+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Januari 2019, Realisasi Penyaluran Biodiesel Capai 89%

Harian Kontan | Jum’at, 8 Februari 2019

Januari 2019, Realisasi Penyaluran Biodiesel Capai 89%

Realisasi penyaluran Biodiesel untuk program pencampuran Biodiesel ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar 20% atau B20 hingga Januari 2019 baru mencapai 89%. Ada dua penyebab target meleset. Pertama, proses penyaluran terkendala cuaca dan laut pasang tinggi. Kedua pengadaanfloating storage di Tuban Jawa Timur untuk pencampuran Biodiesel dan solar belum bisa terlaksana. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana bilang, selain itu masih ada proses penyesuaian titik serah antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) kepada Pertamina. “Ada rekonflgurasi titik serah. Sebelumnya sempat ingin dikurangi menjadi 25 titik dan ternyata kini menjadi 29 titik,” jelasnya, Kamis (7/2). Sebelumnya Pertamina menyatakan memiliki terminal bahan bakar minyak (TBBM) di 112 lokasi. Namun, tidak semua lokasi bisa dijangkau oleh pemasok. Walhasil jumlah titik terminal disederhanakan menjadi 25 titik. Nantinya dari titi serah itu, bakal dilanjutkan ke cabang Pertamina di daerah Indonesia timur.

 

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengirimkan bahan bakar nabati di 29 titik serah tersebut. Ia juga memastikan tidak ada perubahan jumlah titik serah itu. Sementara, mengenai pengadaan pengadaan floating storage di Tuban, Jawa Timur ternyata susah direalisasikan segera. Sebab lokasi tersebut merupakan tempat latihan militer angkatan laut (AL). Rida menyebut lokasi yang direkomendasikan adalah areal ladang ranjau. Karena itu rencananya pekan depan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut (AL) untuk menentukan lokasi pembangunan. Dari penetapan lokasi itu akan dilakukan pembersihan ranjau, sekaligus menghitung besar anggarannya. Pemerintah memang merencanakan menyewajtoamgr storage Pertamina untuk menampung bahan FAME (bahan bakar nabati dari sawit). Satu floating storage berlokasi di Balikpapan Kalimantan Timur dan sudah bisa jalan. Sedangkan floating storage di di Tuban belum dibangun. Menurut Paulus pengadaan floating storage menggunakan anggaran yang swasta, PT Pertamina, dan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS). Floating storage di Tuban ini rencananya memiliki kapasitas sebesar 35.000 kiloliter (KL). Hanya saja Paulus belum bisa memberikan perincian berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur ini.

 

Kontan | Kamis, 7 Februari 2019

Realisasi penyaluran B20 sampai bulan Januari baru mencapai 89%

Realisasi penyaluran biodiesel 20% alias B20 hingga Januari 2019 dilaporkan telah mencapai 89%. Penyaluran ini belum mencapai target penuh dikarenakan rekonfigurasi tempat pencampuran bahan bakar mineral, kendala laut pasang tinggi dan pengadaan floating storage di Tuban. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyampaikan masih ada proses penyesuaian titik serah antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) kepada pihak Pertamina. “Ada rekonfigurasi dari 25 menjadi 29 lagi kan dan ada laporan dari perhubungan laut yang larangan berlayar dan itu sedikit menghambat,” jelasnya, Kamis (7/2). Sebelumnya Pertamina melaporkan memiliki terminal bahan bakar minyak (TBBM) sebanyak 112 lokasi yang ternyata menjadi faktor penghambat penyaluran. Jumlah titik terminal itu kemudian disederhanakan menjadi 25 titik yang nantinya bakal dilanjutkan ke cabang Pertamina di daerah Indonesia timur. Namun nampaknya telah terjadi perubahan lagi dan jumlah titik penyaluran menjadi 29. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan yang menyatakan jumlah titik serah adalah 29. “Belum pernah ada 25, jadi sejak ganti sistem sekarang ada 29 titik,” jelasnya.

 

Kemudian tak hanya karena titik serah dan kondisi pasang laut, pengadaan floating storage di Tuban, Jawa Timur ternyata terkendala karena akan berada di areal ladang ranjau. Rida menyampaikan minggu depan akan diselenggarakan rapat koordinasi bersama TNI AL untuk menentukan lokasi yang akan disapu dan besar anggarannya. Pemerintah memang merencanakan menyewa floating storage Pertamina untuk menampung bahan FAME. Satu floating storage di Balikpapan sudah berjalan, sedangkan yang direncanakan di Tuban belum bisa dalam waktu dekat. Tapi walau terjadi kelambatan pada bulan Januari, penyaluran B20 pada minggu pertama Februari sudah mencapai 92%. “Kalau cuaca membaik saya percaya ini akan membaik dekati 100%,” kata Paulus.

https://industri.kontan.co.id/news/realisasi-penyaluran-b20-sampai-bulan-januari-baru-mencapai-89

 

 

Medanbisnisdaily | Kamis, 7 Februari 2019

Gapki Puji Jokowi, Kebijakan B20 Selamatkan Harga CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memuji langkah Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan B20 pada paruh kedua tahun 2018. Kebijakan B20 yang dikeluarkan pemerintah tersebut membuat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mulai terdongkrak naik, dan juga berimbas pada naiknya harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit, baik swadaya maupun plasma. Mukti Sardjono selaku Direktur Eksekutif GAPKI kepada medanbisnisdaily.com, Kamis (7/2/2019), menyebutkan, program biodiesel mandatori B20 sangat diapresiasi oleh GAPKI. Pihaknya memandang kalau pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat dengan memberlakukan perluasan mandatori B20 kepada Non-PSO atau di kalangan usaha swasta. Kata dia, program ini cukup mendukung dalam penyerapan CPO di dalam negeri yang memang melimpah. Ia melihat kinerja penyerapan biodiesel ini menunjukkan bahwa program mandatori B20 berjalan dengan konsisten. “Tahun 2018 penyerapan biodiesel di dalam negeri melalui program mandatori B20 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mampu mencapai 2,22 juta ton,” ujar Mukti Sarjono. Pihaknya sendiri melihat tahun 2018 sebagai tahun yang penuh tantangan. “Kalau kami di GAPKI bilang begini, sawitku sayang, sawitku semakin tertantang. Kami rasa kiasan ini cukup tepat untuk mewakili perjalanan industri sawit Indonesia tahun 2018 yang penuh fitnah dan kampanye hitam dari kelompok antisawit,” ujar Mukti.

 

Selain itu, dia mengungkapkan, industri yang notabene menjadi mesin penghasil devisa terbesar Indonesia, menghadapi fluktuasi harga yang menurun, produksi yang melimpah dan berbagai tekanan negatif terhadap keberadaan industri kelapa sawit. Ia memandang, di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, industri sawit Indonesia tetap berjuang dan mengokohkan kuda-kudanya untuk bertahan serta semakin berkembang. “Tahun 2018, ekspor minyak sawit Indonesia secara keseluruhan, baik CPO dan produk turunannya, biodiesel dan oleochemical, membukukan kenaikan sebesar 8% atau dari 32,18 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 34,71 juta ton di 2018. Peningkatan yang paling signifikan secara persentase dicatatkan oleh biodiesel Indonsia yaitu sebesar 851% atau dari 164 ribu ton pada 2017 meroket menjadi 1,56 juta ton di 2018,” ujar Mukti. Kata dia, peningkatan ekspor biodiesel karena Indonesia memenangkan kasus tuduhan anti-dumping biodiesel oleh Uni Eropa di WTO. Lalu, peningkatan ekspor juga diikuti oleh produk turunan CPO (refined CPO dan lauric oil) sebesar 7% atau dari 23,89 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 25,46 juta ton di 2018. Ekspor Olechmical juga mencatatkan kenaikan 16% (2017, 970 ribu ton; 2018, 1,12 juta ton).

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/02/07/65713/gapki_puji_jokowi_kebijakan_b20_selamatkan_harga_cpo/

 

 

Liputan6 | Kamis, 7 Februari 2019

Realisasi Penyaluran B20 Capai 92 Persen

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana menyampaikan bahwa realisasi penyaluran Biodiesel 20 persen atau B20 sudah hampir mendekati 100 persen. Hingga per hari ini realiasi B20 telah mencapai 92 persen. “Tapi catatan kita sih 92 persen (realiasi penyaluran B20) per 7 Febuari 2018. (Kalau) per Januari itu 89 persen,” kata Rida saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/2/2019). Rida menyebut, untuk mencapai realisasi 100 persen memang tidak mudah. Sebab, masih ada beberapa persoalan seperti yang terjadi pada floating storage crude oil (penyimpanan minyak) di Balikpapan dan Tuban. “Ternyata ya Balikpapan belum selesai Tuban belum selesai. Ya soalnya kan ada kendala ranjau yah. Kita survei dulu terus sama temen-temen TNI AL nanti dibuat time frame. Minggu depan baru dibicarakan,” katanya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan masih mengkaji mengenai floating storage crude oil (penyimpanan minyak) di Balikpapan dan Tuban. Tujuannya, agar titik pencampuran solar dan minyak sawit tidak terlalu banyak.

“Perlu floating storage di Balikpapan dan Tuban per 1 Januari agar titik campuran tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kapalnya perlu banyak. Kalau kapalnya banyak, sering tidak cukup. Karena kapal itu tidak semua kapal harus pakai sertifikat,” ujarnya.Meski demikian, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, khusus untuk Balikpapan pemerintah akan menyewa kapal. Jika permasalahan di Balikpapan dan Tuban selesai, maka penyaluran B20 di seluruh Indonesia dipastikan mampu terserap 100 persen. “Minggu ini selesai kelihatannya Tuban belum karena bukan tidak ada kapal, tempat masih harus di ini dulu oleh lembaga yang mengurusi. Pokoknya masih banyak yang harus dipelajari tentang macam-macam harus dipelajari perlu waktu dikit. Sehingga kalau itu sudah selesai maka, kalau dua-duanya selesai kita akan mendekati realisasi B20, 100 persen,” tandasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3889838/realisasi-penyaluran-b20-capai-92-persen

 

 

Detik | Kamis, 7 Februari 2019

Hingga Februari, Realisasi Program B20 Baru Capai 92%

Realisasi pelaksanaan biodiesel 20% (B20) hingga Februari baru mencari 92%. Angka ini belum bisa mencapai dari target yang ditetapkan 100%. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Rida Mulyana pelaksanaan yang tidak mencapai target dikarenakan titik pencampuran bahan baku B20 masih sebanyak 29 titik. Padahal, pemerintah telah memutuskan titik pencampuran bahan baku dipangkas menjadi 25 dari 112 titik. “Catatan kita sih 92% per 7 Februari. Itu ternyata ya Balikpapan belum selesai, Tuban belum selesai (titik pencampuran bahan baku),” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/2/2019). “Jadi ada rekonfigurasi dari 25 menjadi 29 lagi kan dan ada laporan dari perhubungan laut ya yang larangan berlayar itu lho jadi itu kan agak sedikit banyak menghambat,” sambung dia. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan pihaknya optimis realisasi 100% B20 bisa dilakukan pada bulan ini. Pasalnya, kondisi cuaca akan mendukung pengiriman ke titik pencampuran bahan baku. “Harapan saya sih bulan ini sudah 100%. Kemarin itu gini, selain pergantian, ada juga cuaca. Tadi makanya ada dari perhubungan. Mengakui memang ada. Mereka mengeluarkan surat peringatan ombak tinggi, cuaca dan lain-lain. Jadi kalau nanti cuaca membaik, saya percaya ini akan naik,” tutup dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4418463/hingga-februari-realisasi-program-b20-baru-capai-92

 

 

Viva | Kamis, 7 Februari 2019

Realisasi Penyaluran B20 Per 7 Februari 2019 Capai 92 Persen

Realisasi penyaluran bahan bakar campuran solar dengan minyak kelapa sawit 20 persen atau biodisel 20 (B20), hingga saat ini, Kamis 7 Februari 2019, belum juga mampu tersalurkan secara penuh atau 100 persen ke seluruh pelosok negeri. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pada periode itu, realisasi penyaluran B20 baru mencapai 92 persen meski mengalami kenaikan dibanding realisasi Januari 2019 yang sebesar 89 persen. Dia menjelaskan, belum penuhnya realisasi penyaluran itu, disebabkan masih belum maksimalnya penyederhanaan titik penyaluran ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dari yang sebelumnya sebanyak 112 menjadi diharapkan hanya 25 TBBM. Kendala itu diungkapkan Rida, karena belum juga terbangunnya dua terminal mengapung atau floating storage sebagai titik serah minyak mentah kelapa sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di Tuban, Jawa Timur. Sementara itu, dua terminal di Balikpapan sudah beroperasi sejak 2 Januari 2019.

 

“Ternyata ya Tuban belum selesai (di bangun). Jadi ada rekonfigurasi dari 25 titik menjadi 29 titik lagi kan. Dan, ada laporan dari perhubungan laut ya yang larangan berlayar itu loh (karena kondisi cuaca buruk). Itukan agak sedikit banyak menghambat,” tuturnya usai rapat koordinasi B20 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis 7 Februari 2019. Menurut dia, terkendalanya pembangunan floating storage itu hingga saat ini, karena masih belum selesainya pembersihan ranjau laut di kawasan tersebut. Karenanya, pekan depan dikatakannya pembersihan ranjau di kawasan itu akan segera dikoordinasikan dengan pihak TNI Angkatan Laut untuk mempercepat pengadaan. “Iya ternyatakan di situkan daerah ranjau. Harus (dibersihkan). Update-nya minggu depan akan rapat koordinasi untuk melakukan survei dulu berapa lebar akan disurvei nanti, diambilin, termasuk perhitungan biayanya,” tegas dia. Ditemui di lokasi yang sama, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan mengatakan, untuk biaya pembangunan floating storage di Tuban itu, bakal dilakukan bersama antara Bahan Bakar Nabati (BU BBN), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) serta Pertamina sebagai pengguna. “Tapi porsinya masing-masing belum bisa diinformasikan. Harapan saya sih bulan ini sudah 100 persen tersalurkan (dengan terealisasikannya floating storage dan cuaca yang bagus),” tutur Paulus.

https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1119079-realisasi-penyaluran-b20-per-7-februari-2019-capai-92-persen

 

 

Okezone | Kamis, 7 Februari 2019

Ekspor Minyak Sawit RI 2018 Tembus 34,71 Juta Ton

Ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO) dan produk turunannya pada 2018 mencapai 34,71 juta ton. Angka ini meningkat 8% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 32,18 juta ton. “Di tengah berbagai tekanan negatif terhadap industri sawit, kinerja ekspor minyak sawit dan produk turunannya meningkat 8%,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Secara persentase, peningkatan paling signifikan dicatatkan oleh biodiesel, yaitu sebesar 851% atau dari 164.000 ton pada 2017, meroket menjadi 1,56 juta ton pada 2018. “Peningkatan ekspor biodiesel disebabkan Indonesia memenangkan kasus tuduhan antidumping biodiesel oleh Uni Eropa di WTO,” kata Joko. Peningkatan ekspor juga diikuti oleh produk turunan CPO (refined CPO dan lauric oil ) sebesar 7% atau dari 23,89 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 25,46 juta ton pada 2018. Ekspor olechmical juga mencatatkan kenaikan 16% menjadi 1,12 juta ton pada 2018 bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 970.000 ton. Sebaliknya, untuk produk CPO membukukan penurunan sebesar 8% atau dari 7,16 juta ton pada 2017, menurun menjadi 6,56 juta ton pada 2018.

 

“Penurunan ekspor CPO menunjukkan bahwa industri hilir sawit Indonesia terus berkembang sehingga produk dengan nilai tambah atau produk turunan lebih tinggi ekspornya dibandingkan dengan CPO,” ucapnya. Sementara menurut pasar atau negara tujuan utama secara tahunan menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini terjadi pada beberapa negara seperti China, Bangladesh, Pakistan, dan negara-negara Afrika dan Amerika Serikat. “2018, China naik 18%, Amerika naik 3%, dan Bangladesh 18%. Pasar lainnya juga meningkat dengan volume ekspor 6,5 juta ton. Meningkatnya pasar ekspor lain berarti kita berhasil mendiversifikasi pasar tidak hanya tergantung pasar-pasar besar,” kata Joko. Namun, ekspor CPO dan produk turunannya ke beberapa negara mengalami penurunan diantaranya yakni India yang turun 12% dari 7,63 juta ton pada 2017 menjadi 6,71 juta ton, negara-negara di kawasan Timur Tengah yang mengalami penurunan dari 2,12 juta ton pada 2017 menjadi 1,94 juta ton pada 2018, dan Eropa turun 5% dari 5,03 juta ton pada 2017 menjadi 4,78 juta ton pada 2018. Joko menjelaskan, penurunan ekspor CPO dan produk turunannya ke India disebabkan kebijakan Pemerintah India yang menaikkan bea masuk impor CPO sebesar 44% dan refined products sebesar 54% yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2018.

 

“Pemberlakuan regulasi ini menyebabkan impor minyak sawit India menurun tajam, khususnya di bulan April dan Mei,” papar Joko. Kendati secara keseluruhan ekspor CPO dan produk turunannya meningkat, namun secara nilai ekspor mengalami penurunan. Nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada 2018 mencapai USD20,54 miliar atau mengalami penurunan sekitar 11% ketimbang 2017 yang mencapai USD22,97 miliar. Penurunan ini disebabkan harga rata-rata CPO pada 2018 tercatat USD595,5 per metrik ton atau turun 17% dibandingkan harga rata-rata 2017 yang mencapai USD714,3 metrik ton. “Penurunan harga yang cukup signifikan ini disebabkan beberapa faktor antara lain perang dagang China-AS, daya beli yang lemah karena perlambatan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor dan beberapa regulasi negara tujuan ekspor,” kata Joko. Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, pihaknya mengantisipasi larangan ekspor biodiesel berbasis sawit ke Eropa dengan mengincar pasar Asia.

 

China dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan pasar potensial yang akan disasar. Antisipasi ini dilakukan apabila aturan Renewable Energy Directive II yang dirancang Uni Eropa sah mengategorikan kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi untuk perubahan lahan atau indirect land use change (ILUC). “Jika itu dilakukan, maka potensi ekspor ke Eropa bakal turun atau bahkan bisa nol,” kata Paulus. Ekspor biodiesel sepanjang 2018, menurut Paulus, mencapai 1,6 juta kiloliter, hampir separuhnya ke Eropa. Pada 2018, ekspor biodiesel ke China mencapai 800.000 kiloliter. “Tahun ini kami harapkan bisa mencapai 1 juta kiloliter,” katanya. Untuk negara lain, Paulus melihat peluang Malaysia yang berencana mengimplementasikan kebijakan biodiesel 20% pada 2020. Saat ini Malaysia masih menerapkan B10. Ada juga dari Thailand yang berniat melakukan percepatan kebijakan biodiesel dari saat ini masih B5. Tak hanya pada luar negeri, Paulus juga masih optimistis sektor domestik akan terus berkembang berkat penerapan B20 dan rencana B30 pada 2020. Penerapan kebijakan B20 akan meningkatkan konsumsi dalam negeri mencapai 6,2 juta ton. Produksi biodiesel 2018 mencapai 5,9 juta ton. Sebesar 4,3 juta digunakan di dalam negeri dan sisanya 1,6 juta ton diekspor.

https://economy.okezone.com/read/2019/02/07/320/2014717/ekspor-minyak-sawit-ri-2018-tembus-34-71-juta-ton?page=2

 

 

Medanbisnisdaily | Kamis, 7 Februari 2019

Hingga Februari, Realisasi Program B20 Baru Capai 92%

Realisasi pelaksanaan biodiesel 20% (B20) hingga Februari baru mencari 92%. Angka ini belum bisa mencapai dari target yang ditetapkan 100% Menurut Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Rida Mulyana pelaksanaan yang tidak mencapai target dikarenakan titik pencampuran bahan baku B20 masih sebanyak 29 titik.Padahal, pemerintah telah memutuskan titik pencampuran bahan baku dipangkas menjadi 25 dari 112 titik. “Catatan kita sih 92% per 7 Februari. Itu ternyata ya Balikpapan belum selesai, Tuban belum selesai (titik pencampuran bahan baku),” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/2/2019). “Jadi ada rekonfigurasi dari 25 menjadi 29 lagi kan dan ada laporan dari perhubungan laut ya yang larangan berlayar itu lho jadi itu kan agak sedikit banyak menghambat,” sambung dia. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan pihaknya optimis realisasi 100% B20 bisa dilakukan pada bulan ini. Pasalnya, kondisi cuaca akan mendukung pengiriman ke titik pencampuran bahan baku. “Harapan saya sih bulan ini sudah 100%. Kemarin itu gini, selain pergantian, ada juga cuaca. Tadi makanya ada dari perhubungan. Mengakui memang ada. Mereka mengeluarkan surat peringatan ombak tinggi, cuaca dan lain-lain. Jadi kalau nanti cuaca membaik, saya percaya ini akan naik,” tutup dia.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/02/07/65735/hingga_februari_realisasi_program_b20_baru_capai_92/

 

 

Media Indonesia | Kamis, 7 Februari 2019

ESDM: Realisasi Penerapan B20 Capai 92%

DIRJEN Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan bahwa realisasi penerapan Biodiesel 20% atau B20 telah 92% per 7 Februari 2019. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi per Januari 2019 yang sebesar 89%. “Catatan kita (realisasi penerapan B20) 92% per 7 Februari,” kata Rida usai rapat koordinasi tentang B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/2). Terkait floating storage (penyimpanan terapung) di Tuban, Rida mengatakan itu akan dibahas lebih lanjut pada pekan depan. Pasalnya, daerah tersebut adalah kawasan ranjau. “Minggu depan akan rapat koordinasi untuk lakukan survei dulu, berapa lebar yang akan disurvei, termasuk penghitungan biayanya” terang dia. Sementara itu, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan berharap realisasi penerapan B20 bisa capai 100% pada Februari ini. Ia mengakui bahwa penyaluran B20 beberapa waktu belakangan ini terkendala karena pergantian pemasok dan kondisi cuaca. Ia meyakini jika kondisi cuaca membaik, realisasi penerapan B20 bisa capai 100%.

 

Terkait floating storage, Paulus menyampaikan bahwa anggaran pembangunan tersebut rencananya akan dibiayai baik oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Pertamina. Namun, Paulus masih enggan menyampaikan berapa porsi anggaran yang akan dibebankan kepada mereka. “Belum bisa diinformasikan,” katanya. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan penerapan B20 masih belum dijalankan. Hal itu karena saat ini masih masa sanggah bagi perusahaan. Namun, ia tidak tahu persis kapan masa sanggah akan berakhir. “Belum masih ada masa sanggahan,” katanya. Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan pun berharap sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan program B20 dapat segera dijalankan. Ia mengatakan bahwa data-data sanggahan dari perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan kepada ESDM. “Tinggal tunggu hasilnya,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan bahwa ada sejumlah perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kebijakan penerapan B20 secara maksimal yang telah menerima surat pemberitahuan dari Kementerian ESDM. Mereka pun diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas surat pemberitahuan tersebut.

http://mediaindonesia.com/read/detail/215544-esdm-realisasi-penerapan-b20-capai-92

 

 

Kontan | Kamis, 7 Februari 2019

Anggaran dua floating storage untuk B20 dari tiga pihak

Pemerintah tengah melakukan pembahasan anggaran pengadaan dua floating storage untuk program biodiesel 20%. Pihak pengusaha Bahan Bakar Nabati menyatakan pembagian sumber anggaran akan dibagi antara pihak swasta, PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan mengatakan, pembagian anggaran tersebut akan dibagi menjadi tiga pihak. “Rencananya semuanya ada dari BU BBN, BPDP, Pertamina, sharing lah,” jelasnya, Kamis (7/2). Walau demikian, ia tidak merinci berapa besar porsi pembagiannya. Untuk memperlancar penyaluran biodiesel, pemerintah bersama pihak swasta menyewa dua kapal tangki apung milik Pertamina dan akan ditempatkan di Balikpapan dan Tuban. Kapasitas tiap kapal sebesar 35.000 kiloliter. Artinya total pengadaan untuk menampung FAME sebanyak 70.000 kiloliter. Adapun kebutuhan FAME Balikpapan setara 120.000 kiloliter per bulan, dan dari titik tersebut akan disebarkan ke area Indonesia timur. Sedangkan pengadaan kapal di Tuban ternyata masih terkendala karena lokasi labuh merupakan areal ranjau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyatakan dalam waktu dekat akan diadakan survei. “Kita survei dulu dan bertemu teman-teman TNI AL, itu yang kemudian dibuat time frame nya dan itu yang minggu depan dibicarakan semua,” kata Rida.

https://industri.kontan.co.id/news/anggaran-dua-floating-storage-untuk-b20-dari-tiga-pihak

 

 

Detik | Kamis, 7 Februari 2019

ESDM Gandeng TNI Bersihkan Ranjau di Lokasi Floating Storage B20

Pemerintah sedang menyiapkan floating storage atau penampungan terapung FAME (Fatty Acid Methyl Esters), bahan baku biodiesel 20% atau B20. Salah satunya di Tuban, Jawa Timur. Cuma di lokasi floating storage di laut Tuban masih bertebaran ranjau sisa perang dunia kedua. “Soalnya kan ada kendala ranjau. kita survei dulu sama teman-teman TNI AL, nanti dibuat time framenya minggu depan baru dibicarakan,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Rida Mulyana, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (7/2/2019). Menurut Rida, minggu depan pemerintah bersama TNI AL akan membahas kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk membersihkan lokasi pembangunan floating storage Tuban dari sisa-sisa ranjau. “Updatenya, minggu depan akan rapat koordinasi untuk melakukan survei dulu. Berapa lebar akan disurvei nanti, diambilin, termasuk perhitungan biayanya,” terang Rida. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menambahkan biaya pembangunan floating storage tersebut akan ditanggung badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta PT Pertamina sebagai pengguna. “Rencananya semua lah, ada dari BU BBN, ada dari BPDP Sawit, ada dari Pertamina,” ujar Paulus di Kementerian Koordinator Perekonomian.

https://finance.detik.com/energi/d-4418612/esdm-gandeng-tni-bersihkan-ranjau-di-lokasi-floating-storage-b20

 

Sawit Plus | Kamis, 7 Februari 2019

APROBI Sasar Pasar Asia Gantikan Eropa

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan menyampaikan, bila aturan Renewable Energy Directive II yang dirancang Uni Eropa sah mengkategorikan kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi untuk perubahan lahan atau indirect land use change (ILUC) maka potensi ekspor ke Eropa bakal turun atau hingga nol. Ekspor biodisel sepanjang tahun 2018, menurut Paulus, mencapai angka 1,6 juta kiloliter. Hampir separuhnya ditujukan kepada Eropa. Maka, bila kebijakan ILUC jadi diterapkan dan menghapus pasar Eropa, pihaknya mengincar pasar dari negara Asia seperti China, Malaysia dan Thailand. Pada tahun 2018, ekspor biodiesel ke China mencapai 800.000 kiloliter. “Tahun ini, kami harapkan bisa mencapai 1 juta kiloliter,” jelasnya, Rabu, 6 Januari 2019. Sedangkan untuk negara lainnya, Paulus melihat peluang dari Malaysia yang berencana mengimplementasikan kebijakan biodiesel 20 persen pada tahun 2020. Saat ini, Malaysia masih menerapkan B10. Ada juga dari Thailand yang berniat melakukan percepatan kebijakan biodiesel dari saat ini masih B5. Tak hanya pada luar negeri, Paulus masih optimistis sektor domestik akan terus berkembang berkat penerapan B20 dan rencana B30 pada tahun 2020 depan. Penerapan kebijakan B20 akan meningkatkan konsumsi dalam negeri mencapai 6,2 juta ton. “Kami terus mendorong percepatan B30 bila bisa lebih cepat dari tahun 2020 lebih baik,” jelasnya. Saat ini produksi biodiesel tahun 2018 mencapai 5,9 juta ton. Sebesar 4,3 juta digunakan untuk sektor dalam negeri dan sisanya sebesar 1,6 juta ton untuk eskpor.

https://sawitplus.co/news/detail/8472/aprobi-sasar-pasar-asia-gantikan-eropa

 

Republika | Kamis, 7 Februari 2019

Perusahaan Biodiesel akan Tingkatkan Investasi

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) akan meningkatkan investasi untuk bisa mendukung produksi B20. Ketua Harian Aprobi, Paulus Tjakrawan menjelaskan peningkatan investasi ini juga sejalan dengan perluasan pasar domestik dan peningkatan permintaan penggunaan biodiesel di negara tetangga. Apalagi, kata Paulus, pemerintah berencana untuk mempercepat penggunaan B30 tahun ini, atau setidaknya pada kuartal IV 2019. Jika terealisasi, beberapa industri biodiesel nasional harus meningkatkan mutu sesuai dengan standar nasional yang diterapkan. “Mudah-mudahan dalam uji coba, uji jalan B30 nanti, para perusahaan tidak perlu melakukan perbaikan. Kalau harus ‘improve’ artinya harus ada investasi,” ungkap Paulus, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/2). Selain itu, jika B30 dilaksanakan maka akan dibutuhkan 9 juta – 10 juta kilo liter biodiesel, sementara kapasitas terpasang industri biodiesel nasional saat ini 12 juta kilo liter. “Sudah pasti kapasitas pabrik kurang, jika digabungkan dengan kebutuhan pasar ekspor,” kata Paulus. Tidak hanya itu, ada peluang dari rencana penggunaan green diesel. Jika percobaannya berhasil, maka juga dibutuhkan investasi untuk pabrik katalisnya. Paulus menjelaskan Aprobi sudah digaet oleh Malaysia dan Thailand untuk mengembangkan B20 ini. Sebab, dua negara tersebut saat ini sedang menerapkan biodiesel juga, meski belum sebesar komposisi Fame sebesar 20 persen. “Mereka saat ini menerapkan biodiesel 5 persen atau B5 yang bisa menjadi peluang pasar baru bagi industri biodiesel Indonesia,” ujar Paulus.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/19/02/07/pmjvcj423-perusahaan-biodiesel-akan-tingkatkan-investasi