+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia Siap Balas Bea Masuk Uni Eropa

Media Indonesia | Senin, 12 Agustus 2019

Indonesia Siap Balas Bea Masuk Uni Eropa

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa Indonesia bisa saja membalas perlakuan tidak adil Uni Eropayang akan mengenakan bea masuk 8%-18% untuk produk biodiesel Tanah Air. To be fair, tentu kita juga akan terapkan tarif yang sama untuk produk mereka. Tinggal tunggu waktu saja.” ujar Enggartiasto di Jakarta, kemarin. Salah satu komoditas asal benua biru yang berpotensi dinaikkan bea masuknya ialah produk susu. Mendag telah mengumpul- kan para importir produk susu dan meminta mereka mencari sumber dari negara lain, seperti Australia. Selandia Baru, atau A-merika. “Ini ialah sebuah pesan yang sangat kuat. Kalau mereka mengenakan bea masuk tinggi dengan alasan yang sesuai, kita akan terima. Namun, kalau mengada-ada kita tidak mungkin diam.” tegasnya. Sebelumnya, Komisi Eropa telah mengajukan usulan bea masuk sekitar 8°-18% untuk produk biodiesel dari Indonesia. Usulan itu didasarkan pada dugaan adanya pemberian subsidi oleh pemerintah Indonesia terhadap industri biodiesel sehingga memiliki harga jual yang rendah. Rencananya kebijakan itu akan diterapkan pada 6 September 2019. tetapi baru bersifat sementara. Secara wajib, diproyeksikan mulai berlaku pada 4 Januari 2020. Bea masuk diberlakukan bagi biodiesel produksi Ciliandra Perkasa sebesar 8%. Wil-mar Group 15.7%. Musim Mas Group 16.3%. dan Permata Group sebesar 18%. Presiden Joko Widodo telah bertemu PM Malaysia sebagai langkah pendekatan ke sesama negara ASEAN yang juga merupakan penghasil produk-produk sawit. Hasilnya, kedua negara sepakat untuk berkomitmen menghadapi diskriminasi produk-produk sawit dari kedua negara. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung langkah pemerintah Indonesia dan Malaysia itu.

Infosawit | Senin, 12 Agustus 2019

Semester I-2019 Serapan Biodiesel Sawit 3,29 Juta Ton

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, penyerapan Biodiesel sawit di dalam negeri selama semester I 2019, sangat impresif. Sepanjang Januari – Juni 2019 penyerapan biodiesel telah mencapai 3,29 juta ton atau naik 144% dibandingkan periode yang sama 2018 yang hanya mampu menyerap sebesar 1,35 juta ton. “Angka ini menunjukkan program mandatori B20 telah berjalan dengan baik di PSO dan non PSO,” kata Mukti dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. Hingga saat ini pemerintah tetap diharapkan untuk mengakselerasi mandatori B30 yang saat ini uji coba jalan sedang berlangsung. Pemerintah juga didorong untuk memperluas penggunaan minyak sawit langsung untuk pembangkit PLN. “Jika semua program penyerapan dalam negeri dapat berjalan dengan baik maka, ketergantungan Indonesia pada pasar global akan dapat dikurangi,” tutur Mukti. Sementara dari sisi harga, sepanjang semester pertama 2019 harga CPO global bergerak di kisaran US$ 492,5 – US$ 567,5 per metrik ton dengan harga rata-rata di kisaran US$ 501,5 – US$ 556,5 per metrik ton. Produksi minyak sawit pada Juni menunjukkan trend pernurunan sebesar 16% dibandingkan pada Mei lalu atau dari 4,73 juta ton di Mei menurun menjadi 3,98 juta ton di Juni. Sementara itu stock minyak sawit Indonesia di Juni ini masih bertahan di level sedang yaitu 3,55 juta ton.

https://www.infosawit.com/news/9204/semester-i-2019-serapan-biodiesel-sawit-3-29-juta-ton

Bisnis Indonesia | Senin, 12 Agustus 2019

Biaya Tinggi Demi Tekan Emisi

Pembangkit listrik menjadi salah satu sektor win*; mendapat mandatory pemanfaatan biodiesel seperti yang tertuang dalam Pera-lur.in Menteri No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Per-lturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, ilan Iata Niaga Bahan Bakar N\’.i tuti (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Sektor yang diwajibkan memanfaatkan biodiesel sebagai bahan bakar yakni pelayanan umum (PSO), transportasi Non-PSO, Industri dan komersial, serta pembangkit listrik. Masing-masing sektor tersebut diwajibkan memanfaatkan in.nui.iimi biodiesel sebesar 15% pada 2015, 20% pada 2016. 30% pada 2020, dan 30% pada 2025. Khusus untuk pemanfaatan pembangkit listrik, kewajiban mandato-ri kadar campuran minyak nabati pada 2015 adalah sebesar 25% dan sebesar 30% hingga 2025. Dalam penerapannya, PLN telah Pada PLTD dan PLTMG, PLN harus melakukan penambahan biaya senilai Rp1,63 triliun per tahun untuk setiap penggunaan bahan bakar nabati. menerapkan penggunaan bahan bakar nabati pada tiga jenis pembangkit yakni pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan Pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG).

Selama pemakaian bahan bakar nabati digunakan pada PLTG, ter-nyata kandungan fatty acid methyl esters (FAME) tidak direkomendasikan karena dapat merusak material pada gas turbin. Di sisi lain, pada PLTD dan PLTMG, PLN harus melakukan penambahan biaya senilai Rp 1,63 triliun per tahun untuk setiap penggunaan bahan bakar nabati. Penambahan biaya dilakukan karena naiknya Specific Fuel Consumption (SFC) atau konsumsi bahan bakar spesifik sebesar 3% atau sebesar Rp799 miliar saat menggunakan bahan bakar nabati dibanding HSD. Selain itu, tambahan biaya juga dikarenakan peningkatan frekuensi pemeliharaan yang menghabiskan biaya Rp840 miliar. Maka dari itu, pemerintah masih memberikan relaksasi penggunaan biodiesel pada PLN. Asisten Deputi Produktivitas Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Andi Novianto mengatakan, pemerintah masih melakukan audit keuangan pada kinerja PLN untuk menentukan apakah relaksasi penggunaan biodiesel tersebut masih dapat diterapkan atau tidak. Meski menambah biaya yang ar- tinya akan memberatkan keuangan perseroan, PLN tetap tidak berpaling dari biodiesel untuk sejumlah pembangkit.

PLTD SENAYAN

Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Senayan yang rencananya beroperasi komersial pada Oktober 2019, bahkan juga digadang-gadang mampu menyerap bahan bakar nabati. “Kita pakai B20, campuran nabati 20%, kalau jalan [beroperasi] baunya seperti minyak goreng,” kata Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN Haryanto WS saat menunjukkan PLTD yang disiapkan sebagai cadangan sistem kelistrikan moda raya terpadu (MRT) itu, minggu lalu. Di tengah Kota Jakarta, PLN me mang menyadari bahwa menghadirkan pembangkit listrik berbasis diesel yang pasti akan menimbulkan perhatian akan kadar emisi yang dihasilkan. Maklum, kadar polusi di Jakarta sudah cukup tinggi lewat masifnya transportasi berbahan bakar minyak. Hal tersebut yang menjadi dasar PLN untuk menyosialisasikan bahwa meskipun bermesin diesel, solar yang dijadikan bahan bakar PLTD Senayan menggunakan campuran FAME 20% alias B20. Dengan kata lain, pembangkit itu relatif ramah lingkungan. Soal efisiensi, PLTD Senayan hanya mengonsumsi 0,21 liter bahan bakar nabati untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Berbeda dengan penggunaan genset yang konsumsi bahan bakar minyak berupa solar yang mencapai 0.32 liter per kWh.

Hal senada juga disebutkan oleh Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama PT Indonesia Power Ahsin Sidqi yang berani menjamin mesin PLTD Senayan ramah lingkungan dengan emisi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jika PLTD tersebut beroperasi, artinya penyerapan biodiesel untuk pembangkitan akan meningkat. Berdasarkan data yang Bisnis terima, tercatat pemakaian bahan bakar nabati 20% maupun 30% (B20 atau B30) pada pembangkit PLN selama perhitungan 2018 telah mencapai 422 412 kiloliter (kL) atau 60% dari rencana yang sebesar 701.686 kL SiNim.i, x-nimkih pembangkit diesel maupun tenaga gas PLN masih menggunakan high fK ed diesel (HSD) yang sebanyak 458.263 kL. Pemakaian HSD ini memang melewati rencana yakni seharusnya 98.304 kL karena penggunaan HSD untuk pengoperasian PLTG menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengalami gangguan, penurunan pasokan gas pipa pada PLTG, dan oW mu sim pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terjadi antara September hingga awal Oktober 2018. Selain itu. untuk di Maluku, pemakaian HSD juga melewati rencana karena pasokan B20 yang baru tersedia pada akhir Oktober 2018. Namun, seiring dengan makin bertambahnya terminal bahan bakar minyak (TBBM) penyedia pasokan B20. pemakaian balun bakar nabati tersebut untuk pembangkitan meningkat. Hal itu dapat digambarkan dengan kondisi September minggu pertama, pemakian HSD mendominasi untuk pembangkitan yang sebesar 62.855 kL, sedangkan B20 3.752 kL. dan B30 15.660 kL Hingga selama pertengahan Desember 2018, penggunaan HSD mampu ditekan menjadi 8.066 kL sedangkan B20 31.221 kL dan B30 13.178 kL Sejumlah pengorbanan memang perlu dilakukan demi mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon sebesar 29% pada 2030. Namun, para pemangku kepentingan masih perlu merumuskan kebijakan yang tepat agar pe ngorbanan tersebut tidak kelewat banyak ataupun berakhir sia sia

Cnbcindonesia | Minggu, 11 Agustus 2019

CPO Devisa No 1, Pemerintahan Siap Lawan Uni Eropa

Indonesia terus berupaya untuk melawan tuduhan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor produk sawit (CPO) negara tropis oleh Uni Eropa serta tuduhan pemberian subsidi atas produk Biodiesel. Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag, Pradnyawati menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan hal ini hingga ke WTO, mengingat sawit mentah adalah sumber devisa nomer satu. Selain itu tuduhan anti dumping yang tidak berdasar ini dikhawatirkan akan memberikan penilaian buruk bagi Indonesia di mata Dunia. Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina dengan Direktur Pengamanan Perdagangan kemendag, Pradnyawati dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 5/8/2019).

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805122136-8-89860/cpo-devisa-no-1-pemerintahan-siap-lawan-uni-eropa

Infosawit | Minggu, 11 Agustus 2019

Impor China Melambung, Kinerja Ekspor Minyak Sawit Indonesia Hanya Naik 10%

Semester pertama 2019 Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya, biodiesel dan oleokimia) membukukan kenaikan hanya 10% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, atau dari 15,30 juta ton pada Januari – Juni 2018 naik menjadi 16,84 juta ton pada periode yang sama tahun 2019. Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, kenaikan volume ekspor ini seharusnya masih bisa digenjot lebih tinggi lagi, akan tetapi karena beberapa hambatan dagang membuat kinerja ekspor tidak maksimal. Sementara itu volume ekspor khusus CPO dan turunannya saja (tidak termasuk biodiesel dan oleokimia) pada semester I 2019 hanya mampu terkerek 7,6% atau dari 14,16 juta ton pada Januari – Juni 2018, naik menjadi 15,24 juta ton periode yang sama 2019. Tercatat volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 mengalami penurunan hampir di semua negara tujuan utama ekspor Indonesia kecuali China. Semester I 2019, China membukukan impor CPO dan turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleokimia) sebanyak 39% atau dari 1,82 juta ton periode Januari – Juni 2018 melambung menjadi 2,54 juta ton pada periode yang sama 2019.

“Meningkatnya permintaan dari China merupakan salah satu dampak dari perang dagangnya dengan AS dimana Negeri Tirai Bambu ini mengurangi pembelian kedelai secara signifikan dan menggantikan beberapa kebutuhan dengan minyak sawit,” catat Mukti dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. Sementara volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 ke Uni Eropa mengalami stagnasi dengan kenaikan yang hanya mampu mencapai 0,7% saja atau dari 2,39 juta periode Januari – Juni 2018 naik tipis menjadi 2,41 juta ton periode yang sama 2019. Di lain sisi, volume ekspor Indonesia khusus CPO dan turunannya pada semester pertama 2019 ke India tersungkur 17% atau dari 2,5 juta ton semester I 2018 turun menjadi 2,1 juta ton periode yang sama 2019. Penurunan juga diikuti oleh Amerika Serikat 12%, Pakistan 10% dan Bangladesh 19%.

https://www.infosawit.com/news/9202/impor-china-melambung–kinerja-ekspor-minyak-sawit-indonesia-hanya-naik-10-

Kontan | Sabtu, 10 Agustus 2019

Gapki prediksi ekspor CPO dan turunannya berpotensi turun tahun ini

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan ekspor minyak sawit mulai dari crude palm oil (CPO) dan turunannya, biodiesel dan oleochemical berpotensi penurunan tahun ini meski di semester I kinerja ekspor minyak sawit tercatat tumbuh 10%. Potensi penurunan tersebut disebabkan tekanan yang berasal dari berbagai negara tujuan ekspor Indonesia. Mulai dari adanya tekanan dari Uni Eropa terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel, juga adanya penurunan ekspor ke India karena tarif bea masuk yang tak bersaing dengan Malaysia. Sekretaris Jenderal Gapki Kanya Lakshmi mengatakan, penurunan ekspor tersebut tak signifikan. Meski begitu Lakshmi tak meyebut berapa besar penurunan ekspornya. “Kalau hitung-hitungan saya mungkin 32 juta ton,” ujarnya, Rabu (7/8). Tahun lalu, Gapki mencatat kinerja ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 32,18 juta ton. Meski eskpor berpotensi menurun, dia berekspektasi masih ada peningkatan permintaan dari China dan tambahan permintaan dari negara-negara non tradisional yang sudah dijajaki Indonesia. Laksmi berharap, negosiasi oleh pemerintah menjajaki peluang di pasar-pasar baru mencakup financial statement. Terkait peluasan pasar, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah terus berupaya menjajaki pasar-pasar baru sekaligus mempertahankan pasar tradisional seperti India. “Sekarang kan kita perluasan pasar, kita juga komunikasi kembali ke India apa yang bisa kita pertukaran agar mereka impor CPO dari Indonesia lebih besar lagi,” tutur Musdalifah.

https://industri.kontan.co.id/news/gapki-prediksi-ekspor-cpo-dan-turunannya-berpotensi-turun-tahun-ini

Antaranews | Sabtu, 10 Agustus 2019

Penyaluran biodiesel akan dipantau sistem teknologi informasi

Pemanfaatan dan penyaluran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel akan mulai terpantau melalui sistem teknologi informasi untuk memudahkan pelaksanaan verifikasi data informasi pemanfaatan biodiesel terutama program mandatori B20 yang akurat, transparan dan terukur. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Muhammad Rizwi Hisjam dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan hasil pemantauan ini akan dijadikan dasar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan pembayaran selisih kurang antara Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar dengan HIP biodiesel. Insentif pembiayaan atas selisih kurang antara HIP BBM solar dan HIP BBN biodiesel merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, memberikan Insentif pembiayaan atas selisih kurang antara HIP BBM. Bahkan insentif tersebut diperluas tidak hanya untuk BBM solar subsidi (PSO) namun menjadi untuk semua BBM solar (subsidi dan non subsidi). Sementara itu, hasil verifikasi pada tahun 2019 akan dilakukan oleh surveyor independen melalui penunjukan Ditjen Migas. “Pelaksanakan verifikasi on site maupun on desk tersebut, Ditjen Migas dapat dibantu oleh surveyor independen,” kata Rizwi.

Dengan rampungnya pembangunan Sistem Teknologi Informasi Penyaluran Biodiesel ini, badan usaha diberikan waktu uji coba aplikasi selama 1 bulan. Selanjutnya pengajuan permohonan Pembiayaan oleh BPDPKS maupun verifikasi hanya diproses apabila pangajuan melalui aplikasi tersebut. “Sistem teknologi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan B20,” ungkap Rizwi. Lebih lanjut, Rizwi mengharapkan agar BU Niaga BBN maupun BU BBM segera menyampaikan permintaan akses ke aplikasi sistem baru ini. “Mohon kerjasamanya agar pelaksanaan verifikasi secara online dapat terlaksana dengan baik. Kami selalu terbuka apabila terdapat masukan dan saran perbaikan pelaksanaan verifikasi maupun implementasi B20,” kata Rizwi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo mengungkapkan sistem teknologi ini diharapkan dapat mempercepat waktu yang digunakan untuk melakukan verifikasi. Dengan demikian, jangka waktu pembayaran insentif juga menjadi lebih cepat dari semula sekitar 90 hari, berkurang menjadi 60 hari. “Kita nanti akan mensinkronkan mulai dari DO (delivery order), data verifikasi di on desk dan di lapangan sehingga kita harapkan semua terintegrasi. Data bisa mudah (diketahui), mana (data) yang benar, mana yang tidak (benar), nanti kita verifikasi ke lapangan. Kemudian diisinkronkan dengan sistem ini. Jadi nanti Insya Allah mulai permohonan sampai ke pembayarannya bisa kurang dari 60 hari,” papar Edi. Dalam rangkaian peluncuran ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama implementasi sistem informasi biodiesel dan penyerahan buku manual sistem informasi biodiesel kepada perwakilan badan usaha. Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi penyaluran biodiesel hingga akhir Juli 2019 mencapai 3,5 juta KL atau 56 persen dari alokasi sepanjang tahun ini yang mencapai 6,2 juta KL.

https://www.antaranews.com/berita/1004220/penyaluran-biodiesel-akan-dipantau-sistem-teknologi-informasi

Gatra | Jum’at, 9 Agustus 2019

HKTI Jambi Menunggu Rencana Darmin Nasution Soal Harga Sawit

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Usman Ermulan menyebutkan para petani tengah menunggu rencana pemerintah mengatur harga sawit. Rencana aturan ini, kata Usman, disebutkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada bulan Mei 2019 lalu. Rapat yang dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. “Aturan tersebut direncanakan rampung pada Juli lalu. Namun sampai sekarang harga TBS (Tandan Buah Segar) masih mengalami penurunan. Kalau-pun naik, itu hanya sedikit dan tidak terlalu signifikan,” ujar mantan Anggota DPR RI di Komisi Keuangan ini kepada Gatra.com, Jumat (9/8). Kemudian dalam rapat itu juga, lanjut Usman, ikut dihadiri Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.

“Sampai bulan Agustus ini kita belum mendengar perkembangan rencana itu. Kita tunggu saja?” kata Usman. Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini mengatakan, masyarakat Jambi masih menggantungkan hidup dengan bertani karet dan sawit. Jika aturan tersebut disegerakan, diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan petani sawit dan membangkitkan pertanian di daerah tersebut. “HKTI siap saja memberikan saran kepada Darmin Nasution. Jambi adalah daerah penghasil CPO cukup besar mencapai 2 juta ton per bulan,” kata Usman. Usman juga mengusulkan pemerintah dapat memikirkan mengoptimalkan hasil bumi tersebut di daerah itu. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dapat menyerap TBS milik petani secara masif dan ikut menggiring peningkatan harga. Seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan mampu membangun industri tersebut untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas, yang merupakan andalan penghasilan masyarakat setempat tersebut. “Apa salahnya jika Jambi juga dibangun industri kelapa sawit. Di sinilah peran kebijakan dari pemerintah khususnya Darmin Nasution,” kata mantan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini.

https://www.gatra.com/detail/news/436467/economy/hkti-jambi-menunggu-rencana-darmin-nasution-soal-harga-sawit

Liputan 6 | Jum’at, 9 Agustus 2019

RI Bakal Balas Pengenaan Bea Masuk Biodiesel oleh Uni Eropa

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, akan melawan perlakukan tidak adil yang dilakukan oleh Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk sebesar 8 persen-17 persen untuk produk biodiesel Indonesia. “To be fair, tentu kita juga akan terapkan tarif yang sama untuk produk mereka. Tinggal tunggu waktu saja,” ujar Menteri Enggar saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8). Menteri Enggar menyebut salah satu komoditas asal Benua Biru yang berpotensi besar dinaikkan bea masuknya adalah produk susu. Dirinya pun tengah memerintahkan agar para importir dapat mencari sumber dari negara lain seperti Australia, Selandia Baru, atau Amerika Serikat. “Ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat. Kalau mereka mengenakan bea masuk tinggi dengan alasan yang sesuai, kita akan terima. Tapi kalau mengada-ada ya kita tidak mungkin diam. Mereka yang memulai proteksionisme dan perang dagang,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Uni Eropa resmi memberlakukan pengenaan bea masuk untuk biodiesel asal Indonesia sebesar 8-18 persen. Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menyatakan, Pemerintah RI harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. “Kami akan menyampaikan respons tegas secara resmi untuk hal ini. Bila proposal ini menjadi penentuan awal, maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke Uni Eropa mengalami hambatan,” seru dia saat sesi konferensi pers di Gedung Kementerian Perdagangan.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4034017/ri-bakal-balas-pengenaan-bea-masuk-biodiesel-oleh-uni-eropa