+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia plans to make B30 mandatory, studies B100

The Jakarta Post | Selasa, 11 Desember 2018

Indonesia plans to make B30 mandatory, studies B100

While the government expanded the mandatory use of a 20 percent Biodiesel blend (B20) in September, it plans to further boost domestic Biodiesel consumption to absorb more Crude Palm Oil (CPO) amid fluctuation in the global market price of the commodity. Apart from improving the distribution of the B20 blend across the country, the government is also carrying out research to increase the portion of Biodiesel in the fuel from 20 percent to 30 percent (B30) or even to 100 percent (B100). The Energy and Mineral Resources Ministrys oil and gas director general, Djoko Siswanto, was quoted by kontan.co.id on Monday as saying that B100 fuel was being tested by the ministry. State-owned oil and gas holding company Pertamina supply chain operations manager Gema Iriandus Pahalawan further explained that three more Biodiesel refineries would be developed, likely in Plaju in South Sumatra, Dumai in Riau and Balikpapan in East Kalimantan, to produce more biodiesel.

Gema said the production of B30 Biodiesel was expected to be implemented, while the government was still improving the B20 distribution, which had reached 97 percent in November and was planned to be completed in December. However, he declined to comment further on the plan to construct the three refineries. “We are still in the process of calculating the budget. The plan may be realized in the next few years,” he added, as reported by kontan.co.id. Meanwhile, Indonesian Biodiesel Producers Association (Aprobi) chairman Master Parulian Tumanggor said the government had managed to improve the purchase order mechanism and simplify the delivery process of the fuel. Master said the Biodiesel producers were ready to produce B30 blends and now were waiting for the governments decision. Meanwhile, NH Korindo Sekuritas analyst Joni Wintarja said the government needed to expand the use of Biodiesel to lift the declining price of palm oil in the global market. He said Indonesia accounted for 56 percent of worldwide production of the commodity and for 57 percent of CPO exports. “The problem is that the CPO price has declined 20 percent from early 2017 to July 2018. The expanded domestic use of B20 will help increase the commoditys global price,” said Joni. The securities analyst stressed the need to expand the installed capacity for B20 production, which was only about 3.4 million kiloliters per year, while India, which was not a major palm oil producer, imported some 11 million tons of Crude Palm Oil per year to produce biodiesel.

Harian Kontan | Selasa, 11 Desember 2018

Harga Acuan Biodisel Turun Menjadi Rp 6.589 per Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali merilis besaran harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN), yang meliputi Biodiesel dan bioetanol. Harga kedua komoditas itu terkoreksi akibat faktor pelemahan harga minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan penguatan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Tarif Biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.589 per liter atau turun Rp 748 dari posisi November 2018 sebesar Rp 7.277 per liter. Adapun harga yang ditetapkan masih belum termasuk perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 350 K/12/DJE/2018. “Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatory B-20 atau campuran Biodiesel ke bahan bakar minyak (BBM) sebesar 20%,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam keterangan tertulis, Minggu (9/12) lalu. Berdasarkan perhitungan yang tertera dalam ketentuan Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 5675/12/DJE/2018, harga acuan Biodiesel ditopang oleh harga rata-rata minyak sawit sepanjang 25 Oktober 2018 – 24 November 2018 sebesar Rp 6.086 per kilo gram (kg). Dirjen EBTKE, Rida Mulyana bilang, untuk bioetanol, penurunannya ditentukan oleh rata-rata tetes tebu PT Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juli 2018 – 24 November 2018.

Repoublika | Selasa, 11 Desember 2018

Harga Biodiesel

Memasuki Desember 2018, tarif Biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.589 per liter atau turun Rp 748 dari November 2018 lalu sebesar Rp 7.277 per liter. Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke bahan bakar minyak (BBM). Penurunan HIP Biodiesel terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit.

Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 11 Desember 2018

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) sebesar 3,05 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 juta ton. Angka ini menunjukan peningkatan produksi sebesar 18% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016 yaitu 35,57 juta ton yang terdiri dari CPO 32,52 juta ton dan PKO 3,05 juta ton. (sumber gapki.id Gapki .Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia). Adapun target produksi minyak sawit (CPO) pada tahun ini tumbuh 10% menjadi 42 juta ton. Dengan total produksi sebesar ini, maka tidak berlebihan jika Indonesia dapat disebut juga sebagai negara yang menguasai sekitar dari hampir setengah Produksi Minyak Kelapa Sawit dunia. Walaupun Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar didunia, Indonesia bukanlah price maker pembuat harga irjinyak, melainkan hanya sebagai price taker pengambil harga didalam pasar minyak sawit dunia. Ini dapat kita lihat, bagaimana Indonesia tidak mampu menetapkan harga minyak sawit dunia disaat harga sawit turun seperti sekarang ini.

Produksi CPO dipengaruhi juga oleh produksi petani sawit didalam memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) dan begitu juga ketika harga sawit turun, maka yang paling terkena dampak atas penurunan harga sawit dunia adalah petani sawit Indonesia. Berkurangnya pendapatan sawit Indonesia selain karena harga CPO yang turun, juga dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi sawit seperti biaya pemupukan dan biaya perawatan sawit Tidak jarang ini akan mempengaruhi kemauan petani sawit untuk meningkatkan produksinya. Tiga hal yang menjadi penyebab turunnya harga CPO yaitu adanya pembatasan impor yang dilakukan oleh Uni Eropa, adanya perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, dan rendahnya konsumsi CPO didalam negeri. Kegagalan pasar ini berimbas terhadap harga CPO dan TBS yang semakin turun sekitar Rpl.100- Rp 1.400 untuk TBS ddn Rp6.950 untuk CPO. Di sisi lain, turunnya harga minyak sawit disebabkan oleh tingginya produksi CPO dalam negeri dan pasar tidak mampu menyerapnya secara sem puma sehingga kelebihan produksi ini mendorong harga CPO dan TBS ke titik equilbrum yang lebih rendah. Kasus seperti ini membuat Pemerintah Indonesia perlu melakukan intervensi pasar untuk menyelamatkan komoditas ekspor utama kita yaitu minyak sawit mentah atau yang biasa disebut emas hijau

Karena ini menyangkut dengan pendapatan masyarakat banyak khususnya petani sawit dan sudah menjadi masalah nasional, maka pemerintah selaku regulator melakukan berbagai lindakan preventif Untuk menyelematkan harga minyak sawit dunia. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunan Data Perkebunan Kelapa Sawit. Secara ringkas disebutkan bahwa seluruh sektor wajib melakukan mandatori pencampuran Biodiesel dengan solar 20 persen atau yang biasanya disebut dengan B20. Dan disitu disebutkan juga bahwa Pemerintah akan menerapkan dengan tegas sanksi bagi setiap produsen yang ndak menerapkannya.

Apa Dampaknya?

Jikalau kita melihat dari sisi social benefit akan terkena dua dampat yaitu secara direct effect dannindirect effect Dampak secara langsung (direct effect), maka Indonesia mampu menghemat devisa sekitar 1,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp15,8 trilliun. Bagi para petani dan pabrik minyak sawit, intervensi B20 ini akan menaikkan harga TBS hingga menuju kepada harga Rpl.800 atau bahkan lebih dan dalam jangka menegah ini akan menaikkan pendapatan per kapita Indonesia. Dari sisi dampak secara tidak lang- sung (indirect effect), kita melihat akan meningkatkanya kepercayaan investor didalam berinvestasi di Indonesia. Namun jika kita perhatikan dari social cost, maka pada prakteknya implementasi B20 memiliki dampak buruk terhadap mesin, karena mengandung gliserin (kotoran yang tidak terbakar habis), yang akan meningkatkan risiko kerusakan injektur pada mesin yang akan membuat penggunanya akan sering melakukan service atau pergantian suku cadang mesin. Sekarang ini, intervensi yang dilakukan pemerintah nampaknya sudah membuahkan hasil dimana har-ga CPO dan TBS cenderung stabil dan dibeberapa daerah penghasil sawit cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifinikan. Apabila im-plentasi mandatori B20 ini berhasil, maka ini akan membuka peluangba-gi Indonesia untuk kembali menera-pakan implentasi B20 ini menjadi 100 persen atau B100. Tindakan ini juga., akan membuat Indonesia memiliki sisi tawar yang kuat didalam menentukan hargn sawit sehingga mampii menjadi pembuat harga (price maker), jadi, kita perlu mengawal tindakan intervensi pemerintah ini agar mampu berjalan dengan baik karena memang ini sudah menjadi kabar gembira bagi semua pihak. Kita perlu mengawasi setiap produsen minyak seperti SPBU agar melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah

The Jakarta Post | Senin, 10 Desember 2018

Indonesia plans to make 30 percent biodiesel blend mandatory, studies B100

While the government expanded the mandatory use of a 20 percent biodiesel blend ( B20 ) in September, it plans to further boost domestic biodiesel consumption to absorb more crude palm oil (CPO) amid fluctuation in the global market price of the commodity. Apart from improving the distribution of the B20 blend across to the country, the government is also carrying out research to increase the portion of biodiesel in the fuels rom 20 percent to 30 percent ( B30 ) or even to 100 percent ( B100 ). The Energy and Mineral Resources Ministry’s oil and gas director general, Djoko Siswanto, was quoted by kontan.co.id on Monday as saying that B100 fuel was being tested by the ministry. State-owned oil and gas holding company Pertamina supply chain operations manager Gema Iriandus Pahalawan further explained that three more biodiesel refineries would be developed, likely in Plaju in South Sumatra, Dumai in Riau and Balikpapan in East Kalimantan, to produce more biodiesel.

Gema said the production of B30 biodiesel was expected to be implemented, while the government was still improving the B20 distribution, which had reached 97 percent in November and was planned to be completed in December. However, he declined to comment further on the plan to construct the three refineries. “We are still in the process of calculating the budget. The plan may be realized in the next few years,” he added, as reported by kontan.co.id. Meanwhile, Indonesian Biodiesel Producers Association (Aprobi) chairman Master Parulian Tumanggor said the government had managed to improve the purchase order mechanism and simplify the delivery process of the fuel. Master said the biodiesel producers were ready to produce B30 blends and now were waiting for the government’s decision. Meanwhile, NH Korindo Sekuritas analyst Joni Wintarja said the government needed to expand the use of biodiesel to lift the declining price of palm oil in the global market. He said Indonesia accounted for 56 percent of worldwide production of the commodity and for 57 percent of CPO exports. “The problem is that the CPO price has declined 20 percent from early 2017 to July 2018. The expanded domestic use of B20 will help increase the commodity’s global price,” said Joni. The securities analyst stressed the need to expand the installed capacity for B20 production, which was only about 3.4 million kiloliters per year, while India, which was not a major palm oil producer, imported some 11 million tons of crude palm oil per year to produce biodiesel.

http://www.thejakartapost.com/news/2018/12/10/indonesia-plans-to-make-30-percent-biodiesel-blend-mandatory-studies-b100.html

Inilah | Senin, 10 Desember 2018

Harga Indeks BBN Tertekan Harga CPO dan Rupiah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN), yang meliputi biodiesel dan bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami penurunan diakibatkan faktor melemahnya harga minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) maupun menguatnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tarif biodiesel ditetapkan sebesar Rp6.589 per liter atau turun sebesar Rp748 dari bulan November 2018 lalu, yaitu Rp7.277/liter. Harga tersebut masih belum termasuk dengan perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.350 K/12/DJE/2018. “Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20%,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Minggu (9/12/2018), seperti mengutip esdm.go.id Penurunan HIP biodiesel ini terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit pada perhitungan yang tertera pada ketentuan Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 5675/12/DJE/2018.

HIP biodiesel ini ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sepanjang 25 Oktober 2018 hingga 24 November 2018 sebesar Rp6.086 per kilo gram (kg). Penurunan harga terjadi pula pada HIP bioetanol. Harga pasar bioetanol diplot sebesar Rp 10.362 per liter oleh Pemerintah setelah pada bulan November lalu berada di level Rp10.457 per liter. Faktor penurunan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juli 2018 – 24 November 2018 tercatat sebesar Rp1.611 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu US$0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan selali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://m.inilah.com/news/detail/2496803/harga-indeks-bbn-tertekan-harga-cpo-dan-rupiah

Kontan | Senin, 10 Desember 2018

Tarif biodiesel bulan Desember turun menjadi Rp 6.589 per liter

Memasuki bulan Desember 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali merilis besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN), yang meliputi biodiesel dan bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami penurunan diakibatkan faktor melemahnya harga minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) maupun menguatnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tarif biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.589 per liter atau turun sebesar Rp 748 dari bulan November 2018 lalu, yaitu Rp 7.277/liter. Harga tersebut masih belum termasuk dengan perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.350 K/12/DJE/2018. “Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20%,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam siaran persnya, Minggu (12/12). Penurunan HIP biodiesel ini terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit pada perhitungan yang tertera pada ketentuan Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 5675/12/DJE/2018.

HIP biodiesel ini ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sepanjang 25 Oktober 2018 hingga 24 November 2018 sebesar Rp 6.086 per kilo gram (kg). Penurunan harga terjadi pula pada HIP bioetanol. Harga pasar bioetanol diplot sebesar Rp 10.362 per liter oleh Pemerintah setelah pada bulan November lalu berada di level Rp 10.457 per liter. Faktor penurunan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juli 2018 – 24 November 2018 tercatat sebesar Rp 1.611 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu US$ 0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan selali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://industri.kontan.co.id/news/tarif-biodiesel-bulan-desember-turun-menjadi-rp-6589-per-liter

Detik | Senin, 10 Desember 2018

Harga Biodiesel Turun Jadi Rp 6.589 per Liter

Memasuki bulan Desember 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali merilis besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN), yang meliputi biodiesel dan bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami penurunan diakibatkan faktor melemahnya harga minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) maupun menguatnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Harga biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.589 per liter atau turun sebesar Rp 748 dari bulan November 2018 lalu, yaitu Rp 7.277 per liter. Harga tersebut masih belum termasuk dengan perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.350 K/12/DJE/2018. “Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20%,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya, Jakarta, Senin (10/12/2018). Penurunan HIP biodiesel ini terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit pada perhitungan yang tertera pada ketentuan Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 5675/12/DJE/2018.

HIP biodiesel ini ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sepanjang 25 Oktober 2018 hingga 24 November 2018 sebesar Rp 6.086 per kilogram (kg). Penurunan harga terjadi pula pada HIP bioetanol. Harga pasar bioetanol diplot sebesar Rp 10.362 per liter oleh Pemerintah setelah pada bulan November lalu berada di level Rp 10.457 per liter. Faktor penurunan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juli 2018 – 24 November 2018 tercatat sebesar Rp 1.611 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu US$ 0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

https://finance.detik.com/energi/d-4336336/harga-biodiesel-turun-jadi-rp-6589-per-liter

Id.beritasatu | Senin, 10 Desember 2018

DMSI: Hapus Pengepul Tandan Sawit Petani

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) membenahi tata niaga sawit nasional dengan memutus keberadaan para pengepul di antara rantai pasok tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). Para pengepul diduga menikmati 30-35% dari harga TBS yang seharusnya menjadi milik petani. Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga meminta pemerintah memutus keberadaan pengepul di antara rantai pasok TBS petani ke PKS, dalam hal ini pemda paling bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi tersebut. “Lintah darat yang berada di antara PKS dan petani, yakni pengepul, harus dihilangkan. Pemerintah harus mengatasi ini, keberadaan mereka itu menikmati 30-35%, termasuk ongkos angkut, dari harga TBS yang seharusnya bisa dinikmati petani,” kata Sahat, kemarin.

Di sisi lain, petani-petani kelapa sawit yang bukan mitra plasma agar berkelompok, sehingga PKS mau mendatangi dan membeli TBS langsung dari petani. “Jadi, selain menghapus pengepul, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur supaya PKS bisa langsung ke petani. Dal hal ini, petani juga tidak bisa hanya mengeluh, mereka harus berkelompok. Kalau panen cuma dua tandan, siapa yang mau beli, kalau berkumpul, tentu tidak lagi harus ke pengepul,” kata Sahat. Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren menuturkan hal senada dalam focus group discussion (FGD) tentang Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani yang digelar Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/12). Tolen mengatakan, harga TBS petani swadaya lebih murah Rp 300 per kilogram (kg) dari petani plasma. “Ini karena ada pihak ketiga. Kami berharap, petani bisa menjual langsung ke PKS. Selama ini, keberadaan pengepul turut menekan harga TBS petani menjadi rendah. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gapki supaya setidaknya menginstruksikan ke anggotanya supaya tidak ada lagi pengepul. Kami juga berharap supaya ada instruksi dari Presiden soal ini,” kata Tolen.

Sementara itu, Sahat juga mengusulkan agar pemerintah memacu ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Timur. Alasannya, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) saat ini bukan lagi pasar tujuan ekspor yang kondusif untuk minyak sawit Indonesia. Di Timur Tengah, ada potensi pasar setidaknya 200 juta populasi dan di Afrika Timur ada 380 juta populasi. Untuk memacu ekspor dalam waktu yang cepat, kedua wilayah tersebut harus menjadi fokus, sehingga stok minyak sawit nasional bisa segera terserap sebanyak-banyaknya. “Ini sambil terus memacu pelaksanaan B20 dan B30 di dalam negeri. Di dua wilayah itu, sawit tidak diserang oleh isu negatif. Hanya saja, di sana tidak ada refinery. Jadi, kita tidak berpeluang memacu ekspor CPO. Pilihan hanya pada turunan CPO, seperti RBD olein, RBPDPO, atau minyak goreng kemasan,” kata Sahat. Untuk itu, lanjut Sahat, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan terkait penentuan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) yang baru saja direvisi. Dalam pandangan DMSI, menolkan pungutan CPO itu tidak ada gunanya. Sebab, hilirisasi CPO di dunia ini yang berkembang hanya di Indonesia dan Malaysia, negara lain sudah tutup dan mereka lebih menikmati pasokan produk turunan CPO dari Indonesia. “Kita harus memacu ekspor olahan CPO, salah satunya besaran pungutan BPDP KS atas produk turunan CPO harus lebih rendah setidknya US$ 40 per ton dibandingkan pungutan atas CPO,” kata Sahat.

Ekspor Biodiesel

Dalam kesempatan itu, Sahat menuturkan, mengenakan pungutan ekspor atas fatty acid methyl ester (FAME) juga langkah yang tidak tepat, meski saat ini masih dinolkan karena harga CPO yang masih di bawah US$ 570 per ton. Kapasitas industri biodiesel nasional saat ini terpasang 12 juta kiloliter dan yang dikonsumsi dalam negeri baru sekitar 4 juta kiloliter. “Mungkin, tahun depan baru sekitar 6 juta kiloliter, lalu kenapa harus dikenakan pungutan ekspor,” kata Sahat Sinaga. Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 1,60-1,70 juta kiloliter. Angka itu diperkirakan naik menjadi 2 juta kiloliter pada 2019, permintaan terbesar diprediksi berasal dari Tiongkok dan Eropa.

http://id.beritasatu.com/agribusiness/dmsi-hapus-pengepul-tandan-sawit-petani/183424

Kontan | Senin, 10 Desember 2018

Ada usul, dana pungutan sawit bisa untuk membayar sewa floating storage

Pengusaha biofuel tengah mengadakan negosiasi terkait pembayaran sewa fasilitas dua floating storage untuk penampungan bahan nabati Fatty Acid Methyl Esters (FAME) Balikpapan dan area timur agar menggunakan dana pungutan eksperimen yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS). “Kami sedang negosiasi siapa yang bayar, BPDP atau perusahaan-perusahaan ini,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor, Jumat (7/12). Dana himpunan ekspor sawit yang terkumpul dalam badan tersebut seharusnya cukup untuk mendanai pengadaan floating storage yang akan mulai beroperasi pada Januari 2019 untuk keperluan penyaluran Balikpapan dan area Indonesia Timur. Asal tahu, dalam catatan Kontan.co.id sebelumnya, dana yang telah dihimpun BPDPKS diperkirakan telah mencapai Rp 20 triliun. Angka ini berasal dari realisasi pungutan ekspor selama semester I-2018 yang dilaporkan mencapai Rp 6,4 triliun dan ditambah himpunan tahun 2017 di Rp 14,2 triliun. Adapun dana ini digunakan untuk program peremajaan sawit yang menghibahkan Rp 25 juta per hektar untuk petani yang terlibat dalam program tersebut, serta digunakan untuk penyaluran biodiesel. Menurut Tumanggor, untuk saat ini pembahasan penyewaan floating storage tersebut masih dibicarakan antar bisnis (b2b). Kapasitas floating storage setiap kapal yang akan disewa dapat menampung FAME hingga 35.000 Kiloliter, artinya total pengadaan untuk menampung FAME sebanyak 70.000 Kiloliter. Adapun kebutuhan FAME Balikpapan setara 120.000 Kiloliter per bulan, dan dari titik tersebut akan disebarkan ke 25 titik area Indonesia timur.

https://nasional.kontan.co.id/news/ada-usul-dana-pungutan-sawit-bisa-untuk-membayar-sewa-floating-storage