memberi kepastian permintaan produk CPO, baik secara global maupun internasional. Namun, dia menilai volume ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India tidak akan mengalami lonjakan yang signifikan. Pasalnya, para produsen CPO dalam negeri akan lebih dulu memfokuskan diri memasok ke dalam negeri guna memenuhi kebutuhan biodiesel B30. Adapun, kebijakan biodiesel B30 diperkirakan menyerap 9,6 juta ton CPO dalam negeri. Kebijakan India ini memang memberikan sentimen positif bagi industri CPO. Namun, volume ekspor ke India perkiraan saya belum akan berubah banyak tahun ini. Para produsen kita akan menghitung dulu selisih harga jual domestik dengan net ekspor ke India. Produsen kita juga bakal lebih mengutamakan suplai ke dalam negeri karena B30 sudah jalan dan sifatnya mandatori,” kata Kanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (1/1).

Dia juga memperkirakan harga CPO di pasar global cenderung bergerak stabil di level saat ini, yakni di kisaran US$800/ton. Menurutnya, apabila harga CPO di pasar global mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut akan cenderung bergerak secara lambat. Pasalnya, Kanya menilai apabila harga CPO bergerak terlalu tinggi, hal itu akan menjadi bumerang bagi permintaan komoditas tersebut di pasar global. Dia mengatakan bahwa dengan terus terkereknya harga CPO di pasar global, maka gap harga antara CPO dan minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan biji rapa akan makin menipis. Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membuat para konsumen CPO berpeluang mengalihkan konsumsinya ke minyak nabati lain. Terlebih, CPO masih menjadi komoditas yang paling sering diserang oleh isu-isu lingkungan hidup. Di sisi lain, dia menilai kebijakan tarif India tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut mulai mencari cara agar suplai CPO dan produk turunannya ke pasar domestiknya. Pasalnya, India khawatir pasokan impor CPO dan produk turunannya turun drastis, lantaran Indonesia sudah mulai menerapkan mandatori biodiesel B30 dan Malaysia segera menerapkan kebijakan biodiesel BIO.

“Bagaimana pun juga, kebijakan India ini memberi kepastian terhadap permintaan CPO yang kita produksi. Di sisi lain, harga secara global akan cenderung stabil dan tidak akan anjlok lagi.” Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI) SahatSinagameng-amini adanya kekhawatiran India terkait dengan terbatasnya pasokan CPO dari RI, lantaran Indonesia membeiiakukanB30. Langkah Indonesia direspons oleh India dengan memberi insentif dari bea masuk agar pasar India tetap menarik bagi produsen CPO. “Permintaan CPO mereka dari Indonesia berkisar 5 juta ton per tahun. Kalau kita berlakukan mandatori biodiesel B30, pasokan untuk global akan turun. India tidak mau kondisi itu berdampak seretnya pasokan ke konsumen dalam negerinya.” Sahat memperkirakan dengan adanya penurunan bea masuk oleh India, ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India hanya akan tumbuh 5,7 juta ton pada tahun ini. Volume itu naik dari proyeksi ekspor komoditas ke India yang mencapai 5,4 juta ton pada 2019.

Kontan | Rabu, 1 Januari 2020
Mandatori B30 Dimulai 1 Januari 2020, Harga Biosolar Tak Terpengaruh Kenaikan CPO

Program mandatori campuran biodiesel 30% dan 70% Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar alias B30 mulai diimplementasikan di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2020 ini. Pemerintah memastikan, kendati persentase biodiesel bertambah, namun harga jual produk BBM berupa biosolar tidak mengalami kenaikan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, kendati harga minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) mengalami tren kenaikan lantaran meningkatnya permintaan dalam negeri, namun harga jual biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan tetap sama, yakni Rp 5.150 per liter. “Harga (biosolar) nggak berubah, tetap,” kata Arifin di Kantornya, akhir pekan lalu. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, jika terjadi selisih harga, maka akan ditanggung melalui insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Sehingga, harga biosolar B30 tetap akan dijual Rp 5.150 per liter, mengikuti ketetapan harga untuk BBM jenis Solar yang tidak mengalami kenaikan sejak ditetapkan 1 April 2016 lalu. “Per 1 Januari ini kita sudah memandatorikan B30. Harga masih sesuai sebelumnya. Selisih harga masih ditanggung oleh BPDP-KS,” kata Feby kepada Kontan.co.id, Rabu (1/1/20).

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, ketentuan harga ini sudah diatur melalui mekanisme Harga Indeks Pasar (HIP) dari Kementerian ESDM. Ia menjelaskan, jika HIP Biodiesel lebih tinggi dari HIP Solar, maka selisihnya akan dibayar oleh BPDP-KS. “Dana BPDP diperoleh dari Levy Export CPO dan turunannya. Jadi sepenuhnya dipikul oleh swasta,” kata Paulus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (1/1). Selisih dengan harga solar ini, kata Paulus, bergantung dari pergerakan HIP biodiesel dan HIP Solar yang bervariasi. “Namun tidak selalu HIP Biodiesel diatas HIP Solar, bervariasi dari waktu ke waktu,” sambungnya. Kendati begitu, Paulus mengatakan bahwa pelaku usaha tidak merasa keberatan dengan skema ini. Menurutnya, skema yang sudah berjalan empat tahun ini masih ideal untuk diterapkan. “Skema ini sudah jalan sejak tahun 2015, betul (sejauh ini masih ideal),” ungkapnya.
https://industri.kontan.co.id/news/mandatori-b30-dimulai-1-januari-2020-harga-biosolar-tak-terpengaruh-kenaikan-cpo?page=all

Berita Sumut | Rabu, 1 Januari 2020
Diimplementasikan Mulai 1 Januari 2020, Indonesia Negara Pertama di Dunia Terapkan Biodiesel 30 Persen

Setelah melalui rangkaian uji coba dan menunjukkan hasil positif, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo awal pekan ini me-launching Program Mandatori B30 (campuran biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar), bertempat di SPBU Pertamina MT Haryono 31.128.02 Jakarta. Program Mandatori B30 ini akan diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020. Indonesia pun tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia. Presiden mengungkapkan, keberhasilan implementasi B20 yang diterapkan sebelumnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. “Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis. Pengembangan EBT juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan menjaga kualitas lingkungan,” ungkap Presiden dilansir dari laman esdm, Rabu (01/01/2020).

Hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati. Presiden menyebut, mandatori B30 juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. “Kita tahu ketergantungan kita kepada impor BBM termasuk di dalamnya solar, ini cukup tinggi. Sementara di sisi lain kita juga negara penghasil sawit terbesar di dunia, dengan potensi sawit yang besar kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional,” tegas Presiden.

Usaha-usaha penurunan impor solar terus dilakukan Pemerintah. Bahkan, melalui implementasi B30 ini dapat menghemat devisa hingga Rp63 triliun. “Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini, akan dihemat devisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar sekali,” ujar Presiden. Selanjutnya, penerapan B30 ini akan berdampak pada meningkatnya permintaan domestik akan CPO (Crude Palm Oil), juga menimbulkan multiplier effect bagi sekitar 16,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia. “Ini artinya progam B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” tandas Presiden. Biodiesel merupakan BBN untuk mesin diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi. Untuk saat ini, bahan baku biodiesel yang digunakan di Indonesia sebagian besar berasal dari minyak sawit (CPO). Selain dari CPO, tanaman lain yang berpotensi untuk bahan baku biodiesel antara lain tanaman jarak, jarak pagar, kemiri sunan, kemiri cina, nyamplung dan lain-lain.

Program mandatori biodiesel ini mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, B20 mulai diimplementasikan untuk seluruh sektor terkait. Sebelumnya, program Biodiesel 20% (B20) berjalan dengan baik dengan adanya dukungan kapasitas produksi yang cukup, uji kinerja/uji jalan, pemantauan secara berkala atas kualitas dan kuantitas oleh tim independen, serta penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada tahun 2019, dilakukan uji Jalan B30 untuk kendaraan dengan kapasitas <3,5 ton dan >3,5 ton dilaksanakan selama bulan Mei – November 2019 dengan melibatkan Kementerian ESDM, BPDPKS, BPPT, PT Pertamina (Persero), APROBI, GAIKINDO, dan IKABI.
http://beritasumut.com/tekno/Diimplementasikan-Mulai-1-Januari-2020–Indonesia-Negara-Pertama-di-Dunia-Terapkan-Biodiesel-30-Persen-

Detik | Selasa, 31 Desember 2019
Pemerintah Jamin Harga Solar Tak Naik

Pemerintah menjamin harga jual B30 atau biosolar di masyarakat tidak mengalami kenaikan. Harga biosolar di SPBU tetap dipatok Rp 5.150 per liter. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengutip laman Setkab, Selasa (31/12/2019). “Harga jual biosolar di SPBU tidak akan mengalami kenaikan alias tetap, yakni Rp 5.150 per liter,” kata Arifin. Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi tren kenaikan harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Kenaikan harga CPO dipengaruhi meningkatnya permintaan dalam negeri terhadap minyak kelapa sawit. Salah satu faktor penyebab peningkatan ini disinyalir dari penerapan mandatori B30 yang efektif berlaku Januari 2020 nanti. Meski ada kenaikan dari sisi bahan baku biodiesel (CPO), Arifin menegaskan, pemerintah tetap mengupayakan tidak ada kenaikan harga jual biosolar di pasaran. “CPO itu kan naik juga karena B30,” sambung Arifin. Mengenai selisih harga, Arifin bilang, akan ditanggung melalui insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Sehingga, masyarakat tetap akan menikmati biosolar ini dengan harga yang sama. “Harga biosolar B30 tetap akan dijual mengikuti ketetapan harga untuk BBM jenis solar yang tidak mengalami kenaikan sejak ditetapkan 1 April 2016 lalu, yakni Rp 5.150 per liter,” terang Arifin.
https://finance.detik.com/energi/d-4841761/pemerintah-jamin-harga-solar-tak-naik

Republika | Selasa, 31 Desember 2019
Menanti Konsistensi Kebijakan dan Regulasi Energi Terbarukan

Diperlukan konsistensi kebijakan dan kejelasan regulasi dalam pengembangan energi terbarukan oleh pemerintah. Momentum pergantian tahun 2020 ini pun diharapkan mampu menjadi titik tolak dari upaya pemerintah mengembangkan energi terbarukan tersebut. Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Prasetyo Soenaryo, menjelaskan alasan lain perlunya mengembangkan energi terbarukan, karena pemerintah Indonesia terikat kepada Paris Agreement agar mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025 mendatang. Dia menggarisbawahi pentingnya percepatan energi terbarukan tersebut yakni karena energi fosil akan terus menyusut bahkan habis sama sekali. “Ini juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan impor energi dari negara lain,” kata dia. Dia menjelaskan, Arab Saudi yang memiliki sumber energi terbesar sekarang ini sudah mulai mengurangi sumber pendapatan devisa dari minyaknya, karena mereka sadar bahwa sumber energi suatu saat bakal habis. “Sebagai konsekuensinya, Saudi menggenjot sektor pariwisata,” kata dia.

Tidak hanya pada wisata religi dengan target peningkatan jumlah mereka yang umrah sampai lima juta per tahun, tetapi juga wisata sejarah nasional Saudi di sejumlah wilayah. Sebab itu, kata dia, pihaknya mendukung langkah Presiden Jokowi yang baru-baru ini meresmikan energi baru terbarukan dengan program bahan bakar campuran biodiesel dengan bahan bakar nabati, yang saat ini B30 hingga ke depan nanti sampai B50. “Kalau bisa, pemerintah memberikan insentif bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) selain investor dan pengusaha, yang aktif melakukan pembangunan dan penerapan energi terbarukan,” tutur dia. Dia mengungkapkan, insentif itu bisa dengan skema subsidi atau metode lainnya agar dapat mencapai target rencana umum energi nasional. Beberapa pondok pesantren yang dikelola pihaknya sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Beberapa persoalan yang disoroti Lembaga Dakwah Islam Indonesia antara lain pendidikan, pangan, hukum, dan penguatan SDM. Pada 2020, Indonesia akan memiliki 269,6 juta penduduk dan pada periode emas 2045 diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Saat ini, 68,7 persen jumlah penduduk adalah usia produktif (15-64 tahun). Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan pendidikan berkualitas merupakan tantangan seluruh komponen bangsa agar terwujud SDM berkualitas. Selain itu, persoalan abad XXI harus diselesaikan dengan faktor instrumental yang telah tersedia di abad XXI dengan mengindahkah nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik yang bersifat universal (jujur-amanah) maupun yang persifat khusus seperti toto-kromo dan adat istiadat.
https://republika.co.id/berita/q3dwi9320/menanti-konsistensi-kebijakan-dan-regulasi-energi-terbarukan