+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 21 Januari 2019

Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara. “Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, disalin dari Antara, pekan lalu. Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia. Dirjen PKN juga mengemukakan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersehut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia tahun 2019 ini ke AS. “Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS,” jelas Mendag. Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag kali ini terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia. Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari 28 miliar dolar AS saat ini menjadi 50 miliar dolar AS.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan “Generalized System of Preferences” (GSP) oleh Amerika Serikat “Untuk GSP, kita sudah ada kemajuan dan mereka (pemerintah Amerika Serikat) akan membahas Iebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi sambil menunggu kita memenuhi komitmen,” kata Mendag setelah melakukan pembahasan GSP di Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) di Washington DC, Amerika Serikat, disalin dari Antara. Enggartiasto mengungkapkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan AS terhadap status Indonesia sebagai negara penerima GSP masih berjalan sehingga berbagai fasilitas terkait GSP yang diterima oleh beragam komoditas yang diekspor dari RI ke AS juga masih berlaku. Mendag juga mengemukakan, dirinya juga bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri AS (United States Chamber of Commerce) yang juga menunjukkan dukungan agar berbagai produk dari Indonesia juga masih tetap mendapatkan fasilitas GSP dari pemerintahan AS. “Kadin AS akan bertemu Duta Besar USTR untuk membicarakan mengenai GSP,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut. Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP. Hal tersebut karena program ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara(CPR)terhadap25 negara penerima GSP.

Id.beritasatu | Minggu, 20 Januari 2019

Produksi Digenjot di Tiga PG Baru

Selain itu, untuk memperbaiki permodalan dan memaksimalkan potensi bisnis, PTPN Group tengah mengembangkan hilirisasi produk tebu menjadi bioetanol. “PTPN X mulai 2019 akan mengonversi fuel grade bioethanol menjadi extra neutral alcohol (ENA) atau industrial grade bioethanol berkapasitas 100 kiloliter per hari. Selain itu, fermentasi ampas tebu (fermented bagasse pellet) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, sebesar 3 juta ton per hari,” imbuhnya. Begitu pula, PTPN XI akan merevitalisasi pabrik etanol teknis dengan kapasitas 15 kiloliter per hari menjadi industrial grade bioethanol. Kapasitasnya 100 kiloliter per hari. Sedangkan Sekjen Kementan Syukur Iwantoro mengatakan, sebanyak tiga PG baru bakal memulai giling perdana tahun ini. PG tersebut adalah PT Rejoso Manis Indo di Blitar, PT Pratama Nusantara Saksi di OKI Timur, dan PT Jhonlin di Bombana. Ketiga perusahaan itu memulai produksi awal rata-rata 6.000-8.000 ton cane per day (TCD) dan akan terus ditingkatkan. “Jadi, tahun ini akan ada tambahan sekitar 3 pabrik dengan produksi 6.000-8.000 TCD. Mereka mulai produksi musim giling sekitar Mei-Juli 2019. Jadi, sudah banyak investasi pabrik gula yang mulai beres dan jadi,” kata Syukur.

Dia juga mengatakan, pada 2020- 2021, juga akan ada tambahan tiga PG baru yang siap giling, yang berlokasi di Sumba, Jawa, dan Kalimantan. Selain itu, lahan yang sesuai untuk investasi baru PG juga masih tersedia. “Artinya, kami optimistis bahwa produksi gula akan terus meningkat. Kalau ada berita bahwa kita jadi importer gula terbesar, maka dengan ada investasi pabrik-pabrik baru itu kita akan bisa meningkatkan produksi,” kata dia. Dirjen Perkebunan Kementan Bambang meyakini, produksi gula nasional tahun ini dapat mencapai 2,45 juta ton, atau naik 12,90% dari produksi musim giling 2018 yang sebesar 2,17 juta ton. “Kami yakin, meski luas lahan tebu nasional tahun ini mengalami penyusutan, dari sebelumnya 425-427 ribu ha pada 2018 menjadi 413.432 ha pada 2019. Penyusutan lahan terjadi di sentra yang sudah eksis di Pulau Jawa. Namun, pada saat bersamaan, di luar Pulau Jawa ada PG baru, yang otomatis menambah areal pertanaman tebu. Luasan tepatnya belum terdata,” kata Bambang.

https://id.beritasatu.com/home/produksi-digenjot-di-tiga-pg-baru/184667

Republika | Sabtu, 19 Januari 2019

Aspek Keekonomian Kemiri Sunan Diragukan

Keunggulan kemiri sunan untuk menjadi bahan baku Biodiesel diakui. Namun, aspek keekonomiannya masih harus diuji. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mirieral (ESDM) sudah melihat potensi kemiri sunan sebagai jenis tanaman sumber bahan baku Biodiesel yang potensial. Namun, masih ada berbagai poin yang menjadi tantangan, termasuk faktor ketersediaan. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan, kemiri sunan memiliki produktivitas minyak yang tinggi. Setidaknya 15 ton sumber minyak per hektare per tahun mampu didapatkan dari biji kemiri sunan. Meski kemiri sunan memiliki beberapa keunggulan, Andrian menjelaskan, kemiri sunan masih belum dapat dimanfaatkan karena ketersediaannya yang masih sangat terbatas. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan, hanya sekitar 1.000 hektare luas lahan yang ditanami kemiri sunan. Total tersebut tersebar di daerah Jawa Barat. Kendala lain adalah masa panen. Untuk memanen biji kemiri sunan yang dapat diolah sebagai sumber minyak, dibutuhkan waktu tiga sampai lima tahun. “Sebab dibutuhkan masa penyiapannya terlebih dahulu,” ungkap Andrian ketika dihubungi Republika, Jumat (18/1).

Di samping isu ketersediaan, kemiri sunan belum memiliki produk bernilai tambah potensial selain minyak, misalnya, kayu, bahan kosmetik, dan obat. Andriah menjelaskan, kondisi tersebut membuat aspek keekonomiannya lebih sulit dicapai dibandingkan dengan jenis bahan baku Biodiesel lain seperti nyamplung dan pongam. Secara garis besar, pemanfaatan kemiri sunan untuk komersial skala besar masih sulit dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan sawit yang dari sisi hulunya sudah berkembang bagus. Dengan segala tantangan yang ada, kata Andriah, kemiri sunan-tetap memiliki potensi untuk dikembangkan. Pasalnya, tanaman tersebut dapat ditanam di daerah marginal dan menjadi tanaman bernilai. Sementara itu, Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Togar Sitanggang mengakui pemanfaatan kemiri sunan sebagai alternatif minyak sawit untuk Biodiesel sebenarnya sudah lama dibicarakan. “Sejak sebelum 2017, diskusinya sudah ada,” ucap Togar.

Togar menambahkan, asosiasi belum dapat mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tingkat efisiensi dari kemiri sunan dibandingkan dengan minyak sawit ataupun bahan baku lain. Termasuk, berapa keuntungan per hektare minyak yang dapat dihasilkan dan besaran biaya produksi. Terlepas dari itu, asosiasi terbuka untuk memanfaatkan berbagai sumber minyak nabati sebagai komplementer minyak sawit. Sejauh ini sudah ditemukan tanaman yang dapat diolah menjadi Biodiesel selain kemiri sunan. “Misalnya, biji jarak pagar, biji bintaro, biji nyamplung, biji kepuh, dan biji kapuk randu,” ucap Togar. Sejurnlah tanaman tersebut masih perlu diteliti kelayakan bisnisnya untuk menjadi industri Biodiesel skala besar dan ramah lingkungan. Selain itu, Togar mengatakan, semuanya harus ditelaah apakah mereka tergolong tanaman pangan atau bukan untuk mengantisipasi persaingan dengan sumber pangan manusia.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 19 Januari 2019

Penyaluran FAME 2019 Ditarget Tembus 93%

Pemerintah memproyeksikan realisasi penyaluran FAME (fatty acid methyl ether) untuk mendukung program Biodiesel 20% (B20) pada tahun ini mencapai kisaran 93%. Proyeksi realisasi penyaluran FAME belum mampu menembus 100% lantaran masih terkendalanya operasional Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tuban. Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa penggunaan floating storage di TBBM Ttiban masih terkendala karena masih adanya potensi ranjau laut dan ombak yang besar pada musim baiat/timur sehingga belum bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan FAME. “Sebelum hal ini diatasi, penyaluran FAME yang seyogyanya dilakukan melalui laut ke floating storage Tuban, dialihkan ke beberapa TBBM lain, seperti semula,” katanya, Jumat (18/1). Darmin menenangkan bahwa untuk 2019, pemerintah telah menetapkan target penyaluran FAME sebesar 6,2 juta kiloliter (kl), dengan 19 BU BBN penyalur FAME dan 18 BU BBM penerima FAME serta penyalur B20. Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia itu, dengan belum beroperasinya TBBM Tuban tersebut, titik serah di sekitar Tuban akan tetap seperti semula, yakni empat TBBM sehingga keseluruhan 29 titik serah.

Adapun, pada tahun tni pemerintah diketahui melakukan penyederhanaan logistikuntuk penyaluran FAME di PT Pertamina dari semula 112 titik menjadi 29 titik serah. Saat ini juga sudah dilakukan pengoperasian dua floating storage yang berlokasi di Balikpapan sebagai sarana penyimpanan. Per 2 Januari 2019, telah dilakukan penerimaan perdana FAME dari PT Wilmar Bioenergi Indonesia. “Dengan konfigurasi baru ini, diharapkan realisasi 2019 dapat mencapai di atas 93%,” tuturnya. Menurut Darmin, meskipun diproyeksikan penyaluran FAME hanya akan mencapai sekitar 93%, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada 2018 yang mencapai 86%. Kebijakan pemerintah yang menetapkan penggunaan Biodiesel B20 secara mandatori, diklaim cukup berhasil meningkatkan penggunaan CPO sebagai bahan bakar. Menurutnya, hal itu tergambar dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan bahwa penyaluran FAME 2018 sebesar 3.478.825 kl atau 86% dari target penyaluran FAME sebesar 4.041.358 kl.

Adapun, pencapaian realisasi untuk sektor public service obligation (PSO) mencapai 2,720753 kl atau 94% pada periode Januari—Desember, dan untuk non-PSO sebanyak 758.072 kl atau 66% pada periode September—Desember. Di sisi lain, pemerintah berencana untuk menambah pengoperasian floating storage demi melancarkan realisasi penyaluran program mandatori B20 yang bakal dioperasikan di Tuban, setelah sebelumnya diadakan di Balikpapan sebanyak dua kapal. Sebagai informasi, mandatory B20 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 20% Biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis Solar. Pemerintah berharap, melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 tersebut dapat menekan volume impor Solar ke Tanah Air sehingga berimbas pada peningkatan devisa negara.

KENDALA

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa penyerapan FAME belum bisa mencapai 100% lantaran masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan program B20 di lapangan. Adapun, saat ini masih terdapat sejumlah pengecualian pemberlakuan B20, terutama terhadap pembangkit listrik yang menggunakan turbine aemderivatwe, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Kendati demikian, Bhima menilai bahwa masih terdapat banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendongkrak realisasi penyerapan FAME untuk progam B20 tersebut. “Produsen FAME diperbanyak untuk jaga pasokan. Insentif harus menarik dan investasi asing ditarik untuk masuk ke sektor pengolahan FAME. Dari sisi permintaan pemerintah bisa mendorong rekanan PLN untuk mulai memakai campuran biosolar untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Teknologi sudah ada tinggal didorong implementasinya,” ujarnya. Mandatori B20 Berhasil? Kebijakan pemerintah yang menetapkan penggunaan Biodiesel B2O secara mandatori, diklaim cukup berhasil meningkatkan penggunaan minyak sawit (CPO) sebagai bahan bakar. Hal ini tergambar dari Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Republika | Jum’at, 18 Januari 2019

ESDM: Pemanfaatan Kemiri Sunan Terkendala Suplai

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah melihat potensi kemiri sunan sebagai jenis tanaman sumber bahan baku biodiesel yang potensial. Tapi, masih ada berbagai poin yang menjadi tantangan termasuk faktor ketersediaan. Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, kemiri sunan memiliki produktivitas minyak yang tinggi. Setidaknya 15 ton sumber minyak per hektare per tahun mampu didapatkan yang berasal dari bijinya. “Ini keunggulan kemiri sunan,” ucapnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (18/1). Tapi demikian, Andriah menjelaskan, kemiri sunan masih belum dapat dimanfaatkan karena ketersediaannya yang masih sangat terbatas. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan, hanya sekitar 1.000 hektare luas area kemiri sunan. Total tersebut tersebar di daerah Jawa Barat. Kendala lain yang disampaikan Andriah adalah masa panen. Untuk memanen biji kemiri sunan yang dapat diolah sebagai sumber minyak, dibutuhkan waktu tiga sampai lima tahun. “Sebab, dibutuhkan masa penyiapannya terlebih dahulu,” tuturnya.

Selain isu ketersediaan, kemiri sunan belum memiliki produk bernilai tambah potensial lain di luar minyak. Misalnya, kayu, bahan kosmetik, obat dan sebagainya. Andriah menjelaskan, kondisi ini membuat sisi ekonominya lebih sulit tercapai dibanding dengan jenis bahan baku biodiesel yang lain seperti nyamplung dan pongam. Secara garis besar, Andriah menuturkan, pemanfaatan kemiri sunan untuk komersial skala besar masih sulit dilakukan. Hal ini berbeda dengan sawit yang dari sisi hulunya sudah mengalami perkembangan bagus. Dengan segala tantangan yang ada, Andriah menjelaskan, kemiri sunan tetap memiliki potensi untuk dikembangkan. Sebab, tanaman ini dapat ditanam di daerah marjinal yang menjadi nilai positif dibandingkan tanaman lain. Sementara itu, Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Togar Sitanggang mengakui, pemanfaatan kemiri sunan sebagai alternatif minyak sawit untuk biodiesel sebenarnya sudah lama dibicarakan. “Sejak sebelum 2017, sudah ada diskusi,” ucapnya.

Tapi, Togar menambahkan, asosiasi belum dapat mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tingkat efisiensi dari kemiri sunan dibanding dengan minyak sawit ataupun bahan baku lain. Termasuk, berapa yield per hektare minyak yang dapat dihasilkan dan besaran biaya produksi. Terlepas dari itu, Togar menjelaskan, asosiasi terbuka untuk memanfaatkan berbagai sumber minyak nabati sebagai komplementer minyak kelapa sawit. Sejauh ini, sudah ditemukan tanaman yang dapat diolah menjadi biodiesel selain kemiri sunan. “Misalnya, biji jarak pagar, biji bintaro, biji nyamplung, biji kepuh dan biji kapuk randu,” ucapnya. Sejumlah tanaman tersebut masih perlu diteliti kelayakan bisnisnya untuk menjadi industri biodiesel skala besar dan ramah lingkungan. Selain itu, Togar mengatakan, semuanya harus ditelaah apakah mereka tergolong tanaman pangan atau bukan untuk mengantisipasi persaingan dengan sumber pangan manusia. Sementara itu, Ahli Peneliti Utama Bidang Ekofisiologi di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Dibyo Pranowo, mengatakan, kemiri sunan merupakan komoditas unggulan yang dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel. Apabila dibuat peringkat berdasarkan sisi ekonomis, kemiri sunan berada di posisi kedua setelah kelapa sawit.

Dari 100 kilogram bahan baku kelapa sawit, lebih dari 50 kilogram biodiesel dapat dihasilkan. Sedangkan, untuk kemiri sunan, sekitar 48 kilogram biodiesel dapat dihasilkan dari 100 kilogram bahan baku. “Memang keduanya tidak berbeda jauh,” ucap Dibyo yang sudah meneliti kemiri sunan sejak 2005. Tapi, kemiri sunan memiliki banyak keunggulan dibanding dengan kelapa sawit. Khususnya, tidak harus bersaing dengan pangan karena memiliki kandungan venom atau racun yang tidak memungkinkan untuk diolah sebagai bahan makanan. Menurut Dibyo, karakteristik ini memungkinkan olahan kemiri sunan dapat difokuskan 100 persen untuk biodiesel. Keunggulan lain adalah kemiri sunan dapat berguna sebagai tanaman konservasi. Diversifikasi produknya pun tinggi, dari sabun, cat hingga produk kosmetik. Produktivitas kemiri sunan juga terbilang tinggi, yakni tujuh ton per hektare per tahunnya.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/19/01/18/plis7l423-esdm-pemanfaatan-kemiri-sunan-terkendala-suplai

Id.beritasatu | Jum’at, 18 Januari 2019

Mendag Tegaskan Sawit Esensial bagi RI

Kelapa sawit merupakan komoditas yang esensial bagi Republik Indonesia serta sebagai salah satu sumber dari minyak yang paling ekonomis dan produktif bila dibandingkan dengan minyak dari tumbuhan lainnya seperti kedelai dan rapeseed. “Minyak sawit telah membantu mengangkat banyak warga dari kemiskinan dan menciptakan kalangan kelas menengah,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita seperti dilansir Antara saat seminar sawit sebagai pemberdayaan masyarakat yang digelar di Kedubes RI di Washington DC, kemarin. Menurut Mendag, berdasarkan sejumlah penelitian, minyak sawit juga dapat menghasilkan produktivitas energi yang lebih baik bila dikomparasikan dengan jumlah yang dihasilkan minyak dari berbagai tumbuhan jenis lainnya. Berdasarkan riset peneliti dari Institute of Farm Economics, von Thunen Institute, pada 2010 menunjukkan, biaya produksi per ton dari rapeseed berkisar US$ 1.000-1.200 per ton di Eropa Barat, biaya produksi kedelai US$ 800 per ton di AS, serta US$ 400 per ton di Argentina dan Brazil, sedangkan biaya rata-rata produksi sawit US$ 380 per ton.

Sementara data dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan bahwa rapeseed dan kedelai masing-masing hanya menghasilkan 0,69 ton per hektare (ha) dan 0,45 ton per ha, sedangkan sawit diketahui dapat menghasilkan 3,85 ton per ha. Berbagai kalangan juga mengungkapkan bahwa minyak sawit memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi atau bahan bakar cair di Indonesia. Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABI) Tatang Hernas S dalam diskusi Sawit Bagi Negeri di Jakarta, Rabu (9/1), menyatakan, keberadaan minyak sawit sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan bakar minyak cair. Karena itu, keberadaan komoditas perkebunan itu harus terus didukung oleh semua pihak. Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto juga menyatakan, bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi. Sebab itu, penggunaan minyak sawit sebagai bioenergi harus terus didorong supaya menjadi sumber energi hijau dan terbarukan. Terkait hal itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan keberadaan minyak sawit terus memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan industri turunan minyak sawit sebagai bioenergi, yang juga menguntungkan secara lingkungan. Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menjelaskan, persoalan masih dihadapi industri biodiesel Indonesia, lantaran produksi masih jauh dari kapasitas industri sehingga asosiasi tersebut mendorong penggunaan konsumsi biodiesel lebih besar di Indonesia.

https://id.beritasatu.com/agribusiness/mendag-tegaskan-sawit-esensial-bagi-ri/184652