+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Jalan Panjang B100 di Lantai Bursa

Bisnis Indonesia | Senin, 25 Februari 2019

Jalan Panjang B100 di Lantai Bursa

Aksi pemerintah untuk menerapkan program BI OO telah dimulai dengan strategi yang cukup baik. Strateginya, Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional Italia yakni ENI S.P.A untuk mendukung hal itu. Kerja sama dengan perusahaan asal Italia tersebut merupakan persiapan Green Refinery Project, guna mendukung produksi bahan bakar diesel nabati 100% atau yang dikenal dengan B100. Untuk menyambut B100, pemerintah pun memaksimalkan kilang yang sudah ada yakni di Dumai, sebagai upaya mengoptimalisasi aset dan biaya investasi lebih efisiensi dibandingkan pembuatan kilang baru. Kilang baru di Plaju, Palembang, pun siap dibangun dengan investasi senilai US$3,5 miliar. Harapannya, perusahaan pelat merah ini bisa menjadi pemimpin produksi B100. Selain berinvestasi pada kilang baru, pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui kebijakan B20 yang mulai berlaku 1 September 2018. Kebijakan B20 ini memberikan peningkatan serapan CPO di dalam negeri. Mandatori B20 diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk Kelapa Sawit di pasar domestik.

Perlu diketahui, pada 2018, produk- si minyak Kelapa Sawit di Indonesia sekitar 47,6 juta ton atau naik 4% dibandingkan dengan 2017. Pada tahun ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GPKI) memproyeksikan pertumbuhan minyak sawit sekitar 4% atau berkisar 49,5 juta ton. Penyerapan biodiesel dalam negeri melalui program mandatori B20 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 2,2 juta ton. Alhasil serapan dajam negeri mencapai 13,4 juta ton dan selebihnya di ekspor. Hasil produksi minyak Kelapa Sawit sebanyak 71% di ekspor ke luar negeri pada 2018 dan sisanya sebesar 29% diserap dj dalam negeri. Dalam Bursa Malaysia, harga CPO untuk kontrak berjangka Mei 2019 pada Jumat (22/2), ditutup mendingin, turun 12 poin menuju level 2.252 ringgit per ton. Dirut PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) Santosa mengharapkan program B20 dan rencana B100 bisa meningkatkan serapan di dalam negeri. Bila dilihat dari sisi lain terkait rencana B100, katanya, pelaku pasar belum mengetahui kebutuhan domestik.

“Tantangan bisnis kelapa sawit adalah harus memiliki pasar untuk produk di dalam negeri. Kalau pasar internasional banyak hambatan, harus membuka pasar di dalam negeri.” Santosa pun mendukung pemerintah untuk segera mengoperasikan kilang di Plaju. Namun, target ambius B100 juga perlu didukung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi bila kelak B100 menjadi mahal. Saat dihubungi terpisah, analis Panin Sekuritas William Hartanto menuturkan, B100 akan berdampak sangat baik bagi emiten kebun. Alasannya,, kendaraan di Indonesia sangat banyak sehingga menggunakan 100% CPO untuk minyak kendaraan bermotor bakal mengkerek harga sawit. Bila B100 terealisasi, hal yang harus diperhatikan adalah faktor harga. William menambahkan, harga B100 yang terjangkau atau tidak memiliki rentang harga yang jauh berbeda dengan produk sejenisnya, maka ke mungkinan perpindahan konsumen ke B100 akan besar. “Saya kira, dengan ikutan B100 akan lebih menguntungkan daripada menggenjot ekspor yang sering terjadi perubahan dari regulasi maupun permintaan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (24/2). Panin Sekuritas memproyeksikan emiten perkebunan yang paling siap menghadapi B100 adalah AALI dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP). Pada 2019, William memproyeksikan harga saham AALI sekitar Rpl5.500-Rpl6.000 dan LSIP Rpl.SOO–Rpl.640 per saham. Legal Director Corporate Secretary PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Naga Waskita mengatakan, mandatori B20 berpotensi menaikkan serapan tandan buah segar (TBS), yang kemudian diolah menjadi bahan bakar untuk kebutuhan konsumsi domestik. Di sisi lain, SMAR tetap fokus pada progam intensifikasi, dengan tujuan meningkatkan produksi dan efisiensi melalui percepatan peremajaan tanaman. Setali tiga uang, Investor Relation PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. Pinta Sari Chandra menilai, rencana pemerintah untuk melaksanakan B100 masih dalam wacana. Baginya, pelaksanaan B100 di Indonesia masih harus menempuh jalan yang panjang.

Bisnis Indonesia | Senin, 25 Februari 2019

Agresivitas Taipan di Bisnis Energi Terbarukan

Pekan lalu, Bisnis Indonesia menurunkan berita tiga bank jumbo mendanai proyek pembangkit listrik hidro milik grup Salim. Pinjaman senilai 5,92 triliun ini akan dipakai untuk mendanai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro (PLTMH). Hal ini menguak tren bisnis konglomerat yang mulai merambah ke sektor energi bersih atau energi terbarukan. Selain Grup Salim, ada sejumlah konglomerat raksasa nasional mulai merambah ke bisnis energi terbarukan dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja Sinar Mas Group yang masuk ke usaha pembangkit listrik sejak 2014 dengan membangun PUT Biomassa dari limbah Kelapa Sawit dan telah mulai merambah juga ke bisnis energi surya dan bahan bakar nabati. Ada juga Barito Pacific dengan mengambil alih saham Star Energy, sebuah perusahaan pembangkit panas bumi terbesar di Indonesia dan menguasai hampir 40% dari 1.948 MW kapasitas pembangkit panas bumi yang beroperasi saat ini. Konglomerat lain yang juga masuk ke bisnis energi terbarukan adalah Grup Kalla, yang telah cukup lama mengembangkan PLTA dan PLTMH. Grup Kalla saat ini mengelola PLTA Poso 1 dan 2 dan sedang bersiap mengembangkan Poso 3 yang diperkirakan beroperasi pada 2022/2023.

Jika beroperasi nanti, ketiganya akan memiliki kapasitas total sebesar 1.000 MW. Grup Kalla paling tidak memiliki portofolio proyek PLTA dan PLTMH sebesar 1.500 MW. Kelompok bisnis Bakrie Brothers yang telah lama masuk ke bisnis pembangkitan listrik batu bara juga sudah merambah bisnis energi terbarukan dengan mulai mengembangkan pembangkit listrik panas bumi dan energi surya. Medco Group yang memiliki bisnis inti di minyak dan gas bumi, juga mulai masuk ke bisnis panas bumi dengan menguasai PLTP Sarulla dan berencana mengembangkan PLT Surya. Masuknya para konglomerat Indonesia ke bisnis energi terbarukan bukanlah sesuatu yang aneh. Kecenderungan serupa juga terjadi di banyak negara di dunia. Seiring dengan upaya untuk mengendalikan risiko perubahan iklim dan strategi mengurangi risiko akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil, banyak negara secara agresif mengembangkan pembangkit energi terbarukan. Adanya target nasional dan ditambah berbagai insentif untuk energi terbarukan membuat pangsa pasarnya berkembang dan memunculkan berbagai peluang bisnis.

Hasilnya, bisnis energi terbarukan menjadi bisnis triliunan dolar yang terus bertumbuh dan menarik investasi dari berbagai pihak. Berdasarkan data Bloomberg New Energy Finance (BNEF, 2019), investasi energi bersih dunia tumbuh dari US$65 miliar pada 2005 menjadi US$332 miliar per tahun pada 2018. Selama 5 tahun terakhir, investasi energi bersih global berada di atas US$300 miliar. Peluang ini juga dilihat oleh pebisnis dan konglomerat domestik yang perlahan mulai melakukan diversifikasi bisnisnya, masuk ke bisnis pembangkit listrik energi terbarukan. Adanya tren global yang mulai menjauhi pembangunan pembangkit bahan bakar fosil, khususnya PLTU batu bara, semakin membuat bisnis energi terbarukan terlihat lebih menarik. Di Indonesia, bisnis energi terbarukan mulai dilirik sejak adanya target yang ambisius pada 2006, yang makin dikuatkan dengan lahirnya UU Energi pada 2007 dan PP tentang Kebijakan Energi Nasional pada 2014. KEN menargetkan energi terbarukan 23% dari bauran energi primer pada 2025 dan 25% pada 2030. Target energi terbarukan ini diadopsi oleh PLN dalam rencana pembangunan pembangkit listriknya. Dalam RUPTL 2018-2027, PLN merencanakan pembangunan 14,90 Gigawatt (GW) pembangkit energi terbarukan sampai dengan akhir 2027.

Dalam RUPTL 2019-2028 yang baru dirilis, pembangkit energi terbarukan direncanakan 16,70 GW terbangun hingga akhir 2028 untuk mencapai bauran energi terbarukan 23%. Tiga pembangkit dengan kapasitas terbesar yang direncanakan dibangun adalah PLTA dan PLTMH dialokasikan 9,50 GW, disusul PLTP 4,60 GW, lalu PLT biomassa 1,50 GW. Kajian Roadmap for Indonesia Power Sector: How Renewable Energy Can Power Java-Bali and Sumatra, yang dibuat IESR bersama Monash University dan Agora Energiewende, menunjukkan bahwa penetrasi energi terbarukan di sistem Jawa-Bali dan Sumatra dapat mencapai 43%, dua kali lebih tinggi dari yang direncanakan PLN pada 2027. Penetrasi yang tinggi ini tanpa membuat biaya penyediaan di kedua sistem tersebut naik dan kehandalan sistem tetap terjaga. Berdasarkan kajian, kapasitas pembangkit energi terbarukan di sistem PLN dapat dilipatgandakan minimal dua kali dari rencana penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan yang ada dalam RUPTL 2019-2028. Artinya, potensi investasi energi terbarukan akan sangat besar apabila pemerintah ingin memacu pertumbuhannya dengan cepat.

Sejauh ini, PLN belum secara optimal mengembangkan energi terbarukan. Data IESR menunjukkan sepanjang 2015-2018, PLN hanya menambah 880 MW dari pembangkit energi terbarukan dari listrik swasta dan yang dibangun sendiri. Jumlah ini tentunya tidak sesuai dengan ambisi yang dicanangkan dalam KEN yaitu 4 GW-5 GW per tahun. Rendahnya realisasi pembangkit energi terbarukan merupakan akibat dari perubahan regulasi yang dikeluarkan Menteri ESDM sejak 2017. Permen ESDM No. 1/2017 dipandang meningkatkan risiko bagi para pengembang energi terbarukan. Permen ESDM No. 12/2017 dan Permen ESDM No. 50/2017 yang mencabut feed in tariff (FiT) dan menetapkan harga jual listrik dari pembangkit listrik energi terbarukan 85% atau 100% dari Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) PLN di sistem setempat mendesak para pengembang energi terbarukan untuk menekan biaya investasi mereka serendah mungkin untuk membuat proyek dapat memenuhi ketentuan tersebut. Ini artinya, biaya modal dari investasi mereka harus sangat rendah untuk mendapatkan tingkat pengembalian (IRR) yang dikehendaki. Selain itu, ketiadaan skema project finance/non-recourse finance di perbankan domestik menyebabkan pembiayaan korporasi menjadi pilihan yang paling layak untuk membiayai proyek energi terbarukan.

Para pengembang energi terbarukan pada awalnya didominasi oleh investor domestik yang mengembangkan pembangkit skala kecil di bawah 10 MW, sebagian besar kesulitan beradaptasi dengan situasi ini. Kemampuan finansial yang terbatas membuat pengembang kecil kerepotan membiayai proyek-proyek selanjutnya karena aset-asetnya telah diagunkan kepada bank. Seiring dengan rezim harga listrik energi terbarukan berubah dari feed in tariff menuju BPP sebagai acuan, para pengembang domestik skala kecil tidak semua mampu mengakses sumber pendanaan yang berbunga rendah dari lembaga keuangan internasional dan domestik. Padahal, ini prasyarat untuk bisa membuat proyek energi terbarukan dengan harga listrik yang sesuai dengan regulasi saat ini. Kondisi ini tampaknya memberi keuntungan bagi para konglomerat untuk masuk lebih dalam ke bisnis energi terbarukan melalui proses akuisisi pengembang lokal yang telah memiliki portfolio proyek yang menjanjikan, tetapi mengalami kesulitan membiayai proyeknya. Para konglomerat ini tidak sulit mengakses pendanaan dalam dan luar negeri karena mempunyai aset dan nama besar yang bisa menjadi penjamin. Mereka juga memiliki kemampuan untuk modal awal yang cukup untuk membangun keahlian, mengembangkan proyek dengan standar internasional, dan mengakses teknologi yang tersedia di pasar.

Kehadiran para konglomerat di bisnis energi terbarukan sepertinya bisa berdampak positif terhadap upaya pemerintah dan PLN mengembangkan energi terbarukan skala besar. Walaupun demikian, kehadiran mereka juga dapat mengancam pengembang kecil skala UKM yang terbatas modal, keahlian, dan teknologi. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan pengusaha energi terbarukan skala besar, bisa jadi justru menciptakan penguasaan di sektor energi terbarukan oleh para konglomerat tersebut, yang berpotensi mendikte kebijakan dan regulasi pada masa depan yang justru kurang berpihak pada pengembang kecil. Potensi energi terbarukan di Indonesia terlalu banyak untuk dikuasai segelintir konglomerat. Ini adalah tantangan pemerintah untuk membuat kebijakan dan regulasi serta instrumen insentif yang mempertimbangkan tidak hanya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan yang berbiaya rendah, tetapi juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi rakyat dan bisnis kecil untuk berpartisipasi dan mencicipi kue pembangunan untuk pemerataan.

Indo Pos | Senin, 25 Februari 2019

Menteri Amran: Biodisel B-100 Sudah Jadi Kenyataan

Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Andi Amran Sulaiman berhasil memproduksi bahan bakar Biodisel B-ioo atau 100% Biosolar. biodiesel B-ioo adalah satu bahan bakar yang tidak lagi menggunakan minyak berbasis fosil tapi dari yang lebih terbarukan seperti jagung, Kelapa Sawit atau lainnya. “Impian Indonesia ciptakan biodisel terwujud, dari CPO (Crude Palm Oil -red) menjadi Bioo. Harapan Bapak Presiden, Kementan yang pertama wujudkan. Ini bahan bakar 100 persen CPO. Bioful yang 100 persen dari CPO, dengan rendemennya 87 persen. Semua tidak ada campuran,” demikian ungkap Amran saat meninjau Balai Penilitian Tanaman Industri Penyegar, Badan Litbang Pertanian Kementan, tempat pembuatan Bioo di Sukabumi, Kamis (21/2). “Bioo ini inovasi dari Badan Litbang Pertanian. Ingat ini Bioo bukan B20 atau B30,” sambung Amran. Amran menjelaskan bahan bakar Bioo ini memiliki keunggulan yakni lebih efisien 40 persen dibanding bahan bakar fosil. Faktanya dengan menggunakan bahan bakar fosil sepert solar, 1 liternya hanya dapat menempuh jarak 9,4 kilometer. Sedangkan dengan menggunakan B-100 dapat menempuh jarak 13 kilometer per liter. Selain itu, penggunaan Bioo pun lebih murah, ramah lingkungan dan dapat mensejahterakan petani sawit serta dengan menggunakan Bioo dapat menghemat devisa. Karenanya, adanya Bioo ini dipastikan dapat memperkuat negeri tercinta.

“Kita punya CPO 38 juta ton. Kita ekspor 34 juta ton. Bisa bayangkan kita bisa menghemat berapa triliun. Ini adalah energi masa depan indonesia. Ke depan, lanjut Amran, Bioo ini akan diproduksi untuk digunakan masyarakat umum. Namun demikian, hal ini membutuhkan waktu dan kerja keras dan bersama semua pihak. “Kita optimalkan CPO. Produksi CPO kita 46 juta per tahun. Kita yang mensuplay dunia. Kita ekspor 34 juta,” terang Amran. Pada kunjungan ini, Peneliti Utama Bidang Ekofisiologi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Kementerian Pertanian, Prof. Dr Dibyo Pranowo mengatakan dari seluruh analisis, hanya satu determinan yang perlu di kaji kembali, yaitu karbon residu yang dihasilkan dari Bioo CPO Sawit Sedangkan 19 determinan lain- nya sudah lolos uji. “Sampai sekarang ini sudah memproduksi hampir 2 Ton dengan menggunakan Reaktor biodiesel ciptaan sendiri. Produksi ini merupakan penyempurnaan parameter dengan metode Dry Oil,” jelasnya. “Dalam 1 bulan ini, percobaan telah dilakukan dengan pengaplikasian Bioo CPO Sawit untuk bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang dipergunakan adalah Hilux,” pinta dia. Dibyo menyebutkan kendaraan Double Cabin yang sudah menempuh jarak 1.600 km menggunakan bahan bakar Bl00 CPO Sawit. Tidak lama lagi, setelah 2.000 km akan membongkar mesin kendaraan tersebut untuk meneliti karbon residu yang ditimbulkan. “Ada beberapa bahan Biodisel, misalkan dari kemiri sunan, nyampu-lung, pongamia, kelapa, kemiri sayur, termasuk dari biji karet,” sebutnya. Saat di tanya kenapa CPO Sawit menjadi yang utama, Dibyo menjelaskan penggunaan CPO Sawit merupakan yang terbaik sampai saat ini. Pasalnya, di lihat dari skala jumlah industri sawit yang sudah siap dan juga pasokan yang melimpah. “Teknologi B100 menjadi teknologi bahan bakar terbaru yang akan menjadi alternatif untuk Indonesia di masa depan. Pemerintah berusaha mendorong hal ini melalui Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Majalah Tempo | Senin, 25 Februari 2019

Muba Berinovasi Mengubah Minyak Sawit Menjadi BBM

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin diundang menjadi pembicara dalam forum renewable energy di Houston, Amerika Serikat. Keterbatasan bahari bakar fosil sebagai salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui memunculkan wacana untuk menciptakan sumber energi alternatif dari bahan baku lain yang jumlahnya masih melimpah dan dapat diperbarui. Salah satunya bahan bakar nabati atau biojuel. Bahan bakar nabati sering disebut energi hijau karena asal-usul dan emisinya bersifat ramah lingkungan dan tidak menyebabkan peningkatan pemanasan global secara signifikan. Penciptaan energi alternatif ini sejalan dengan komitmen dan upaya Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin untuk menyejahterakan petani sawit rakyat. Ada sejumlah program yang dikembangkan, di antaranya peremajaan perkebunan kelapa sawit milik petani yang dilakukan sejak 2017 di lahan perkebunan milik rakyat seluas 4.446 hektare. Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan hal ini adalah menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengembangkan inti Kelapa Sawit menjadi bahan bakar nabati.

“Kabupaten Muba (Musi Banyuasin) sangat cocok mengolah inti Kelapa Sawit menjadi bahan bakar nabati karena Muba dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Ini akan menjadi pilot project daerah untuk mengolah dan menghasilkan bahan bakar nabati atau biojuel dari inti kelapa sawit,” kata Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknik Kimia ITB Dedi Kurniadi di sela-sela kunjungan Bupati Musi Banyuasin. Dalam kesempatan ini, Dedi didampingi Ketua Program Studi S-2 dan S-3 Teknik Kimia ITB IGBN Makertihartha dan dosen teknik kimia ITB, Melia Gunawan. Bupati Dodi datang ke ITB dalam rangka pertemuan dan peninjauan pene- litian pengembangan biohydrocarbon berbasis sawit, kerja sama antara ITB dan BPDP-KS, di kampus ITB, Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Tahapan proses pengelolaan minyak nabati dari inti Kelapa Sawit dimulai dari proses perengkahan dan bermuara menjadi biogasolinejgreen gasoline. Secara umum, minyak nabati dapat terurai secara biologis dan lebih sempurna, lebih dari 90 persen dalam waktu 21 hari. Sementara bahan bakar minyak bumi terurai sekitar 20 persen dalam waktu yang sama. Di samping itu, pemanfaatan minyak nabati sebagai bahan bakar diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi di bidang pertanian.

“Salah satu minyak nabati yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif adalah minyak kelapa sawit. Pemilihan minyak Kelapa Sawit sebagai sumber energi alternatif sangat tepat dilakukan di indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara penghasil minyak Kelapa Sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia,” tutur Dedi. Menurut Dedi, pihak ITB, khususnya prodi teknik kimia, sangat menyambut baik langkah dan program terobosan yang akan dilakukan Bupati Dodi dalam mengembangkan bahan bakar dari inti kelapa sawit. “Kami sangat siap dan mendukung untuk merealisasikannya. Ini akan menjadi kerja sama yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani sawit rakyat,” ucapnya. Berkat terobosan biojuel di Musi Banyuasin, Bupati Dodi diminta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston Amerika Serikat untuk menjadi pembicara renewable energy (energi terbarukan) Indonesia-USA di Houston Amerika Serikat pada Mei mendatang Hal ini disampaikan Konsul Jenderal RI untuk Houston Nana Yuliana didampingi Staf Konsulat Bidang Informasi, Sosial, dan Budaya Romanna Sirait yang bertemu Dodi bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Halim Kalla di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019. Turut hadir dalam pertemuan itu dosen teknik kimia Poli- teknik Negeri Sriwijaya, Martha Aznury, Kabag Humas pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Herryandi Sinulingga AP, dan Pit Kabag Protokol Rangga Perdana Putra. Pengembangan biofuel merupakan bagian inovasi tiada henti yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelumnya, daerah ini telah berhasil menerapkan pembangunan jalan aspal menggunakan campuran serbuk karet alam teraktivasi (SKAT) di Desa B4 Mulyorejo, Kecamatan Sungai Lilin, pada 2017. Ini merupakan program pertama di Indonesia yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.