+62 2129380882 office@aprobi.co.id

ISPO Tetap Dijadikan Senjata Utama

Bisnis Indonesia | Selasa, 11 Juni 2019

ISPO Tetap Dijadikan Senjata Utama

Pemerintah tetap menggunakan instrumen Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pelaku usaha dan petani Kelapa Sawit untuk memastikan praktik perkebunaa yang berkelanjutan. Sertifikasi ISPO masih bersifat wajib atau mandatory bagi perkebunan Kelapa Sawit di dalam negeri. Hal itu sebagai penegasan pemerintah di tengah kekhawatiran menciutnya potensi pasar minyak Kelapa Sawit [crude palm oil/CPO) di Eropa akibat implementasi kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II oleh Uni Eropa. Sistem audit ISPO merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menjamin industri Kelapa Sawit yang berkelanjutan. “Ada tidak ada Eropa [sebagai tujuan eskpor CPO], ISPO akan terus berlanjut. Sebelum ada isu RED II, kami sudah menetapkan ISPO karena kami mengedepankan keberlanjutan,” ungkap Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, beberapa waktu lalu. Dalam RED n, Uni Eropa menetapkan Kelapa Sawit sebagai tanaman dengan risiko tinggi terhadap deforestasi melalui rumus perhitungan alih fungsi lahan tak langsung atau indirect land use change (ILUC).

Beleid ini pun menyebutkan bahwa energi terbarukan yang berasal dari sawit justru berkontribusi besar pada emisi gas rumah kaca. Padahal, organisasi multinasional itu menetapkan target penggunaan energi terbarukan sebesar 32% sampai 2030. Dengan disepakatinya RED II, negara-negara Uni Eropa diwajibkan untuk mengurangi secara bertahap jumlah bahan bakar nabati atau biofuel dari tanaman jenis tertentu di antaranya sawit guna memenuhi target energi terbarukan. Pengurangan ini mulai berlaku pada Januari 2024 dengan peninjauan setiap 2 tahun sekali mulai 2019 sebelum diimplementasikan. Uni Eropa merupakan salah satu pasar penting tujuan ekspor minyak sawit Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kawasan tersebut mengimpor 4,78 ton minyak sawit Indonesia. Angka tersebut menjadikan mereka importir minyak sawit asal Indonesia terbesar kedua setelah India.

MASIH SIGNIFIKAN

Signifikansi Uni Eropa bagi komoditas sawit Indonesia diakui Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Bernard A. Riedo. Bernard mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengantongi sertifikasi internasional seperti Roundatable on Sutainable Palm Oil (RSPO) dan International Sutainibality and Carbon Certification (ISCC) masih mengharapkan agar permintaan dari pasar Benua Biru. Efek pengurangan minyak sawit, lanjut Bernard, juga memiliki efek domino bagi petani yang menguasai 40% kebun kelapa sawit. Bernard menyatakan, industri sawit Indonesia perlu mencari peluang guna menghadapi potensi kekosongan yang diakibatkan kebijakan Uni Eropa. Dia menegaskan, praktik pengolahan sawit yang berkelanjutan harus tetap dipertahankan meski menargetkan kawasan yang tidak menerapkan kebijakan seketat Uni Eropa “Kami harus mencari peluang dengan mempertahankan praktik sawit berkelanjutan. Kami tidak bisa bedakan antara India, Pakistan, ekspornya yang tidak berkelanjutan. Karena pada akhirnya hanya ada satu, yaitu minyak kelapa sawit. Seharusnya semua sustainable,” ujar Bernard. Untuk sertifikasi ISPO yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia, tercatat sampai Maret 2019 terdapat 502 sertifikat yang telah diterbitkan. Sertifikat ISPO terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan area seluas 4,1 juta hektare atau baru mencakup 28% dari total luas perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia yang mencapai 14 juta hektare. Pemerintah terus membantu petani sawit swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Adapun perkebunan sawit skala perusahaan lebih siap untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

Portonews | Senin, 10 Juni 2019

Jonan Bakal Launching B30 Di Ke ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral rencanakan launching bahan bakar biodiesel campuran B30 pada Kamis (13/6/2019) mendatang. Launching B30 ini direncanakan dilakukan di Kementerian Esdm oleh Menteri Esdm Ignasius Jonan. “Betul..Inshaa Allah Kamis ini. Nanti ceritanya pas launching aja ya,”ucap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Esdm Dadan Kusdiana ketika dihubungi Portonews.com,Senin (10/6/2019) terkait hal ini. Dalam halaman situs Aprobi,disebutkan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) mendukung rencana pemerintah dalam rangkaian uji jalan (road test) kendaraan berbahan bakar biodiesel campuran 30% atau B30. Road test B30 akan diluncurkan oleh Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM). Penggunaan B30 akan membantu ekonomi Indonesia dari aspek penghematan devisa dan pembukaan lapangan kerja. Penggunaan B30 diperkirakan menambah konsumsi CPO domestik antara 9 juta -10 juta ton. Bahkan B30 ini dapat menghemat impor minyak solar sekitar 55 juta barel per tahun.