+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia Siap Membalas Diskriminasi Uni Eropa

Harian Kontan | Kamis, 21 Maret 2019

Indonesia Siap Membalas Diskriminasi Uni Eropa

Habis sudah kesabaran pemerintah Indonesia menghadapi sikap diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap produk minyak sawit Indonesia. Puncaknya adalah rencana UE menerapkan regulasi sesuai kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Kepekatan RED II ini akan melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN) di seluruh Eropa mulai 2020. Pemerintah Indonesia mengancam akan melakukan tindakan pembalasan atau retaliasi atas kebijakan UE ini. “Selain langsung mengadukan ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO), pemerintah juga bisa melakukan retaliasi. Kalau mereka menerapkan secara sepihak, kita juga bisa,” tandas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (20/3).

Salah satu poin keberatan yang diajukan Indonesia terkait diskriminasi BBN adalah UE menetapkan minyak sawit sebagai produk dengan tinggi risiko. Sementara minyak kedelai asal Amerika Serikat (AS) dianggap rendah risiko. Sekedar informasi, saat ini implementasi kebijakan ini sudah disetujui komisi UE. Begitu selesai pembahasan akan dilakukan voting di parlemen UE untuk mengimplementasikan kebijakan itu. Darmin menyatakan, Indonesia akan terus mendorong Uni Eropa membatalkan kebijakan ini. Hal ini akan dilakukan meski mengorbankan hubungan baik dengan Uni Eropa yang terjalin selama ini. “Kalau upaya ketidakadilan berlanjut, bisa sampai mempengaruhi hubungan baik UE dan Indonesia, jangan main-main!,” ancam Darmin. Selain menempuh jalur WTO dan retaliasi, Darmin menandaskan, Indonesia akan membangun dukungan melalui ASEAN dan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC). Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus meminta dukungan dari dunia usaha untuk menolak aturan tersebut. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan International Kementerian Perdagangan (Kemdag) Iman Pam-bagyo menambahkan, Indonesia akan meninjau ulang proses perundingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (IEU CEPA). Menurutnya, tensi hubungan yang memanas antara kedua pihak membuat perundingan perjanjian dagang ini sulit dilanjutkan. Padahal, Kemdag menargetkan IEU CEPA rampung awal 2020.

Penyelesaian di WTO

Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend menyebut ancaman yang keluar dari pemerintah Indonesia ini merupakan hal yang buruk. Ia menganggap keputusan ini berlawanan dengan perundingan IEU CEPA yang terjalin selama ini. “Kalau In- donesia boikot produk UE akan menjadi sama-sama kalah dan kami ingin ada sama-sama menang dan keberlanjutan,” ujarnya, Rabu (20/3). Vincent menanggapi langkah pemerintah Indonesia atas rencana penerapan RED II. Ia bilang kebijakan tersebut bersifat fleksibel. Pihak UE akan membantu Indonesia dalam membangun keberlanjutan dalam industri sawit. Nantinya, bila dinilai sawit Indonesia telah mencapai standar keberlanjutan, aturan RED II dapat direvisi pada tahun 2021 atau 2023.

Terkait rencana Indonesia yang akan membawa masalah ini ke WTO, Vincent menilai hal tersebut tepat untuk menyelesaikan sengketa. “Kami percaya sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang tepat di WTO,” terang Vincent. Vincent membantah UE melakukan telah diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Ia bilang bea masuk minyak sawit ke UE hanya 5%, padahal di India bea masuk 40%. Saat pemerintah menggebu-gebu untuk membalas tindakan Uni Eropa, Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumang- gor malah menilai langkah balasan yang disuarakan Indonesia bakal merugikan kedua pihak. Pasalnya aksi boikot ini akan membuat Indonesia tidak bisa mengekspor minyak sawit ke UE. “Apabila Indonesia tidak bisa ekspor lagi, maka yang rugi kedua belah pihak. Pelaku usaha dan industri disana tidak bisa mendapatkan pasokan bahan baku,” ujar Tumanggor.

The Jakarta Post | Kamis, 21 Maret 2019

RI slams EU for dismissing environmental efforts

Indonesia has gone full throttle in opposing a recent European Union proposal to cap palm oil-based biofuels immediately, despite the country\’s progress in curbing deforestation and forest fires. During a press briefing on Wednesday that was also attended by EU Ambassador to Indonesia Vincent Guerend, Coordinating Economic Minister Darmin Nasution called the plan “unfair and discriminative” because Palm Oil was singled out as the only biofuel feedstock that would be barred from a list of alternatives, including soybean and sugar.

“There is no point in history when a commodity was restricted while other similar commodities were allowed. This is protectionism supported by flawed scientific data,” Darmin said. “What Europe is doing to us is discrimination and a black campaign against palm oil.” The EU plans to phase out. crude Palm Oil from the sources of biofuels by 2030. The European Commission proposed a law containing criteria for determining crops that are deemed “harmful” to the environment that resulted in palm oil-based fuels being the only commodity dropped from the EU list of renewable energy.

If the law is approved by the European Parliament, the use of palm oil-based biofuels will be capped at 2019 levels until 2023 and reduced to zero by 2030. The restriction means, among other things, the application of a certification system for the product, according to an EU official with knowledge of the matter. The EU accounted for around 15 percent of Indonesia\’s 2018 palm oils exports, valued at around US$19 billion, according to Indonesian Palm Oil Association data.

Abundant evidence of deforestation that has surrounded the Palm Oil industry in producing countries such as Indonesia and Malaysia has prompted the EU to begin efforts to phase out the commodity in the past few years. Darmin said the government had tried to show the EU data on declining deforestation in Indonesia, which was the reason for Norway\’s recent decision to agree on their first payment for Indonesia under the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) scheme.

“More than that, we also showed maps of Indonesia from 1900 to 2010. We showed that people had been planting oil palm on land where forest had already been cleared, rather than clearing up primary forest for new Palm Oil plantations,” Darmin said. But he said none of the evidence was considered by the EU, despite the bloc\’s commitment to sustainable environment. According to data from the Environment and Forestry Minis- try, the country saw a decline in deforestation in 2017, with a loss of only 480,000 hectares of forest – relatively low compared to previous years. This decrease is believed to have resulted in a reduction in Indonesia\’s carbon emissions by 4.8 million tons.

Norway, a non-EU country, pledged almost a decade ago that it would disburse Sl billion for Indonesia if it could reduce deforestation and carbon emissions under the REDD+ scheme. A similar fund, called the Amazon Fund, has been implemented in Brazil to curb deforestation in the Amazon rainforest. In a recent interview with The Jakarta Post, Norway Ambassador Vegard Kaale said both countries eventually reached the agreement because the European nation saw Indonesia\’s commitment in curbing deforestation through “the establishment of solid and necessary institutions and reforms”.

One of the reforms referred to by the ambassador was a moratorium on new Palm Oil plantations issued by President Joko “Jokowi” Widodo last September. Through a presidential instruction, the President instructed ministers and regional administrations to halt the issuance of new permits for Palm Oil plantations, as well as review the existing permits. “It was [also] not until now that Indonesia confirmed that carbon emissions and deforestation had declined,” Kaale said.

Coordinating Maritime Affairs

Minister Luhut Pandjaitan said Jakarta would not hesitate to take strong action against the EU\’s “discriminative actions”. He mentioned a number of potential economic collaborations between Indonesia and EU member states, including the purchase of around 2,500 airplanes for the country\’s growing aviation sector, valued at around S40 billion. One of the potential partners in the sector is France-based aircraft manufacturer Airbus. “However, we also have other options [besides boycotting Europe-based companies],” Luhut said.

The government also plans to bring the dispute to the World Trade Organization. Guerend dismissed the government\’s criticism that the bloc was discriminating against palm oil. “[The criteria in the proposed EU law] are considered the best scientific criteria to distinguish which plantations or crops are the biggest drivers of deforestation.” “We encourage Indonesia to push reform for better sustainability.” He added that the law could be revised should the EU later find the Indonesian Palm Oil industry to have implemented reforms. World Resources Institute Indonesia sustainable commodity and business manager Andika Pu-traditama said the EU\’s decision to phase out Palm Oil from biofuel would harm the whole Palm Oil industry, including sustainable companies.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 21 Maret 2019

RI Ancam Boikot Produk Uni Eropa

Pemerintah Indonesia mengancam memboikot produk-produk Uni Eropa (UE), guna memengaruhi Parlemen Eropa agar tidak menyetujui rencana diskriminatif larangan penggunaan sawit untuk biofuel d\ total 28 negara anggotanya. Kebijakan tersebut tercantum dalam rancangan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) yang diajukan Komisi Eropa 13 Maret 2019, yang diundangkan jika disetujui Parlemen Eropa dalam dua bulan ke depan.

Selain retaliasi yang akan dilakukan jika Parlemen Eropa menyetujui RED II, pemerintah Indonesia juga berencana mengajukan pembatalan kebijakan diskriminatif UE atas minyak sawit itu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebanyak 55 perusahaan/organisasi terafiliasi Eropa dan 5 perusahaan lain juga diminta bekerja sama mencegah rencana kebijakan UE tersebut, yang akan menghapus bertahap penggunaan sawit untuk biofuel mulai 2019 dan melarang total pada 2030.

Di Eropa, konsumsi biofuel bakal meningkat sejalan dengan rencana banyak negara yang akan melarang penggunaan mobil dengan bahan bakar dari fosil, dialihkan ke yang lebih ramah lingkungan. Ini misalnya Norwegia mulai tahun 2025, Denmark 2030, Belanda 2030, Irlandia 2030, Prancis 2040, Inggris 2040, dan Spanyol 2040. Kebijakan serupa juga akan diberlakukan di kawasan lain, seperti Israel mulai 2030, India 2030, Indonesia 2040, dan Jepang 2050. Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengatakan, guna melawan rencana diskriminatif yang mengurangi bertahap mulai 2019 dan akhirnya melarang sawit untuk biofuel di UE pada 2030, pemerintah Indonesia sudah mempertimbangkan tindakan balasan atau retaliasi. “Indonesia bukan tidak mungkin mengambil langkah retaliasi, bahkan hingga memboikot produk-produk UE, termasuk pesawatnya. Indonesia diperkirakan membutuhkan 2.500 pesawat dalam 20 tahun ke depan dan menurut asosiasi internasional, sektor penerbangan di Indonesia akan naik tiga kali lipat,” kata Luhut dalam rapat koordinasi untuk mengatasi rencana diskriminasi UE terhadap Kelapa Sawit untuk biofuel, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Hadir pula dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend, dan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemen-dag Iman Pambagyo. Selain itu, Ketua Indonesia International Chamber of Commerce (ICC) Noke Kiroyan, serta perwakilan perusahaan-perusahaan UE di Indonesia dan pejabat dari lembaga terkait.

Luhut juga meminta perusahaan-perusahaan UE dan organisasi terkait untuk membantu Indonesia dalam memperjuangkan keadilan untuk sawit. Sawit merupakan komoditas penyumbang ekspor nonmigas Indonesia terbesar kedua, setelah batu bara. Sedangkan Uni Eropa merupakan pasar ekspor produk sawit RI terbesar kedua. Ekspor ke kawasan itu mencapai sekitar 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sawit RI sebesar 32,02 juta ton tahun lalu. “Jadi, Bapak-Ibu sekalian dari UE, mohon Anda mengerti. Kalau kami sampai seperti ini (didiskriminasi), banyak juga produk Eropa yang bisa bermasalah, seperti truk, bus pertanian, dan kereta api dari Polandia. Kami juga banyak sekali kebutuhan lain (dari Eropa), dengan jumlah kelas menengah kami mencapai 55 juta. Kami bukan pengemis, kami punya harga diri dan kedaulatan yang tidak bisa diganggu,” tandas Luhut

Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan sebelumnya, penggunaan sawit untuk biofuel di UE tidak boleh dibatasi dan akhirnya dihentikan. Jika diskriminasi itu dilakukan UE, maka Indonesia juga bisa membatasi impor produk-produk utama dari Eropa, seperti pesawat terbang Airbus yang menjadi andalan mereka. Selain itu, impor wine atau minuman fermentasi anggur, serta produk-produk susu dan keju.

Untungkan Minyak Eropa

Darmin mengatakan, rencana kebijakan tersebut akan menguntungkan produk-produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti minyak kedelai dan rapseed, yang kalah kompetitif dengan minyak sawit. Produktivitas minyak sawit yang hidup di wilayah tropis ini bisa delapan kali lipat lebih banyak. Ia memaparkan, sejak 13 Maret 2019, Komisi Eropa mengeluarkan regulasi turunan (delegated act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), yang mengklasifikasikan Kelapa Sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan nantinya pada 2030 secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis Kelapa Sawit di UE, melalui penggunaan konsep Indirect Land Use Change (ILUC).

Darmin menegaskan, tidak ada keraguan lagi bahwa rencana kebijakan UE itu diskriminatif. Ini alasan yang dibungkus dengan dalih yang diklaim ilmiah. “Kita nggak mau diganggu gugat (soal sawit), apalagi dengan cara-cara proteksionisme terselubung lalu di-transform menjadi terminologi yang pada ujungnya diskriminatif. Sementara, secara objektif, hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara UE adalah saling melengkapi. Ya, UE memang menghasilkan minyak nabati juga, seperti rapseed oil, soybean oil, dan sunflower oil. Ini kompetitor dengan CPO (minyak sawit mentah) kita yang memang menang bersaing,” kata Darmin.

Darmin juga mengkritisi delegated act RED II yang menilai soybean se- bagai komoditas low risk bagi lingkungan. Padahal, lahan yang dibutuhkan untuk menanam kedelai jauh lebih luas dari sawit. “Itu sangat terang benderang sebagai langkah yang dipersiapkan untuk mengecualikan CPO di pasar Eropa. Kenapa? Karena produk mereka kalah bersaing dari CPO, produktivitas CPO bisa 6-12 kali minyak mereka. Kalau CPO ditutup, dengan kenaikan konsumsi minyak nabati termasuk untuk biofuel, tanah Eropa tidak akan sanggup menghasilkan kebutuhan dunia. Jadi, aneh sekali, kok jalan buntu ini yang dikembangkan dan dipersiapkan legalitasnya,” ujar Darmin.

Darmin mengatakan, jika pemerintah dan parlemen UE resmi meloloskan dan mengadopsi delegated acttersebut, Indonesia akan menggugat regulasi itu ke WTO. Pasalnya, Indonesia tidak mau mempertaruhkan masa depan 20 juta rakyat yang penghidupannya terkait komoditas sawit ini. “Beberapa hari terakhir dalam pembahasan, kami berketetapan untuk melawan, namun kami nggak mau menjelaskan rinci sekarang. Yang pertama yang kami lakukan setelah berusaha mengingatkan, jangan mereka teruskan. Kalau mereka teruskan dan Parlemen Eropa memutuskan minggu depan atau dua bulan lagi, kami akan bawa ke WTO. Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan waktu pertemuan puncak Asean, bahwa rencana kebijakan UE itu perbuatan diskriminatif,” kata Darmin.

Pemerintah RI, ujar dia, telah mengambil langkah-langkah komprehensif, termasuk langkah diplomatik, lobi, dan komunikasi. Selain itu, Indonesia menggalang dukungan dari negara lain untuk menggagalkan rencana UE tersebut. “Mau retaliasi, boikot bisa saja. Makanya, selain langsung ke WTO kita juga bisa retaliasi. Kalau mereka sepihak, masa kita nggak bisa melakukan sepihak juga?” ucap Darmin. Saat ini, Uni Eropa miliki 28 negara anggota. Ini mencakup Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Prancis, Britama Raya, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania, dan Kroasia.

Kolaborasi dengan Asean

Darmin mengatakan lebih lanjut, Indonesia akan terus berkolaborasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit, baik dalam kerangka organisasi Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) maupun Asean. Ini tidak hanya untuk memperkuat posisi bersama melawan aksi diskriminatif Komisi Eropa, namun juga mempromosikan keberlanjutan sektor Kelapa Sawit secara global. Ia mengatakan, tindakan perdagangan tidak adil oleh Komisi Eropa tersebut berpotensi merusak hubungan baik antara Indonesia dan UE. Padahal, Indonesia dan UE sedang dalam pembahasan kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif (Indonesia-UECEPA).

Bagi Indonesia, lanjut Darmin, Kelapa Sawit merupakan komoditas yang sangat penting. Dia menuturkan, nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2018 tercatat mencapai US$ 17,89 miliar. Sektor ini berkontribusi hingga sekitar 3,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. Industri sawit juga menyerap sekitar 19,5 juta tenaga kerja, dimana 4 juta di antaranya adalah petani kelapa sawit. Selain itu, kata dia, Kelapa Sawit menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional untuk secara bertahap menggantikan bahan bakar fosil, yang banyak tergantung pada suplai dari impor. Target produksi biodiesel dari sawit sekitar 9,1 juta kiloliter (kl) setahun, yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel B20. “Kelapa sawit juga mempunyai peranan penting dalam pengentasan masyarakat RI dari kemiskinan, yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SD Gs 2030. Karena itu, kami ingin menyampaikan concern dan keprihatinan kepada pemerintah negara-negara UE soal perlakuan diskriminatif yang dilatarbelakangi oleh proteksionisme,” kata Darmin.

UE Membantah

Sementara itu, Duta Besar Guerend membantah tudingan yang mengatakan UE telah melakukan proteksionisme. “Kami ini properdagangan yang sesuai dengan ketentuan internasional, ketentuan WTO. Seperti saya sampaikan tadi, bea masuk (BM) yang kami terapkan sangat kecil. Jadi, kami ingin mengembangkan perdagangan yang lebih luas lagi, termasuk minyak sawit dan lainnya, tapi dengan cara-cara yang berkelanjutan,” kata Guerend. Dia juga mendorong pemerintah Indonesia melakukan dialog yang lebih aktif, untuk menyampaikan kepentingan RI secara lebih baik. Ia mengatakan, UE juga memahami pentingnya minyak sawit bagi Indonesia, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. UE juga pasar kedua terbesar bagi ekspor sawit Indonesia.

“Kami adalah pasar yang sangat terbuka. Lebih dari 65% minyak sawit Indonesia masuk pasar Eropa menikmati bea masuk atau BM nol persen dan yang lainnya dengan BM rendah, sekitar 5%. Bandingkan dengan India yang mengenakan BM minyak sawit 40% atau lebih. Dan, dalam regulasi baru itu, yang dibahas adalah biofuel, tidak menyinggung minyak sawit yang akan digunakan untuk kosmetik dan makanan,” kata Guerend. Dia menambahkan, perdagangan antarnegara mesti saling menguntungkan. Sedangkan WTO merupakan wadah yang digunakan untuk setiap dispute perdagangan antarnegara.

“Kami meyakini perdagangan adalah saling menguntungkan, semakin banyak, semakin bagus. Setiap dispute perdagangan harus diselesaikan di WTO,” kata dia. Sedangkan Noke mengatakan, ICC akan membantu penyelesaian yang adil untuk semua pihak, melalui jalur yang disepakati bersama secara internasional. Ini karena ICC merupakan organisasi yang mengacu pada ketentuan berlaku. “Kami mendukung tercapainya penyelesaian melalui ketentuan internasional. Kami belum bisa memaparkan secara detail, karena kami belum tahu secara persis duduk persoalan. Tapi, kami akan bantu di mana kami bisa,” kata Noke.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuels Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, retaliasi atau memboikot barang atau perusahaan tertentu sebagai reaksi atas kebijakan diskriminatif EU bukan merupakan pilihan yang baik. Pasalnya, kita juga butuh produk-produk UE. “Karena itu, mereka sebaiknya paham Indonesia, harus ada win-win solutions. Retaliasi bukan hal bagus, tapi kalau pun harus dilakukan berarti tergantung semangat nasionalisme. Untuk NKRI, kita kadang harus menderita dan memang regulated act UE itu diskriminatif. Mereka tidak boleh begitu, apalagi tanggal 13 Maret lalu sudah diumumkan supaya tanggal 25 bisa dibawa ke parlemennya. Ada apa?” kata dia. Di sisi lain, lanjut dia, Indonesia juga perlu meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri. Indonesia tidak boleh terlalu banyak tergantung pada pasar negara lain. Dari total produksi minyak sawit 2018 yang mencapai sekitar 48 juta ton, penggunaan domestik baru sekitar 17 juta ton atau 35%. “Padahal, peluang Indonesia untuk menciptakan pasar sawit sendiri di dalam negeri sangat besar,” paparnya.

Merdeka | Rabu, 20 Maret 2019

Asosiasi Minta Uni Eropa-RI Negosiasi Selesaikan Kampanye Hitam Kelapa Sawit

Pemerintah Indonesia memberi sinyal akan melarang produk-produk asal Uni Eropa. Rencana ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan pihaknya menginginkan kondisi win-win solution atas perseteruan antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait kelapa sawit. Sebab kedua negara masih saling membutuhkan ekspor-impor. “Kami tentu maunya win-win solution. Retaliasi bukan hal bagus. Tapi kalau pun harus dilakukan ya berarti tergantung semangat nasionalisme. Untuk NKRI kita kadang perlu menderita,” kata dia, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia pun mengharapkan pelarangan tidak sampai terjadi. Sebab akan berakibat negatif, baik bagi Uni Eropa maupun Indonesia. “Kalau kita tidak ekspor dan impor yang rugi kedua belah pihak. Industri disana tidak dapat bahan baku dan konsumen mereka dapat bahan yang lebih mahal. Itu aja,” imbuhnya. Terkait upaya menghadapi kampanye negatif Kelapa Sawit, dia menyarankan agar konsumsi domestik diperbesar. Indonesia pun dapat mulai mengkaji lagi produk-produk Uni Eropa yang masuk.

“Kita harus mulai mengkritis produk yang masuk ke indonesia. Tapi jangan sampai embargo. Kita sudah katakan kita ISPO dan perijinan baru. Hutan masih 40 juta (hektare),” jelas dia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan boikot produk Uni Eropa ini berpengaruh terhadap kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun, mantan Menko Polhukam ini menegaskan bahwa kepentingan nasional, terutama petani sawit dan UKM yang terimbas kampanye hitam tetap lebih penting.

“Kita harus punya pilihan hidup ini. Jadi kita juga harus tegas. Kita tidak mau didikte. Jadi orang suka bilang, seolah-olah presiden mau diatur. Sama sekali tidak pernah bisa diatur. National interest kita itu di atas segala-galanya,” kata dia, saat ditemui, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3). Menurut dia, rencana memboikot produk-produk Uni Eropa tersebut merupakan respon keras Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa. “Banyak macam-macam, kita juga banyak macam-macam. Nanti kita akan pertimbangkan semuanya. Saya udah sebutkan beberapa kan,” ungkapnya.

https://m.merdeka.com/uang/asosiasi-setuju-pemerintah-boikot-produk-uni-eropa.html

Bisnis | Rabu, 20 Maret 2019

Kadin Kaltim Usul Pertamina Biodiesel Masuk KEK Maloy

Pelaku usaha menilai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan perlu dipelopori oleh Badan Usaha Milik Negara untuk bisa menstimulus pihak swasta masuk. Wakil Ketua DPD Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur Alexander Soemareno berharap agar pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memulai industrialisasi di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

Tujuannya untuk membangun budaya industri di kawasan tersebut. “Rasa-rasanya susah kalau swasta. Hanya insentif pajak saja yang ada,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (20/3/2019). Dia menyatakan ada beberapa insentif yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui administrator pemerintah daerah dalam pengelolaan KEK Maloy. Untuk pengolahan kelapa sawit dan pengolahan kayu, ada pengurangan PPh sebesar 20% sampai 100% selama 10-25 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu ada pula pengurangan PPh sebesar 20% sampai 100% selama 5 tahun sampai 15 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp500 miliar. Sementara untuk kegiatan lainnya seperti logistik dan aneka industri ada tax allowance berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun. Dikenakan pula PPh atas deviden sebesar 10%. Beberapa insentif lainnya adalah Pasal 22 Impor tidak dipungut, PPN dan PPnBM tidak dipungut, ada pembebasan dan penangguhan bea masuk, kemudahan izin imigrasi dan pertanahan, serta kemudahan izin ketenagakerjaan.

Sampai 2025, KEK MBTK ditargetkan bisa mendulang investasi sampai Rp34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timru sampai Rp4,67 triliun per tahunnya. Alexander menilai masih ada kendala di lapangan, belum ada pula investasi pendukung, serta budaya industri yang belum terbangun. Selain itu masalah terpenting kata Alexander adalah komitmen bahan baku. “Bagaimana caranya membangun industri jika tanpa kepastian bahan baku?,” kata Alexander. Dia menceritakan, tiga tahun yang lalu saat survey di KEK MBTK, masih belum terbangun tangka untuk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit. Saat ini, kata Alexander dari sejumlah informasi yang dia terima listrik juga belum sepenuhnya mengalir di KEK MBTK.

“Sejauh ini ada komitmen di volume [CPO] tapi untuk harganya belum. Maka saya melihat BUMN Pertamina yang bisa start-up biodiesel di Maloy, mau skema B2B atau dikerjakan sendiri oleh Pertamina,” terangnya. Terkait kedatangan pihak asing yakni Malaysia dan Brunei Darussalam ke KEK MBTK, Alexander menilai perlu ada kepastian atas penjajakan tersebut. Hal ini mengingat ada banyak sektor usaha dari investor asing. Perlu ada kepastian apakah perusahaan yang masuk tersebut memang bergerak di bidang energy terbarukan.

Selain itu, kepastian ini juga diperlukan mengingat insentif yang diberikan dari pemerintah hanya berlaku untuk perusahaan Indonesia yang berlokasi di Kaltim. “Asing yang mau ke Maloy kerja bidang apa? Biodiesel juga? Apa asingnya mau mengerjakan tanpa insentif yang didapatkan Pertamina?,” ungkap Alexander. Menurut Alexander, ketika pengolahan CPO sebagai industri terbesar bisa membangun pabrik minyak goreng, maka akan banyak produk turunan lain yang bisa diolah di KEK MBTK.

Dia menyatakan bahwa sektor lain di luar industri sawit yang bisa masuk KEK MBTK adalah logistik. Namun prasyarat kehadiran bisnis logistik adalah kepastian geliat kegiatan ekonomi yang tinggi di kawasan tersebut. Adapun Sekretaris Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, lokasi pembangunan KEK MBTK, mengakui bahwa sudah ada dua negara yang sudah menyatakan ketertarikan untuk melakukan ekspansi usaha ke lokasi ini. Dua negara itu adalah Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selain dua perusahaan asing itu, Bisnis mencatat bahwa semua perusahaan pengelolaan kelapa sawit yang ada di Kaltim juga sudah diarahkan untuk menggunakan fasilitas di KEK MBTK. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, ada 17 perusahaan sawit lokal yang terdaftar akan siap masuk KEK MBTK. “Memang Pak Gubernur Awang Faroek [Gubernur sebelumnya] sudah meminta untuk semua perusahaan kelapa sawit masuk kesitu. Tapi saat ini sudah ada 5 perusahaan sawit yang siap masuk ke KEK MBTK,” paparnya. Terkait dengan penyelesaian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Irawansyah mengatakan itu akan diselesaikan secara berkelanjutan setelah proses peresmian KEK MBTK.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Timur Fuad Asaddin menyatakan Pemprov Kaltim memang menerima informasi bahwa KEK MBTK akan diresmikan bersam KEK Bitung dan KEK Morotai pada 28 Maret 2019 mendatang. Dia menyatakan rencana tanggal 28 Maret 2019 itu juga belum pasti dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, tanggal itu hanyalah tanggal yang diusulkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Presiden Joko Widodo agar perhelatan meresmikan KEK itu dilangsungkan bersama dengan acara keagamaan di Manado.

Dia menyatakan bahwa ada tiga opsi yang dirumuskan oleh dia untuk bisa dipertimbangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sepulangnya dari Seychelles, Afrika Timur pada Sabtu, 24 Maret 2019. Ide tersebut pertama, adalah perwakilan Pemprov Kaltim hadir ke Bitung untuk meresmikan tiga KEK sekaligus. Usul kedua, adalah menggunakan video conference sesuai rencana awal. Ketiga, adalah Pemprov Kaltim bisa mengajukan rencana peresmian sendiri lebih awal dan pasti, namun resiko biaya yang digelontorkan akan lebih besar.

Meski demikian, asal tahu saja, ketika KEK MBTK sudah diresmikan, maka sejumlah investor akan langsung bisa melakukan registrasi untuk pendaftaran menggunakan fasilitas. Fuad menyebut dalam rapat koordinais terbatas, pihaknya sudah merampungkan masalah pembebasan lahan milik 3 pemilik lahan di arena sekitar KEK MBTK. “Secara umum sudah tak ada masalah. Cuma awalnya mereka memang awalnya mau dibayarkan sesuai harga dengan pemilik lahan lain. Padahal lokasinya berbeda. Itu saja,” kata Fuad.

https://kalimantan.bisnis.com/read/20190320/408/902300/kadin-kaltim-usul-pertamina-biodiesel-masuk-kek-maloy

Bisnis | Rabu, 20 Maret 2019

Soal Eropa Diskriminasi Sawit, Produsen Biodiesel Harapkan Win-win Solution

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menginginkan kondisi win win solution atas perseteruan antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait kelapa sawit. Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor menginginkan agar kedua belah negara dapat menyelesaikan perseteruan dengan jalan tengah. Masalahnya kedua belah negara masih saling membutuhkan ekspor-impor. “Kami tentu maunya win-win solution. Retaliasi bukan hal bagus. Tapi kalau pun harus dilakukan ya berarti tergantung semangat nasionalisme. Untuk NKRI kita kadang perlu menderita,” katanya pada Rabu (20/3).

Tumanggor menilai sebaiknya Uni Eropa pun melihat dari kacamata Indonesia. Pasalnya pelaku usaha dan pemerintah telah berusaha memperbaiki industri kelapa sawit melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil dan moratorium. Pembukaan lahan baru telah dihentikan dan luas hutan di Indonesia pun masih 40 juta hektare. “Kami sudah melakukn diplomasi. Tapi disisi lain mereka memang ingin melindungi konstituennya selaku petani. Parlemen boleh mengajukan [Undang-undang] tapi tidak harus diterima pemerintah,” katanya.

Menurutnya, RED II ini telah didesain sedemikian rupa supaya pemerintah Uni Eropa mengadopsinya. Draft yang diumumkan pada tanggal 13 Maret itu pada 26 Maret akan dibawa ke Parlemen, padahal dalam isinya masih ada waktu dua bulan kedepan. “Padahal kalau kita tidak ekspor dan impor yang rugi kedua belah pihak. Industri disana tidak dapat bahan baku dan konsumen mereka dapat bahan yang lebih mahal. Itu aja,” katanya. Maka dari itu, dia menyarankan supaya konsumsi domestik diperbesar. Sehingga volume ekspor sebesar 6 juta ton/tahun dapat dialokasikan sebagian untuk kebutuhan energi dalam negeri. Jadi konsumsi dalam negeri meningkat sampai 15 juta ton/tahun. Selain itu, Tumanggor menegaskan supaya pemerintah melakukan hal yang sama terhadap produk Uni Eropa dengan mengkajinya kembali.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190320/99/902299/soal-eropa-diskriminasi-sawit-produsen-biodiesel-harapkan-win-win-solution

Kontan | Rabu, 20 Maret 2019

Aprobi Khawatir Rencana Boikot Indonesia Terhadap Uni Eropa Rugikan Kedua Pihak

Langkan Pemerintah Indonesia yang mengancam akan mengambil aksi balasan terhadap Uni Eropa bila mendiskreditkan sawit di benua biru tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Hal itu menjadi kekhawatiran Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) nilai langkah retaliasi (balasan). Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor mengatakan, aksi boikot yang digagas pemerintah Indonesia dalam retaliasi akan membuat Indonesia tidak dapat mengekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

Langkan Pemerintah Indonesia yang mengancam akan mengambil aksi balasan terhadap Uni Eropa bila mendiskreditkan sawit di benua biru tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Hal itu menjadi kekhawatiran Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) nilai langkah retaliasi (balasan). Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor mengatakan, aksi boikot yang digagas pemerintah Indonesia dalam retaliasi akan membuat Indonesia tidak dapat mengekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

https://nasional.kontan.co.id/news/aprobi-khawatir-rencana-boikot-indonesia-terhadap-uni-eropa-rugikan-kedua-pihak