+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Indonesia Tangkis Uni Eropa

Bisnis Indonesia | Kamis, 15 Agustus 2019
Indonesia Tangkis Uni Eropa

Pemerintah bersama pelaku usaha siap menempuh sejumlah langkah untuk menangkis \’serangan baru\’ dari Uni Eropa terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Mulai kemarin, Rabu (14/8), Komisi Eropa telah mengenakan tarif bea masuk antisubsidi (BMAS) sementara sebesar 8%-18% terhadap bahan bakar nabati pengganti Solar (biodiesel) dari Indonesia, karena dianggap terbukti mendapatkan subsidi pemerintah. Bea masuk itu akan diterapkan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga 5 tahun. Pengenaan BMAS atas produk biodiesel tersebut menambah deret panjang bentuk \’serangan\’ Uni Eropa terhadap produk sawit dan turunannya asal RI. Sebelumnya, Komisi Eropa mengeluarkan Delegated Act RED II yang mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Keputusan Komisi Eropa untuk mengenakan BMAS tersebut lantas mendapat kecaman baik dari pelaku usaha maupun Pemerintah Indonesia. Produsen biodiesel berencana menghentikan ekspor bahan bakar nabati ke Benua Biru jika pengenaan BMAS itu membuat pengapalan biodiesel ke Uni Eropa menjadi lebih mahal.

Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan eksportir masih menghitung dampak pengenaan bea masuk antisubsidi terhadap harga jual biodiesel di pasar Benua Biru. “Pengenaan BMAS tiap perusahaan berbeda-beda. Kami akan lihat, kalau harga tidak sesuai [menjadi mahal], setop saja ekspor biodiesel ke UE,” katanya kepada Bisnis, Rabu (14/8). Berdasarkan data Aprobi, produksi biodiesel Indonesia pada 2018 sebanyak 6,17 juta kiloliter (kl) dengan perincian pasar domestik 3,75 juta kl, sedangkan ekspor 1,79 juta kl. Sementara itu, volume ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada 2018 sebanyak 780.000 kl atau 43,58% dari total ekspor, {lihat infografis) Menurut Paulus, jika pasar ekspor ke Uni Eropa disetop, Indonesia bisa berpaling ke pasar lain sehingga kontribusi terhadap devisa ekspor tetap terjaga. Salah satu pasar yang bisa disasar adalah China. Selain pengalihan ekspor, produsen biodiesel juga bisa meningkatkan penyerapan di dalam negeri melalui kebijakan bauran 30% biodiesel ke dalam Solar (B30). Jika kebijakan B30 berjalan efektif, ujar Paulus, kebutuhan biodiesel di dalam negeri bisa mencapai 9 juta kiloliter (kl).

Sepanjang tahun ini, telah berlaku kebijakan bauran Solar dan 20% biodiesel (B20). Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan mampu menyerap bahan bakar nabati dari sawit sebanyak 6 juta kl, naik signifikan dibandingkan dengan 2018 yang hanya sebanyak 3,75 juta kl. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kanya Lakhsmi juga mendukung penghentian ekspor biodiesel ke Benua Biru, dan sepakat untuk mengalihkan ekspor ke negara lain serta mengoptimalkan pasar domestik. “Kalau kita ikuti kemauan UE, tidak ada habisnya. Importir biodiesel UE memang akan teriak-teriak karena produk kita lebih murah,” ujarnya. Di sisi lain, menurutnya, Uni Eropa akan memberikan insentif kepada produsen biodiesel domestiknya yang bersedia menggunakan minyak nabati nonsawit. “Jadi, serba sulit kalau tetap memaksakan ekspor biodiesel ke Uni Eropa.” Namun, dia mendesak pemerintah untuk tetap melawan tudingan UE itu, sehingga dapat tetap menjaga citra produk sawit di tingkat global.

AJUKAN PROTES

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, Indonesia akan mengajukan protes ke Komisi Eropa atas pengenaan BMAS sementara terhadap biodiesel asal Indonesia. “Kami sudah lakukan tahapan-tahapan awal pembelaan, baik melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan pengacara kami. Intinya pemerintah akan perjuangkan biodiesel dari praktik diskriminasi secara tarif yang tidak berdasar ini.” Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan pengenaan BMAS oleh Uni Eropa tersebut telah dibahas dalam rapat di Istana Wapres. “Yang pasti kami akan menyampaikan nota keberatan, dalam selisih waktu 5 hari lagi. Ke- mudian pengusaha nanti akan melaporkan keberatannya sesuai dengan ketentuannya,” ujar Enggar. Tak hanya di situ, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menempuh tindakan balasan ke Uni Eropa dengan sasaran produk olahan susu dari Benua Biru. Enggar mengaku akan bertemu dengan para importir produk olahan susu dalam waktu dekat. “Kami juga bisa melakukan hal serupa [dengan Uni Eropa], tetapi harus ada dasarnya.” Sebagai informasi, pemerintah sedang mempertimbangkan pengenaan tarif impor produk susu olahan dari Eropa sebesar 20%-25%. Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan, pemerintah sedang mempelajari putusan Uni Eropa. “Kami akan tindak lanjuti pekan ini juga.”

Media Indonesia | Kamis, 15 Agustus 2019
PLN Uji Coba Bahan Bakar Sawit 100%

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menguji coba beberapa mesin pembangkit dengan menggunakan 100% bahan bakar nabati (BBN) jenis minyak sawit (crude palm oil/ cpo;. “Uji coba dengan CPO sudah kami lakukan. Diuji pada mesin MAK#1 dan MAK#2,” kata Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Machnizon Masri di Jakarta Convention Center, kemarin. Ia menjelaskan salah satu hasil ujinya ialah hasil pembakaran tidak sebaik biodiesel 20% atau B20. Kemudian, pasokan CPO untuk uji coba juga mengalami kendala yakni kekurangan pasokan. Uji coba CPO tersebut di- lakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kanaan, Bontang, Kalimantan Timur. Untuk pasokan, saat ini PLN tengah menyiapkan 167 ton CPO untuk runing test. Di kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Budi Santoso Syarif mengatakan program pemanfaatan BBN dari olahan sawit berpotensi menghemat anggaran impor hingga US$500 juta per tahun. “Dari sawit dapat menghasilkan minyak sebesar 8,7 juta ton per tahun, dan dari hasil minyak sawit tersebut mampu mengurangi BBM hingga 160 ribu barel per hari,” kata Budi Santoso pada Seminar Green Energy di Jakarta. Lebih lanjut ia menjelaskan, 160 ribu barel BBM per hari tersebut setara dengan penghematan US$500 juta. Saat ini, luas lahan sawit mencapai 14,3 juta hektare, 40,6% di antaranya dimiliki petani dan sisanya dimiliki BUMN dan swasta. Pertamina sudah mampu mengolah sawit menjadi bahan bakar dengan pencampuran 30% ke dalam BBM menjadi biodiesel 30% atau B30. Selain itu. pemanfaatan sawit yang berasal dari dalam negeri juga dapat meningkatkan ketahanan energi secara nasional. Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan tahapan uji coba bahan bakar B30 akan berakhir pada Oktober 2019. “B30 masih dalam uji coba, nanti berakhir bulan Oktober,” kata Arcandra.

Bisnis Indonesia | Kamis, 15 Agustus 2019
Proyek Green Refinery Serap 1 juta ton CPO

PT Pertamina (Persero) berpotensi menyerap 3.000 ton per hari atau menembus 1 juta ton crude Palm Oil (CPO) per tahun saat pengembangan proyek green refinery di Kilang Dumai dan Plaju bergulir. Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif menjelaskan proyek Green Refinery Conversion (GRC) yang merupakan rencana kerja sama antara Pertamina-Eni, akan fokus pada lima program di dua kilang Pertamina. Untuk Kilang Dumai, akan dilakukan konversi total, konversi sebagian dan membangun unit baru. Untuk Kilang Plaju, akan melakukan konversi total dan juga pembangunan unit baru. “Ini baru rencana, bisa menyerap 20.000 barel CPO atau sekitar 3.000 ton per hari. Kami menggunakan oil treatment di sana,” tuturnya, Rabu (14/8). Menurutnya, dengan penyerapan optimal CPO untuk bahan bakar nabati, akan memangkas impor crude oil Pertamina sebesar 160.000 barel per hari. Dia menambahkan pencarian alternatif baru selain crude oil wajib dilakukan secara masif dan intensif, mengingat cadangan minyak dunia akan habis dalam 3 dekade mendatang. “Saat ini Pertamina produksi BBM-nya ada dari nabati dan fosil. Sekarang B30 sedang running, dan untuk meluncurkan produk harus ada kajian-kajiannya dan tidak bisa buru-buru,” ujarnya. Untuk Green Diesel, telah dilakukan uji coba di Kilang Dumai pada 2015 dan tahun ini. Green Diesel juga akan dikembangkan di Kilang Cilacap dan Balongan ke depannya. Untuk Green Gasoline, telah dilakukan ujicoba di Kilang Plaju pada 2018 dan tahun ini. Januari lalu, Pertamina dan Eni, menyepakati pengembangan Green Refinery di Indonesia serta Term Sheet CPO processing di Italia.

Harian Kontan | Kamis, 15 Agustus 2019
Uni Eropa Resmi Hambat biodiesel RI

UNI Eropa (UE) resmi menetapkan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) terhadap biodiesel Indonesia. Hal itu ditetapkan berdasarkan kesimpulan yang dicapai oleh komisi tentang subsidi Uni Eropa. Berdasarkan kesimpulan tersebut BMAS harus dibebankan pada impor biodiesel yang berasal dari Indonesia. “Langkah pengimbang sementara harus diberlakukan pada impor biodiesel yang berasal dari Indonesia,” dikutip dalam Peraturan Pelaksanaan Komisi Uni Eropa 2019/1344 yang diresmikan 12 Agustus 2019. Terdapat sejumlah aturan yang dianggap menimbulkan subsidi bagi biodiesel Indonesia. Antara lain adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 61 tahun 2015 yang menciptakan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Investor Daily Indonesia | Kamis, 15 Agustus 2019
Mendag Sampaikan Nota Keberatan ke Uni Eropa

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan menyampaikan nota keberatan kepada Uni Eropa (UE) terkait pemberlakuan bea masuk imbalan sementara (countervailing duties) atas produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18%. Uni Eropa sudah memberlakukan tambahan tarif bea masuk (BM) ini pada 14 Agustus 2019 dan banyak diprotes oleh kalangan pengusaha Indonesia. “Kami akan sampaikan nota keberatan dalam waktu lima hari untuk membalas tindakan Uni Eropa kepada Indonesia,” kata Mendag ketika ditemui dalam acara pembukaan Indonesia Great Sale di Tangcity Mall, Tangerang, Rabu (14/8). Dia mengungkapkan, pengajuan nota keberatan sudah dianggap sebagai pelajaran bagi Uni Eropa untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dengan Indonesia. Dia berharap, Uni Eropa bisa merespon nota keberatan tersebut dan mengkaji ulang keputusannya. Dia melanjutkan, langkah lain yang dilakukan setelah menyampaikan nota keberatan adalah mengajak importir produk olahan susu Eropa untuk mencari sumber lain seperti Amerika Serikat atau Selandia Baru.

Mendag juga berencana mengenakan BM untuk produk susu dari UE sebanyak 20-25% sebagai tindakan balasan (retaliasi) atas countervailing duties terhadap produk biodiesel Indonesia. Enggar telah bertemu dengan pihak UE dan memperingatkan mereka bahwa tindakan yang dilakukan untuk produk sawit dan turunannya dari Indonesia harus didasarkan pada parameter yang adil. “Kalau parameternya tidak adil, ini adalah langkah menuju proteksionisme dan perang dagang. Dan kami tidak akan tinggal diam untuk perlakuan yang tidak adil tersebut,” kata dia. Berdasarkan keterangan Komisi UE, mereka menganggap biodiesel Indonesia mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam pandangan mereka, kebijakan countervailing duties akan menciptakan level bermain yang sama antara pemain biodiesel Indonesia dan Eropa. Komisi ini akan melanjutkan penyelidikan terhadap biodiesel Indonesia. “Ada kemungkinan BM imbalan sementara akan menjadi BM permanen. Keputusan ini akan keluar pertengahan Desember 2019,” tulis Komisi UE.

Dari data Komisi UE, pangsa pasar biodiesel Indonesia melonjak menjadi 3,3% atau sebesar 516,08 juta ton per September 2018. Adapun pada periode sama 2017 dan 2016, pangsa pasar biodiesel Indonesia masing-masing hanya 0,2% dan 0,3%. Tarif BM 8-18% menyasar beberapa produsen utama biodiesel Indonesia. Perinciannya, PT Caliandra Perkasa kena tarif BM 8%, Wilmar Group 15,7%, Musim Mas Group 16,3%, Permata Group dan eksportir lainnya 18%. Upaya retaliasi yang akan dilakukan pemerintah Indonesia didukung penuh oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Ketua Umum Gapki Joko Supriyono sebelumnya mengatakan, pemerintah perlu memberlakukan retaliasi perdagangan atas produk-produk susu asal UE untuk menghadapi serangan terhadap minyak sawit Indonesia. “Indonesia perlu menggunakan instrumen perdagangan dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional di perdagangan internasional,” ujar dia. Joko menekankan, Indonesia bisa memanfaatkan instrumen perdagangan dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional di perdagangan internasional. Apalagi, semua negara di dunia juga memanfaatkan instrumen tarif semaksimal mungkin demi kepentingan nasionalnya. “Itu hal yang wajar, dan saya tanya menteri pertanian, mendag juga tahu, bahwa kita bisa memanfaatkan instrumen tarif hingga 40%. Saya men-challenge, kenapa kita tidak menggunakan instrumen tarif itu? Yang paling gampang, misalnya mungkin mengenakan tarif tinggi atas impor produk pertanian, yakni dairy products,” ujar dia. Menurut Joko, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa penerapan BM tinggi untuk produk pertanian khususnya produk susu tersebut boleh dilakukan selagi Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan dengan UE. “Mendag bilang itu boleh dilakukan, mumpung kita belum ada perjanjian perdagangan dengan UE. Kalau sudah ada, persoalan lain. Jadi, perlu dilakukan retaliasi, tapi harus efektif dan nggak melanggar ketentuan perdagangan internasional,” kata Joko.

Indo Pos | Kamis, 15 Agustus 2019
BBN Hemat Anggaran USD500 Juta

Program pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) olahan sawit berpotensi menghemat anggaran impor USD500 juta per tahun. Sawit bisa menghasilkan minyak 8,7 juta ton per tahun. Lalu, dari hasil minyak sawit tersebut mampu mengurangi bahan bakar minyak (BBM) hingga 160 ribu barel per hari. “Dan, 160 ribu barel BBM per hari itu setara dengan penghematan USD500 juta,” tutur Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Budi Santoso Syarif, di Jakarta, Rabu (14/8). Saat ini, luas lahan sawit mencapai 14,3 juta hektare dengan 40,6 persen milik petani. Sisanya dimilik BUMN dan perusahaan swasta. Pertamina sudah mampu mengolah sawit menjadi bahan bakar dengan pencampuran 30 persen ke dalam BBM menjadi biodiesel 30 persen atau B30. “Selain itu, pemanfaatan sawit lokal juga dapat meningkatkan ketahanan energi secara nasional,” tegas Budi. Tahapan uji coba bahan bakar B30 akan berakhir pada Oktober 2019. Saat ini, pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terkait uji coba itu. Hasil evaluasi akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penggunaan B30, baik untuk kepentingan transportasi, industri, dan pertambangan. “Sekarang kami masih evaluasi sambil ja- lan (uji coba),” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Merujuk peraturan Menteri ESDM tentang kewajiban (mandatori), penggunaan B30 dijadwalkan pada Januari 2020. Penerapan mandatori itu untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, sehingga menghemat devisa, sekaligus penyediaan bahan bakar ramah lingkungan.

Indo Pos | Kamis, 15 Agustus 2019
PLN Uji Coba B100

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan uji coba bahan bakar nabati (BBN) jenis sawit. Uji coba loo persen BBN jenis crude Palm Oil (CPO) atau sawit tersebut dilakukan pada sejumlah mesin pembangkit. “Uji coba dengan CPO sudah kami uji pada mesin MAK#i dan MAK#2,” tutur Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Machnizon Masri, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (14/8). Ia menjelaskan salah satu hasil ujinya adalah hasil pembakaran tidak sebaik dengan biodiesel 20 persen atau B20. Kemudian, pasokan CPO untuk uji coba juga mengalami kendala yaitu kekurangan pasokan. Uji coba CPO itu dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kanaan, Bontang. Untuk pasokan, saat ini PLN tengah menyiapkan sebanyak 167 ton untuk runing test. Memang PLN harus meninggalkan energi berbasis fosil atau konvensional. Sebab, di negara lain konsep energi fosil sudah mulai ditinggalkan. Karena itu, PLN harus memiliki bahan bakar dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kalau PLN masih belum memikirkan konsep EBT, selamanya akan sulit mengendalikan biaya produksi. Sebab, hingga saat ini bahan bakar masih berbasis minyak. Karena itu, potensi EBT bisa diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air, angin, arus laut, atau tenaga surya. Kalau konsep itu mulai dikembangkan secara serius, PLN bisa menekan biaya produksi. Dampaknya, harga listrik juga bisa lebih murah untuk dapat dialirkan kepada masyarakat atau industri. “Ya, sudah harus maju,” tegas Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. Edwin berharap target bauran energi khususnya EBT pada 2025 terwujud 100 persen sesuai target awal. Sebelumnya, pelaksana tugas (Pit) Direktur Utama PLN Djoko Abumanan mengatakan, PLN mematok pengurangan penggunaan batu bara untuk memangkas ketergantungan energi fosil. “Terus terang (sumber energi terbesar) ada dari batu bara mulai kita reduce terus sampai nanti 2023, harus 50 persen batu bara,” kata Djoko. Sementara itu, pemerintah berkomitmen mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil. Maklum, energy fosil makin lama makin menipis persediaan dan cadangannya. “EBT jelas strategi kami ke depan,” tegas Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar. Saat ini, Indonesia bukan dalam posisi memilih apakah akan memakai EBT atau tidak. Penggunaan EBT merupakan sebuah keharusan. Pemarintah mematok pemakaian EBT sudah 23 persen pada 2025. Dan, saat ini, untuk pembangkit EBT sudah mencapai 12 persen. “Ya, bahan baku EBT bisa angin, air, dan energi panas bumi atau geothermal,” tegas Archandra.

Bisnis | Rabu, 14 Agustus 2019
Mandatori Biodiesel : Kajian Produk Harus Matang

Kajian kelayakan produk biodiesel berkadar bahan bakar nabati 30 persen (B30) masih perlu dilakukan sebelum pemerintah penggunaannya dimulai tahun depan. Direktur Pengolahan PT Pertamina (Pertamina) Budi Santoso Syarif mengatakan untuk memastikan produk BBM dapat diterima publik, pihaknya fokus melakukan uji spesifikasi dan memantau road test penggunaan B30. “Sebenarnya kalau buru-buru tidak bisa karena jika kami mengeluarkan produk harus ada uji spesifikasi,” tuturnya, Rabu (14/8/2019). Budi mengatakan arahan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan B30 hingga B50 pada tahun depan untuk memastikan pasokan bahan bakar nabati dapat terserap maksimal. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi sudah searah dengan rencana bisnis Pertamina. “Hanya saja untuk akhir 2020 diharapkan B50 ini yang perlu kami pelajari. Wajar karena Presiden melihatnya untuk menekan defisit anggaran,” tambahnya. Terkait penerapan mandatori B20 dari tahun lalu, produksi biodiesel terus mengalami peningkatan. Pada 2018 produksi B20 mencapai 6,01 juta kiloliter (KL) atau meningkat 82,12 persen dibandingkan dengan 2014 sebesar 3,30 juta KL. Adapun target produksi biodiesel pada 2018 adalah sebesar 5,70 juta KL, artinya realisasi sebesar 105,4 persen dari target. Menurut data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel dalam negeri 2018 sebesar 4,02 juta KL mampu menghemat devisa US$2,01 miliar atau 28,42 triliun. Produksi B30 pada 2020 nanti ditargetkan mencapai 8 hingga 9 juta kiloliter. Apabila dikalikan dengan harga indeks pasar (HIP) solar sebesar Rp8.900 per liter, maka nilai penghematan impor solar atau upaya menghemat devisa pada 2020 dapat mencapai Rp70 triliun atau US$6 miliar. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menilai penerapan B30 ataupun B50 sebaiknya dijadikan target kerja. “Jadi, bukan hal realistis atau tidak, tapi sebaiknya melihatnya sebagai target,” ujarnya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190815/44/1136755/mandatori-biodiesel-kajian-produk-harus-matang

Wartaekonomi | Rabu, 14 Agustus 2019
Balitbang ESDM Lakukan Uji Kemampuan B30 di Suhu Dingin. Begini Hasilnya

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) melakukan uji prespitasi dan start ability penggunaan campuran 30 persen Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar (B30) pada kendaraan bermotor di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah sebagai rangkaian road test B30. “Uji ini adalah bagian dari uji jalan B30 untuk menentukan nilai kandungan Monogliserida (MG) yang optimum yang akan diimplementasikan sebagai standar acuan mutu bahan bakar B30 di Indonesia,” jelas Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya, Rabu (14/8/2019). Dirinya melanjutkan, proses pengujian dan pemilihan lokasi di Dieng guna menguji kemampuan bahan bakar melakukan adaptasi pada kondisi udara yang lebih dingin. “Kami nyalakan (start ability) mesin kendaraan setelah didiamkan (soaking) bahan bakar pada corong terpisah selama periode tertentu pada kondisi udara dingin kendaraan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar B30 (dengan kandungan Monogliserida yang berbeda),” paparnya. Uji prespitasi dimaksudkan untuk mengukur berat zat dalam kandungan B30 dengan menggunakan metoda Cold Soak Filter Test (CSFT) dari ASTM D7501. Sementara, uji start ability adalah uji kemampuan kendaraan untuk dinyalakan setelah didiamkan (soaking) selama beberapa hari pada kondisi udara dingin. Pengujian dilakukan pada 2 kelompok kendaraan dimana tiap kelompok terdiri atas 3 unit Toyota Innova Diesel.

Kelompok pertama dilakukan 3 kali soaking yaitu selama 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Sedangkan untuk kelompok kedua dilakukan soaking selama 21 hari. Uji start ability dilakukan di setiap akhir periode soaking. “Hasil uji prespitasi menunjukkan bahwa B30 cenderung mempunyai presipitat lebih tinggi dibandingkan B0. Hasil uji start ability menunjukkan bahwa mobil dapat dinyalakan secara normal. Ini membuktikan bahwa B30 mengalir dengan baik di mesin walau telah didiamkan selama 21 hari pada kondisi dingin,” ungkap Dadan. Bahan bakar yang digunakan untuk uji prespitasi dan start ability adalah solar murni (B0), B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,4 (%-massa) dan B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,55 (%-massa). Pelaksana uji dilaksanakan oleh Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) KESDM, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas (LEMIGAS) KESDM, Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT, serta Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) BPPT. Adapun pendanaan road test berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Selain itu, uji prespitasi dan start ability ini mendapat dukungan lain dari industri berupa bantuan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), serta penyediaan kendaraan uji dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Sebagai informasi, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meluncurkan uji jalan B30 pada 13 Juni lalu di kantor Kementerian ESDM Jakarta.
https://www.wartaekonomi.co.id/read241397/balitbang-esdm-lakukan-uji-kemampuan-b30-di-suhu-dingin-begini-hasilnya.html

Tempo | Rabu, 14 Agustus 2019
Kementerian ESDM Sukses Uji Bahan B30 di Dataran Tinggi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) melakukan uji prespitasi dan start ability penggunaan campuran 30 persen bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (B30) pada kendaraan bermotor di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, sebagai rangkaian road test B30. “Uji ini adalah bagian dari uji jalan (road test) B30 untuk menentukan nilai kandungan Monogliserida (MG) yang optimum yang akan diimplementasikan sebagai standar acuan mutu bahan bakar B30 di Indonesia,” kata Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana usai menyaksikan uji bahan B30 di lokasi pengujian perkebunan teh Tambi Wonosobo, Rabu 14 Agustus 2019. Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan proses pengujian dan pemilihan lokasi di Dieng guna menguji kemampuan bahan bakar melakukan adaptasi pada kondisi udara yang lebih dingin. “Kami nyalakan (start ability) mesin kendaraan setelah didiamkan (soaking) bahan bakar pada corong terpisah selama periode tertentu pada kondisi udara dingin kendaraan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar B30 (dengan kandungan Monogliserida yang berbeda),” ujarnya. Ujii prespitasi, Dadan menambahkan, dimaksudkan untuk mengukur berat zat dalam kandungan B30 dengan menggunakan metode Cold Soak Filter Test (CSFT) dari ASTM D7501. Sementara, uji start ability adalah uji kemampuan kendaraan untuk dinyalakan setelah didiamkan (soaking) selama beberapa hari pada kondisi udara dingin. Pengujian dilakukan pada dua kelompok kendaraan dimana tiap kelompok terdiri atas tiga unit Toyota Innova Diesel.

Kelompok pertama dilakukan tiga kali soaking, yaitu selama 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Sedangkan untuk kelompok kedua dilakukan soaking selama 21 hari. Uji start ability dilakukan di setiap akhir periode soaking. “Hasil uji prespitasi menunjukkan bahwa B30 cenderung mempunyai presipitat lebih tinggi dibandingkan B0. Hasil uji start ability menunjukkan bahwa mobil dapat dinyalakan secara normal. Ini membuktikan bahwa B30 mengalir dengan baik di mesin walau telah didiamkan selama 21 hari pada kondisi dingin,” ujar Dadan. Bahan bakar yang digunakan untuk uji prespitasi dan start ability adalah solar murni (B0), B30 dengan kadar Monogliserida sebesar 0,4 (%-massa) dan B30 dengan kadar Monogliserida sebesar 0,55 (%-massa). Pelaksana uji dilaksanakan oleh Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) KESDM, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas (LEMIGAS) KESDM, Balai Teknologi Bahan Bakar, dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT, serta Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) BPPT. Adapun pendanaan road test berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Selain itu, uji prespitasi dan start ability ini mendapat dukungan lain dari industri berupa bantuan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), serta penyediaan kendaraan uji dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Sebagai informasi, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meluncurkan uji jalan B30 pada 13 Juni lalu di kantor Kementerian ESDM Jakarta.
https://nasional.tempo.co/read/1235951/kementerian-esdm-sukses-uji-bahan-b30-di-dataran-tinggi/full&view=ok

Kontan | Rabu, 14 Agustus 2019
Kementerian ESDM Uji ketahanan B30 pada suhu dingin, begini hasilnya

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) Kementerian ESDM menggelar uji prespitasi dan start ability penggunaan campuran 30% Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar alias B30. Rangakaian road test B30 itu dilakukan pada kendaraan bermotor di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, test tersebut dilakukan untuk menentukan nilai kandungan Monogliserida (MG) yang optimum dalam implementasi standar acuan mutu bahan bakar B30 di Indonesia. Dadan bilang, pemilihan lokasi di Dieng untuk menguji kemampuan bahan bakar melakukan adaptasi pada kondisi udara yang lebih dingin. “Kami nyalakan (start ability) mesin kendaraan setelah didiamkan (soaking) bahan bakar pada corong terpisah selama periode tertentu pada kondisi udara dingin kendaraan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar B30 (dengan kandungan Monogliserida yang berbeda),” jelas Dadan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/8). Dadan menerangkan, uji prespitasi ini dimaksudkan untuk mengukur berat zat dalam kandungan B30 dengan menggunakan metoda Cold Soak Filter Test (CSFT) dari ASTM D7501. Sementara, uji start ability ialah menguji kemampuan kendaraan untuk dinyalakan setelah didiamkan selama beberapa hari pada kondisi udara dingin.

Pengujian dilakukan pada 2 kelompok kendaraan dimana tiap kelompok terdiri atas 3 unit Toyota Innova Diesel. Kelompok pertama dilakukan 3 kali soaking yaitu selama 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Sedangkan untuk kelompok kedua dilakukan soaking selama 21 hari. Uji start ability dilakukan di setiap akhir periode soaking. Adapun, bahan bakar yang digunakan untuk uji prespitasi dan start ability adalah solar murni (B0), B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,4 (%-massa) dan B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,55 (%-massa). Menurut Dadan, hasil uji prespitasi menunjukkan B30 cenderung mempunyai presipitat lebih tinggi dibandingkan B0. Sementara hasil uji start ability menunjukkan mobil dapat dinyalakan secara normal. “Ini membuktikan bahwa B30 mengalir dengan baik di mesin walau telah didiamkan selama 21 hari pada kondisi dingin”, ungkap Dadan. Sebagai informasi, uji jalan B30 ini sudah diluncurkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 13 Juni 2019 lalu. Pelaksana uji dilaksanakan oleh Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) KESDM, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas (LEMIGAS) KESDM, Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT, serta Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) BPPT. Adapun pendanaan road test berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Adapun, uji prespitasi dan start ability ini mendapat dukungan lain dari industri berupa bantuan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), serta penyediaan kendaraan uji dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-uji-ketahanan-b30-pada-suhu-dingin-begini-hasilnya

Pontas | Rabu, 14 Agustus 2019
Wamen ESDM: B30 Masih Dalam Uji Coba

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengatakan bahwa hingga kini penggunaan bahan bakar biodiesel 30% (B30) masih diuji coba. “B30 masih dalam uji coba. Terakhir di bulan Oktober ya selesai uji cobanya,” kata Arcandra, di Jakarta, kemarin. Lebih jauh, Arcandra menuturkan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan berbagai evaluasi dalam uji coba yang akan berakhir di bulan Oktober. “Kan masih jalan ya sampai Oktober, kita sambil jalan, sambil evaluasi terus,” kata Arcandra. Diketahui saat ini, Pemerintah tengah menggenjot kebijakan pencampuran minyak sawit (CPO) dan bahan bakar (biodiesel). Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, pun mengklaim, pada tahun 2020 nanti, B30 sudah dapat digunakan. Dan setahun berikutnya, ia mengatakan, B50 sudah dapat digunakan. “Kita masuk B30 Januari tahun depan. 2021 sudah B50. Lalu tahun 2023-2024 masuk B100,” kata Luhut, di Jakarta, Selasa (13/8/2019). Pemerintah bersama Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) pun nyatanya memang sudah melakukan uji coba B30 sejak pertengahan tahun ini. Diharapkan, B30 bisa memangkas impor bahan bakar minyak (BBM) hingga 55 juta barel. Angka tersebut setara dengan volume yang akan diujicobakan, yakni 9 juta kiloliter (kl).

Cnbcindonesia | Rabu, 14 Agustus 2019
Uni Eropa Kenakan Bea Biodiesel RI, Saham Produsen CPO Rontok

Pengenaan Bea Masuk Anti-Subsidi (BMAS) pada produk asal Indonesia oleh Uni Eropa sebesar 8-18% hari ini, berimbas pada penurunan harga saham emiten yang berbasis minyak sawit (crude palm oil/CPO). Beberapa emiten CPO pada penutupan sesi I yang terkoreksi antara lain: PT Eagle High Plantations Tbk/BWPT (-3,87%), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk/SSMS (-1,56%), PT Dharma Satya Nusantara Tbk/DSNG (-1,64%), PT Sampoerna Agro Tbk/SGRO (-0,86%), PT. Salim Ivomas Pratama Tbk/SIMP (-0,56%), dan PT Tunas Baru Lampung Tbk/TBLA (0,56%). Penurunan saham-saham tersebut membuat sektor agrikultur tergelincir sebesar 0,36% ke level 1.406. Menyikapi langkah yangdiambil Uni-Eropa tersebut, pengusaha sawit sudah mengambil ancang-ancang. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Master P Tumanggor mengatakan bahwa isu BMAS sering menjadi pembahasan pengusaha sawit Indonesia. Oleh Karena itu, Tumanggor tidak terlalu kaget ketika UE menetapkan BMAS produk biodiesel RI lebih awal dari rencana Septmeber 2019. “Pemerintah sedang menyiapkan B30, kita akan memakainya untuk pasar domestik,” kata Tumanggor kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, 9 subsidi yang dituduhkan UE terkesan dipaksakan untuk diterapkan pada BMAS biodiesel RI. “Menurut hemat kami, 9 subsidi itu adalah akal-akalan mereka, lalu mulai menginvestigasi,” katanya. Untuk itu APROBI sedang menyiapkan pengacara untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah Indonesia juga akan membawa persoalan ini ke WTO. “Kami sedang menyewa lawyer. Tuntutan ke WTO yang akan diwakili pemerintah,” kata Tumanggor kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2019). Ia mengaku tidak terlalu kaget ketika pengumuman ini disampaikan meski lebih cepat dari rencana September 2019. Isu pengenanaan BMAS sudah menjadi pembahasan pelaku usaha selama bertahun-tahun. “Kita sudah prediksi, tidak terlalu kaget. Ini tahun demi tahun (diusik) jadi kita sudah siap,” katanya.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190814132322-17-91951/uni-eropa-kenakan-bea-biodiesel-ri-saham-produsen-cpo-rontok

Kastara | Rabu, 14 Agustus 2019
Uji Bahan B30 di Dataran Tinggi Berjalan Sukses

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) melakukan uji prespitasi dan start ability penggunaan campuran 30 persen Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar (B30) pada kendaraan bermotor di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah sebagai rangkaian road test B30. “Uji ini adalah bagian dari uji jalan (road test) B30 untuk menentukan nilai kandungan Monogliserida (MG) yang optimum yang akan diimplementasikan sebagai standar acuan mutu bahan bakar B30 di Indonesia,” kata Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana usai menyaksikan uji bahan B30 di lokasi pengujian perkebunan teh Tambi Wonosobo, Rabu (14/8). Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan proses pengujian dan pemilihan lokasi di Dieng guna menguji kemampuan bahan bakar melakukan adaptasi pada kondisi udara yang lebih dingin. “Kami nyalakan (start ability) mesin kendaraan setelah didiamkan (soaking) bahan bakar pada corong terpisah selama periode tertentu pada kondisi udara dingin kendaraan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar B30 (dengan kandungan Monogliserida yang berbeda),” jelasnya. Ujii prespitasi, imbuh Dadan, dimaksudkan untuk mengukur berat zat dalam kandungan B30 dengan menggunakan metoda Cold Soak Filter Test (CSFT) dari ASTM D7501. Sementara, uji start ability adalah uji kemampuan kendaraan untuk dinyalakan setelah didiamkan (soaking) selama beberapa hari pada kondisi udara dingin. Pengujian dilakukan pada 2 kelompok kendaraan di mana tiap kelompok terdiri atas 3 unit Toyota Innova Diesel.

Kelompok pertama dilakukan 3 kali soaking yaitu selama 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Sedangkan untuk kelompok kedua dilakukan soaking selama 21 hari. Uji start ability dilakukan di setiap akhir periode soaking. “Hasil uji prespitasi menunjukkan bahwa B30 cenderung mempunyai presipitat lebih tinggi dibandingkan B0. Hasil uji start ability menunjukkan bahwa mobil dapat dinyalakan secara normal. Ini membuktikan bahwa B30 mengalir dengan baik di mesin walau telah didiamkan selama 21 hari pada kondisi dingin”, ungkap Dadan. Bahan bakar yang digunakan untuk uji prespitasi dan start ability adalah solar murni (B0), B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,4 (%-massa) dan B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,55 (%-massa). Pelaksana uji dilaksanakan oleh Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) KESDM, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas (LEMIGAS) KESDM, Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT, serta Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) BPPT. Adapun pendanaan road test berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Selain itu, uji prespitasi dan start ability ini mendapat dukungan lain dari industri berupa bantuan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), serta penyediaan kendaraan uji dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Sebagai informasi, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah meluncurkan uji jalan B30 pada 13 Juni lalu di kantor Kementerian ESDM Jakarta.

Indopremier | Rabu, 14 Agustus 2019
Untuk Selamatkan Industri Biodiesel, Aprobi Dorong Pemerintah Segera Implementasikan B30

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mendorong pemerintah untuk segera menerapkan implementasi Bahan Bakar Nabati 30 persen atau B30 di Indonesia. Penerapan B30, demi menyelamatkan industri biofuel dalam negeri, yang saat ini terimbas aturan tarif Bea Masuk Anti-Subsidi Eropa. Ketua Umum Aprobi, Master P Tumanggor mengatakan, isu bea masuk anti-dumping yang dihembuskan Uni Eropa terlalu mengada-ada. Hal ini pun sudah sering menjadi pembahasan di tingkat pengusaha sawit Indonesia. Ia mengapresiasi keinginan Presiden Jokowi agar implementasi B30 segera dilaksanakan. “Bagusnya pemerintah sedang menyiapkan B30, kita akan memakainya untuk pasar domestik. Ini harus cepat,” ujar Tumanggor di Jakarta, Rabu (14/8). Tumanggor mengatakan, isu 9 jenis subsidi yang dituduhkan Uni Eropa terkait biodiesel Indonesia sangat dipaksakan. “Menurut hemat kami, 9 subsidi itu adalah akal-akalan mereka, lalu mulai menginvestigasi,” ungkapnya. Sebelumnya pembahasan mengenai rencana penerapan B30 sendiri sudah pernah dibahas Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta agar penggunaan B20 bisa ditingkatkan menjadi B30 pada Januari tahun depan dan B50 di akhir 2020. Keinginan Jokowi itu tak lepas dari upaya memitigasi langkah diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk kepala sawit Indonesia. Diskriminasi tersebut mengancam ekspor kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan untuk menopang perekonomian.
https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Untuk_Selamatkan_Industri_Biodiesel__Aprobi_Dorong_Pemerintah_Segera_Implementasikan_B30_&news_id=108616&group_news=IPOTNEWS&taging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=bea%20masuk,%20anti-subsidi,%20&halaman=1

Gatra | Rabu, 14 Agustus 2019
Pengembangan Energi Baru Terbarukan Hadapi Kendala

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Namun pengembangannya masih menghadapi kendala, termasuk pemahaman sebagian masyarakat. Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengatakan Kementerian ESDM terus memperkuat komitmen pemanfaatan energi baru terbarukan. Sebab Indonesia bukan dalam posisi untuk memilih untuk memakai energi baru terbarukan atau tidak. Namun penggunaan energi baru terbarukan merupakan suatu keharusan. ”Sebab fosil semakin lama akan berkurang, suatu saat mungkin tidak akan memproduksi lagi. Makanya kita harus berusaha mengembangkan EBT,” ucap Archandra saat memberi kuliah umum pada mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) di kampus tersebut, Rabu (14/8). Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pada 2025 penggunaan energi baru terbarukan mencapai 25 persen. Namun saat ini persentasenya 12 persen. Mengenai sumber daya yang dioptimalkan sebagai bahan bakunya, pemerintah akan memanfaatkan seluruh sumber daya alam, seperti angin, air, dan energi panas bumi atau geothermal. Menurutnya, geothermal bagian dari kearifan lokal bangsa Indonesia dan jarang dimiliki bangsa lain. ”Kalau angin mungkin hanya bisa digunakan saat waktu tertentu, siang atau malam, saat ada angin. Namun kalau geotermal ini seperti PLTU yang digunakan sepanjang hari,” ucapnya. Meski demikian, pengembangan energi panas bumi menghadapi kendala. Salah satunya penolakan masyarakat yang belum mengerti tentang geothermal sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. ”Ada sebagian yang mengatakan bahwa energi ini tidak ramah lingkungan,” ujarnya.
https://www.gatra.com/detail/news/437542/technology/pengembangan-energi-baru-terbarukan-hadapi-kendala