+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Neraca | Selasa, 11 Desember 2018

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel Oil(PKO) sebesar 3,05 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 juta ton. Angka ini menunjukan peningkatan produksi sebesar 18% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016 yaitu 35,57 juta ton yang terdiri dari CPO 32,52 juta ton dan PKO 3,05 juta ton. (GAPKI ,Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Adapun target produksi minyak sawit (CPO) pada tahun ini tumbuh 10% menjadi 42 juta ton. Dengan total produksi sebesar ini, maka tidak berlebihan jika Indonesia dapat disebut juga sebagai negara yang menguasai sekitar dari hampir setengah produksi minyak kelapa sawit dunia. Walaupun Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar didunia, Indonesia bukanlah‘price maker’pembuat harga minyak, melainkan hanya sebagai‘price taker’pengambil harga didalam pasar minyak sawit dunia. Ini dapat kita lihat, bagaimana Indonesia tidak mampu menetapkan harga minyak sawit dunia disaat harga sawit turun seperti sekarang ini. Produksi CPO dipengaruhi juga oleh produksi petani sawit didalam memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) dan begitu juga ketika harga sawit turun, maka yang paling terkena dampak atas penurunan harga sawit dunia adalah petani sawit Indonesia. Berkurangnya pendapatan sawit Indonesia selain karena harga CPO yang turun, juga dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi sawit seperti biaya pemupukan dan biaya perawatan sawit. Tidak jarang ini akan mempengaruhi kemauan petani sawit untuk meningkatkan produksinya.

Tiga hal yang menjadi penyebab turunnya harga CPO yaitu adanya pembatasan impor yang dilakukan oleh Uni Eropa, adanya perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, dan rendahnya konsumsi CPO didalam negeri. Kegagalan pasar ini berimbas terhadap harga CPO dan TBS yang semakin turun sekitar Rp1.100- Rp1.400 untuk TBS dan Rp6.950 untuk CPO. Di sisi lain, turunnya harga minyak sawit disebabkan oleh tingginya produksi CPO dalam negeri dan pasar tidak mampu menyerapnya secara sempurna sehingga kelebihan produksi ini mendorong harga CPO dan TBS ke titikequilbrumyang lebih rendah. Kasus seperti ini membuat Pemerintah Indonesia perlu melakukan intervensi pasar untuk menyelamatkan komoditas ekspor utama kita yaitu minyak sawit mentah atau yang biasa disebut ‘emas hijau’. Karena ini menyangkut dengan pendapatan masyarakat banyak khususnya petani sawit dan sudah menjadi masalah nasional, maka pemerintah selaku regulator melakukan berbagai tindakan preventif untuk menyelematkan harga minyak sawit dunia. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunan Data Perkebunan Kelapa Sawit. Secara ringkas disebutkan bahwa seluruh sektor wajib melakukan mandatori pencampuran biodiesel dengan solar 20 persen atau yang biasanya disebut dengan B20. Dan disitu disebutkan juga bahwa Pemerintah akan menerapkan dengan tegas sanksi bagi setiap produsen yang tidak menerapkannya.

Apa Dampaknya?

Jikalau kita melihat dari sisisocial benefitakan terkena dua dampak yaitu secaradirect effectdanindirect effect.Dampak secara langsung(direct effect), maka Indonesia mampu menghemat devisa sekitar 1,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp15,8 trilliun. Bagi para petani dan pabrik minyak sawit, intervensi B20 ini akan menaikkan harga TBS hingga menuju kepada harga Rp1.800 atau bahkan lebih dan dalam jangka menegah ini akan menaikkan pendapatan per kapita Indonesia. Dari sisi dampak secara tidak langsung(indirect effect), kita melihat akan meningkatkanya kepercayaan investor didalam berinvestasi di Indonesia. Namun jika kita perhatikan darisocial cost,maka pada prakteknya implementasi B20 memiliki dampak buruk terhadap mesin, karena mengandung gliserin (kotoran yang tidak terbakar habis), yang akan meningkatkan risiko kerusakan injektur pada mesin yang akan membuat penggunanya akan sering melakukanserviceatau pergantian suku cadang mesin.Sekarang ini, intervensi yang dilakukan pemerintah nampaknya sudah membuahkan hasil dimana harga CPO dan TBS cenderung stabil dan dibeberapa daerah penghasil sawit cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifinikan. Apabila implentasi mandatori B20 ini berhasil, maka ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menerapakan implentasi B20 ini menjadi 100 persen atau B100. Tindakan ini juga akan membuat Indonesia memiliki sisi tawar yang kuat didalam menentukan harga sawit sehingga mampu menjadi pembuat harga(price maker). Jadi, kita perlu mengawal tindakan intervensi pemerintah ini agar mampu berjalan dengan baik karena memang ini sudah menjadi kabar gembira bagi semua pihak. Kita perlu mengawasi setiap produsen minyak seperti SPBU agar melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah.

http://www.neraca.co.id/article/110183/intervensi-pemerintah-atas-harga-cpo-via-implementasi-b20

Bisnis | Selasa, 11 Desember 2018

DISTRIBUSI BIOSOLAR (B20), Pertamina & 1 Badan Usaha BBM Asing Berpotensi Terkena Denda

Pemerintah mencatat terdapat dua badan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi dikenai denda karena tidak melakukan pencampuran biodiesel 20% (B20) sesuai dengan ketentuan. Mulai 1 September 2018, pemerintah mewajibkan bauran Solar dan 20% bahan bakar nabati dari minyak sawit (biodiesel) ke sektor bersubsidi dan nonsubsidi.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, salah satu badan usaha BBM yang terkena denda adalah PT Pertamina (Persero). “BU [badan usaha] BBM ada dua. Salah satunya Pertamina,” ujar Djoko di kantor Kementerian ESDM, Selasa (11/12/2018),Namun, Djoko enggan mengungkapkan nama badan usaha BBM lainnya yang berpotensi terkena denda karena alasannya masih dalam proses verifikasi. Dia hanya menyebutkan BU BBM tersebut merupakan badan usaha asing.Djoko menuturkan pihaknya akan memberikan waktu kepada badan usaha untuk melakukan banding dalam waktu sepekan setelah surat pengenaan sanksi denda diterbitkan. Bila badan usaha mengajukan klarifikasi dan mampu membuktikan pihaknya tidak bersalah, pengenaan denda bisa dicabut.

“Kalau dia komplain, ini bukan kesalahan saya, misal BU BBN-nya yang tidak mengirimkan B20. Ya kami verifikasi,” kata Djoko.Selain BU BBM, juga terdapat badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang memasok bahan baku B20 berpotensi terkena sanksi. Sebelumnya, Djoko telah menyebutkan akan ada sekitar enam badan usaha yang bakal dikenakan denda, tapi saat itu Djoko menyebutkan hanya satu BU BBM dan lima selebihnya BU BBN. Berdasarkan verifikasi pemerintah, Djoko menyebutkan perhitungan sementara jumlah denda B20 seluruhnya berkisar antara Rp200 miliar-Rp500 miliar. Berdasarkan Permen ESDM No. 41/2018, badan usaha BBM yang tidak memenuhi ketentuan, yakni tidak melakukan pencampuran, akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur dengan volume Solar pada bulan berjalan dan berupa pencabutan izin usaha. Sanksi serupa juga berlaku untuk badan usaha BBN, yakni bagi BU BBN yang tidak menyalurkan sesuai dengan alokasi volume biodiesel serta waktu dan spesifikasi biodiesel yang disepakati dalam kontrak.

https://industri.bisnis.com/read/20181211/44/868621/distribusi-biosolar-b20-pertamina-1-badan-usaha-bbm-asing-berpotensi-terkena-denda