+62 2129380882 office@aprobi.co.id

ITB Siap Laporkan Pengembangan Bioavtur ke Presiden Awal 2019

Kata Data | Senin, 17 September 2018

ITB Siap Laporkan Pengembangan Bioavtur ke Presiden Awal 2019

Penggunaan bioavtur dapat menguntungkan Indonesia dalam menghemat devisa negara dan menekan impor bahan bakar minyak.

Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah melakukan pengembangan terkait penggunaan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dalam campuran untuk avtur (bioavtur). Rencananya, laporan awal pengembangan bioavtur akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal tahun depan. Guru Besar Teknik Kimia ITB Soebagjo menyatakan pengembangan penelitian penggunaan bioavtur berada dalam uji coba untuk pesawat angkutan umum ukuran besar seperti Boeing dan Airbus. “Kami usahakan awal tahun depan sudah selesai,” kata Soebagjo di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/9) lalu. Dia menjelaskan, tim riset asal Singapura juga sedang melakukan pengembangan penggunaan bioavtur, sehingga para peneliti di Indonesia mencoba untuk bergerak cepat. Nantinya, penggunaan bioavtur bercampur minyak nabati dari minyak kelapa sawit akan segera dipatenkan.

Soebagjo mengatakan para peneliti mencoba melakukan pencampuran secara bertahap kandungan minyak kelapa sawit dalam bioavtur. “Untuk berapa persennya akan kami sesuaikan sampai tahap mana kemampuannya,” ujarnya. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang melakukan kunjungan ke ITB mengatakan, penggunaan bioavtur akan menambahkan devisa negara. Sebab, dalam proses lobi Indonesia dengan beberapa negara telah memasukkan bioavtur sebagai persyaratan perdagangan, seperti yang dilakukan dengan Boeing dan Airbus di Amerika Serikat (AS). Pada tahap awal, ITB bakal menyesuaikan bioavtur dengan standar internasional seperti B5, dengan kandungan bahan bakar nabati yang berpotensi terus bertambah jika memungkinkan. “Pemerintah juga minta penghitungan aspek keekonomisannya supaya harga bersaing,” kata Enggar.

Dia mengapresiasi langkah ITB yang mempercepat proses penelitian bioavtur yang merespons program mandatori B20. Pengembangan penggunaan bioavtur mendapatkan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, PT Pertamina (Persero), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor meminta ketepatan penghitungan penggunaan bioavtur. Sebab, pihaknya pernah melakukan riset yang menyatakan harga bioavtur cukup tinggi karena biaya produksinya besar.

Selain itu, Aprobi berharap bioavtur berbahan dasar kelapa sawit bisa mendapatkan paten internasional agar bisa bersaing di pasar global. Sebab menurutnya, penggunaan bioavtur bakal menguntungkan Indonesia dalam penghematan devisa untuk impor bahan bakar minyak. “Kalau bisa mungkin bakal dicoba di dalam negeri,” ujar Tumanggor. Untuk potensi pembuatan fasilitas produksi bioavtur di AS, dia juga menyatakan akan ada kerja sama dengan pembeli potensial. Namun, realisasinya masih menunggu laporan penggunaan minyak kelapa sawit dalam avtur.

https://katadata.co.id/berita/2018/09/17/itb-siap-laporkan-pengembangan-bioavtur-ke-presiden-awal-2019

Jawa Pos | Selasa, 18 September 2018

Berupaya Atasi Masalah Distribusi

Penerapan bahan bakar dengan campuran 20 persen minyak kelapa sawit atau B20 ditargetkan bisa terealisasi pada akhir September 2018. Namun, dalam penerapannya, program yang salah satu tujuannya adalah mengurangi impor minyak tersebut masih terkendala beberapa hal. Misalnya, distribusi. Berikut perbincangan Agfi Sagittian dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Bagaimana sejauh ini perkembangan perluasan distribusi B20?

Sejak resmi diluncurkan pada awal September lalu, realisasi implementasi program pencampuran Biodiesel 20 persen ke bahan bakar minyak solar telah mencapai 80 persen.

Apakah benar beberapa daerah aliran distribusinya masih terhambat?

Untuk distribusi, kami memang melihat masih ada beberapa kendala. Untuk angkut ke depo tertentu, di pulau tertentu, itu kan harus pakai kapal. Pengadaan kapalnya sendiri tak bisa 1-2 hari. Ada yang 14 hari.

Kira-kira daerah mana saja yang distribusinya masih terhambat?

Kemarin ada beberapa laporan, kendala pengiriman ke wilayah yang sulit terjangkau. Misalnya, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Termasuk juga penyaluran B20 ke wilayah perbatasan atau kawasan berikat Selain itu, kondisi cuaca dan ombak besar bisa memperlambat waktu pengiriman.

Apa sanksi bagi yang belum menggunakan B20 jika sudah mulai diberlakukan?

Ada sanksi untuk pelaku usaha yang belum menggunakan B20 dengan alasan yang tak jelas. Namun, jika faktor kendalanya masih dapat ditoleransi, seperti masalah distribusi, pemerintah tidak memberikan sanksi. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2018, badan usaha yang tidak menjalankan aturan ini dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 6 ribu per liter.

Rakyat Merdeka | Selasa, 18 September 2018

Kebijakan Pemerintah Masih Kurang Nendang

Neraca perdagangan pada Agustus kembali loyo. Padahal, pemerintah sudah mengerek pajak impor, dan penerapan Biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan pemerintah masih kurang nendang? KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, nilai impor yang masih relatif tinggi belum mampu diimbangi dengan peningkatan kinerja ekspor. Sehingga secara bulanan membuat neraca perdagangan pada Agustus kembali defisit 1.02 miliar dolar AS. BPS mencatat, ekspor pada Agustus turun sebesar 2,90 persen menjadi 15,82 miliar dolar AS. Padahal, pada Juli 2018, nilai ekspornya 16,29 miliar dolar AS.

Penurunan ini disebabkan oleh merosotnya ekspor nonmigas 2,86 persen, yaitu dari 14,85 miliar dolar AS menjadi 14,43 miliar dolar AS. Ekspor migas juga turun 3,27 persen dari 1,43 miliar dolar AS menjadi 1,38 miliar dolar AS. Secara tahunan, kata dia, ekspor Agustus memang mencatat kenaikan 4,15 persen dari 15,19 miliar dolar AS menjadi 15,82 miliar dolar AS. Namun, impor periode tersebut juga mengalami kenaikan dengan persentase lebih tinggi yakni sebesar 24,65 persen 16,84 miliar dolar AS dari 13,51 miliar dolar AS.

“Ekspor kita masih bagus, tetapi yang jadi masalah impornya tumbuh lebih tinggi,” katanya saat memaparkan kinerja ekspor impor di gedung BPS, Jakarta, kemarin. Menurutnya, kenaikan impor Agustus disumbang oleh impor migas sebesar 14,5 persen menjadi 3,05 miliar dolar AS dari periode Juli sebesar 2,66 miliar dolar AS. Sedangkan impor non migas, walaupun nilainya tinggi, namun secara persentase pertumbuhan turun 11,79 persen menjadi 13,79 miliar dolar AS dari realisasi impor Juli 15,64 miliar dolar AS. Mendapat laporan neraca perdagangan masih loyo. Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Dia langsung memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ke Istana Negara.

Darmin mengatakan, pertemuan ini untuk membahas perekonomian dan defisit neraca perdagangan. “Kita memang membahas neraca perdagangan. Kita mereview-nya, apa yang jalan, apa yang tidak jalan,” katanya. Pemerintah, kata dia, juga sudah mulai menyusun strategi apa saja yang akan dilakukan untuk terus menekan defisit neraca perdagangan. Saat ini yang sudah dilakukan pemerintah adalah menaikkan pajak impor dan menggenjot penggunaan B20 untuk menekan impor BBM. “Artinya, kalau dilihat neraca perdagangan, itu jumlah sih menurun, ya kan? Bulan lalu neraca perdagangan kita defisitnya 2,02 miliar dolar AS, akhir bulan Agustus, defisitnya 1,02 miliar dolar AS,” jelas dia.

Harga Minyak Naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, sebenarnya kenaikan volume impor minyak tak banyak. Defisit tersebut. Iebih disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang saat ini sudah mencapai kisaran 70 dolar AS per barel . Padahal , pada Agustus 2017 harga minyak berada di kisaran 48 dolar AS per barel. “Neraca minus itu bukan kenaikan konsumsi. Tapi lebih kepada harga.” kata Jonan di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Dengan kenaikan harga itu. kata dia, neraca perdagangan migas sudah pasti defisit terjadi karena kebutuhan minyak di dalam negeri mencapai 1,4 juta barel per hari. Sedangkan produksi minyak nasional hanya sekitar 800 ribu barel per hari. Meski demikian, kata Jonan. sektor migas menyumbang surplus di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari migas tahun ini bisa mencapai Rp 200 triliun. Ditambah minerba totalnya Rp 240 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding total anggaran untuk subsidi energi. “Subsidi energi Rp 149 triliun. Target PNBP migas dan minerba di APBN itu Rp 156 triliun. Outlook-nya Rp 240 triliun. Jadi masih ada surplus,” tukasnya.

Sebelumnya, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami liman memprediksi jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pajak impor barang konsumsi tidak akan mampu mengatasi defisit perdagangan. Berdasarkan data Kementerian IVrdajiangan fKemendag) pada Januari-Juni 2018, nilai rata-rata impor barang konsumsi hanya 92 persen dari seluruh nilai total impor. Sementara itu, impor barang raw material dan barang modal 74,6 persen dan 16,1 persen.

Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 18 September 2018

Pertamina Salurkan B20 di 69 Terminal BBM

Jakarta – PT Pertamina (Persero) telah menyalurkan bahan bakar campuran biodiesel 20 persen (B20) pada sebanyak 69 Terminal BBM (TBBM). “Pada awal September lalu baru tiO TBBM kami yang siap menyalurkan B20, dan Alhamdulillah hingga 14 September kemarin, sudah ada tambahan sembilan TBBM lagi sehingga menjadi 69 TBBM yang menyalurkan B20. Tambalian sembilan TBBM yakni Cepu, Cilacap, Palopo, Bima, Reo, Kolaka Tual, Badas dan Ketapang,” jelas Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo, seperti dikutip Antara, kemarin. Dalam keterangan resminya, PT Pertamina (Persero) terus mengintensifkan monitoring implementasi manda- . tori Biodiesel 20 persen (B20). Sejak program mandatori dicanangkan Kementerian Perekonomian pada 31 Agustus 2018, Pertamina telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pencampuran FAME (Fatty Acid Methyl Eter) baik untuk Bahan Bakar PSO (Public Service Obligarions/Subsidi) dan non-PSO. Gandhi Sriwidodo menyatakan hingga tanggal 14 September 2018, Pertamina telah menggunakan FAME sebagai bahan campuran solar pada kisaran 159.988 kiloliter (KL )atau sekitar 39 persen dari alokasi bulanan. Jumlah tersebut terdiri dari FAME untuk PSO sebesar 116.422 KL dan FAME untuk NPSO 43.566 KL Ia menambahkan Pertamina juga telah melakukan berbagai kemajuan, bergerak cepat mengkonsolidasikan 112 TBBM Pertamina segera menyalurkan perluasan B20, di sektor PSO dan non-PSO. Monitoring pe laksanaan B20 utk Badan Usaha Migas juga menjadi perhatian Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral(ESDM),DjokoSiswanto. “Dalam pemantauan kami perluasan B20 yang dicapai Pertamina sudah 80 persen, akhir September optimis bisa 100 persen,” kata Djoko Siswanto.

Gandhi menambahkan, pihaknya berharap implementasi B20 yang dicapai Pertamina bisa menjadi pemicu bagi badan usaha lainnya dalammendorong penerapan “green energy.” Diproyeksikan hingga pekan ke-2 September ada tambahan 10 terminal BBM lagi yang akan menyalurkan B20.”Kami estimasikan pada akhir September realisasi penyaluran akan bertambah lagi, karena pasokan FAME dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN) akan masuk ke TBBM Utama sehingga 32 TBBM lainnya dapat menyalurkan B20 juga,” ujarnya.

Seputar Indonesia | Selasa, 18 September 2018

Perlu Peta Jalan Pengembangan Biodiesel

(Penuliss: Peneliti Kebijakan Ekonomi di Auriga Nusantara)

Pemerintah mem -perluas program mandatori biodie -sel. Itu salah satu cara pemerintah memitigasi risiko defisit transaksi berjalan (current account deficit /CAD) dan depresiasi nilai tukar rupiah, selain menaikan pajak penghasilan (PPh) impor. Program itu sendiri adalah mencampur 20% biodiesel ke dalam 80%solar(B20). Kebijakan ini berlaku terhadap semua sektor seperti transportasi, pertambangan, manufaktur, ketenagalistrikan, dan sebagainya. Sebelumnya hanya untuk transportasi pelayanan publik (public service obligation). Ditengarai, perluasan B20 mampu mengurangi impor solar sebesar 5,7 juta kilo liter. Itu ar tinya menghemat devisa sebesar USD2,2 miliar. Selain penghematan devisa, manfaat Iain dari penggunaan biodiesel adalah, pertama, mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil. Emisi gas buang kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan pabrik yang menggunakan diesel merupakan penyumbang emisi terbesar dilndonesia, terutama diJakarta.

Kedua, meningkatkan bauran energi nasional. Pemerintah telah menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi sebesar 23% pada 2025. Saat ini proporsi EBT baru 11,68% dengan ada perluasan B20 dapat menambah proporsi EBT menjadi 15%. Ketiga, memperkuat hiliri-sasi industri minyak sawit nasional. Pemanfaatan biodiesel skala luas mampu meningkatkan competitiveness dan added value pada industri hilir. Selain itu, dapat menjadi trickle down effect terhadap kesejahteraan petani sawit. Meskipun demikian, manfaat itu masih dibalut oleh kendala teknis. Banyak pengguna B20 yang belum siap misalnya PT Freeport Indonesia menolak menggunakan B20 karena ke -giatan operasionalnyaberada di ketinggian dengan suhu rendah. Jika dipaksakan, akan terjadi pembekuan biodieselnya. Itu dapat mengganggu operasional mereka.

Penolakan juga disampai -kan oleh Kementerian Pertahanan dan PT PLN (Persero). Alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak cocok dengan B20. Begitu juga mesin pembangkit listrik belum siap menggunakan B20. Terakhir, pelaku industri automotif menyampaikan kekhawatirannya terhadap penggunaan B20. Mereka harus menyesuaikan spesifikasi mesin kendaraan yang diproduksi dengan B20. Selain itu, mereka juga menganggap penggunaan B20 menyebabkan pemakaian bahan bakar mesin men -jadi boros. Kekhawatiran lain adalah soal keberlanjutan kebijakan, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Selain masalah teknis di atas, adajugapersoalan tata ke -lola fiskal (fiscal governance) dalam penyaluran program B20. Program ini didukung oleh anggaran yang besar, yakni RplO-12 triliun per tahun, yang digunakan untuk menutupi selisih harga antara biodiesel dan solar. Anggarannya menggunakan dana perkebunan sawit (CPO Fund ) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, yakni badan layanan umumyangberadadi bawah Kementerian Keuangan.

Perluasan itu menambah beban keuangan BPDP Sawit. Dengan jumlah dana yang dikelola sebesar Rp 13-14 triliun per tahun, alokasi untuk insentif biodiesel bisa mencapai 90% dari dana kelolaan. Masalahnya, masih banyakprogram lain yang meskinya menjadi prioritas seperti pro -gram peremajaan sawit, pengadaan sarana dan prasarana perkebunan sawit, pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit, penelitian, dan promosi. Tantangan Eksternal Selainpersoalan domestik di atas, pengembangan biodiesel juga terkendala oleh faktor eksternal. Biodiesel Indonesia dihambat un tuk masuk kepasar global. Uni Eropa (UE) telah menghapuskan biodiesel minyak sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan untuk transportasi pada 2030. Itu tertuang dalam Renewable Energy Directive (RED) Hyang dirilis oleh UE tahun ini.

Di pasar Amerika Serikat (AS), Komisi Perdagangan Internasionalnya (United Stated International Trade Commi-ssion/USITC) telah memutuskan pengenaan tarif bea masuk antidumping (antidumping duty) sebesar 126,97% sampai 341,38% terhadap biodiesel dari Indonesia. Putusan itu dituangkan dalam Federal Re-gister/Vol. 83, No. 81/Thursday, April 26, 2018/Notices. Selain hambat -an tarif (tariff barrier), biodiesel Indonesia juga diserang oleh isu lingkungan. Selain RED II, parlemen UE juga mengeluarkan resolusi, yakni Palm Oil and Deforestation of the Rainforest. Resolusi itu menyatakan pengembangan industri sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim (climate change ). Itu berten -tangandenganParisAgreementon Climate Change yang menjadi kesepakatan global Biodiesel minyak sawit terkungkung oleh polemik isu keberlanjutan di rantai pasoknya (supply chain). Bahan bakunya masih banyak yang berasal dari kawasan hutan, lahan gambut, dan penyebab konflik sosial.

Meskipun sebagian besar produsen biodiesel sudah berkomitmen terhadap isu berkelanjutan tersebut (no deforesta tion, no peat, and no exploitation /NDPE), namun di lapangan masih banyak ditemukan praktik ketidakberlanjutan itu di-lakukan oleh mereka dan pemasok bahanbakunya. Atas hal itulah, seringkali blackcampaign diembuskan untuk menghambat akselerasi biodiesel di pasar global. Di -plomasi pemerintah membendung kampanye itu pun tumpul karena fakta kerusakan lingkungan dan konflik sosial sangat terang benderang terjadi. Sedangkan upaya pemerintah untuk memper -baikinya tak kelihatan nyata. Peta Jalan Kita se -pakat menjadikan industri biodiesel sebagai industri strategis nasional. Selain mampu ber -kontribusi positif terhadap perekonomian, kita juga butuh sumber energi bersih (clean energy ). Biodiesel adalah salah satunya.

Agar harapan itu bisa terwujud, pemerintah perlu menyusun peta jalan pengembangannya. Peta jalan itu salah satunya mengintegrasikan antara pengembangan biodiesel dengan sektor lainnya. Tak strategis bila upaya pengembangan ituhanyaberpijak pada aspek mitigasi risiko CAD dan depresiasi rupiah. Harusnya berpijak pada kesesuaian dan kesiapan sektor lain seperti industri automotif, transportasi, manufaktur, ketenagalistrikan, pertambangan, dan sebagainya. Memaksakan mereka beralih pada biodiesel sungguh tak tepat dengan waktu persiapan yang singkat. Mereka butuh transisi karena itu menyangkut keberlanjutan bisnis mereka. Un tukitulah, pe ta jalan ini perlu disusun oleh pemerintah, yakni memastikan semuanya terintegrasi. Peta jalan itu juga memuat tata kelola bisnis dan industri biodiesel nasional. Meskipun industri ini baru dan butuh insentif agar berdaya saing, namun tak elok kalau terus disubsidi berlebihan karena dapat menimbulkan inefisiensi. Makanya, perlu menyusun langkah-langkah insentif yang baik agar industri ini dapat berkelanjutan.

Harus juga termaktub strategi untuk memasuki pasar global dalam pe ta j alan. Energi terbarukan merupakan energi masa depan. Kebutuhannya akan semakin besar di masa mendatang. Indonesia memiliki comparative advantage un – tuk merebut pasar itu. Namun, kita perlu terobos hambatan pasarnya. Sepatutnyalah pemerintah dan pelaku usaha memastikan in -dustri ini sesuai dengan stan -dar dan kaidah pengelolaan industri yang ramah lingkungan. Perlu membangun standar berkelanjutan, yang dimulai dari sistem sertifikasi berkelanjutan (sustainable certification), sistem ketelu-suran rantai pasok (tracebi-lity), sampai sistem tata niaga yang fair. Itulah perlunya peta jalan agar semua perbaikan itu dapat dicapai dengan baik.