+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Industri Butuh Aturan Teknis

Harian Kontan | Senin, 20 Agustus 2018

Industri Butuh Aturan Teknis

JAKARTA. Industri pengolahan Biodiesel minta kepastian pelaksanaan program perluasan mandatori Biodiesel 20% (B20). Pasalnya, dari Peraturan Presiden (Perpres) yang baru keluar, belum ada rincian kebijakan ini benar-benar berlaku, yakni mulai 1 September 2018 atau tidak. Kepastian ini dibutuhkan agar industri dapat mempersiapkan pasokan biodisel. Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio-fuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan sejauh ini produsen Biodiesel siap menerapkan kebijakan perluasan mandatori B20. “Saat ini, kami menunggu peraturan dari menteri terkait imtuk atman teknisnya, termasuk kepastian waktunya,” ujar Paulus kepada KONTAN, Minggu

Menurut Paulus, bila penggunaan B20 ini diterapkan hingga tahun depan ini bisa mengurangi defisit perdagangan hingga 40%. “Tujuan sebenarnya adalah memangkas defisit, dampaknya besar,” ujar Paulus. Bila perluasan B20 bisa dilakukan mulai September 2018 mendatang, serapan Biodiesel untuk kebutuhan domestik diperkirakan bisa mencapai 4 juta kiloliter (kl) hingga akhir tahun 2018. Hal ini mengingat kebutuhan solar subsidi sebanyak 15 juta kl dan untuk kebutuhan solar non subsidi kurang lebih sebesar 15 juta -16 juta kl dalam setahun. Bila kewajiban penggunaan B20 diterapkan hingga tahun depan, serapan Biodiesel domestik tahun 2019 bisa mencapai 6 juta kl. Adapun, klaim industri, kapasitas terpasang produsen Biodiesel besar atau sekitar 12 juta kl.

Harian Kontan | Senin, 20 Agustus 2018

Siap implementasikan B20, produsen biodisel menanti peraturan menteri

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan produsen biodiesel sudah siap menerapkan kebijakan B20, di mana penggunaan B20 ini diperluas untuk non public service obligation (PSO). Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, saat ini produsen tinggal menunggu peraturan dari menteri terkait. Pasalnya, Peraturan Presiden (perpres) baru diterbitkan. “Kalau perpres sudah keluar, tetapi kan di situ tidak ada detail kapan dilaksanakan. Sampai sekarang dari informasi yang kami dapat, pelaksanaannya masih tanggal 1 September. Pada intinya kami siap,” ujar Paulus kepada Kontan.co.id, Minggu (19/8).

Selain produsen biodiesel, pelaksanaan B20 ini pun melibatkan banyak pihak. Paulus mengatakan, terdapat keterlibatan dari Kementerian ESDM, bea cukai, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan berbagai pihak lain. Dia meyakini semua pihak sudah mempersiapkan diri dan saling berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk menjalankan kebijakan B20 ini. Menurut Paulus, bila penggunaan B20 ini diterapkan hingga tahun depan, diperkirakan bisa mengurangi defisit perdagangan hingga 40%. “Ini tujuan yang sebenarnya, jadi bila diterapkan, dampaknya besar,” ujar Paulus.

Sementara itu, bila perluasan B20 bisa dilakukan mulai September ini, maka diperkirakan serapan biodiesel untuk kebutuhan dimestik bisa mencapai 4 juta kiloliter hingga akhir tahun. Hal ini mengingat kebutuhan solar PSO sebanyak 15 juta kiloliter dan untuk kebutuhan solar non PSO kurang lebih sebesar 15 juta – 16 juta kiloliter dalam setahun. Dia menghitung, bila B20 diterapkan hingga tahun depan, maka serapan biodiesel domestik di 2019 bisa mencapai 6 juta kiloliter. Sementara, kapasitas terpasang produsen biodiesel masih besar atau sekitar 12 juta kiloliter.

https://nasional.kontan.co.id/news/siap-implementasikan-b20-produsen-biodisel-menanti-peraturan-menteri

Kompas | Senin, 20 Agustus 2018

Pemerintah Perlu Buat Peta Jalan Perluasan

JAKAftTA, KOMPAS – Pemerintah dinilai perlu membuat peta jalan implementasi perluasan penggunaan biodiesel. Peta jalan diharapkan memastikan kebijakan terlaksana, baik untuk sektor pe-layanan publik atau PSO maupun non-PSO. Ketua Umum Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, akhir pekan lalu, menyatakan, pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu membuat peta jalan perluasan pemakaian Biodiesel 20 persen dalam bahan bakar minyak (B20).

Sekretaris Jenderal Gapki. Ka-nya Lakshmi Sidarta, di Jakarta. Minggu (19 8 2018). menyebutkan, penggunaan Biodiesel saat ini baru sekitar 2.5 juta kiloliter per tahun. Jika kebijakan B20 terlaksana.penuh, penggunaannya diperkirakan bertambah hingga 6,7 juta kiloliter per tahun dan pemerintah bisa menghemat impor solar sekitar 4 miliar dollar AS. Total impor solar mencapai 9,6 juta kiloliter atau sekitar 5,5 miliar dollar AS.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Per-pres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Per-pres yang ditandatangani pada 15 Ai ustus 2018 itu akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan. Per 1 September 2018, perluasan pemakaian Biodiesel 20 persen akan berlaku. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru. Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian ESDM Rida Mulyana, persiapan peraturan Menteri ESDM sudah memasuki tahap akhir. Dalam peraturan itu akan diatur kebutuhan Biodiesel untuk sektor PSO dan non-PSO, seperti transportasi, pertambangan, industri, dan bisnis komersial. Alokasi pemasok Biodiesel juga akan ditetapkan secara proporsional.

Hemat devisa

Berdasarkan data Kementerian ESDM, serapan Biodiesel pada 2014 tercatat sebanyak 3,32 juta kiloliter (kl). Serapan menurun pada 2015 menjadi 1,62 juta kl. Adapun realisasi serapan 2017 sebanyak 3,23 juta kl dan target serapan tahun ini 5,7 juta kl. Kebijakan B20 menjadi salah satu cara pemerintah menekan defisit neraca perdagangan sektor minyak dan gas bumi. “Kebijakan B20 tahun ini diperkirakan bisa menghemat devisa 2 miliar dollar AS dan 4 miliar dollar AS pada tahun depan,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi pada Universitas Trisakti, Jakarta. Pri Agung Rakhmanto. menilai, kebijakan B20 tepat sebagai solusi jangka pendek mengatasi defisit Namun, perlu dihitung berapa kemampuan serapan Biodiesel tahun ini untuk bisa mengurangi konsumsi solar.

Harian Kontan | Sabtu, 18 Agustus 2018

Merawat Kebun Energi Ramah Lingkungan

Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) mendesak. Di tengah defisit balian bakar fosil, Indonesia membutuhkan sumber balian bakar nabati untuk menutupi kekurangan. Kita punya sumber yang melimpah, yakni Biodiesel dari minyak sawit. Namun pemanfaatannya belum optimal. Meski pemerintah sudah mewajibkan penggunaan sebagai campuran solar, sebesar 20%, namun realisasinya masih rendah. Program pencampuran itu baru menjangkau sektor transportasi untuk pelayanan publik. Sedangkan sektor transportasi non layanan publik dan lainnya masih belum.

Padahal, Biodiesel banyak manfaat. Pertama, bisa mengurangi impor solar. Dari Agustus 2015 hingga April 2018, total solar yang digantikan Biodiesel mencapai 5,88 juta kiloliter dan berkontribusi menghemat devisa sebesar Rp 30 triliun (BPDP Sawit, 2018). Kedua, penggunaan Biodiesel memberikan insentif pengembangan industri hilir minyak sawit, meningkatkan nilai tambah, dan menaikan harga beli buah sawit. Ini berdampak terhadap pengembangan ekonomi industri sawit secara keseluruhan.

Ketiga, Biodiesel dapat menekan laju emisi gas ramah kaca yang disebabkan oleh penggunaan energi fosil. Berdasarkan kajian Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Sawit pada 2018, penggunaan Biodiesel mengurangi 8,79 juta ton emisi karbon (CO2e). Meski demikian, hasil itu masih diperdebatkan karena minyak sawit sebagai balian baku Biodiesel juga penyumbang terbesar emisi saat ini. Di balik manfaat itu, ada masalah tata kelola yang belum aj ek. Kendala utama adalah harga Biodiesel yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga solar. Misalnya, pada Juli 2018, harga Biodiesel Rp 7.949 per liter, sedangkan harga solar hanya Rp 5.150 per liter.

Supaya ekonomis, pemerintah memberikan insentif berupa subsidi terhadap selisih harga kepada produsen biodiesel, programnya sudah berjalan sejak 2008 hingga kini. Namun insentif itu terbatas untuk transportasi publik. Sumber dananya saat ini berasal dari dana perkebunan sawit (CPO Fund) yang dikelola BPDP Sawit, sebuah badan layanan umum yang berada di Kementerian Keuangan.

Meski demikian, pengelolaan program Biodiesel masih banyak masala. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2018 menemukan ada potensi kerugian negara mencapai Rp 139,6 miliar akibat kesalahan penetapan harga, jumlah insentif yang dibayarkan tak sesuai dengan jumlah Biodiesel yang disalurkan, dan kelebihan pembayaran ongkos angkut. Selain BPK, sengkarut tata kelola Biodiesel juga disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian KPK pada tahun 2016 menemukan penggunaan dana perkebunan sawit untuk mendukung program insentif Biodiesel tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, KPK juga menemukan masalah rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

Momentum perbaikan

Tata kelola yang tak ajek diperparah stigma negatif Biodiesel bukanlah sumber EBT yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Isu itu dihembuskan banyak pihak, salah satunya Uni Eropa (UE). Mereka telah menghapuskan Biodiesel minyak sawit sebagai sumber EBT untuk transportasi pada 2030, ini termaktub dalam Renewable Energy Directive (RED) II yang baru-baru ini dirilis. Alasannya, Biodiesel merupakan pemicu terjadinya pengundulan hutan (deforestasi), menciptakan krisis pangan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Meski pun pemerintah telah membantahnya, namun beberapa fakta mengindikasikan hal itu.

Salah satunya diungkap dalam kajian Auriga pada 2018 yang menemukan sekitar 6,9 juta hektare kawasan hutan sudah dilepas untuk perkebunan sawit dan 3,4 juta hektare menerabas kawasan hutan secara ilegal. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat dan meningkatkan penggunaan Biodiesel menghadapi tantangan. Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel, tak sekedar untuk transportasi publik, juga menyasar sektor lain, seperti pertambangan, ketenagalistrikan, dan industri.

Selain itu, pemerintah meningkatkan kadar pencampurannya dari 20% menjadi 30%. Langkah ini menyusul semakin lebarnya defisit neraca transaksi berjalan yang berimplikasi pada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sehingga perlu mengurangi impor solar. Tantangan itu bukanlah hambatan untuk mengutamakan Biodiesel sebagai sumber ba-han bakar nabati dan solusi mengatasi defisit. Justru menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelolanya.

Selayaknya pemerintah memastikan pasokan balian baku Biodiesel berasal dari perkebunan sawit yang tidak merusak hutan dan lingkungan. Caranya dengan membangun sistem penelusuran (traceability) balian baku. Izin pengolahan Biodiesel hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki balian baku dari perkebunan sawit yang tidak merusak hutan dan lingkungan. Perlu instrumen sertifikasi keberlanjutan untuk memastikannya, yang terintegrasi dari kebun, pabrik kelapa sawit, dan pabrik pengolahan biodiesel.

Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dapat menjadi sistem untuk memastikan hal itu. Sayangnya ISPO belum menjangkau sistem keberlanjutan pada industri biodiesel. Sepatutnya, pemerintah meningkatkan jangkauan ISPO sampai ke industri hilir sawit terutama industri biodiesel. Karena industri hilir jadi fokus pengembangan ekonomi sawit Indonesia. Ada pim dalam perbaikan tata kelola penyaluran biodiesel, pemerintah perlu menata ulang prosesnya supaya lebih akuntabel dan transparan. Perlu dibangun sistem verifikasi yang terintegrasi agar program insentif Biodiesel tidak terjadi penyelewengan seperti temuan BPK di atas. Selayaknya semua proses itu di buka ke publik agar pengawasan dan pengendalian program lebih baik.

Pada tataran regulasi, temuan KPK perlu menjadi masukan. Banyak regulasi terkait biodiesel, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri teknis yang tidak harmonis. Implikasinya sangat luas terhadap upaya mendorong pengembangan biodiesel. Selayaknya-lah semua regulasi itu dikaji lagi agar dasar hukumnya menjadi kuat, Pada akhirnya, Indonesia hanyalah satu dari segelintir negara di dunia ini yang memiliki kebun energi seperti minyak sawit. Itu berkah yang perlu disyukuri. Sudah sepatutnya, sumber kekayaan itu dikelola dengan baik untuk kepentingan nasional, salah satunya sebagai sumber ketahanan energi dan ekonomi.

Rakyat Merdeka | Sabtu, 18 Agustus 2018

Buru Target, EBT Bakal Sumbang Sekitar 20 Persen Energi Nasional

(Eksklusif dengan Ignasius Jonan, Menteri ESDM)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memacu pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mengejar target bauran sebesar 23 persen pada 2025. Walau tidak mudah, sejauh ini perkembangannya cukup memuaskan. MANTAN Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu, telah menyiapkan terobosan baru agar target bisa dicapai. Antara lain, akan mendorong pengem-banjan campuran etanol pada bensin. Hal itu dipaparkan Jonan saat tim redaksi Rakyat Merdeka berkunjung ke Kantornya, di Jakarta, Senin (13/8).

Tim Rakyat Merdeka diterima full team. Ikut mendampingi Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto dan Dirjen Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng. Selain itu, hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Satry Nugraha, dan Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda Pribadi dan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Agung Pribadi. Mereka kompak mengenakan seragam dinas putih dan krem. khas Kementerian ESDM. Suasana wawancara berlangsung santai. Sambil menyantap makan siang dan, diselingi banyak guyonan, ciri khas Jonan. Berikut ini pemaparan seutuhnya Jonan kepada tim Rakyat Merdeka.

Pemerintah mematok target bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025. Bagaimana realisasinya sejauh ini?

Mudah-mudahan target tercapai walapun sulit. Sampai saal ini, capaian sektor kelistrikan 13persen. Itu dengan posisi masih ada waktu sekitar 7 tahun lagi. Pada minggu ini. kami akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang panel surya atau solar cell di rooftop (di atas atap). Dengan penerapan panel surya di rooftop, akan ada tambahan sekitar 1.000 sampai 2.000 Mega Watt (MW) untuk 5 tahun ke depan. Lewat aturan itu, nanti pelanggan rumah tangga bisa menjual listrik ke PLN.

Masyarakat dibolehkan memasang panel surya? .

Boleh. Saya sudah pakai kok di rumah. Nanti Permen akan mengatur Iebih detail. Nanti di rumah pelanggan akan dipasangkan meteran, jadi bisa bolak-balik. Bisa gunakan listrik dari rooftop dan pasokan dari PLN.

Berarti masyarakat bisa bebas tagihan listrik jika pasokan mengandalkan listrik dari rooftop?

Tidak, karena akan kami batasi kapasitasnya. Karena kalau sampai dilepas, kasihan PLN. Mereka akan banyak melakukan adjustment infrastruktur. Kami akan batasi 75 persen dari total langganan ke PLN selama ini. Misalnya, pelanggan 10.000 Volt Ampere (VA), berarti pelanggan itu bisa pasang 7300 VA. Masyarakat tetap membayar listrik ke PLN. tetapi tidak banyak. Apalagi bila pada malam hari tidak digunakan. Misalnya seperti ruko (rumah toko) untuk usaha. Mereka kan biasanya banyak beroperasi pada siang hari. Mereka bisa pakai tenaga dari rooftop. Sementara pada malam hari, saat memakai listrik pasokan PLN, pemakaian kecil. Karena kalau malam kan tidak ada kegiatan usaha, sehingga pembayaran listriknya bisa minimal.

Bagaimana dengan realisasi Geothermal (energi panas bumi)?

Untuk geotermal mungkin akan ada tambahan sebesar 500 MW lagi sampai 2025. Kemudian, untuk pembangkit tenaga air, bisa ada tambahan cukup banyak, bisa mencapai 2.000-an MW. Yang tidak banyak dari renaga angin, hanya HO sampai 200 MW.

Dari semua tambahan itu, apakah akan mencapai 23 persen?

Untuk merealisasikan target bauran EBT tidak hanya dari kelistrikan. Ada dua hal yang paling terdepan untuk mencapainya. Selain listrik, ada sektor transportasi Untuk kelistrikan kurang lebih bisa mencapai 20 persen. Nah. untuk kendaraan, kami sedang mau dorong.

Presiden Jokowi menyampaikan realisasi B20 (campuran solar dengan minyak sawit sebesar 20 persen) belum berjalan sesuai yang diharapkan…

Selama ini B20 baru dipa ka i untuk campuran gasoil dehgan Cetane Number (CN) 48 khusus bersubsidi. Untuk gasoil non subsidi belum diterapkan (dicampur minyak sawit). Itu sekarang yang sedang mau dijalankan. Saya sudah mengajukan perubahan Perpres (Peraturan Presiden) agar B20 bisa diterapkan ke gasoil yang tidak bersubsidi. Kalau sudah ada perubahan Perpres. saya bisa segera menerbitkan aturan terkaitnya. Kami sedang menunggu. Kalau keluar 1 September 2018, langsung kita jalankan. Kami mau dorong B20 non subsidi agar digunakan untuk industri. Selain solar, bensin juga bisa dicampur dengan bahan baku nabati. Campurannya etanol. Bikin etanol bahan bakunya itu bisa macam-macam. Bisa dari ketela, tebu. nira. dan banyak lagi. Tetapi di sini belum dimulai, kami sudah push mati-matian. Mungkin minggu depan, kami mau ajak duduk bareng para pengusaha yang mengusulkan penggunaan etanol agar mereka produksi. Etanol sebenarnya memiliki kelebihan dari pada Biosolar. Kalau seandainya mau diterapkan, mau langsung E100 (bensin dengan campuran etanol 100 persen) nggak ada hambatan. Semua mesin kendaraan bisa terima. Berbeda dengan biodiesel, kalau kita mau paksakan, misalnya B50, mesin belum tentu bisa terima. Hanya saja kelemahan etanol, barangnya nggak ada.

Bukankah di Surabaya sudah ada BUMN yang memproduksi etanol?

Itu masih kecil sekali. Di Jawa Timur, kita sudah terapkan E2 (mencampur bensin dengan 2 persen etanol).Penerapan etanol tidak mudah. Kalau kita mau ambil hasil bumi di Sumatera dan Jawa untuk diproduksi etanol, kami khawatir akan berebutan dengan kebutuhan pakan ternak. Bahkan, bisa jadi berebut dengan kebutuhan manusia. Makanya, saya mau tekankan, jika mau campuran etanol dikembangkan, ekspansinya harus dilakukan ke wilayah daerah timur. Misalnya tanam singkong di Papua. Karena orang Papua kan nggak makan singkong.

Brazil sukses mengembangkan bahan bakar etanol. Apakah bisa kita jadikan contoh?

Brazil itu sudah mapan sekali. Mereka sudah terapkan (bahan bakar etanol-red) satu generasi. Sejak 20 sampai 25 tahun lalu. Mereka mau terapkan E100 juga bisa. Mereka buat dari tebu. Kalau tebu sedang murah, mereka jadikan etanol. Kalau tebu sedang mahal, mereka tidak bikin etanol, tetapi diolah menjadi gula.

Bagaimana kalau bahan baku etanol tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Itu artinya tidak bisa dijalankan….

Ini kan baru kita inau mulai. Kalau bahan baku nanti nggak ada terus menerus. Kalaupun mau dipaksa jalan, mesti impor etanol. Habis mau gimana lagi. Nanti kita bisa mulai dari E5, E10, atau E20.

Khusus soal bahan baku biosolar, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menginginkan ada peningkatan penyerapan karena mereka sanggup menyediakan bahan bakunya. Bagaimana pandangan Anda?

Kami mendukung saja kalau konsumen, stakeholder, dan kementerian lain mendukung. Menurut saya, mereka harus mengambil langkah-langkah agar bisa terealisasi. Misalnya, meyakinkan konsumen bahwa menggunakan bahan bakar dengan campuran biosolar lebih tinggi, bagus untuk lingkungan, juga untuk mesin. Selain itu, melakukan studi agar ke depan mesin yang dijual ke pasaran sesuai dengan bahan bakar yang memiliki banyak kandungan sawit.

Kementerian ESDM cukup serius mendorong pengembangan EBT. Bagaimana minat investor?

Saya tidak mengetahui pengusaha antusias atau tidak. Tetapi, kami sangat mendukung pengembangan EBT. Tantangannya memang tidak mudah. Ada yang bicara ke saya begini Pak, kalau segini harga jual listrik), saya rugi. Saya tanya ke orang itu, sejak kapan bisnis EBT? Dia jawab baru. Lho kok begitu, kalau baru seharusnya coba dulu dong. Beda dengan pengusaha sudah pengalaman. Dia mau bangun PLTU menyampaikan rugi kalau harga segini. Kalau benar rugi. kita kan bisa berunding. Pada sektor EBT itu, yang harus diberitahukan kepada mereka soal market. Mau bangun EBT marketnya siapa? Kalau listrik untuk publik, harus diketahui sebesar apa daya beli publik.

Dari 70 kontrak dengan Independent Power Producer (IPP), baru separuh yang finansial close…

Saya sudah sampaikan ke PLN, ke Pak Rida Mulyana (Dirjen EBT) dan Andy Sommeng (Dirjen Ketenagalistrikan). Kalau ada aturan menghambat, silakan dikoreksi. Saya sudah tunggu satu bulan lho…

Apa ada investor yang komplain?

Mungkin ada. Tetapi silakan duduk bareng. Saya lihat mereka sebenarnya tidak komplain masalah aturan. Batasan tarif juga tidak komplain. Yang mereka protes, persyaratan detail. Nah, kita harus lihat peraturannya. Saya tidak yakin, semua bisa di-adjust. Saya kasih contoh, untuk PITA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) kontrak 25 tahun, misalnya minta Internal Rate of Return (IRR) dalam dolar Amerika Serikat (AS) di atas 15 persen. Itu sulit sekali dipenuhi. Kal iu saya dapal kontrak 25 tahun, konsisten dapat IRR diatas 12 persen dalam US dolar, sayajalanin tuh. Kalau cari ke seluruh dunia, dapat di atas 15 persen, itu nggak akan ketemu produknya apa. Kalau untuk jual-beli dalam jangka pendek, mungkin aja bisa.

Ada yang menilai harga EBT terlalu murah?

Kami tidak menentukan harga. Kami menentukan batasan saja. Saya sudah bilang ke PLN. Kalau ada yang bilang nggak sanggup, proyeknya bisa dijual ke PLN. Nanti PLN yang beli 100 persen. Mungkin sebentar lagi dijalankan. Kalau nggak, dijual saja ke saya ha… ha… ha…

Kalau soal pasokan listrik untuk vanue Asian Games, bagaimana?

Kalau soal pasokan listrik, tidak ada masalah. Saya pastikan pasokan ke semua venue event Asian Games cukup.

Investor Daily Indonesia | Sabtu, 18 Agustus 2018

Pemerintah Kebut Penetapan Alokasi Biodiesel

JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM) mempercepat proses penetapan alokasi unsur nabati (fatty add methyl ether/TAME) untuk campuran Biodiesel 20% (B20) sampai Desember ini. Percepatan ini menyusul perluasan mandatori B20 ke bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 September nanti. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, agar perluasan mandatori B20 jalan, pihaknya akan menambah volume alokasi FAME. Rincinya, tambahan volume untuk dicampur ke BBM nonsubsidi dan perpanjangan alokasi untuk BBM bersubsidi serta kelistrikan.

Untuk campuran BBM nonsubsidi, pihaknya kini masih mengkaji badan usaha BBM yang diwajibkan mencampur B20 ini. Pasalnya, meski terdapat 160 badan usaha BBM, tidak semuanya mengimpor solar. Sebagian badan usaha membeli dari badan usaha lain. Sementara badan usaha BBM yang mengimpor solar tercatat ada 14 badan usaha. Rencananya, hanya badan usaha yang mengimpor yang dikenakan kewajiban mencampur biodiesel. Tetapi, ketika pihaknya meminta proyeksi solar yang akan diimpor, belum seluruhnya menyerahkan hitungannya. Padahal, volume impor solar ini akan menjadi dasar menghitung alokasi FAME. Pihaknya memberi waktu sampai akhir pekan ini bagi badan usaha BBM untuk menyerahkan proyeksi impor solarnya

“Karena setelah ini masih harus tetapkan alokasi dan mereka berkontrak, bikin kontrak saja biasanya 2 minggu. Sekarang kami kondisikan jangan 2 minggu karena ini percepatan, bukan kondisi normal,” kata Rida di Jakarta, Rabu (15/8). Penetapan alokasi harus selesai sebelum 1 September. Secara nasional, lanjutnya, konsumsi solar pada tahun ini diproyeksinya sekitar 28,5-30 juta kilolitre (KL). Dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 21 juta KL disedaikan dari dalam negeri, sementara sisanya ditutup melalui impor solar. Konsumsi dan impor solar ini naik dari tahun lalu. Pada 2017, konsumsi solar mencapai 27,5 juta KL, di mana pasokan domestik 21 juta KL dan impor 6,5 juta KL

Sementara itu, untuk realisasi serapan Biodiesel tahun ini, tercatat sebesar 1,25 juta KL sampai akhir semester pertama lalu. Serapan Biodiesel ini hanya dari pencampuran dengan BBM bersubsidi. Hingga akhir tahun ini, serapan Biodiesel ditargetkan mencapai 4,1 juta KL. di mana untuk BBM bersubsidi 2,8 juta KL dan nonsubsidi 1,25 juta KL Jika terealisasi, maka serapan FAME tahun ini melonjak 55,64% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,57 juta KL Perluasan mandatori B20 ini, tutur Rida, bertujuan untuk mengurangi impor solar dan menghemat pemakaian devisa “Dengan kondisi MOPS US$ 85 per barel dan kurs saat ini, bisa saving Rp 50 triliun dalam satu tahun di tahun depan. Tahun ini hemat sekitar Rp 31,5 triliun,” kata dia.

Kompas | Sabtu, 18 Agustus 2018

Bangun Pabrik Biodiesel, Holding PTPN III Gandeng Pertamina

JAMBI, KOMPAS.com – Holding PT Perkebunan Nusantara ( PTPN) III bersiap membangun pabrik biodiesel bersama Pertamina. Rencana itu diungkapkan Direktur Utama Holding PTPN III Dolly Pulungan saat berbincang dengan awak media di kantor PTPN VI, Jambi, Jumat (17/8/2018). “Pabriknya terletak di Dumai (Riau). Saat ini sedang studi kelayakan,” ucap Dolly. Terkait biaya pembangunannya, disebutkan Dolly masih proses pengkajian dan diharapkan keluar dalam 1-2 bulan ke depan. Ia menjelaskan, nantinya PTPN dan Pertamina menjadi satu konsorsium dalam pembangunan pabrik biodiesel tersebut. “Sifatnya simbiosis mutualisme. Pertamina dukung teknologinya, PTPN yang menyuplai minyak sawitnya (CPO),” paparnya. Lebih lanjut Dolly mengatakan, sinergi kedua perusahaan pelat merah itu diharapkan mampu mengurangi impor serta menghemat devisa keluar. “Kami siapkan 500.000-1.000.000 CPO untuk diproduksi jadi biodiesel di pabrik tersebut,” imbuhnya. Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah telah mendorong percepatan pemakaian B20 atau biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar minyak jenis solar. “Kami sudah memperhitungkan apabila B20 ini terwujud penuh, katakanlah enggak 100 persen, antara 95-97 persen, penghematan devisa dari impor solar sekitar 5 sampai 5,5 miliar dollar AS setahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (25/7/2018).

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/18/115346126/bangun-pabrik-biodiesel-holding-ptpn-iii-gandeng-pertamina

CNN Indonesia | Jum’at, 17 Agustus 2018

Jokowi Teken Perpres Biodiesel Demi Pangkas Impor Minyak

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pencampuran biodiesel sebesar 20 persen dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar (B-20) nonsubsidi (Public Service Obligation/PSO) sudah diteken pada pekan ini. Dengan demikian, rencana implementasi B-20 seharusnya bisa sesuai jadwal, yakni 1 September 2018 mendatang. “(Perpres) sudah ditanda tangan,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/8).

Lebih lanjut ia mengatakan, seharusnya kebijakan ini sudah bisa dilaksanakan setelah beleid tersebut terbit. “Dan tentu akan berlaku secepatnya,” imbuh dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang fokus dalam implementasi B-20 bagi kegiatan non-PSO karena gemas melihat defisit neraca perdagangan yang berujung pada bengkaknya defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan turut membuat gerak rupiah kian berat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan antara Januari hingga Juni kemarin mencapai US$1.02 miliar. Hasilnya, defisit transaksi berjalan menembus 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di penghujung kuartal lalu, atau melebar dari angka 2,57 persen di kuartal I.

Penggunaan biodiesel, lanjut Jokowi, bisa menghemat impor BBM sebesar US$5,9 miliar per tahun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel. Tanpa ragu, ia menyebut bahwa B-20 bisa menyelesaikan sepertiga dari permasalahan defisit transaksi berjalan yang saat ini tengah dialami Indonesia. “Lebih dari sepertiga dari Current Account Deficit (CAD) Indonesia bisa terselesaikan dengan biodiesel. Ini akan menyelesaikan CAD kami. Jadi sekali lagi saya minta kesungguhan agar implementasi B-20 ini betul-betul dilaksanakan,” jelas Jokowi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, implementasi B-20 juga bisa mendongkrak permintaan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) domestik sebesar 4 juta kiloliter (kl) per tahun. Jika permintaan, bertambah, otomatis harga CPO bisa membaik dan ujungnya memperbaiki nilai ekspor Indonesia.

Adapun sebelumnya, Darmin menaksir bahwa harga CPO bisa mendekati US$700 per metrik ton atau naik dari posisi saat ini US$532 per metrik ton. “Tapi mungkin ini akan berdampak optimal di tahun depan, di mana ada dorongan dua faktor yaitu penghematan solar dan kenaikan harga kelapa sawit. Sekarang kami memang perkirakan akan ada dampaknya, tapi belum besar,” jelas Darmin.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180817130537-85-323004/jokowi-teken-perpres-biodiesel-demi-pangkas-impor-minyak

Kaltim Post | Jum’at, 17 Agustus 2018

Menanti Mandatori Biodiesel

PROKAL.CO, JAKARTA – Pemerintah diminta menggenjot pencarian ladang minyak baru sehingga bisa meningkatkan produksi minyak mentah di dalam negeri. Sebab, tingginya impor migas menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit USD 2,03 miliar. Defisit neraca perdagangan tersebut berasal dari impor yang telah mencapai USD 18,27 miliar sementara ekspor yang hanya mencapai USD 16,24 miliar.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk mengatasi defisit perdagangan, pemerintah diharapkan meningkatkan produksi migas sendiri. “Salah satunya program peningkatan penggunaan biodiesel. Itu harus dijalankan sesuai rencana,” ujarnya, Rabu (15/8). Dari sisi ekspor, ia menyarankan perlunya pemberian insentif untuk produk-produk dengan konten lokal yang besar. “Hilirisasi industri juga harus dilakukan secara serius agar produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati menuturkan, peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi naiknya impor migas, seiring kenaikan harga minyak global dan permintaan yang lebih tinggi. Sejatinya, secara makro kinerja ekspor Indonesia, khususnya non-migas mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juli 2018 mencapai USD 104,24 miliar atau meningkat 11,35 persen dibanding periode yang sama pada 2017. Sedangkan ekspor non-migas mencapai USD 94,21 miliar atau meningkat 11,05 persen. Pun jika hanya melihat impor non-migas, masih dinilai sehat karena banyak berupa bahan baku penolong ataupun bahan modal yang mengindikasikan industri berjalan baik.

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menyebut, naiknya impor bahan baku penolong menunjukkan kegiatan ekonomi atau kegiatan industri mungkin sudah membaik karena ada permintaan bahan kimia organik. Menurutnya, jika ada impor bahan baku atau barang modal, kemungkinan akan ada peningkatan ekspor dalam waktu tiga bulan ke depan. “Kalau importir impor sekarang, itu biasanya untuk dua tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Terkait tingginya impor migas, Lana berharap pemerintah segera merealisasikan program biofuel demi memangkas impor migas. Juga, merealisasikan pembangunan kilang. “Lalu, dengan infrastruktur yang sudah mau selesai seperti MRT dan LRT, itu mungkin akan mengurangi impor minyak. Kan sebentar lagi mau jadi,” tuturnya. Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan biodiesel bagi kegiatan sektor non-public service obligation (PSO) rencananya diteken Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu satu hingga dua hari ke depan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis implementasi mandatori pencampuran 20 persen biodiesel di dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis solar (B-20) sudah bisa terlaksana mulai 1 September mendatang. Setelah kebijakan ini berjalan, ia berharap Indonesia bisa mengurangi impor migas yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor migas sepanjang semester I 2018 tercatat di angka USD 14,04 miliar atau meningkat 20,82 persen dari posisi tahun lalu USD 11,62 miliar. “Perpres tadi disebutkan siap teken paling lambat hari ini atau besok sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa menindaklanjuti dengan aturan teknis pelaksanaannya,” ujar Darmin, Selasa (14/8).

Jika sudah berjalan efektif, implementasi B-20 diharapkan bisa mengurangi impor solar sebanyak USD 2,3 miliar hingga Desember mendatang. Hal ini saja, lanjut, Darmin sudah berkontribusi positif bagi perbaikan defisit transaksi berjalan hingga akhir tahun. Selain itu, implementasi B-20 juga bisa mendongkrak permintaan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) domestik sebesar 4 juta kiloliter (kl) per tahun. Jika permintaan, bertambah otomatis harga CPO bisa membaik, dan memperbaiki nilai ekspor Indonesia.

Sebelumnya, Darmin menaksir harga CPO bisa mendekati USD 700 per metrik ton atau naik dari posisi saat ini USD 532 per metrik ton. “Tapi mungkin ini akan berdampak optimal di tahun depan, di mana ada dorongan dua faktor, yaitu penghematan solar dan kenaikan harga kelapa sawit. Sekarang, kami memang perkirakan akan ada dampaknya, tapi belum besar,” jelas dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut implementasi B-20 bisa menyelesaikan sepertiga dari permasalahan defisit transaksi berjalan yang saat ini tengah dialami Indonesia. Ini lantaran penghematan impor yang didapat Indonesia bisa sangat besar.

Jokowi menyebut, Indonesia setidaknya bisa menghemat impor BBM sebesar USD 5,9 miliar per tahun dengan asumsi harga minyak USD 70 per barel. Dengan mengambil asumsi defisit transaksi berjalan tahun 2017 sebesar USD 17,3 miliar, maka penghematan itu setara 34,1 persen dari total defisit transaksi berjalan. “Lebih dari sepertiga dari current account deficit (CAD) Indonesia bisa terselesaikan dengan biodiesel. Ini akan menyelesaikan CAD kami. Jadi sekali lagi, saya minta kesungguhan agar implementasi B-20 ini betul-betul dilaksanakan,” jelas Jokowi awal bulan lalu.

http://kaltim.prokal.co/read/news/338200-menanti-mandatori-biodiesel.html

Kompas | Sabtu, 18 Agustus 2018

Menyelamatkan Rupiah

Gerakan menyelamatkan lira terjadi hanya sepekan setelah mata uang Turki itu terus melemah terhadap dollar AS hingga 7,24 lira per dollar AS. Gerakan itu tak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga pelaku bisnis menengah dan besar Turki. Mereka menjual simpanan dollar AS ke bank dan penukaran mata uang asing sebagai respons atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memperkuat lira Para importir Turki berkomitmen mengurangi atau menunda impor yang belum terlalu dibutuhkan.

Bagaimana dengan di Indonesia? Pada saat rupiah melemah semakin dalam, impor minyak dan gas bumi, bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi justru meningkat tajam. Nilai tukar rupiah terlemah tahun ini pada Rp 14.625 per dollar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada 14 Agustus 2018.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada Januari-Juli 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit 3,09 miliar dollar AS. Defisit neraca migas 6,65 miliar dollar AS, sedangkan neraca migas hanya surplus 3,56 miliar dollar AS. Aksi beli valuta asing meningkat tajam seiring peningkatan kebutuhan domestik, pembangunan infrastruktur, serta pembayaran dividen dan bunga utang luar negeri. Cadangan devisa terkuras 11,9 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2018. Per akhir Juli 2018, cadangan devisa tinggal 118,3 miliar dollar AS. Bank Indonesia (BI) menyatakan, cadangan devisa itu masih cukup untuk operasi moneter, membiayai impor, dan membayar utang luar negeri selama 6,7 bulan.

Pada April 2018, devisa hasil ekspor 11,822 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, yang masuk ke bank domestik di dalam negeri 10,954 miliar dollar AS atau 92,7 persen. Akan tetapi, yang dikonversikan ke rupiah hanya 15,1 persen dari yang masuk ke bank domestik. Pemerintah sedang mencari solusi yang tepat agar devisa hasil ekspor dapat bertahan lama di dalam negeri dan bisa dikonversikan ke rupiah.

Gerakan penyelamatan rupiah masih di tataran moneter, yaitu melalui kebijakan suku bunga acuan dan operasi moneter. Pada Januari-Agustus 2018, BI telah empat kali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen. BI juga menekan premi lindung nilai di pasar swap valas agar biaya lindung nilai lebih murah. Sementara pemerintah baru merespons secara konkret setelah transaksi berjalan triwulan 11-2018 defisit 8 miliar doUar AS atau 3 persen terhadap produk domestik brata Pemerintah akan mengenakan pajak impor 7,5 persen terhadap barang yang memiliki substitusi impor dalam negeri dan bukan termasuk jenis barang yang strategis.

Program mandatori B20-pencampuran 20 persen Biodiesel ke dalam 1 liter solar-segera direalisasikan. Pemerintah juga menginstruksikan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menahan impor barang modal proyek infrastruktur. Sementara Otoritas Jasa Keuangan menyesuaikan regulasi perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor perumahan, pariwisata, dan peningkatan devisa

Momentum 73 tahun kemerdekaan RI diharapkan menjadi titik balik memaknai semangat nasionalisme untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Mari bergerak bersama menyelamatkan rupiah, menekan defisit transaksi berjalan, dan membangun perekonomian Indonesia yang tahan uji.