+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Industri Sawit RI- India Jalin Kerjasama Produksi:

Industri Sawit RI- India Jalin Kerjasama Produksi: Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), The Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkaitkerangka keberlanjutan produksi minyak sawit dan perdagangan Indonesia-India. Dalam penandatanganan yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara, tersebut juga membahas sinergi “Indonesian Sustainable Palm Oil System” (ISPO) dan “The Indian Palm Oil Sustainability (IPOS)”. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat hubungan Indonesia dan India di bidang pertumbuhan minyak nabati dan produk turunannya. Ia mengatakan bahwa Indonesia dan India mempunyai hubungan eko-,nomi yang saling menguntungkan dengan total perdagangan kedua negara mencapai 18,1 miliar dolar AS pada 2017. Ekspor produk minyak sawit Indonesia ke India mencapai 4,9 mili ar dolar AS atau sekitar 34,8 persen total ekspor Indonesia ke India. “Data tersebut menunjukkan pentingnya minyak sawit bagi kedua negara. Saya yakin kolaborasi ini bisa mengedepankan diskusi tentang pertumbuhan kelapa sawit yang berkelanjutan seperti yang telah dibahas pemimpin kedua negara,” ujar Darmin. India merupakan salah satu pengguna terbesar kelapa sawit Indonesia di samping China. Oleh karena itu. Darmin menilai komunikasi kedua pihak perlu dibangun tidak hanya antarpemerintah tetapi juga antar-asosiasi. Komunikasi tersebut terutama bertujuan menanggalkan kesan bahwa kualitas kelapa sawit Indonesia rendah karena harganya yang murah. “Ekspor kelapa sawit ke India itu belum di semua lapisan dipakainya, karena harganya memang lebih murah sehingga masih ada kesan bahwa dari segi kualitas mutu kalah dengan minyak yang lain, padahal tidak,” ujar Darmin. Ia menjelaskan harga kelapa sawit Indonesia lebih murah karena memiliki produktivitas yang lebih tinggi tiga hingga empat kali dibandingkan di negara-negara lain. “Kami ingin kerja sama dengan asosiasinya agar ada program menyosialisasikan bahwa harga lebih murah itu bukan karena kualitas lebih, rendah, tetapi karena memang produktivitasnya lebih tinggi,” ujar Darmin. Indonesia saat ini meru -pakan salah satu produsen besar kelapa sawit dunia dengan produksi sekitar 40 juta ton dan luas area mencapai 14,3 juta hektare. Kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, baik dalam bentuk minyak goreng dan produk hilir lainnya, maupun dalam bentuk bioenergy Dalam kesempatan yang sama, Presiden SE India AtulChaturverdi mengatakan Nota Kesepahaman tersebut akan membuka jalan bagi keberlanjutan sektor perdagangan minyak sawit yang berkelanjutan dalam jangka panjang di Asia. “Saya yakin bahwa sinergi antara ISPO dan IPOS secara bersama-sama akan melindungi daya saing industri kelapa sawit, meningkatkan kesiapan menghadapi permintaan pasar di masa depan, dan memenuhi komitmen nasional terhadap produksi dan perdagangan kelapa sawit yang berkelanjutan,” ujar Atul. Delegasi India juga akan berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk bertemu dengan pemerintah daerah setempat dan mengunjungi lokasi pemberdayaan petani kelapa sawit mandiri Solidaridad dan Keling Kumang Group. Sebelumnya Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global. “Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuk lebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan devisa kita,” kata Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan (NERACA)

Walhi: Biofuel indonesia berbahan sawit bisa masuk Eropa hingga 2030: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan biofuel Indonesia berbahan dasar sawit bisa tetap masuk ke pasar Uni Eropa minimal hingga 2030. Sebagaimana tertuang dalam revisi renewable energy directive (RED) II atau arahan energi terbarukan. Manajer Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono mengatakan, keputusan untuk tidak lagi menggunakan sawit untuk biofuel merupakan keputusan tepat. Pertama, bukan alternatif terhadap energi fosil lantaran emisi tiga kali lipat lebih besar. Kedua, dari sisi ekonomi tidak menguntungkan banyak, tidak ada nilai tambah yang berputar di dalam negeri. Menurutnya, ketika pemerintah terus mendorong agar Eropa menerima sawit dalam perjanjian dagang Indonesia-EU CEPA, dinilai keputusan yang salah dan seharusnya komoditas sawit ini tidak di masukan dalam negosiasi perundingan perdagangan tersebut. “Alasan pemerintah Indonesia menolak itu pada awalnya dengan mengatakan ini diskriminatif pada sawit menjadi terbantahkan, karena di 2030 semua bahan makanan tidak hanya sawit itu akan dilarang penggunaannnya sebagai biofuel,” katanya saat di temui di Jakarta. Menurutnya, ada sejumlah sehubungan isu sawit seperti perampasan tanah dan kebakaran hutan di negara-negara yang menghasilkan kelapa sawit dan yang terbesar tentu saja Indonesia dan Malaysia. (KONTAN)

https://industri.kontan.co.id/news/walhi-biofuel-indonesia-berbahan-sawit-bisa-masuk-eropa-hingga-2030

Bahan Baku Bensin di Indonesia Akan Habis 12 Tahun Lagi: Bahan bakar yang selama ini dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari pengolahan minyak bumi. Cara mendapatkannya yakni dengan menambang melalui lapisan bumiSumber energi tersebut sayangnya memiliki keterbatasan dalam hal jumlah. Sebab, minyak bumi berasal dari fosil yang telah mengalami proses selama beratus-ratus tahun. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengatakan, sumber energi yang berasal dari fosil di Indonesia akan habis dalam waktu tidak lama lagi. “Energi fosil 12 tahun lagi diperkirakan habis di Indonesia,” ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika di Jakarta, Kamis 19 Juli 2018. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang menyusun cara untuk bisa menghemat penggunaan bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, seperti bensin dan solar. “Kami juga menyusun roadmap industri otomotif. Di dalam roadmap, banyak hal yang dipertimbangkan. Yang jadi perhatian adalah energy security,” tuturnya. Salah satu solusi mengatasi kelangkaan bahan bakar berbahan fosil adalah dengan membuat alternatifnya dari bahan nabati, atau biasa disebut dengan biofuel. “Kita punya suatu sumber bahan bakar yg bisa diperbarui, yang sampai kiamat pun masih ada, yaitu biofuel. Kalau kita melihat sawit dipanen, itu yang diolah menjadi minyak kelapa sawit kan banyak sekali sisanya. Sisanya ini yang akan diolah menjadi biofuel,” jelasnya. (VIVA)

https://www.viva.co.id/otomotif/1055609-bahan-baku-bensin-di-indonesia-akan-habis-12-tahun-lagi

Akhir 2018, Semua Kendaraan Wajib Berbahan Bakar Solar B20: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan pengujian terhadap kendaraan berbahan bakar jenis Solar yang dicampur dengan biodiesel sebanyak 20% (B20). “Kita sudah lakukan tes kepada kendaraan yang gunakan solar berganti dengan biodisel 20 atau B20 dan hasilnya, semua kendaraan tersebut sudah lulus uji,” ujar Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaita kepada wartawan di BPPT Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Melalui hasil pengujian tersebut, Luhut menargetkan semua kendaraan berbahan bakar Solar bakal beralih dengan menggunakan Biodiesel 20 (B20) pada akhir 2018 nanti. “B20 ini, akan segera digunakan semua kendaraan yang memakai Solar pada akhir tahun ini, karena kita mau lari ke Biodisel 30 (B30), ini nanti,” ungkapnya. Penggunaan B20 pada semua kendaraan itu, lanjut dia, akan berdampak pada pengurangan impor Solar sebesar 20%. Dan nantinya bisa berdampak harga kelapa sawit akan naik dan 44%. “Petani kecil pun akan menikmati harga kelapa sawit yang bisa naik USD750 atau sampai dengan USD800,” tuturnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta percepatan penambahan porsi biofuel (CPO) dalam BBM menjadi 30% atau yang dikenal sebagai B30. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Bogor 9 Juli 2018. (OKEZONE)

https://economy.okezone.com/read/2018/07/19/320/1924625/akhir-2018-semua-kendaraan-wajib-berbahan-bakar-solar-b20

Darmin Panggil Rini hingga Menperin Bahas Biodiesel 20%: Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Berdasarkan agenda Kementerian Koordinator Perekonomian, Darmin akan mempimpin rapat soal pemanfaatan biodiesel 20% (B20) atau campuran kelapa sawit 20%. Pertemuan berlangsung lantai III Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Airlangga sampai di kantor Darmin pada pukul 18.39 WIB, berselang enam menit kemudian disusul Budi dan terakhir pada pukul 18.55 WIB Rini. Sementara itu, pemerintah rencanannya akan memasukkan B20 ke sektor non subsidi atau non public service obligation (pso). Hal itu sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan dari sektor industri. “Nah B20 kita itu sebagian besar masih digunakan untuk PSO saja dan non PSO belum. Nah kita ingin memperluasnya masuk ke non PSO tentu ada yang harus diubah,” kata Darmin beberapa waktu lalu. (DETIK)

https://finance.detik.com/energi/d-4123662/darmin-panggil-rini-hingga-menperin-bahas-biodiesel-20

Ekspor Kelapa Sawit Terhambat, GAPKI Berharap Pemerintah Serap Minyak Biodiesel: Tahun ini kebun kelapa sawit di Indonesia akan mengalami panen raya. Namun pasar penjualan saat ini sedang mengalami penurunan dan hambatan. “Terutama di pasar ekspor. Antara lain karena adanya diskriminasi dan kenaikan bea masuk minyak sawit mentah ke beberapa negara tujuan ekspor,” kata Lakshmi Sidharta, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), saat di Surabaya. Juga adanya kebijakan proteksionisme yang diambil negara tertentu. Akibatnya, beberapa penjual masih menghentikan penjualannya karena adanya kebijakan yang kurang mendukung di beberapa negara tersebut. “Sebenarnya kami bukan tidak mau menjual, namun karena persyaratannya nambah dan harganya jelek membuat untuk sementara tidak mau melepaskan barang, karena bisa rugi,” tambah Laksmi. Di sisi lain, saat ini kapasitas tangki CPO atau penyimpanan minyak kelapa sawit di Indonesia sudah penuh, sehingga sudah tidak mampu lagi menampung atau menyimpan. “Kalau disimpan lama di tanki membuat kadar minyak menjadi jelek, khawatir kualitasnya akan jelek juga dan berdampak kepada petani,” jelas Lakshmi. Solusinya, GAPKI melakukan pendekatan ke beberapa perusahaan untuk bisa menyerap kelapa sawit dalam bentuk biodesel, salah satunya adalah Pertamina. “Lobi kini terus kami lakukan, dan bentuk kelapa sawit diubah menjadi biodesel melalui pemanasan, dan ini akan menaikkan harga jual,” tandas Lakshmi. (TRIBUNNEWS)

http://surabaya.tribunnews.com/2018/07/19/ekspor-kelapa-sawit-terhambat-gapki-berharap-pemerintah-serap-minyak-biodiesel