+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia, Malaysia dan Kolumbia Bersatu

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 8 April 2019

Indonesia, Malaysia dan Kolumbia Bersatu

Menteri dari tiga negara yang tergabung dalam Ministerial Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar pertemuan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu (28/2). Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Adapun menteri tamu yang hadir yakni Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok dan Kementerian Pertanian Kolombia yang diwakili Felipe Fonseca Fino selaku Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan. Darmin mengungkapkan ruang lingkup pertemuan membahas sejumlah isu terkini terkait minyak Kelapa Sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar. Kemudian pelibatan dunia usaha dan petani kecil dan the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGS). Dia menyebutkan pertemuan sepakat untuk secara bersama menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa atau Uni Eropa (UE), yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive 11. “Para Menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE,” kata Darmin.

Selain itu, dia menegaskan jika rancangan peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis Kelapa Sawit di UE melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC) yang secara ilmiah dipertanyakan. Kriteria yang digunakan pada rancangan peraturan tersebut secara langsung difokuskan pada [minyak kelapa sawit] ( 3903330″”) dan deforestasi dan tidak berupaya untuk memasukkan masalah lainnya terkait lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan lahan untuk Sumber minyak nabati lainnya, oleh rapeseed. “Lebih lanjut, konsep ILUC bukan hanya merupakan instrumen unilateral yang ditujukan untuk menyerang upaya-upaya negara-negara produsen minyak Kelapa Sawit dalam rangka pencapaian SDGs, namun (dengan demikian) juga menghambat semua biofuel yang diproduksi oleh negara-negara produsen kelapa sawit, (tidak hanya yang diekspor ke Eropa) dan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk melakukan Joint Mission ke Eropa untuk menyuarakan Hsu ini kepada otoritas terkait di Eropa,” tegasnya.

Tidak hanya itu, para Menteri juga sepakat untuk terus menentang rancangan \’peraturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat. Pada saat yang sama, negara-negara produsen minyak Kelapa Sawit tetap terbuka untuk melakukan dialog terkait lingkungan dengan UE dalam kerangka UN SDGs 2030, yang telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB., termasuk UE dan negaranegara produsen minyak kelapa sawit. Para Menteri menyampaikan keprihatinan mereka atas kebijakan diskriminatif terhadap minyak Kelapa Sawit yang tertuang di dalam rancangan resolusi mengenai “Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains”, yang diusulkan oleh UE melalui United Nations Environment Assembly. Pertemuan juga menyepakati untuk terus berkolaborasi dengan organisasi-organisai multilateral, khususnya UNEP dan FAO guna meningkatkan kontribusi minyak Kelapa Sawit terhadap pencapaian UN SDGs 2030, di mana peran petani kecil dibahas. “Para Menteri menyambut baik upaya-upaya CPOPC dalam menyampaikan keprihatinan mereka tentang minyak Kelapa Sawit dan keamanan pangan, khususnya 3-MCPDE dan GE. Pertemuan menyepakati pula posisi bersama untuk menggunakan satu batas maksimum 3MCPDE dan GE bagi semua minyak pangan dan lemak,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Penemuan Codex Committee of Contaminants in Foods pada bulan April 2019. CPOPC mendukung upaya-upaya untuk memfinalisasi rancangan Code of Practice for the Reduction 3-MCPDE and GE in Refined Oils and Products. CPOPC berkomitmen penuh untuk mewakili kepentingan negara-negara produsen minyak Kelapa Sawit dan mendukung penuh peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan petani kecil kelapa sawit. CPOPC akan terus mengundang negara-negara produsen Kelapa Sawit global lainnya untuk menjadi anggota. Sebagai contoh upaya kerja sama, seminar tentang “Investment Opportunities in Palm Oil Sectorin Colombia” akan dilaksanakan sore ini (28 Februari 2019). “Para Menteri sepakat untuk menyelenggarakan Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18 November 2019,” tutupnya.

Pengusaha Bantah

Sementara Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) membantah jika minyak goreng yang berasal dari Kelapa Sawit merupakan sumber dari beragam penyakit. Hal ini dinilai sebagai bagian dari kampanye hitam terhadap produk turunan sawit. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, minyak sawit merupakan produk yang dapat dimakan, bahkan sudah berlangsung sejak ribuan tahun dikonsumsi oleh masyarakat di Afrika Barat. “Sawit itu sudah sejak 5.000 tahun lalu dikonsumsi di Afrika. Tapi tidak ada penyakit. Lalu kenapa ini di-banned. Ini semua karena business competition,” ujar dia dalam Seminar Sawit Indonesia di Jakarta. Dia menjelaskan, kampanye negatif terhadap produk turunan sawit yang terkait dengan isu kesehatan dimulai pad era 1980-an. Sawit dikatakan menjadi penyebab penyakit jantung koroner. “Isu kampanye negatif, minyak sawit dikaitkan pada masalah gizi dan kesehatan dengan argumen tropical oils termasuk minyak sawit berbentuk padat pada temperatur ruang dapat menyumbat pembuluh darah, akan berakibat pada penyakit jantung coroner,” kata dia. Padahal faktanya, lanjut Sahat, kandungan nutrisi dalam sawit identik dengan nutrisi dalam air susu ibu (ASI). Berdasarkan penelitan Maranggonni pada 2000, menunjukkan jika minyak sawit mengandung asam palmitat yang dibutuhkan oleh bayi dalam masa pertumbuhan. “Inilah konsideran, kenapa minyak sawit sangat banyak dipakai dan dipergunakan dalam industri susu,” tandas dia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, kampanye hitam di industri sawit harus cepat ditangani pemerintah. Hal ini agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. “Apalagi, Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak beberapa tahun terakhir. Pembiaran terhadap maraknya kampanye hitam bisa mengakibatkan nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang hanya kita dengar cerita kejayaannya saja,” ungkap dia. Dalam perdagangan global, lanjut Bhima, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam terhadap CPO dapat dipetakan ke dalam beberapa isu. Di Amerika Serikat isu dumping dan persaingan biofuel lebih mendominasi. Sementara itu, di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Perlu lobi intensif agar persoalan itu, tidak dipolitisir menjadi kampanye hitam.” tandas dia.

Investor Daily Indonesia | Senin, 8 April 2019

CPO dan Kedaulatan Energi

Kedaulatan energi bisa saja diwujudkan tahun ini juga dengan dua catatan. Pertama, penghentian ekspor migas tidak memengaruhi neraca perdagangan. Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mendukung penjualan energi biofuel di dalam negeri. Tapi, faktanya, ekspor migas masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Tanpa ekspor migas, defisit neraca perdagangan Indonesia kian menganga. Pada tahun 2018, ekspor migas menyumbang US$ 17,40 miliar atau 9,67% terhadap total ekspor tahun itu yang mencapai US$ 162,65 miliar. Argumentasi ini bisa saja tidak berdasar. Karena jika migas tidak diekspor, impor migas Indonesia pun akan menurun sebesar nilai ekspor migas yang ditangguhkan. Tapi, faktanya, ekspor migas yang didominasi ekspor gas tak bisa dihentikan begitu saja karena terikat kontrak jangka panjang. Gas diekspor berdasarkan kontrak yang dilakukan sejak sumur gas hendak dieksploitasi. Tanpa ada kepastian pembeli, gas tidak akan dieksplotasi mengingat sifat gas yang tidak bisa disimpan lama seperti halnya minyak mentah. Meski ada cadangan terbukti, eksploitasi gas baru dilakukan setelah ada kejelasan pembeli yang dibuktikan lewat kontrak.

Kontrak pembelian gas umumnya berjangka panjang. Lebih dari 20 tahun. Gas bahkan dijual dengan harga murah seperti yang terjadi dengan penjualan gas Tangguh kepada RRT pada tahun 2002, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat ini, kita baru menyesal, mengapa harga gas begitu murah, bahkan jauh lebih murah dibanding penjualan gas ke dalam negeri. Pada masa lalu, kebutuhan gas dalam negeri masih kecil. Permintaan gas domestik masih lemah. Kini, ketika kebutuhan gas dalam negeri meningkat, sumur gas baru jarang ditemukan. Kondisi inilah yang menyebabkan impor minyak mentah dan BBM terus membesar. Kedaulatan energi erat kaitannya dengan daya beli rakyat Indonesia. Kedaulatan energi bisa diraih bangsa ini jika daya beli masyarakat tidak serendah saat ini. Dengan harga BBM sekitar Rp 8.500 per liter pun, sebagian besar rakyat masih perlu disubsudi. Bagaimana mungkin harga energi di atas Rp 10.000 per liter bisa mereka jangkau? Kedaulatan energi bisa dicapai tahun ini bila daya beli masyarakat mendukung penjualan biofuel pada harga pasar. Produksi CPO Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi biodiesel di dalam negeri. Jika sekitar 30 juta CPO diproses di dalam negeri menjadi fatty acid methyl ester (FAME), yakni energi nabati yang mampu menjadi energi biodiesel, Indonesia tak perlu lagi mengimpor. Tapi, masalah ada pada harga jual yang mahal karena tingginya biaya produksi.

Hasil kajian Kementerian ESDM menunjukkan, harga produksi B-100 atau biodiesel 100%, tanpa campuran, mencapai sedikitnya Rp 14.000 per liter. Jika daya beli masyarakat tidak masalah, B-100 sudah bisa segera ditetapkan. Indonesia perlu memiliki sebuah kebijakan energi nasional yang mengakomodasi berbagai variabel yang memengaruhi terwujudnya kedaulatan energi. Pertama, hambatan pemasaran CPO di luar negeri perlu dijadikan momentum untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) tenaga biodiesel yang berasal dari CPO. Selama hargajual di dalam negeri tidak terlalu jauh di bawah harga ekspor, produsen sawit tidak dirugikan. Mencari solusi yang menguntungkan produsen sekaligus merangsang produksi FAME di dalam negeri bisa diselesaikan dengan dialog dan saling pengertian.

Kedua, mahalnya biaya produksi biodiesel harus bisa ditekan dengan teknologi baru. Perguruan tinggi dan berbagai lembaga riset perlu diberikan insentif untuk memproduksi biodiesel dengan harga lebih murah. Dalam konteks ini, otoritas fiskal perlu dilibatkan dalam kebijakan energi. Ketiga, perlu target dan keseriusan menggunakan mobil dan sepeda motor listrik. Untuk menunjang program mobil dan sepeda motor listrik, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan batu bara dan pembangkit listrik tenaga gas gas (PLTG) perlu dioptimalkan. Keempat, perlu percepatan pengembangan energi terbarukan seperti PLTA dan panas bumi (PLTB). Indonesia masih memiliki sumber daya alam yang cocok untuk kedua pembangkit listrik ini. Kelima, pengembangan bauran energi perlu dilakukan dengan sistematis dan terkoordinasi guna menekan biaya produksi energi nasional secara keseluruhan. Semua kementerian terkait harus saling mendukung. Jika ini semua dilaksanakan, CPO yang ditolak di luar negeri tidak akan menjadi masalah. Kondisi ini malah bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan negeri.

Infosawit | Senin, 8 April 2019

Biodiesel Sawit Menghemat Devisa dan Dorong Kemandirian Energi

– Berapa penghematan devisa negara yang bisa didapat dari pengembangan BBN? Berdasarkan data yang ada, tahun 2018 lalu, produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional, telah mencapai 46 juta ton dan minyak mentah inti sawit sebesar 4,3 juta ton. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebesar 700-750 ribu barrel per hari, terlebih bahan baku minyak sawit yang digunakan, tidak perlu berangka asam (FFA) rendah. Sebab itu, kebutuhan akan minyak makanan yang membutuhkan FFA maksimal 5%, tidak akan terganggu dengan kebutuhan minyak bahan bakar yang justru membutuhkan FFA lebih tinggi. Sehingga, para pekebun sawit bisa lebih lega dalam memanen kebun sawitnya. Tidak lagi bergantung terhadap tenggat waktu dalam memanen TBS dan menjualnya ke PKS. Melalui pembangunan Industrial Vegetable Oil atau Industrial Degummed Oil (IVO/IDO), maka sumber bahan baku dari perkebunan kelapa sawit akan membantu banyak pihak, utamanya para pekebun kelapa sawit termasuk para petaninya. Dari gambaran diatas, amak Indonesia akan menjadi penghasil bio hidrokarbon terbarukan terbesar di dunia. Jika pada tahun 2025 nanti, kebutuhan impor BBM akan meningkat, dapat disubtitusi dengan BBN sebesar 30% dari impor, maka kebutuhan bio hidrokarbon dan biodiesel mencapai 360 ribu barrel/hari, dapat tersedia dari BBN berbahan baku minyak sawit. Secara langsung akan menghemat devisa negara sebesar US$ 25,2 juta per hari atau sebesar US$ 9,2 Miliar per tahun.

Sebab itu, dibutuhkan penggantian bahan bakar sebanyak 30% dari kebutuhan impor BBM yang bisa di subtitusi dengan BBN berbasis minyak nabati. Kondisi sekarang, kebutuhan BBN bisa bersumber dari produksi minyak sawit sekitar 50%. Namun, harus dipastikan juga kebutuhan domestik akan minyak makanan sebesar 20%. Sebab itu, di masa mendatang dibutuhkan lebih banyak pasokan asam lemak dari minyak nabati nasional. Supaya mampu menghasilkan bio hidrokarbon sebagai BBN, maka Pemerintah Indonesia perlu membuat program dan melakukan implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit nasional secara berkelanjutan. Supaya bahan baku dapat tersedia dan tidak terjadi lonjakan harga berarti. Sebab, perlu adanya ketersediaan bahan baku dengan harga beli yang sesuai, untuk dijadikan BBN, salah satunya dapat disuplai melalui dedicated oil palm plantation.

https://www.infosawit.com/news/8923/biodiesel-sawit-menghemat-devisa-dan-dorong-kemandirian-energi

Neraca | Sabtu, 6 April 2019

Indonesia, Malaysia dan Kolumbia Bersatu

Menteri dari tiga negara yang tergabung dalam Ministerial Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar pertemuan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu (28/2). Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Adapun menteri tamu yang hadir yakni Menteri Industri Utama Malaysia, Teresa Kok dan Kementerian Pertanian Kolombia yang diwakili Felipe Fonseca Fino selaku Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan. Darmin mengungkapkan ruang lingkup pertemuan membahas sejumlah isu terkini terkait minyak kelapa sawit termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar. Kemudian pelibatan dunia usaha dan petani kecil dan the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGS). Dia menyebutkan pertemuan sepakat untuk secara bersama menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa atau Uni Eropa (UE), yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive ll.

“Para Menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE,” kata Darmin. Selain itu, dia menegaskan jika rancangan peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC) yang secara ilmiah dipertanyakan. Kriteria yang digunakan pada rancangan peraturan tersebut secara langsung difokuskan pada [minyak kelapa sawit]( 3903330 “”) dan deforestasi dan tidak berupaya untuk memasukkan masalah lainnya terkait lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan lahan untuk sumber minyak nabati lainnya, oleh rapeseed. “Lebih Ianjut, konsep ILUC bukan hanya merupakan instrumen unilateral yang ditujukan untuk menyerang upaya-upaya negara-negara produsen minyak kelapa sawit dalam rangka pencapaian SDGs, namun (dengan demikian) juga menghambat semua biofuel yang diproduksi oleh negara-negara produsen kelapa sawit, (tidak hanya yang diekspor ke Eropa) dan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk melakukan Joint Mission ke Eropa untuk menyuarakan lisu ini kepada otoritas terkait di Eropa,” tegasnya.

Tidak hanya itu, para Menteri juga sepakat untuk terus menentang rancangan peraturan tersebut melalui konsultasi bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat. Pada saat yang sama, negara-negara produsen minyak kelapa sawit tetap terbuka untuk melakukan dialog terkait lingkungan dengan UE dalam kerangka UN SDGs 2030, yang telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB., termasuk UE dan negaranegara produsen minyak kelapa sawit. Para Menteri menyampaikan keprihatinan mereka atas kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit yang tertuang di dalam rancangan resolusi mengenai ”Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains”, yang diusulkan oleh UE melalui United Nations Environment Assembly. Pertemuan juga menyepakati untuk terus berkolaborasi dengan organisasi-organisai multilateral, khususnya UNEP dan FAO guna meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit terhadap pencapaian UN SDGs 2030, di mana peran petani kecil dibahas. “Para Menteri menyambut baik upaya-upaya CPOPC dalam menyampaikan keprihatinan mereka tentang minyak kelapa sawit dan keamanan pangan, khususnya 3-MCPDE dan GE. Pertemuan menyepakati pula posisi bersama untuk menggunakan satu batas maksimum 3MCPDE dan GE bagi semua minyak pangan dan lemak,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan Codex Committee of Contaminants in Foods pada bulan April 2019. CPOPC mendukung upaya-upaya untuk memfinalisasi rancangan Code of Practice for the Reduction 3-MCPDE and GE in Refined Oils and Products. CPOPC berkomitmen penuh untuk mewakili kepentingan negara-negara produsen minyak kelapa sawit dan mendukung penuh peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan petani kecil kelapa sawit. CPOPC akan terus mengundang negara-negara produsen kelapa sawit global lainnya untuk menjadi anggota. Sebagai contoh upaya kerja sama, seminar tentang “Investment Opportunities in Palm Oil Sectorin Colombia” akan dilaksanakan sore ini (28 Februari 2019). “Para Menteri sepakat untuk menyelenggarakan Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18 November 2019,” tutupnya.

Pengusaha Bantah

Sementara Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) membantah jika minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit merupakan sumber dari beragam penyakit. Hal ini dinilai sebagai bagian dari kampanye hitam terhadap produk turunan sawit.Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, minyak sawit merupakan produk yang dapat dimakan, bahkan sudah berlangsung sejak ribuan tahun dikonsumsi oleh masyarakat di Afrika Barat. “Sawit itu sudah sejak 5.000 tahun lalu dikonsumsi di Afrika. Tapi tidak ada penyakit. Lalu kenapa ini di-banned. Ini semua karena business competition,” ujar dia dalam Seminar Sawit Indonesia di Jakarta. Dia menjelaskan, kampanye negatif terhadap produk turunan sawit yang terkait dengan isu kesehatan dimulai pad era 1980-an. Sawit dikatakan menjadi penyebab penyakit jantung koroner. “Isu kampanye negatif, minyak sawit dikaitkan pada masalah gizi dan kesehatan dengan argumen tropical oils termasuk minyak sawit berbentuk padat pada temperatur ruang dapat menyumbat pembuluh darah, akan berakibat pada penyakit jantung coroner,” kata dia. Padahal faktanya, lanjut Sahat, kandungan nutrisi dalam sawit identik dengan nutrisi dalam air susu ibu (ASI). Berdasarkan penelitan Maranggonni pada 2000, menunjukkan jika minyak sawit mengandung asam palmitat yang dibutuhkan oleh bayi dalam masa pertumbuhan. “Inilah konsideran, kenapa minyak sawit sangat banyak dipakai dan dipergunakan dalam industri susu,” tandas dia.

Sementara itu, ‎Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, k‎ampanye hitam di industri sawit harus cepat ditangani pemerintah. Hal ini agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. “Apalagi, Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak beberapa tahun terakhir. Pembiaran terhadap maraknya kampanye hitam bisa mengakibatkan nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang hanya kita dengar cerita kejayaannya saja,” ungkap dia.Dalam perdagangan global, lanjut Bhima, persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam terhadap CPO dapat dipetakan ke dalam beberapa isu. Di Amerika Serikat isu dumping dan persaingan biofuel lebih mendominasi. Sementara itu, di Uni Eropa, sawit dihadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Perlu lobi intensif agar persoalan itu, tidak dipolitisir menjadi kampanye hitam.” tandas dia.

http://neraca.co.id/article/115179/indonesia-malaysia-dan-kolumbia-bersatu

Neraca | Sabtu, 6 April 2019

Bakal Genjot Ekspor Minyak Sawit ke India

Indonesia akan mendorong ekspor Crude Palm Oil (CPO) alias minyak sawit menuju India. Sebab selama ini, India merupakan salah satu pasar terbesar CPO Indonesia. selain CPO, Indonesia juga bakal mendorong ekspor batu bara. “India banyak beli dari kita CPO dan batu bara. Mereka defisit dari kita, kita jual lebih banyak. Tapi mereka juga berusaha menjual lebih banyak,” kata Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaluddin, saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (19/3). Sebagai gantinya Indonesia juga akan menyerap produk-produk pertanian dan peternakan asal India. Produk-produk pertanian dan peternakan India, kata Ridwan, memang memiliki kualitas yang bagus khususnya pada daging sapinya. “Produk pertanian mereka bagus, daging sapi bagus,” ucapnya. Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ikmal Lukman, mengatakan India juga berminat untuk berinvestasi di bidang IT. “India ini kan sebenarnya leading IT. Terus kita salah satu yang maju itu digital ekonomi. Nah, mereka coba envolve di situ. Apalagi banyak startup-startup yang perlu kita kembangkan, dalam konteks e-commerce. India banyak masuk di IT untuk para pemula,” ungkapnya.

Indonesia tentu menyambut baik rencana tersebut. India sudah dikenal akan kompetensinya di bidang IT. “Karena ada spesifikasi masing-masing, dalam konteks e-commerce untuk skill IT. Walaupun dari negara lain tetap kita perlukan juga. Kalau India ini ada karakteristiknya kan, karena masif penduduknya banyak, jauh lebih murah,” ujarnya. “Nah ini yang kita dorong. Kemudian juga, Indonesia ada sektor farmasi. India ini leading dalam produksi farmasi yang sangat efisien dan sangat kompetitif harganya. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya. Ikmal pun mengatakan bahwa realisasi Foreign Direct Investment (FDI) India di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Dia sekarang rankingnya udah naik. Nah ini merupakan suatu, kelihatan ada lompatan minat investasi India ke Indonesia. Kita ke depan berharap akan lebih banyak lagi,” jelas dia. Berdasarkan data BKPM, tercatat, pada tahun 2013 India berada di peringkat 22 dari 79 negara yang melakukan FDI di Indonesia. Saat itu realisasi FDI India mencapai USD 64,97 juta atau mengambil porsi 0,3 persen dari total FDI yang masuk.

Tahun 2015 ranking lndia naik satu tingkat ke urutan ke 21 dari 95 negara dengan realisasi FDI sebesar USD 57,18 juta, mengambil porsi 0,2 persen dari total FDI. Tahun 2017 posisi India meningkat ke urutan 16 dari 127 negara. Nilai FDI India tahun 2017 mencari USD 286 juta. Porsi dari total FDI yang masuk pun naik ke 0,9 persen. “Nah trennya itu yang kami lihat. Kalau trennya meningkat berarti dia akan ada potensi untuk terus meningkat. Kalau trennya menurun itu yang kami khawatirkan. Saya anggap ini prospektif sekali, kerjasama Indonesia dengan India,” tandasnya. Selain itu, pemerintah Indonesia pun memberi sinyal akan melarang produk-produk asal Uni Eropa. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor mengatakan, pihaknya menginginkan kondisi win-win solution atas perseteruan antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait kelapa sawit. Sebab kedua negara masih saling membutuhkan ekspor-impor. “Kami tentu maunya win-win solution. Retaliasi bukan hal bagus. Tapi kalau pun harus dilakukan ya berarti tergantung semangat nasionalisme. Untuk NKRI kita kadang perlu menderita,” kata dia, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3). Dia pun mengharapkan larangan tidak sampai terjadi. Sebab akan berakibat negatif, baik bagi Uni Eropa maupun Indonesia. “Kalau kita tidak ekspor dan impor yang rugi kedua belah pihak. Industri di sana tidak dapat bahan baku dan konsumen mereka dapat bahan yang lebih mahal. Itu aja,” imbuhnya. Terkait upaya menghadapi kampanye negatif kelapa sawit, dia menyarankan agar konsumsi domestik diperbesar. Indonesia pun dapat mulai mengkaji lagi produk-produk Uni Eropa yang masuk. “Kita harus mulai mengkritis produk yang masuk ke indonesia. Tapi jangan sampai embargo. Kita sudah katakan kita ISPO dan perizinan baru. Hutan masih 40 juta (hektare),” ujar dia.

http://www.neraca.co.id/article/115180/bakal-genjot-ekspor-minyak-sawit-ke-india