+62 2129380882 office@aprobi.co.id

INSA Ajukan 3 Syarat untuk B20

BAHAN BAKAR NABATI

INSA Ajukan 3 Syarat untuk B20

JAKARTA – Perusahaan pelayaran mendukung rencana penerapan biodiesel 20% alias B20 sepanjang ada jaminan bahan bakar tidak merusak mesin kapal. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan setidaknya ada tiga poin yang telah disampaikan asosiasi kepada pemerintah berkaitan dengan rencana itu. Pertama, jaminan ketersediaan pasokan biodiesel di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Kedua, harga yang kompetitif. “Ketiga, kualitas minyak yang baik, yang tidak akan merusak atau memengaruhi engine performance [performa mesinj,” katanya, Kamis (9/8).

Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim menambahkan biodiesel sejauh ini belum dapat digunakan oleh armada kapal Indonesia karena kandungan asamnya yang bisa menimbulkan korosi pada mesin kapal. “Korosinya itu yang makan [merusak) turbocharger, economizer, cerobong. Enggak sampai 2 tahun, kapal habis, hancur,” katanya. PT Pertamina, sambung dia, semestinya menguasai teknologi yang dapat menghilangkan kandungan asam biodiesel. Dengan penguasaan itu, bahan bakar nabati itu dapat dimanfaatkan oleh industri pelayaran. “Bukan kami menolak keinginan pemerintah, tapi faktor teknisnya sangat merugikan kapal,” tegasnya.

Kemenhub sebelumnya menyatakan akan mengumpulkan operator bus, truk, dan kapal penyeberangan, untuk menyosialisasikan penggunaan B20. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan B20 agar dapat digunakan oleh pihak operator transportasi. Kemenhub memandang perlu menaikkan blending rate CPO ke solar sebagai cara untuk menekan impor bahan bakar minyak di tengah tren pelemahan milai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Hasil pengujian Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi terhadap bus dan truk menunjukkan emisi gas buang di bawah standar, yang artinya lolos dan dapat dipakai. Kepala BPLJSKB Caroline mengatakan biodiesel memenuhi limit ambang batas Euro 2. “Hasil uji dapat disampaikan terhadap biodiesel memenuhi limit ambang batas Euro2 dengan kondisi bahan bakar biodiesel yang dipasarkan di daerah Bekasi, Cikarang, Sunter,” tuturnya. Pengujian biodiesel terhadap kendaraan bermotor telah dimulai sejak 2013 dan tidak ada maslaah dalam penggunaan biodiesel. Setelah masa uji coba pada 2015 tersebut, akhirnya dibuatlah komitmen bersama lintas kementerian dan instansi terkait penggunaan biodiesel tersebut.

Media Indonesia | Jum’at, 10 Agustus 2018

Memperluas Mandatory Biodiesel

Penulis: Khudori (Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat)

PELBAGAI cara dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan banyak dolar. Di saat pasar global lesu akibat dampak perang dagang, cara tradisional menggenjot ekspor dan mengurangi impor tidak mudah dilakukan. Dalam jangka pendek, tidak banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengobati dahaga situasi haus dolar. Salah satu yang terbuka untuk dicoba ialah memperluas kewajiban (mandatory) biodiesel. Mandatory biodiesel berjalan 10 tahun terakhir. Dimulai pada 2009 dengan target campuran (.blending rate) 1% (1% biodiesel dicampur 99% solar), secara berangsur-angsur target dinaikkan menjadi 2,5% (2010-2012). 10% (2013-2014), 15% (2015), 20% (2016-2019). dan 30% (2020-2025).

Sepanjang 2009-2016. rata-rata realisasi wajib blending hanya tercapai 51% dari target. Target campuran baru tercapai pada 2017. Meskipun tergolong rendah, ada banyak manfaat dari implementasi wajib biodiesel. Pertama, secara akumulatif realisasi mandatory biodiesel hingga 2017 dapat mengurangi impor solar fosil Indonesia sebesar 7,78 juta ton. Sebagai negara net impor BBM, khususnya solar fosil, penghematan impor solar ini telah menaikkan kemandirian energi nasional. Selain itu, berkurangnya impor solar juga mengurangi pengeluaran devisa negara untuk impor solar US$2.89 miliar (PASPI. 2017). Pengttematan devisa ini cukup membantu menyehatkan neraca perdagangan, khususnya neraca perdagangan migas.

Kedua, penggantian solar fosil dengan biodiesel juga berkontribusi pada target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia. Kontributor terbesar emisi GRK Indonesia ialah dari konsumsi BBM fosil, termasuk solar. Jika dikalkulasi, sepanjang periode 2014-2017 pengurangan emisi Indonesia akibat penggunaan biodiesel mencapai 11,7 juta ton CO2. Bila dihitung shadow price-nya US$20/ton. nilai jasa lingkungan yang dihasilkan dari mandatory biodiesel mencapai US$234 juta (PASPI, 2018). Itu berarti secara akumulatif nilai manfaat penghematan devisa dan emisi dari kebijakan mandatory biodiesel hingga 2017 mencapai US$3.1 miliar atau Rp44 triliun (kurs Rpl4.200 per dolar). Boleh saja penghematan devisa ini dianggap kecil. Akan tetapi, saat negara haus devisa lantaran ekspor seret, sumber pemasukan baru belum pasti, dan rupiah loyo, penghematan ini cukup berarti untuk menyehatkan neraca perdagangan.

Salah satu yang membuat neraca perdagangan kita tidak sehat ialah besarnya ketergantungan pada impor BBM. Dari rata-rata konsumsi energi fosil 1,6 juta barel per hari, separuh di antaranya diimpor. Ketergantungan pasokan BBM dari impor membuat ekonomi kita amat rentan terhadap perubahan harga BBM dunia. Ketika harga BBM di pasar dunia melonjak, harga langsung ditransmisikan pada defisit perdagangan migas. Dalam tiga tahun terakhir, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Pada akhir 2016, harga minyak mentah (UK Brent) masih US$37 per barel, meningkat jadi sekitar US$76 atau lebih dari dua kali lipat pada akhir Juni 2018. Kenaikan harga minyak men-tah juga mengerek naik harga solar.

Meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri lewat mandatory biodiesel berarti juga menjamin pasar produksi sawit petani dan menggerakkan ekonomi setidaknya di 200 kabupaten/kota. Pada Desember 2016 harga solar masih sekitar USS0.43 per liter, akhir Desember 2017 naik jadi US$0,51. Pada akhir Juni 2018. harga solar dunia bertengger pada level US$0,58. Tidak tertutup kemungkinan harga solar dunia menembus level US$0,60 per liter pada akhir tahun ini. Harga BBM di pasar dunia yang meningkat membuat defisit perdagangan migas juga meningkat sekitar US$5.6 miliar pada 2016 menjadi US$8,6 miliar pada 2017. Sepanjang Januari-Juni 2018, menurut BPS, defisit perdagangan migas mencapai US$5,4 miliar. Defisit migas otomatis menguras cadangan devisa. Menurut Bank Indonesia, cadangan devisa berkurang dari US$130,2 miliar akhir Desember 2017 jadi US$119,8 miliar pada Juni 2018. Dalam 6 bulan, cadangan devisa tergerus sekitar US$10,4 miliar.

Jika tidak dilakukan langkah-langkah segera, defisit neraca perdagangan migas bakal membengkak di akhir tahun, dan cadangan devisa bakal tergerus lebih besar lagi. Langkah menekan impor migas bisa dilakukan dengan memperluas mandatory biodiesel tidak hanya konsumen umum yang terdapat subsidi atau penugasan pelayanan publik (public service obligation/PSO), tetapi juga ke sektor industri (non-PSO). Berbeda dengan konsumen solar PSO yakni sektor transportasi publik, segmen konsumen solar non-PSO ialah konsumen mampu/kaya. Mustinya mandatory B20. bahkan B30. mudah dilakukan tanpa subsidi. Kebutuhan solar nasional pada 2018 sekitar 39 juta kiloliter. Jika kebijakan B20 dilaksanakan baik PSO maupun non-PSO. biodiesel yang dibutuhkan hanya 7,8 juta kl. Kebutuhan biodiesel tersebut masih dapat dipasok dari kilang-kilang biodiesel domestik yang saat ini memiliki kapasitas sekitar 12 juta kl.

Perluasan kebijakan mandatory biodiesel ditujukan pada tiga hal pokok. Pertama, membangun ketahanan/kedaulatan energi [energy security), khususnya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kedua, mitigasi perubahan lingkungan global melalui pengurangan emisi GRK dari konsumsi solar fosil yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Ketiga, mendorong pembangunan perdesaan sebagai basis produksi bahan baku biodiesel Indonesia yaitu minyak kelapa sawit (PASPI, 2015).

Perluasan penyerapan biodiesel untuk sektor non-PSO akan membantu Indonesia dalam membangun ketahanan energi karena akan mampu menghemat impor solar dalam jumlah cukup besar. Jika target B30 diterapkan pada 2020, Indonesia mampu menghemat impor solar 16.19 juta kiloliter pada 2020 hingga 23,78 juta kiloliter pada 2025. Penghematan impor solar ini pada akhirnya akan menghemat devisa negara. Perluasan penyerapan biodiesel juga memperbesar pengurangan emisi GRK. Menurut European Commission (2012), biodiesel dari sawit mampu mengurangi emisi 62%. Penghematan emisi ini lebih tinggi daripada penghematan emisi biodiesel berbahan baku minyak rapeseed (45%), minyak kedelai (40%), dan minyak bunga matahari (58%). Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK 29% pada 2030.

Perluasan mandatory biodiesel ke sektor non-PSO juga mendorong pembangunan perdesaan yang jadi sentra produksi kelapa sawit. Produksi minyak sawit melibatkan 13 juta hektare kebun sawit yang di dalamnya terdapat sekitar 4,6juta ha kebun sawit rakyat dan ekonomi 200 kabupaten/kota produsen sawit. Karena itu, meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri lewat mandatory biodiesel berarti juga menjamin pasar produksi sawit petani dan menggerakkan ekonomi setidaknya di 200 kabupaten/kota. Sekali berlayar dua-tiga pulau tercapai, kebijakan ini juga bakal mendongkrak harga sawit di pasar dunia dan jadi solusi ketergantungan yang besar sawit pada pasar dunia.

Investor Daily Indonesia | Jum’at, 10 Agustus 2018

Perluasan Program B20 bakal Kerek Harga CPO

JAKARTA – Perluasan program mandatori pencampuran solar dengan biodiesel 20% atau B20 berpotensi mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar US$ 50 per ton dari posisi saat ini di kisaran US$ 550-580 per ton, yang merupakan level terendah dalam tiga tahun terakhir. Merujuk data yang dilansir www. indexmundi.com, pada Februari 2011, rata-rata harga CPO di pasar global sempat menyentuh US$ 1.292 per ton, rekor tertinggi sejak 2008. Harga terus berangsur turun hingga berada di titik terendah pada September 2015 sebesar US$ 538 per ton. Harga kemudian perlahan naik, meski sulit menembus masa keemasan pada 2011.

Pada 2016, rata-rata harga CPO mencapai US$ 641,85 per ton, lalu rata-rata pada 2017 sebesar 656,33 per ton, dan rata-rata Januari-Mei 2018 mencapai US$ 669 per ton. Namun dalam dua bulan terakhir, harga CPO terus melemah, untuk kontrak Agustus 2018 harga CPO hanya di kisaran US$ 545,75 per ton. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, harga CPO dapat terdongkrak sekitar US$ 50 per ton, menyusul pemberlakuan perluasan mandatori B20 ke segmen bukan PSO. Dalam catatan Gapki, per 9 Agustus 2018 harga CPO CIF Rotterdam untuk penyerahan Agustus 2018 tercatat US$ 577,50 per ton. “Kalau mandatori (perluasan) bio-fiiel berlaku, kami perkirakan konsumsi CPO domestik bertambah sampai 1 juta ton dari kondisi normal. Ini sampai akhir 2018, permintaan ini berdampak pada kenaikan harga CPO. Kami perkirakan harga CPO terdongkrak naik sekitar US$ 50 per ton,” kata Mukti.

Dia menjelaskan, konsistensi penerapan program B20 dalam hal ini perluasan program B20 mulai awal bulan depan dan peningkatan program B2O menjadi B30 pada tahun depan maka akan membuat pemulihan harga CPO berlanjut pada 2019. “Kami harapkan dapat meningkat lagi harganya pada tahun depan. Selain B20, juga kami harapkan B30 sudah mulai diterapkan (pada 2019). Dengan begitu, konsumsi dalam negeri akan bertambah seiring dengan penerapan kebijakan mandatori biodiesel di segmen PSO dan bukan PSO,” kata Mukti kepada Investor Daily, kemarin.

Hasril Hasan Siregar, direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, memperkirakan perbaikan harga CPO mulai terjadi pada akhir Agustus 2018 meski sangat tipis. Secara rata-rata, harga CPO pada Agustus juga akan jauh lebih rendah dari Juli 2018. “Dari hasil kajian Tim PPKS, akan ada perbaikan harga CPO dan tentunya berdampak pada harga jual tandan buah segar (TBS) pada akhir-akhir bulan ini. Meskipun tidak terlalu besar,” kata Hasril. Dia menjelaskan, pemicu kenaikan harga CPO di pasar global adalah kontrak-kontrak borongan karena momentum harga cukup rendah, juga karena produksi minyak nabati nonsawit pada semester kedua yang biasanya lebih rendah dari semester pertama. “Secara rata-rata, harga pada Agustus 2018 diproyeksikan lebih rendah dari Juli 2018. Ini diharapkan diikuti oleh volume transaksi yang turun, sehingga pasar masuk dalam fase strengthening (penguatan) pada September 2018. Semakin menguat apabila program B20 diimplementasikan penuh,” ujar dia

Anomali Harga

Direktur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menjelaskan, harga CPO global saat ini mengalami anomali. Tiga variabel fundamental yang terjadi saat ini seharusnya mampu mendorong kenaikan harga CPO, namun fakta di lapangan justru menunjukkan harga CPO mencapai titik terendah dalam 3-4 tahun terakhir. “Anomali harga tersebut bisa terjadi karena dua hal, yakni para importir yang wait and see dengan adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok atau karena memang ini sebenarnya merupakan dampak dari kesuksesan kampanye negatif yang digaungkan negara importir seperti Uni Eropa,” jelas Tungkot.

Tiga variabel fundamental yang harusnya mendukung kenaikan harga CPO adalah, pertama, saat ini harga minyak mentah mencapai US$ 75 per barel, secara normal harusnya faktor itu mengerek harga CPO. Kedua, prospek pertumbuhan ekonomi hampir semua negara di dunia menuju ke arah membaik, seharusnya permintaan akan CPO meningkat dan harga terdongkrak. Ketiga, selisih harga CPO dengan minyak nabati lain semakin lebar. Jika tahun lalu hanya US$ 130 per ton saat ini mencapai US$ 230 per ton, seharusnya CPO menjadi pilihan namun kenyataannya tidaklah demikian.

“Harga CPO CIF Rotterdam hanya USS 550 per ton, untuk harga FOB bisa lebih rendah lagi. Dalam kondisi anomali seperti ini, harus ada stimulus untuk mengurangi stok mengingat pada periode akhir tahun mau tak mau semua produsen CPO akan melepas produksinya ke pasar ekspor, stimulus itu di antaranya program perluasan B20,” jelas Tungkot, Menurut Tungkot, apabila program perluasan B20 benar diterapkan per 1 September 2018 maka konsumsi CPO domestik Indonesia akan bertambah sekitar 2 juta ton menjadi 11 juta ton. Penyerapan CPO di pasar domestik akan membantu mengurangi stok minyak sawit yang melimpah di pasar global.

Di sisi lain, Malaysia rupanya juga segera menerapkan program biodiesel BIO mulai akhir tahun ini. “Kalau Indonesia konsisten jalankan perluasan B20, Malaysia juga jalan, didukung fundamental yang sudah bagus, harga CPO di pasar global akan bergerak ke atas, bisa kembali ke posisi US$ 600 per ton di akhir tahun atau bisa lebih di atas itu,” ungkap Tungkot. Sedangkan Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, harga CPO di pasar global akan sulit menyentuh US$ 600 per ton karena hingga saat ini belum ada sentimen positif yang mampu mendongkrak harga komoditas tersebut Dalam pantauan DMSI, harga CIF Rotterdam CPO saat ini di kisaran US$ 570-580 per ton. “Kami belum melihat adanya faktor yang mampu menaikkan harga CPO dalam waktu cepat. Kecuali, pemerintah meningkatkan konsumsi CPO domestik dengan perluasan program B20, baik untuk kegiatan PSO maupun bukan PSO. Kalau ini jalan, akan mempengaruhi harga cukup banyak,” ujar Derom.

Insentif Fiskal

Menurut Tungkot, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda lagi perluasan program B20. Alasannya, dari sisi regulasi sudah mencukupi dan harga pun seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab, saat ini harga solar impor justru lebih mahal ketimbang biodiesel di dalam negeri. Saat ini, harga MOPS Singapura untuk solar USS 1,30 per liter atau setara Rp 20 ribu per liter, sedangkan harga biodiesel sawit tidak lebih dari Rp 9.000 per liter. “Dengan kondisi harga yang demikian, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi kepada produsen biodiesel, apalagi konsumen biodiesel bukan PSO itu kan industri, mall, yang bukan kategori tidak mampu,” kata dia.

Pemerintah, kata Tungkot, sebenarnya cukup memberikan insentif kepada produsen dan penyalur biodiesel agar lebih semangat dalam menjalankan program B20, di antaranya dengan memberikan insentif fiskal. Misalnya, pengenaan PPN 10% dipangkas menjadi 5%. Tanpa subsidi, perluasan program B20 ini masih menguntungkan buat produsen dan penyalur. Jadi, program perluasan B20 tidak hanya nanti mampu mendongkrak harga CPO tapi juga akan menolong para petani sawit, harga tandan sawit naik dan perekonomian setempat bergerak lebih baik,” jelas dia. Perluasan program B20 sedianya diterapkan mulai pertengahan Agustus atau mulai awal September 2018. Semua jenis solar akan dicampur biodiesel hingga 20%. Program tersebut memiliki sejumlah tujuan, mulai dari memperbaiki kurs rupiah, mctnper-baiki neraca transaksi berjalan, dan menyelamatkan devisa karena bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

Kompas | Kamis, 9 Agustus 2018

Walhi Desak Pemerintah Buat Road Map Kelapa Sawit untuk Biodiesel

JAKARTA, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) mendorong pemerintah membuat peta jalan atau road map guna mencegah adanya pembukaan kebun baru terkait penerapan kebijakan bahan bakar biodiesel (B20). Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyampaikan, alih-alih membuka kebun baru, pemerintah disarankan memanfaatkan kebun kelapa sawit lama untuk memasok kebutuhan B20. “Kalau pemerintah memang serius untuk menyerap kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri atau untuk B20 maka harusnya memanfaatkan kebun yang sudah ada seperti di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Dia pun menambahkan, penambahan kebun baru kelapa sawit akan sia-sia mengingat serapan produksi minyak kelapa sawit dari kebun lama masih minim jumlahnya. Riset dari Koaksi Indonesia menunjukkan bahwa pada 2017 silam dari produksi 3,416 juta ton biodiesel, serapannya hanya 2,572 juta ton. “Jangan ada lagi ekspansi, bertahap manfaatkan penyerapan di kebun dan pabrik yang sudah ada. Kalau bisa malah ada kebijakan domestic market obligation atau DMO kelapa sawit,” imbuh Nur Hidayati. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa tanpa adanya DMO tersebut, pabrik kelapa sawit tak diwajibkan memproduksi CPO untuk dijadikan biodiesel. “Jadi perlu adanya kewajiban menyuplai pasar domestik buat para pabrik CPO dan enggak perlu penambahan luas lahan karena produktivitas yang ada masih sedikit,” pungkas Nur Hidayati.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/09/210600626/walhi-desak-pemerintah-buat-road-map-kelapa-sawit-untuk-biodiesel

Mongabay.Co.Id | Kamis, 9 Agustus 2018

Kebijakan Dorong Biofuel, Peluang Tekan Emisi atau Sebaliknya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) mendorong pemerintah membuat peta jalan atau road map guna mencegah adanya pembukaan kebun baru terkait penerapan kebijakan bahan Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan mendorong perluasan penggunaan biodesel 20% (B20) untuk sektor non-subsidi. Alasannya, meningkatkan porsi energi terbarukan dan mengurangi fosil. Apakah kebijakan ini akan berkontribusi tekan emisi atau sebaliknya?

Pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo, rapat terbatas mengenai percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel. Percepatan ini sebagai langkah pemanfaatan energi baru yang dinilai masih sangat kecil, didominasi energi fosil sebagai dari bauran energi nasional. “Kita tak boleh hanya tergantung energi fosil, karena suatu saat energi fosil akan habis,” katanya dilansir dari laman Setkab. Adapun percepatan bauran energi ini antara lain menyangkut perbaikan neraca perdagangan Indonesia dan hendak mengurangi impor minyak. Ujung-ujungnya, demi penghematan devisa negara dampak rupiah terpuruk terhadap dolar Amerika. “Saya mendapatkan informasi setiap hari kalau ini bisa kita lakukan, akan hemat kurang lebih US$21 juta per hari, kalau betul-betul bisa kita laksanakan,” katanya.

Dia bilang, harus menyaipakn regulasi terkait dengan matang, dari hulu hingga hilir, hingga implementasi berjalan baik. Regulasi ini, dituangkan dalam revisi Perpres Nomor 61/2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit. Rancangan regulasi itu sudah selesai dan siap ditandatangani Presiden. Penerapan kewajiban B20 diperkirakan menghemat impor bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3,5 juta-4,5 juta kiloliter per tahun. Perkiraan total nominal penghematan negara dari penggunaan biodiesel mencapai US$ 5,5 miliar per tahun.

Pada 1 Agustus 2018, terdapat Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Implementasi Biodiesel B20 (yang bersubsidi dan tidak) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir dalam rapat itu Menteri ESDM, Kepala BPDP, Menteri BUMN dan lembaga maupun kementerian terkait. ”Semua akan berlaku efektif 1 September 2018,” kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral usai rakor. Dia menyebutkan salah satu revisi perpres terkait perluasan insentif biodiesel dari PSO (public service obligation) ke non-PSO, antara lain, penyamaan insentif dan tidak lagi melalui lelang, namun penunjukan langsung badan usaha. ”Kalau lelang masih butuh waktu lagi,” katanya.

Pemerintah pun telah menyiapkan pedoman implementasi kebijakan baru ini hingga badan usaha harus ikut serta dalam persiapannya, seperti pedoman penyimpanan dan pencampuran biodiesel. Penghitungan alokasi biodiesel untuk sektor non-PSO pun sudah diberikan kepada 19 badan usaha bahan bakar nabati dan 14 badan usaha bahan bakar minyak yang adil. Rida menyebutkan, penggunaan B20 untuk sektor non-PSO mampu menggenjot konsumsi biodiesel sekitar 4 juta kiloliter, melebihi target BPDP, hanya 3,22 juta kiloliter. Proyeksi 2019, katanya, dengan regulasi ini bisa mencapai 6-6,2 juta kiloliter.

Dengan begitu, katanya, penghematan devisa negara sebagai ganti impor solar pun ditargetkan mencapai Rp50 triliun dengan estimasi MOPS US$ 85 per liter. Pemerintah pun akan memperketat dengan penegakan hukum bagi badan usaha yang tak menjual B20. Denda Rp6.000 per liter kepada pihak yang melanggar. ”Kita lacak dahulu (verifikasi) sebelum denda.”

Biofuel reduksi emisi?

Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Walhi mengatakan, konteks kebijakan sawit, yang diharapkan sebenarnya bukanlah revisi perpres biofuel, tetapi moratorium sawit. ”Saat ini tidak jelas kelanjutannya, terkait isi pun begitu, tidak cukup hanya dua tahun.” Dari kebijakan perdagangan ekspor, B20 ini dianggap tidak akan kompetitif. Pasalnya, pangsa pasar minyak sawit untuk biofuel Eropa hilang pada 2030. Biofuel, katanya, bukan jadi alternatif bagi fosil fuel itu sendiri kalau dilihat dari persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim. ”Karena biofuel mampu mengemisi tiga kali lipat, bukan mereduksi emisi.” Ia mengacu pada produksi hulu sawit—bahan baku biofuel—yang diperoleh dengan menciptakan berbagai masalah dari deforestasi, kebakaran hutan dan lahan sampai konflik sosial.

Dia menilai, regulasi ini hanya untuk kepentingan ekonomi, misal, memperbaiki neraca perdagangan, mengurangi impor minyak, menghemat devisa. Tak ada pertimbangan lain yang lebih signifikan terkait perubahan iklim, deforestasi dan lain-lain. Tak hanya itu, biodiesel ini berasal dari pungutan sawit, di mana hanya korporasi besar yang menikmati keuntungan. ”Jika insentif diberikan akan kembai ke korporasi besar, bukan kepada petani.” Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis temuan terkait permasalahan sawit dari perizinan sampai pungutan pajak. Namun, hal ini belum ditindaklanjuti dengan langkah korektif dari BPDP. ”Misal, peran masyarakat, coverage mereka ditingkatkan tak hanya menjual tandan buah segar langsung ke perusahaan tapi mengelola limbah sawit jadi biofuel dari limbah sawit,” katanya.

Pengembangan insentif biofuel bukan berasal generasi pertama atau minyat sawit mentah langsung pun dianggap perlu, misal dari limbah sawit. Herry Purnomo, peneliti CIFOR menilai, regulasi ini diharapkan dapat dirasakan langsung masyarakat tingkat tapak dengan mendorong stabilisasi harga di pasar. Untuk itu, katanya, perlu ada negosiasi soal komposisi besaran penyaluran dana pungutan sawit agar tidak timpang alias didominasi pebisnis besar. ”Perlu negosiasi, harus lebih banyak diberikan kepada petani secara lebih luas.” Hal penting lain, katanya, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola sawit hingga bisa memenangkan persaingan dagang Uni Eropa hingga 2030. ”Ini juga tantangan bagaimana minyak sawit Indonesia green dan kompetitif,” katanya.

Menurut Herry, sulit mengatakan B20 menyebabkan deforestasi, tetapi jika sawit berkontribusi terhadap deforestasi itu benar adanya. Dia membenarkan, perluasan kebun sawit dan deforestasi terus terjadi. Meski kini, lebih banyak didominasi pergantian lahan garapan warga, misal dari pinang atau karet ke sawit. “Dari 400.000 hektar per tahun perluasan perkebunan sawit, 150.000 hektar atau sepertiga merupakan deforestasi. Tapi belum ada data detail menyebutkan apakah ini berhubungan dengan B20 atau tidak,” katanya. Hingga kini, sawit masih lebih besar untuk crude palm oil (CPO) dibandingkan B20. Yuyun menilai, penting ada regulasi moratorium sawit keluar terlebih dahulu dibandingkan revisi perpres ini. ”[Aturan moratorium sawit] ini meyakinkan, tidak ada lagi perluasan perkebunan yang makin masif.” Moratorium ini, kata Herry, hanya berlaku bagi perusahaan besar, bagi petani sangat sulit ada moratorium. ”Misal, mereka dari tanam karet diubah jadi sawit, kita kan tidak bisa melarang.”

Ruanda Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, dalam dokumen Indonesia tertulis salah satu target penggunaan energi terbarukan 23% hingga 2023 melalui biodiesel 30% atau B30. Hingga kini implementasi belum efektif. Dia bilang, produktivitas sawit boleh ditingkatkan namun tak boleh membuka lahan lagi di hutan. ”Artinya, diupayakan peningkatan produktivitas dari petani kecil. Bibit yang selama ini tidak bagus diganti bibit sawit bagus hingga produktivitas tinggi.”