+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia Siap Melawan AS di WTO:

  • Indonesia Siap Melawan AS di WTO: Departemen Perdagangan AS mengenakan BMAD sebesar 92,52% atas produk biodiesel dari Indonesia. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, industri biodiesel Indonesia mendukung penuh langkah Indonesia menyeret kasus ini ke WTO. Sebab sebelumnya industri biodiesel juga sudah menggugat AS di USCIT lantaran mengenakan BMAS tanpa dasar yang jelas “Kami siap mendukung Pemerintah Indonesia menggugat AS ke WTO,” ujarnya (HARIAN KONTAN)
  • Indonesia akan laporkan Amerika Serikat ke WTO: Indonesia akan laporkan Amerika Serikat (AS) ke World Trade Organization (WTO). Indonesia melayangkan laporan atas tuduhan adanya dumping biodiesel asal Indonesia. “Pemerintah berencana akan mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” ujar Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan (KONTAN)

https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-akan-laporkan-amerika-serikat-ke-wto

  • Tuduhan Dumping Dilawan: Pemerintah bersama produsen biodiesel Indonesia tengah melawan tuduhan dumping atas produk biodiesel Indonesia di pengadilan perdagangan AS, juga bersiap menggugat di WTO. Produsen biodiesel mendukung pemerintah menggugat putusan Pemerintah Amerika Serikat melalui mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia terkait kebijakan antidumping dan antisubsidi. Kebijakan itu mengakibatkan biodiesel Indonesia terancam dikenai bea masuk antidumping. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan, Jumat (23/2), menjelaskan, pelaku usaha dan pemerintah telah memasukkan gugatan ke pengadilan perdagangan internasional Amerika Serikat (USITQ pada 4 Februari 2018. Pemerintah juga akan mengajukan gugatan ke badan penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Gugatan ke WTO menjadi ranah pemerintah, tetapi pengusaha mendukungnya, kami menyiapkan data, informasi, dan lainnya. Sementara yang ke pengadilan di AS, gugatan telah diajukan,” ujar Paulus. (KOMPAS)

 

  • US duties on biodiesel unlawful, govt says: Indonesia has issued a statement condemning the United States recent decision to increase anti-dumping duties for local biodiesel to a record-high 276.65 percent, on top of anti-subsidies duties of up to 64.73 percent. The Trade Ministry deemed the latest move by the US government as “unlawful double remedy” and “inconsistent” with World Trade Organization principles. Responding to the US decision, the Indonesian government is now lobbying the US International Trade Commission (USITC), which is expected to approve the implementation of the antidumping duties based on whether VS biodiesel producers are materially injured by the import. The USITC is expected to make its decision on April 6. Indonesian Biofuel Producers Association chairman Paulus Tjakrawan said the allegation that local biodiesel producers benefited from the government subsidy was baseless. Indonesia, however, does have an Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS) that collects palm oil export levies, but the proceeds are used to pay the price difference of biodiesel sold domestically at the price market index (HIP) calculated by the government and diesel – as the basic materials to produce biodiesel – sold by state oil firm Pertamina to biodiesel producers at the Singapore-based oil product price or MOPS. (THE JAKARTA POST)
  • Penentuan Dumping Biodiesel RI oleh AS Tak Berdasar: Pemerintah Indonesia menilai penentuan besaran dumping atas biodiesel Indonesia oleh Departemen Perdagangan AS tidak berdasar. Penentuan besaran tersebut juga dinilai bertentangan dengan kententuan antidumping Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Ke-mendag) akan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan melakukan dengar pendapat dengan Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) guna membuktikan bahwa tidak ada kerugian pada industri biodiesel AS. Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuels mdonesia (Aprobi) Togar Sitanggang mengatakan, penetapan besaran dumping hingga 276,65% tidak masuk akal. Apalagi, apabila salah satu alasan adalah karena dianggap tidak kooperatif. Dari sejak awal proses, perusahaan Indonesia menepati tenggat waktu pemasukan dokumen yang ditentukan. Di sisi lain, hingga saat ini, perusahaan biodiesel belum menetapkan langkah lanjutan. Hanya saja, apabila telat diputuskan final maka perusahaan berhak mengajukan banding (menggugat putusan). “Soal ekspor, pasar kan dinamis. Kalau ke AS, dari 2017 juga sudah tidak ada ekspor ke AS. Bagaimana caranya ekspor kalau (dikenakan BMAD) 200%,” kata Togar. (INVESTOR DAILY INDONESIA)
  • Petani Sawit Khawatir Efek Antidumping: Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengkhawatirkan dampak kebijakan antidumping dan antisub-sidi Amerika Serikat dan Uni Eropa bagi usaha tani. Mereka berharap pemerintah melawan segenap tuduhan yang dinilai sebagai kepentingan bisnis sepihak tersebut. Kementerian Perdagangan dalam keterangan resmi menyebutkan, dampak negatif penerapan BMAS akan lebih terasa jika bea masuk antidumping (BMAD) dikenakan lagi atas ekspor biodiesel Indonesia. Dikhawatirkan pula terjadi efek domino karena tindakan AS bisa ditiru oleh negara tujuan ekspor lain, seperti Kanada. Sebelumnya menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, para produsen telah mengajukan gugatan ke pengadilan perdagangan internasional Amerika Serikat (USITO pada 4 Februari 2018. Sambil menunggu hasil atas upaya itu. Pemerintah Indonesia dan Aprobi menyiapkan langkah untuk memperjuangkan hak-hak produsen asal Indonesia termasuk banding melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Geneva, Swiss. (KOMPAS)
  • Trump calls meeting on biofuels policy after refiner bankruptcy (RENEWABLE ENERGY): United States President Donald Trump has called a meeting early next week with key senators and Cabinet officials to discuss potential changes to biofuels policy, which is coming under increasing pressure after a Pennsylvania refiner blamed the regulation for its bankruptcy, according to four sources familiar with the matter. (THE JAKARTA POST)
  • Beberapa Kali Ditolak Kementerian: Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, menargetkan ada 200 ribu pengusaha baru selama lima tahun kepemimpinannya. Caranya, menyukseskan program one kecamatan one center entrepreneurship (OK OCE). Salah satu yang dikembangkan dalam program tersebut adalah pembuatan bahan bakar yang diberi nama OK OCE Fuel. Nah, salah seorang yang mencuat dalam OK OCE Fuel adalah Andy Hilmy Mutawakkil. Dia menyiapkan mesin untuk mengubah jelantah menjadi biodiesel (bahan bakar). Ada dua mesin yang disiapkan Andy untuk pemprov tahun ini. “Rencananya sih satu kecamatan satu mesin. Tapi, sebagai pilot project, dua kecamatan dulu,” katanya kepada Jawa Pos (JAWA POS)
  • Ekspor Minyak Sawit Bisa Tembus US$ 26 Miliar: Sekjen Gapki Togar Sitanggang mengatakan, volume ekspor minyak sawit nasional bisa naik 10% tahun ini. Sedangkan untuk nilainya masih sulit diperkirakan, karena masih awal tahun dan terlalu dini untuk melakukan prediksi. Namun, lanjut dia, dalam perkiraan sementara Gapki, nilai ekspor tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan 2017. “Secara kuantitas, kami harapkan volume ekspor tahun ini naik sekitar 10% dari 2017. Intinya, kalau ada pertumbuhan produksi maka harus diimbangi ekspor. Karena jika tidak, maka kita akan kesulitan menyimpan stok minyak sawit di pasar domestik,” kata dia. Jika tanpa diimbangi kenaikan ekspor. Togar menegaskan, peningkatan produksi harus disertai penambahan konsumsi domestik. Menambah porsi konsumsi biodiesel menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh. Karena itu, upaya meningkatkan konsumsi biodiesel domestik, terutama oleh segmen bukan subsidi (PSO), menjadi penting. Jika tidak, konsumsi domestik untuk biodiesel hanya akan di level 2,50 juta ton atau tidak tumbuh dibandingkan 2017. Hal ini tidak akan berperan positif bagi pergerakan harga minyak sawit. (INVESTOR DAILY INDONESIA)
  • Pertamina Tingkatkan Investasi Terbarukan hingga 15 Persen pada 2030: Secara bertahap Perusahaan energi milik negara, PT Pertamina, akan meningkatkan pengeluaran investasi untuk energi terbarukan menjadi sekitar 15 persen dari total belanja modal pada tahun 2030. Ivestasi tersebut meningkat 14 persen dibanding saat ini yang hanya 1 persen. Pertamina menetapkan target 2030 untuk menghasilkan 2.300 megawatt (MW) dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan 600 MW dari pembangkit tenaga surya, serta mendistribusikan 17.000 barel biofuel per hari. Dalam kerangka waktu yang sama, perusahaan akan mencari peluang untuk menghasilkan 300 MW dari pembangkit listrik tenaga angin dan 200 MW dari pabrik biomassa. “Investasi yang dialokasikan untuk bisnis energi terbarukan bisa mencapai sekitar 10 sampai 15 persen pada 2030, dibandingkan dengan hanya hampir 1 persen pada hari ini,” kata direktur perencanaan investasi dan manajemen risiko Pertamina, Gigih Prakoso (BISNIS KINI)

https://bisniskini.com/2018/02/24/pertamina-tingkatkan-investasi-terbarukan-hingga-15-persen-pada-2030/