+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia di Kancah Global Perubahan Iklim

Kompas | Kamis, 5 September 2019
Indonesia di Kancah Global Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang tak terelakkan membutuhkan upaya bersama untuk menyelamatkan dunia. Salah satunya dengan menurunkan emisi gas rumah kaca dan Indonesia menjadi bagian dari solusi global tersebut. Sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dengan pantai terpanjang kedua di dunia, pulau-pulau kita rawan menghadapi kenaikan muka air laut, karena pemanasan global mencairkan gunung es. Pemanasan global juga berdampak pada pertanian, kehutanan, sumber daya air, pesisir dan pulau kecil, serta kesehatan. Emisi global empat tahun terakhir mencetak rekor terpanas. Suhu musim dingin di Kutub Utara meningkat 3°C sejak 1990. Tanpa intervensi kita, ancaman ketahanan air, pangan, serta energi akan mengganggu ekonomi nasional dan global. Perubahan iklim sudah menjadi permasalahan bersama. Presiden Joko Widodo adalah salah satu kepala negara yang sangat perhatian dengan permasalahan ini. Ia hadir dalam KTT Perubahan Iklim (United Nations Climate Change Conference-Conference of the Par-ties/UNFCCC-COP 2\) di Paris, Perancis, Desember 2015, dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam penurunan GRK sebagai bagian dari solusi global. Kesepakatan itu dikenal dengan Paris Agreement yang hingga hari ini siidah diratifikasi 185 negara dari 197 negara anggota konvensi. Pemerintah Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Komitmen global

Komitmen Indonesia adalah mengintensifkan pengurangan emisi GRK hingga 29 persen dengan sumber daya sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional dari tahun 2030 BAU (business as usual) 2,87 gigaton CO2e, di mana kehutanan (17,2 persen), energi (11 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen), dan limbah (0,38 persen) atau 97,2 persen berasal dari sektor hutan, lahan, dan energi. Semen- tara untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem. Jika kita bertindak sekarang, kita dapat mengurangi emisi karbon dalam waktu 12 tahun dan menahan kenaikan suhu rata-rata global hingga di bawah 2°C bahkan hingga 1,5°C di atas perkiraan tingkat pre-industri (IPCC Special Report). Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada semua pemimpin negara untuk hadir pada KTT Aksi Iklim PBB 2019 (UN Climate Action Summit 2019) di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2019 dengan rencana nyata untuk meningkatkan kontribusi, sejalan dengan pengurangan emisi GRK sebesar 45 persen selama dekade berikutnya, dan net zero emissions pada 2050.

Indonesia merespons seruan Sekjen PBB dengan rencana konkret dalam pengelolaan hutan dan lahan, di antaranya menargetkan 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada 2030 serta melestarikan kawasan hutan yang tersisa melalui REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) dan pengelolaan hutan tanaman berkelanjutan. Presiden Jokowi juga mendorong perubahan dari hanya menanami 25.000 ha tiap tahun sekarang menjadi 230.000 ha per tahun, termasuk memberi tanggung jawab pemegang izin konsesi tambang untuk menanam pohon tidak kurang dari 300.000-400.000 ha. Izin baru untuk memanfaatkan hutan alam primer dan lahan gambut sekitar 66 juta ha juga telah dihentikan selama delapan tahun terakhir. Ini adalah inisiatif kebijakan utama yang bertujuan mencapai sasaran di luar target NDC 2030. Pemerintah juga meningkatkan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan, yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Sebagai negara dengan tutupan hutan mangrove terbesar, lebih dari 3,5 juta ha, Indonesia memiliki peran global yang signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Sekitar 22 persen hutan mangrove di Indonesia dilestarikan, menyediakan 0,82-1,09 gigaton per ha stok karbon.

Reformasi bahan bakar

Indonesia adalah salah satu pelopor kebijakan reformasi subsidi bahan bakar fosil. Subsidi bahan bakar fosil telah dihapuskan dan menciptakan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan,” ban tuan sosial dan infrastruktur, termasuk proyek-pro- yek energi terbarukan dan angkutan umum. Indonesia juga menetapkan kebijakan biodiesel wajib nasional B20 tahun 2020 dan meningkatkan lagi menjadi B30. Indonesia sedang mengembangkan kilang hijau penghasil berbagai bahan bakar hijau dari sumber daya hayati untuk mengurangi bahan bakar fosil. Komitmen global ini akan terus didorong pada berbagai kesempatan internasional, setelah agenda New York pada 23 September 2019 dan agenda puncak Sidang KTT Perubahan Iklim COP 25 di Santiago, Chile, 2-13 Desember 2019. Di forum itu, Indonesia akan mengangkat peran ocean dalam pengendalian perubahan iklim. Di tingkat global, Indonesia terus mendorong realisasi komitmen negara maju, tidak hanya sebatas penurunan emisi, tetapi dalam hal pendanaan untuk aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang. Intinya adalah think globally act locally.

Di sektor kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan (forest management unit) menjadi tulang punggung Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan dan Lestari melalui pelaksanaan REDD+ di tingkat tapak untuk mencapai target NDC. Kebijakan perubahan iklim dan REDD+ yang diintegrasikan dengan peran KPH sekaligus menjadi solusi deforestasi dan degradasi hutan. Koreksi besar-besaran dalam tata kelola gambut juga terus dilakukan, bahkan kini menjadi rujukan pengetahuan internasional. Indonesia mendapat pujian setelah memiliki Pusat Penelitian Lahan Gambut Internasional (International Tropical Peatlands Centre/ITPQ. Ke depan kita akan bangun pusat mangrove dan blue carbon da- lam rangka merealisasikan komitmen Indonesia. Di sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan transformasi pada 2025 dan 2050 dengan bauran penyediaan energi utama sebagai berikut. Energi baru terbarukan setidaknya 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Minyak harus lebih kecil dari 25 persen tahun 2025 dan lebih kecil dari 20 persen pada 2050, sementara batubara paling sedikit 30 persen tahun 2025 dan paling sedikit 25 persen tahun 2050. Gas setidaknya 22 persen tahun 2025 dan 24 persen tahun 2050.

Peraturan presiden terkait mobil listrik sudah resmi ditandatangani Presiden Jokowi. Payung hukum mobil ramah lingkungan ini didukung peraturan pemerintah baru, artinya Indonesia memasuki era baru electric-mobility (e-mobi-lity) yang akan sangat membantu menurunkan emisi GRK Program Pulau Energi Terbarukan juga sedang dilaksanakan di Bali, Lombok, dan Sumba untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan di sektor listrik. Ini juga akan meningkatkan keterjangkauan, mengurangi polusi lokal, menciptakan keamanan pasokan, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan harus efektif dan kredibel, tidak hanya membahas \’ mitigasi, tetapi juga harus menunjukkan jalan menuju transformasi ekonomi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga menghilangkan ketimpangan ekonomi dan adil menciptakan peluang dan perlindungan baru bagi mereka yang terkena dampak negatif. Oleh karena itu, adaptasi perubahan iklim menjadi fokus Indonesia dalam mengimplementasikan NDC. Pemerintah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang menyediakan kerangka untuk berbagai inisiatif. Agenda lain adalah Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Komunitas dalam bentuk Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikelola Kementerian LHK untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK. Hingga Agustus 2019 sudah teregistrasi 2.760 kampung iklim dari 33 provinsi. Dari jumlah itu, 155 lokasi menerima Trophy ProKlim 2019.

Tempo | Rabu, 4 September 2019
Indonesia Gandeng ASEAN Bahas Penyediaan dan Pemanfaatan Biofuel

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, menganggap perlu memperkukuh komitmen dan upaya bersama dalam pengembangan energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk berdiskusi bersama, berbagi strategi dan bertukar pengalaman terkait implementasi penggunaan biofuel khususnya di sektor transportasi. “Indonesia percaya bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki target spesifik dalam pencampuran biofuel dan telah merancang strategi yang komprehensif untuk mencapai target tersebut. Tetapi sebagai negara tetangga yang tergabung dalam organisasi ASEAN, upaya bersama perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” ucap Kasubdit Investasi dan Kerja Sama Bioenergi, Elis Heviati, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dalam sambutannya pada Workshop on Higher Blending of Biofuels for Transportation in ASEAN Countries: Testing and Strategy, di Jakarta, Selasa, 3 September 2019.

Potensi biofuel cair generasi pertama di kawasan ASEAN menjadi bagian penting pasokan energi baru dan terbarukan. Diantara negara anggota ASEAN yang lain, Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia tengah mengembangkan kebijakan khusus terkait pemanfaatan biofuel. Thailand dan Filipina memproduksi bioetanol dan biodiesel, sementara Malaysia dan Indonesia memproduksi biodiesel. Kegiatan workshop ini berlangsung dua hari dan digelar atas prakarsa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan ASEAN Science Technology. Hadir sebagai peserta adalah perwakilan akademisi dan regulator dari masing-masing negara anggota ASEAN dan juga peserta perwakilan dari Indonesia. Tujuan utama dari workshop ini adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan solusi yang telah dibuat oleh para peserta di negara dan lembaga masing-masing dalam mengatasi tantangan bahan bakar nabati untuk energi dan transportasi. “Negara Asia Tenggara memiliki target ambisius yang wajar untuk biofuel. Kami meyakini bahwa jaringan yang kuat di antara peneliti ASEAN penting untuk mendorong kebijakan dan peraturan Pemerintah dalam upaya pengembangan energi terbarukan,” tutur Kepala Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI, Purwoko Adhi.

Indonesia terus menggenjot pemanfaatan biofuel khususnya pada sektor transportasi guna mencapai target bauran EBT dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Secara bertahap, Pemerintah mengimplementasikan kewajiban minimal pencampuran biodiesel baik pada sektor usaha PSO, non-PSO, pembangkit listrik maupun industri dan komersial. Saat ini, Pemerintah sedang berupaya pencampuran biodiesel dapat meningkat menjadi 30 persen khususnya pada sektor transportasi. Pekan lalu, Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyampaikan hasil road test B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. “Melalui workshop ini, semoga kita dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain, bertukar pengalaman, strategi, kebijakan, pengetahuan, keahlian dan teknologi. Jejaring yang kuat diantara pemerintah, peneliti, asosiasi, sektor swasta, dan masyarakat di Negara Anggota ASEAN dapat membuat implementasi biofuel ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Elis.
https://nasional.tempo.co/read/1243893/indonesia-gandeng-asean-bahas-penyediaan-dan-pemanfaatan-biofuel/full&view=ok

Neraca | Rabu, 4 September 2019
Harga Biodiesel Naik Rp134 Per Liter Mulai 1 September 2019

Memasuki bulan September 2019, Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel mengalami kenaikan seiring melonjaknya harga pasaran minyak mentah sawit (CPO). Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga biodiesel selama sebulan sebesar Rp6.929 per liter, efektif per 1 September 2019. “Harga biodiesel naik Rp134/liter dari bulan sebelumnya,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi disalin dari Antara. Kenaikan ini, kata dia, dilatarbelakangi peningkatan harga rata-rata CPO Kantor Pemasaran Bersama menjadi Rp 6.556/kg dari sebelumnya Rp 6.394/kg. “Besaran HIP biodiesel ini belum ditambah dengan ongkos angkut,” kata Agung. HIP biodiesel ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan mandatori campuran biodiesel 20 persen pada minyak Solar (B20). Besaran harga HIP BBN untuk jenis biodiesel tersebut dihitung menggunakan formula HIP = (Rata-rata CPO KPB + 100 dolar/ton) x 870 kg/m3 + Ongkos Angkut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91 K/12/DJE/2019.

Selain menetapkan HIP biodiesel, Kementerian ESDM juga menetapkan HIP bioetanol untuk September 2019 sebesar Rp10.091 per liter. Penghitungannya menggunakan formula (rata-rata tetes tebu KPB periode 3 bulan x 4,125 Kg/L) + 0,25 dolar/Liter. “Besaran ini lebih rendah dibanding bulan Agustus yaitu Rp10.200/liter atau turun Rp109/liter,” kata Agung. Konversi nilai kurs sendiri menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 15 Juli hingga 14 Agustus 2019. Sebagai informasi, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM. Kementerian ESDM melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan tidak ada perbedaan B30 dan B20 pada mesin diesel. Pernyataan tersebut menyampaikan hasil road test B30 (campuran 30 persen biodiesel pada bahan bakar solar) yang digunakan pada kendaraan bermesin diesel. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan pada kinerja kendaraan yang menggunakan bahan bakar B30 dibandingkan dengan B20 yang sudah diimplementasikan selama ini. “Sampai sejauh ini hasil road test B30 menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja signifikan ketika kendaraan menggunakan bahan bakar B30 dan B20. Bahkan kendaraan berbahan bakar B30 menghasilkan tingkat emisi lebih rendah,” kata Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana. Sebelumnya road test dilakukan dengan membandingkan kinerja sebelum dan sesudah penggunaan B30 dan B20 pada delapan unit kendaraan bertonase di bawah 3,5 ton dengan jarak tempuh 50 ribu km. Sementara, kendaraan bertonase di atas 3,5 ton dijalankan pada tiga unit kendaraan dengan jarak tempuh 40 ribu km.
http://neraca.co.id/article/121469/harga-biodiesel-naik-rp134-per-liter-mulai-1-september-2019