+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Jaringan Muda Dukung Mandatori Biodiesel Sawit 30% (B3o)

Info Sawit | Kamis, 26 Desember 2019

Jaringan Muda Dukung Mandatori Biodiesel Sawit 30% (B3o)

Presiden Joko Widodo telah meresmikan implementasi program biodiesel campuran minyak sawit 30% (B30) atau Bahan Bakar Nabati. Hal ini menjadi salah satu program pemerintah dalam mendukung penciptaan energi baru terbarukan ramah lingkungan dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mengingat, minyak kelapa sawit yang merupakan bahan dasar B30 sangat berlimpah di Tanah Air yang pemanfaatannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dalam negeri serta untuk menciptakan kemandirian bangsa. Hal ini sangat disambut baik oleh kalangan anak muda Indonesia. Arsyad Prayogi selaku Ketua Jaringan Indonesia Muda (JIM) mengatakan, sebelumnya Indonesia hanya mengekspor bahan mentah minyak sawit (CPO), namun saat ini Indonesia mulai menggunakan sendiri dalam negeri sebagai bahan bakar nabati. “kita mulai kurangi ekspor CPO mentah dan perluas hilirisasi dalam industri minyak sawit Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (23/12/2019). Lebih lanjut kata Arsyad cara demikian bisa menghemat Devisa negera, juga memberikan keuntungan bagi masyarakat, pemerintah, petani, perusahaan dan yang terpenting adalah keberlanjutan ekosistem. Lantaran penggunaan minyak yang berasal dari fosil semestinya sudah mulai dikurangi pengunaannya demi menjaga ekosistem kehidupan. Sebab bahan bakar dari fosil tidak bisa didaur ulang dan semakin menipis stoknya. “Program biodisel B30 adalah jawaban dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini momentum yang tepat untuk menginformasikan pada dunia Internasional akan kontribusi Indonesia dalam menyikapi perubahan iklim pada sektor energi dan transportasi,” kata Harry Hanawi selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI).
https://www.infosawit.com/news/9566/jaringan-muda-dukung-mandatori-biodiesel-sawit-30—b3o-

Riau Post | Rabu, 25 Desember 2019
Pemerintah Harus Terbuka Pengelolaan Biodiesel B30
Rencana penerapan biodiesel B30 oleh Presiden Joko Widodo pada 2020 mendapat berbagai tanggapan. Pemerintah diminta untuk terbuka mengenai data pengelolaan biodiesel B30 dari penana¬man hingga digunakan. Di sisi lain, pengusaha otomotif siap menggunakan biodiesel B30. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Arkian Suryadarma kemarin (24/12) saat dihubungi JPG menyatakan bahwa ada kekhawatiran pembukaan lahan lebih luas untuk keperluan perkebunan sawit. Biodiesel B30 merupakan solar dengan kandungan crude palm oil (CPO) 30 persen. Setelah Sumatera dan Kalimantan, Papua dilirik oleh pengusaha sawit. Dengan adanya biodiesel B30 permintaan CPO akan lebih banyak. Selama ini, sawit kelebihan suplay. ”Penyerapan domestik dan luar negeri kurang,” ujarnya. Hal inilah yang menurutnya harus dihitung ulang oleh pemerintah. Apakah sisi emisi gas buang ini lebih sedikit dibandingkan dampak penggunakan biodiesel B30. Dalam hal ini, Arki menyoroti proses panjang CPO. Mulai pembukaan lahan hingga konservasi. ”Bagaimana dari sisi limbah. Kita juga masih mengimpor bahan untuk mengolah biodiesel B30,” katanya. Dia pun tak yakin jika hal ini akan menghemat devisa hingga Rp60 triliun. Dia menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah blak-blakan soal data pengelolaan biodiesel B30. Harus dilihat apakah hal ini berkelanjutan atau tidak. Arki semakin ragu ketika pemerintah tak terbuka masalah sawit. ”Pemerintah harus meyakinkan bahwa penanaman sawit tidak deforestasi. Malaysia saja berani buka-bukaan,” tuturnya. Sementara itu, rencana penerapan bahan bakar Biodiesel B30 mendapat respon yang cukup positif dari produsen otomotif. Studi dan uji coba sudah dilakukan oleh beberapa merk. Dari hasil pengujian, agen pemegang merk (APM) mengaku produk dan teknologi yang mereka miliki sudah siap untuk menyambut era B30. Salah satunya adalah PT Isuzu Astra Motors Indonesia (IAMI) sebagai salah satu merek yang gencar memproduksi mesin diesel. Isuzu mengaku sudah menyiapkan teknologi termasuk untuk mengatasi potensi kerak serta penyumbatan pada komponen-komponen mesin, sebagai efek samping penggunaan B30. “Untuk B30 kami sudah siap. Mesin-mesin Isuzu sudah siap,” ujar Division Head Technical dan Plant Isuzu Astra Motor Indonesia Rodko Purba, kemarin (24/12). Rodko mengatakan bahwa kendala yang biasa muncul seperti kerak bisa diatasi dengan pergantian filter rutin. Misalnya setiap 10 ribu kimoter. Serta untuk produk dan mesin baru nantinya, Isuzu menegaskan bahwa Isuzu sudah bakal menggunakan double filter. Menyampaikan hal serupa, Field Support & Training Customer Service Technical Operation PT Daimler Comercial Vehicle Indonesia Imam Nugroho menjelaskan bahwa untuk menjaga kondisi mesin saat menggunakan B30, perusahaan merekomendasikan interval maintenance yang disesuaikan dengan bahan bakar yang digunakan. Terutama ketika menggunakan biosolar, salah satu yang harus diperhatikan adalah kondisi filter. “Biodiesel akan berpengaruh ke filter,dan setiap biodiesel berbeda, tergantung kapasitas sulfur yang berbeda,” ujar Imam. Untuk penggunaan B20 contohnya, rata-rata maintenance interval 10 ribu kilo atau 200 jam untuk hour meter. Namun, interval itu juga dipengaruhi oleh penggunaan ketika digunakan untuk pekejaan berat seperti dipertambangan, akan semakin singkat menjadi di bawah 10 ribu kilometer atau kurang dari 200 jam harus dilakukan maintenance. Di lain pihak, dikonfirmasi mengenai kesiapan distribusi solar B30, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan bahwa Pertamina juga sangat siap untuk implementasi B30. Saat ini, lanjut dia, Pertamina adalah satu-satunya badan yang sudah implementasikan B30 dengan 8 titik blending di tahun 2019 dan 28 titik blending di 2020. ”Saat ini sudah lebih dari 1.200 SPBU yang sudah menyalurkan B30 kepada masyarakat. Ditahun 2020 nanti seluruh SPBU di Indonesia akan menyediakan B30,” ujarnya.
http://riaupos.co/218281-berita-pemerintah-harus-terbuka-pengelolaan-biodiesel-b30.html

Kompas | Rabu, 25 Desember 2019
Ini Dampak Penggunaan B30 pada Kendaraan
Program bahan bakar campuran biodiesel 30 persen dengan bahan bakar nabati atau B30 telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Langkah tersebut diputuskan usai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan uji penggunaan B30 terhadap beberapa kendaran sejauh 50.000 kilometer di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Jika kita konsisten menerapkan B30 ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun (per tahun). Jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi di keterangan resmi, Selasa (24/12/2019). Menurut Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna, penggunaan B30 mampu meningkatkan daya kerja mesin untuk kendaraan berkapasitas 3,5 ton. Namun, tingkat konsumsi bahan bakarnya sedikit menurun antara 0,01 hingga 0,08 gram. Adapun pergantian filter bahan bakar bagi kendaraan baru, perlu diganti pada rentang penggunaan 7.500 – 15.000 kilometer. “Artinya, pergantian filter sedikit lebih awal setelah itu normal. Meski demikian, melihat manfaat lebih jauh dari penggunaan B30 ini, saya rasa tidak ada masalah,” katanya beberapa waktu lalu. Tetapi, bahan bakar tersebut masih mendapat keraguan terutama di kalangan pengusaha bus. Kepada Kompas.com, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menyatakan masalah atas sifat umum biodiesel yang menjadi gel belum dipecahkan. “Sekarang saja yang B20 masih suka bermasalah yaitu pada sifat bahan bakar yang menjadi gel (menggumpal). Sehingga, pada wilayah yang dingin, pengendara harus memanaskan dahulu supaya kembali mencair,” kata dia, belum lama ini. “Belum lagi pergantian filter solar yang lebih cepat. Perlu diketahui, filter solar ada dua, masing-masing berharga Rp 300 ribuan. Injektor juga bisa bermasalah, ini harganya mencapai Rp 16 juta jika diganti. Makanya, kami perlu jaminan garansi kalau injektor aman sampai beberapa tahun,” lanjut Sani, sapaan akrabnya. Hal serupa juga diungkapkan beberapa agen tunggal pemegang merek di tanah air, seperti PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI). Namun untuk produk terbaru, masalah itu diklaim sudah diselesaikan. “Produk kami sudah menggunakan double filter, seperti mu-X dan GIGA. Sehingga kemungkinan kerak untuk terlepas jauh lebih tinggi karena sifat bahan bakar biodiesel itu adalah ‘soapy’ yang bisa menyumbat injector pump,” ucap General Marketing Division PT IAMI Attias Asril. “Nozzle Isuzu pun telah dilapisi Diamond Like Carbon (DLC) yang mampu mencegah penyumbatan tersebut,” katanya lagi.
https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/25/124200215/ini-dampak-penggunaan-b30-pada-kendaraan

Medcom | Selasa, 24 Desember 2019
Penerapan Biodiesel B30, Industri Siap Sejak Awal 2019
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo didampingi sejumlah Menterinya hingga Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, mulai meresmikan penggunaan Biodiesel 30 persen (B30). Ini dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO No 31.128.02 MT Haryono Jakarta Selatan, pada Senin (23/12/2019). Penggunaan bahan bakar B30 ini bertujuan agar terjadi pengurangan impor Solar secara serius. Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan bahwa program B30 ini menghemat devisa sekitar Rp63 trilliun. Lalu bagaimana dengan kesiapan sektor industri? Menurut beberapa petinggi industri otomotif terutama industri kendaraan komersil seperti truk dan bus, bahwa penggunaan B30 sudah mulai mereka riset, jauh sebelum penerapan B30 ditetapkan pemerintah. Tentunya ini sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tentunya terbarukan. “Kami sangat konsen dengan program khusus yang dicanangkan pemerintah, seperti penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Khusus untuk B30, ini bahkan sudah kami riset sejak tahun lalu dengan beberapa mobil dan kandungan biodiesel yang beragam. Bukan hanya B30 namun juga lebih besar dari itu,” klaim Marketing Director Sales & Marketing Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Duljatmono kepada Medcom.id di momentum yang berbeda. Di momentum berbeda Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI), Santiko Wardoyo juga pernah menjelaskan kepada Medcom.id bahwa komitmen mereka terhadap penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sangat besar. Makanya jauh sebelum pemerintah menetapkan B30 wajib digunakan, mereka sudah lebih dari setahun melakukan pengetesan intensif. “Masalahnya, tentu akan lebih rumit dari pada B20. Kandungan air yang lebih tinggi, tentu akan jadi masalah jika perawatan tidak dilakukan dengan tepat. Termasuk penggunaan filter bahan bakar yang akan dikonsumsi ke ruang bakar,” ujarnya. Lebih heboh lagi yang dilakukan oleh Isuzu. Produsen truk ringan hingga berat di bawah Astra itu malah menyatakan bahwa tak perlu ada penggantian komponen. Hanya saja perawatan berkala harus sangat diperhatikan. Begitu juga dengan Tata Motors yang menyatakan kesiapannya soal penggunaan BBM B30. Meski terbilang cukup rumit untuk penerapan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ini, namun industri juga cukup aktif dalam mendukung program pemerintah ini. Paling tidak, bisa membuat penggunaan minyak sawit bisa lebih tepat guna.
Bantu Petani Kelapa Sawit
Selanjutnya menurut Presiden, program B30 juga akan dapat mengurangi impor BBM dan menciptakan permintaan domestik CPO yang sangat besar. Hal ini dapat memberikan multiplier effect bagi 13,5 juta petani perkebunan Kelapa Sawit. Ini artinya, B30 akan berdampak kepada para perkebunan kecil yang membina petani rakyat yang selama ini bekerja di Kebun Sawit dan para pekerja yang bekerja di pabrik Kelapa Sawit. “Program B30 nantinya menjadi B50 dan seterusnya juga menjadi B100. Akan tidak mudah kita ditekan-tekan lagi oleh negara lain, terutama kampanye negatif dari beberapa negara terhadap export CPO kita. Karena kita sudah memiliki pasar di dalam negeri yang besar,” ujar Jokowi.
https://www.medcom.id/otomotif/mobil/akWVWELb-penerapan-biodiesel-b30-industri-siap-sejak-awal-2019

Kedaulatan Rakyat | Rabu, 25 Desember 2019
Habis Biodiesel B30 Terbitlah B40
Peluncuran bahan bakar biodiesel dengan kandungan nabati sebesar 30 persen, langsung diinstruksikan Presiden Jokowi untuk terus ditingkatkan kadar kandungan minyak sawit yang digunakan. Instruksi tersebut diungkap langsung Jokowi saat meluncurkan bahan bakar B30 di SPBU Pertamina kawasan MT Haryono, Jakarta. Secara bertahap setiap tahunnya kadar minyak sawit dalam biodiesel akan ditingkatkan, sehingga kedepan kandungan minyak sawit tak hanya sebatas 30 persen saja. Nantinya kita harapkan, ini kita step by step. Tahun depan nanti masuk ke B40, 2021 masuk ke B50, targetnya kira-kira itu. Nggak usah terlalu ke B100, B40 dan B50 itu sudah saya kira, kalau step-step ini bisa kita raih, saya kira devisa akan semakin besar kita peroleh,” kata Presiden Jokowi di SPBU Pertamina (SPBU 31.128.02), Jl. MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12). Peningkatan kandungan minyak sawit sendiri perlu dilakukan pertamina untuk mendukung ketersediaan sawit di Indonesia serta menghemat pengeluaran negara yang saat ini masih harus melakukan impor solar dari beberapa negara. Lembaga Pusat Penelitian Kelapa Sawit sendiri saat ini telah melakukan pengujian terhadap biodiesel dengan kandungan sawit sebesar 50 persen. “Kita lakukan uji jalan menggunakan mobil Toyota Innova yang baru keluar diler dan semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah yang terjadi,” ungkapnya kepada Okezone beberapa waktu lalu.
https://www.krjogja.com/web/news/read/117811/Habis_Biodiesel_B30_Terbitlah_B40

Kompas | Rabu, 25 Desember 2019
Mengenal BBM Solar B30 yang Diresmikan Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan implementasi program bahan bakar B30, atau solar dengan kandungan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) 30 persen. Jokowi menyatakan, program tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun sehingga lebih jauh mampu menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD). “Kalkulasinya, jika kita konsisten menerapkan B30 ini, akan dihemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun (per tahun). Jumlah yang sangat besar sekali,” kata presiden di keterangan resmi, Selasa (24/12/2019). Adapun B30 sendiri, merupakan pencampuran antara bahan bakar diesel atau solar dengan FAME (Fatty Acid Methyl Ester), dengan komposisi 70 persen dan 30 persen. FAME ini didapatkan dari kelapa sawit. Kelapa sawit diolah menjadi FAME (Fatty Acid Methyl Ester), yaitu bahan bakar nabati. Sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian ESDM, solar memiliki cetane number (CN) 48, sedangkan minyak sawit CN 41. Dengan komopsisi di atas yang membentuk B30, maka CN-nya hanya sedikit lebih baik daripada solar. Perlu dikethaui, semakin tinggi angka CN, maka bahan bakar akan lebih mudah terbakar. Tapi angka CN yang lebih tinggi pada B30 tidak serta-merta membuat performa mesin meningkat. Mengingat, nilai kalor yang dimiliki B30 sedikit lebih rendah daripada solar dan sifat alami biosolar yang membuat gel. “Sifat alamiah tersebut membuat filter solar menurun masa pakainya. Saran pabrikan pergantian dilakukan pada tiap 30.000 kilometer, namun kini pengusaha bus rata-rata mengganti filter tiap 5.000 – 20.000 kilometer,” kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan kepada Kompas.com, belum lama ini. Kendati demikian, pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian ESDM menyebut penggunaan B30 pada kendaraan tidak masalah. Hal ini mengacu dari hasil uji jalan bahan bakar yang diklaim lebih ramah lingkungan tersebut. Setelah implementasi B30 di tahun 2019, Jokowi memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021.
https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/25/064200715/mengenal-bbm-solar-b30-yang-diresmikan-jokowi

Tribunnews | Selasa, 24 Desember 2019
Marwan Jafar: Implementasi Program B30 Harus Didukung
Ketua DPP PKB yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar, menyatakan untuk menyukseskan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30 perlu dukungan dari semua stakeholder terkait. Ia pun mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) pada setiap kendaraan bermotor. “Ini adalah program yang sangat baik. Untuk itu perlu dukungan yang luas dari masyarakat maupun pemangku kebijakan,” kata Marwan ketika dijumpai wartawan di Jakarta, Selasa (24/12). Jika perlu dukungan dalam bentuk perundang-undangan untuk memaksimalkan penggunaan B30 secara masif, Marwan siap mendorongnya di DPR. Menurut dia, program ini menjadi sangat strategis di saat pemerintah melakukan sejumlah restrukturisasi di beberapa BUMN. “Hadirnya program ini menjadi solusi bagi BUMN, khususnya Pertamina, agar lebih mampu lagi memaksimalkan potensi yang mereka miliki,” ujar mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat mengungkapkan dengan adanya implementasi B30 ini maka negara berpotensi menghemat devisa hingga Rp63 triliun. Penghematan itu berasal dari pengurangan impor minyak. Dengan adanya potensi tersebut, Marwan berharap, diperlukan kesungguhan dari pemerintah serta dukungan dari publik agar proses implementasi B30 bisa berjalan sukses. “Sekali lagi, baik atau tidaknya sebuah program itu tergantung pada implementasinya di lapangan. Nah, agar program B30 itu bisa berjalan baik maka perlu didukung secara nyata. Misalnya, Pertamina mulai memperbanyak lagi stasiun-stasiun pengisian BBN agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” katanya. Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa ini memberikan perumpamaan agar implementasi program B30 dapat berjalan sukses, salah satunya bisa dilakukan lewat mekanisme kompensasi insentif. “Sebagai tahap awal sosialisasi maka bisa saja diberikan insentif atau kompensasi yang saling menguntungkan agar terjadinya percepatan perubahan perilaku masyarakat dari BBM menjadi BBN,” ujar mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2014-2016 ini.
https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/12/24/marwan-jafar-implementasi-program-b30-harus-didukung

Tribunnews | Selasa, 24 Desember 2019
Dirut Pertamina, Nicke Widyawati Jelaskan Program B30 Untuk Kurangi Impor Minyak: Kita Harus Mampu
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan program biodisel 30 persen (B30) yang digagas oleh pemerintah. Menurutnya B30 adalah mencampur antara solar dengan hasil olahan sawit. Ia menambahkan jika B30 ini adalah program yang digagas oleh pemerintah dan sangat di support oleh Presiden. “Tahun lalu, kita mulai dengan 20% sekarang nambah lagi 30% campuran proses dari kelapa sawitnya,” ungkapnya. Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung program pemerintah mengurangi impor minyak dengan menggunakan biodisel 30 persen (B30). “Bagi saya yang penting bagaimana pesan Presiden kita yakni untuk kurangin impor sampai tidak sama sekali impor kita harus mampu,” ungkapnya dilansir melalui YouTube Sekertariat Presiden, Senin (23/12/2019). Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setuju dengan digunakannya b30. “Bagus ya kalau kita lihat dengan B30 ini,” ujarnya. Menurutnya dengan penggunaan B30 akan membuat harga minyak stabil. “48% dari palm oil ini akan terserap artinya akan ada stabilitas harga dan kasih lihat ke dunia bahwa kita bisa hidup mandiri,” kata Menteri BUMN. Sebelumnya, dikurip dari Kompas.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan implementasi biodiesel 30 persen (B30) di salah satu SPBU yang ada di Jakarta. Presiden meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memacu BBM sejenis dengan kandungan nabati dan solar. Pasalnya, bila BBM biodiesel ditingkatkan maka akan mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia. BPS mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 masih mengalami defisit sebesar 1,33 miliar dollar AS. Nilai impor pada November 2019 tercatat sebesar 15,34 miliar dollar AS atau naik 3,94 persen secara bulanan. Karena faktor tersebut, Jokowi meminta agar Indonesia tidak lagi mengimpor migas. “Saya mengingatkan kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100, apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan masih ada yang suka impor BBM,” katanya dalam peresmian B30 di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019). Ada tiga alasan, menurut dia, BBM biodiesel harus segera diimplementasikan, yakni mengupas sumber energi baru terbarukan, mengurangi ketergantungan impor migas, serta meningkatkan cadangan devisa negara. “Alasan pertama, mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil dan kita sadar suatu saat pasti akan habis. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon untuk meningkatkan kualitas lingkungan,” tuturnya. Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa diolah tanpa harus diekspor ke negara lain. Salah satunya bahan minyak sawit mentah yang kini dicekal oleh Uni Eropa sekaligus mereka mengadukan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). “Selain itu, program B30 nantinya masuk ke B40 ke B50 dan nanti ke B100, akan tidak mudah untuk ditekan-tekan lagi oleh negara mana pun. Terutama melalui kampanye negatif terhadap ekspor CPO kita, karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” ucapnya. Jokowi menambahkan, bila upaya untuk mengurangi impor terus dilakukan dengan serius, termasuk implementasi B30 ini, maka negara akan menghemat devisa berkisar Rp 63 triliun. “Saya ingin betul-betul memonitor secara khusus dari hari ke hari, bulan ke bulan untuk implementasi B30. Setelah B20, sekarang kita masuk B30. Bagi saya, tidak cukup hanya sampai ke B30. Saya minta ke menteri dan Dirut Pertamina masuk ke B40 dan 2021 masuk ke B50,” katanya.
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/24/dirut-pertamina-nicke-widyawati-jelaskan-program-b30-untuk-kurangi-impor-minyak-kita-harus-mampu?page=all

Investor Daily Indonesia | Rabu, 25 Desember 2019
Airlangga Gandeng Pengusaha untuk Percepat Implementasi Kebijakan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan staf khusus dan tim ahli ekonomi yang sebagian besar berasal dari kalangan pelaku usaha. Perekrutan ini dilakukan dalam rangka mempercepat kajian dan implementasi berbagai kebijakan ekonomi pemerintah ke depan. “Iya nanti ada, segera. Tapi tidak perlu diumumin, baru mau bertugas, tahun depan (2020),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti acara peresmian implementasi Program B30 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Senin (23/12). Dari data yang diterima Investor Daily, nama-nama yang akan menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Umar Juoro, I Gusti Putu Suryawirawan, Reza Yamora Siregar, dan Mohamad Jusuf Hamka. Untuk Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meliputi Raden Pardede, Bustanul Arifin, Lin Che Wei, Dimas Oky Nugroho, dan Taufik Mappaenre Maroef. Sedangkan Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diisi oleh Shinta Widjaja Kamdani, Franky Sibarani, Sanny Iskandar, Jonathan Thahir, Ngakan Timur Antara, dan Edy Putra Irawady. Beberapa kebijakan yang akan dikerjakan oleh para staf khusus dan tim ahli, yaitu terkait program mandatori B30 dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperbaiki defisit neraca perdagangan, omnibus law, hingga daftar positif investasi. “Jadi ini seperti konsultansi, berbasis project. Salah satunya quick win B30. KUR juga sudah diputuskan,” ucap Airlangga. Ia mengatakan para anggota staf khusus akan digaji oleh Kemenko Perekonomian. Sedangkan anggota tim ahli tidak digaji oleh negara. Dengan adanya anggota baru ini diharapkan akan mempercepat implementasi kebijakan ekonomi. “Bukan dari negara. Mereka ada honor, ada gaji sendiri. Staf khusus yang dari Kemenko Perekonomian,” kata Airlangga.
https://investor.id/business/airlangga-gandeng-pengusaha-untuk-percepat-implementasi-kebijakan

Kompas | Kamis, 26 Desember 2019
Kadar BBN Siap Dinaikkan
Mulai 1 Januari 2020 berlaku campuran biodiesel atau bahan bakar nabati ke dalam solar atau B-30. Kadar lebih tinggi akan diuji sebelum diterapkan. Kadar campuran biodiesel ke dalam solar siap dinaikkan menjadi 50 persen atau B-50. Namun, sebelum benar-benar bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, akan dilakukan serangkaian pengujian. Sejak 1 Januari 2020, Indonesia menggunakan biosolar dengan kandungan 30 persen biodiesel dan 70 persen solar murni atau dikenal sebagai B-30. Peluncurannya dilakukan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/12/2019) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta kadar campuran bahan bakar nabati (BBN) ditingkatkan menjadi B-40 hingga B-50. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, pengujian untuk B-40 atau yang lebih tinggi lagi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengujian untuk B-20 dan B-30 yang sudah dilakukan. Akan tetapi, lantaran kadar biodiesel yang dicampur semakin tinggi, kajian dimulai dari uji pencampuran. Setelah diperoleh campuran yang tepat, hasilnya akan diujicobakan pada mesin statis. “Untuk dinaikkan menjadi B-40 atau B-50, pada prinsipnya sama saja. Harus melalui serangkaian pengujian di laboratorium. Apabila tidak ditemukan masalah untuk pemakaian pada mesin statis, baru diterapkan uji jalan untuk kendaraan,” ujar Dadan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/12). Saat menguji solar B-30, uji jalan kendaraan penumpang menempuh jarak 50.000 kilometer (km). Adapun truk menempuh jarak 40.000 km untuk uji jalan. Pengujian dilakukan Mei-November 2019 dengan melibatkan berbagai institusi, seperti PT Pertamina (Persero), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Asosiasi Produsen biofuel Indonesia.
Diandalkan
Semakin tinggi kadar pencampuran BBN ke dalam solar, menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama pada Kementerian ESDM Agung Pribadi, penghematan devisa kian besar. Pencampuran biodiesel ke dalam solar akan terus diandalkan untuk mengurangi defisit pada neraca perdagangan migas nasional. Tahun lalu, mandatori B-20 mampu menghemat devisa 1,88 miliar dollar AS atau setara Rp 26 triliun. “Adapun mandatori B-30 pada 2020 diperkirakan bisa menghemat devisa sampai 4,8 miliar dollar AS,” kata Agung. Pemanfaatan solar B-30 diatur berdasar Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam aturan itu, kebijakan pencampuran biodiesel dimulai 2015 dengan kadar 15 persen (B-15). Mulai 2016, kadar pencampuran menjadi B-20 dan menjadi B-30 pada.l Januari 2020. Sebelumnya, terkait dengan kebijakan pencampuran biodiesel ke dalam solar, Koordinator Koalisi Clean biofuel for All Agus Sutomo mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus memperhatikan prinsip pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan pada produksi bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit Prinsip keberlanjutan itu, lanjut Agus, meliputi pelaksanaan program rehabilitasi hutan yang rusak atau terbakar, penerapan standar pemenuhan aspek ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku dalam mata rantai industri Kelapa Sawit dari hulu sampai hilir, serta pelaksanaan program pertanggungjawaban sosial bagi perusahaan di area di mana mereka beroperasi.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 26 Desember 2019
Biosolarisasi
Defisit neraca perdagangan yang masih sulit dikendalikan membuat pemerintah berpikir keras untuk mencari segala cara untuk menjinakkannya. Salah satunya adalah menurunkan impor minyak dan gas (migas) bumi, yang belakangan menjadi biang keladi pembengkakan defisit dagang tersebut. Melonjaknya impor migas terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi BBM di dalam negeri. Pemicu utamanya adalah jumlah kendaraan dan alat transportasi lain yang terus bertambah. Demikian pula industri sebagai konsumsi BBM, khususnya solar. Terlebih lagi, beberapa jenis BBM masih disubsidi dan berharga murah, sehingga kebocoran-keboco-ran ke konsumen yang tidak berhak menambah lonjakan konsumsi BBM nasional. Masalahnya, konsumsi BBM tidak bisa dikurangi dan dibatasi. Maka, solusi paling efektif adalah mengalihkan konsumsi BBM ke bahan bakar lain, alias diversifikasi energi. Alternatif yang dipilih haruslah energi yang murah, ramah lingkungan, dan kita kaya sumber daya tersebut. Bahan bakar nabati (BBN) berbahan baku minyak sawit adalah jawaban paling tepat. Itulah sebabnya, pemerintah menginisiasi program percampuran minyak sawit ke dalam BBM jenis solar. Setelah program mandatori pencampuran 20% BBN ke dalam solar atau dikenal dengan program B20 diterapkan sejak 2016, pemerintah mulai mengimplementasi program B30, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Senin (23/12/2019). Pada kesempatan ini, Presiden berkomitmen mempercepat program \’biosolarisasi\’ ini. Program B40 akan dimulai pada 2020 serta B50 pada 2021, berikutnya sampai B100 alias 100% bahan bakar sawit. Jelas bahwa program B20 hingga kelak akhirnya B100 memiliki makna strategis. Program ini bukan hanya mengerem impor migas demi memperbaiki neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, namun merupakan diversifikasi energi yang efektif. Dalam jangka panjang, program biodiesel atau biosolar akan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Harus menjadi kesadaran nasional dan seluruh pemangku kepentingan bahwa BBM yang berbasis fosil semakin lama semakin habis. Juga masyarakat awam harus diberi pengertian bahwa lebih dari separuh kebutuhan BBM harus diimpor. Jangan sampai mereka mengira dan punya persepsi bahwa negeri kita kaya minyak bumi. Kita semua tahu, Indonesia saat ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia, sekitar 50 juta ton, yang dua pertiga produksinya diekspor ke berbagai negara. Sayangnya, harga produk sawit kita sedang jatuh di pasar internasional. Lebih menyedihkan lagi, minyak sawit kita sering mendapat hambatan dari negara-negara maju dan diserang lewat kampanye negatif, karena takut minyak nabati produksi mereka tersaingi. Karena itu, mengalihkan sebagian ekspor produk sawit untuk program biosolar di dalam negeri dapat menyelamatkan kejatuhan harga. Indonesia juga tidak akan ditekan lagi oleh negara-negara lain. Pada akhirnya, kenaikan harga juga bakal membantu kesejahteraan 16,5 juta petani sawit. Sebagai sebuah program wajib alias mandatori, pemerintah harus menjamin pasokan fatty acid methyl ether (FAME) sebagai bahan baku yang terkandung dalam sawit. Pertamina juga harus benar-benar menyiapkan kilang biodiesel secara matang, agar tidak kewalahan jika permintaan melonjak. Yang tidak kalah krusial adalah pihak terkait yang akan terkena kebijakan biodiesel. Terutama industri otomotif, harus memastikan bahwa mesin kendaraan yang diproduksi dapat beradaptasi dengan baik terhadap bahan bakar soal B30 maupun B50. Apakah mesinnya harus ada modifikasi khusus, ada konverter, atau spesifikasi tertentu yang harus disesuaikan. Jangan sampai ketika program ini sudah dijalankan secara besar-besaran, ada keluhan di kalangan pemilik kendaraan karena mesinnya menjadi bermasalah gara-gara mengonsumsi biosolar. Aspek-aspek teknis dan segala konsekuensinya mesti dipersiapkan dan diantisipasi dengan cermat. Dalam konteks ini, Kementerian Perindustrian mesti membahas secara serius dengan produsen dan prinsipal otomotif. Agar program B30-B50 ini bisa berhasil lebih cepat, pemerintah perlu memikirkan pengalihan subsidi, dari semula subsidi ke BBM dan LPG menjadi subsidi ke BBN. Sungguh ironis, pemerintah menggencarkan penggunaan BBN, namun subsidi besar-besaran justru dialokasikan untuk BBM. Kebijakan itu mesti dirombak. Selama harga BBM masih murah, salah satunya karena menikmati subsidi, maka pengembangan BBN bakal terkendala. Demikian pula pengembangan energi terbarukan lainnya bakal mandek. Itulah sebabnya, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang menjadi prioritas. Jika memang ingin menyukseskan program BBN, segala daya dan upaya harus dikerahkan untuk itu. Kebijakannya harus didesain sedemikian rupa agar kondusif. Kita yakin BBN bakal menjadi kekuatan energi nasional karena kita memiliki potensi bahan baku dan infrastruktur pendukung yang luar biasa.

Investor Daily Indonesia | Kamis, 26 Desember 2019
Alihkan Subsidi BBM ke BBN (IMPLEMENTASI B50 DIMULAI 2021)
Pemerintah disarankan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi ke bahan bakar nabati (BBN) agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor migas, menurunkan defisit neraca dagang, dan memperbaiki defisit transaksi berjalan (CAD). Subdisi untuk BBN diperlukan agar harga biodisel bisa terjangkau oleh masyarakat pengguna. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia memiliki pasokan bahan baku berlimpah untuk biodisel. Dengan memberi subsidi ke biodisel maka penyerapan minyak sawit mentah (CPO) untuk bahan baku biodisel akan naik, produsen sawit akan terbantu pasarnya di tengah hambatan ekspor oleh sejumlah negara atas sawit Indonesia, seperti oleh Uni Eropa. Pengalihan subsidi itu perlu seiring program peningkatan percam-puran minyak sawit dengan BBM jenis solar atau biodisel. Setelah program mandatori pencampuran 20% BBN ke dalam solar atau B20 diterapkan sejak 2016, implementasi program B30 dimulai akhir tahun ini secara bertahap, dan akan dilanjutkan dengan B40 pada 2020, serta B50 pada 2021. Saat meresmikan peluncuran implementasi B30 atau campuran 30% BBN ke dalam solar di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12) pagi, Presiden Joko Widodo menyatakan, program B30 dapat menghemat devisa Rp 63 triliun. Penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar. Implementasi B30 juga akan menimbulkan efek berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit. Presiden menegaskan, tahun depan akan dimulai implementasi B40 dan tahun 2021 dimulai implementasi B50. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pengalihan subsidi BBM ke BBN bisa saja dilakukan. Menurut dia, pengalihan subsidi ditujukan ke penerima langsung semacam bantuan langsung tunai (BLT), sehingga hanya yang berhak saja yang bisa membeli biodisel. “Kalau siapa saja boleh membeli BBN subsidi maka APBN akan bocor. Yang dapat beli misalnya sopir angkutan barang, sopir angkutan penumpang,” kata Komaidi kepada Investor Daily, Senin (23/12). Menurut dia, cara untuk mengawasinya agar tidak salah sasaran adalah bisa lewat online system, misalnya dalam satu kali transaksi ada batas maksimal pembelian. Kalau yang menjadi pemicunya adalah menaikkan devisa dan menurunkan defisit neraca dagang, Komaidi meragukan program B30 dapat berkelanjutkan. Pasalnya, kalau harga ekspor CPO sedang tinggi, otomatis produsen CPO akan memilih ekspor CPO sehingga pasokan CPO untuk biodisel berkurang. Di sisi lain, Komaidi mengingatkan fokus pemeritah jangan hanya demi mengejar penurunan defisit neraca dagang dan CAD. “Fokusnya harus diversifikasi energi dan ramah lingkungan, sedangkan penurunan defisit neraca dagang dan CAD itu sebagai dampak dari pelaksanaan diversifikasi energi,” katanya. Sedangkan untuk menekan impor minyak, lanjut dia, caranya adalah meningkatkan produksi {lifting) minyak di dalam negeri, selain mencari sumber energi di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Pertamina. “Cadangan minyak kita saat ini masih ada di ratusan cekungan, tapi butuh waktu 5-6 tahun untuk bisa sampai ke tahap produksi,” ujar Komaidi. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengatakan, pengalihan sebagian subsidi BBM ke BBN perlu, seiring semakin tergantungnya kebutuhan Indonesia pada minyak impor. Namun demikian, Eko menyarankan langkah tersebut perlu sinergi dengan aspek kelestarian lingkungan dan kesiapan pengguna kendaraan. Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari akademisi, mengatakan, Indonesia bisa saja menerapkan B30 hingga ke B100 karena memiliki kebun sawit sangat luas. Namun, yang masih menjadi masalah adalah prinsipal otomotif harus mendukung implementasi B30, B40, B50 hingga B100, agar kinerja mesin tetap bagus dengan menggunakan BBN. Dia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak prinsipal otomotif untuk membuat kendaraan dengan mesin yang cocok dengan B30, B40, B50 hingga B100. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga harus mendorong penggunaan gas untuk sektor otomotif. Pemerintah harus membuat program kombinasi antara biodisel dan gas. Nantinya masyarakat tinggal pilih apakah mau pakai biodisel atau gas untuk bahan bakar kendaraannya. Mengenai pengalihan subsidi BBM menjadi subsidi BBN, Tumiran mengatakan, sebaiknya masalah pengalihan subsidi tidak perlu dipikirkan karena di SPBU masyarakat sudah pakai Pertalite dan Pertamax. “Kalau semua BBN sudah bercampur dengan solar, nantinya solar murni tidak akan ada lagi. Tapi Pertamina harus bagus mencampurnya,” kata Tumiran. Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, implementasi B30 belum tentu dapat menghemat devisa sebesar Rp 63 triliun karena masih banyak kendala dari sisi user yang terbatas di sektor alat berat dan kendaraan diesel. Sementara kendala campuran sawit menimbulkan masalah pada filter mesin. “Jadi tidak semua pengguna diesel akan beralih ke B30. Perlu adaptasi dan kesiapan bagi user,” katanya. Mengenai dampak implementasi program B30 terhadap penurunan impor migas, defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan, Bhima menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan riset yang lebih dalam. Dia menilai implementasi B30 akan banyak tantangan yang sifatnya teknis baik dari sisi pasokan maupun dari sisi permintaan. Pasokan FAME (fatty acid methyl ether/FAME) untuk program mandatori biodiesel masih terbatas. Harga juga belum kompetitif. Mengenai wacana kebijakan pengalihan subsidi BBM ke biodisel, Bhima mempertanyakan apakah nelayan dan petani yang memakai diesel siap beralih ke B20 dengan mesin yang ada saat ini. “Saya kira tidak semudah itu karena ada pembengkakan biaya maintenance atau perawatan mesin yang akan dibebankan ke masyarakat miskin (nelayan, petani),” katanya. Senior Advisor CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, implementasi B30 secara semangat sudah cukup bagus untuk mengurangi ketergantungan terhadap migas sehingga konsumsinya bisa berkurang dan defisit neraca dagang bisa ditekan. Namun, menurut Reza, ada hal yang perlu diperhatikan. Pada saat konversi dari BBM ke gas atau ke BBN, apakah mesin bisa menerima atau adaptasi? “Apabila ada, apakah akan menggunakan konverter atau bagaimana? Dan, apakah ada biaya tambahan untuk menggunakan BBN tersebut,” jelas Reza. Kalau soal pemberian subsidi, kata Reza, sebenarnya yang paling krusial adalah pengawasannya, bukan soal teknis pemberiannya. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi hanya Rp 123,6 triliun atau 77,2% dari pagu yang dipatok sebesar Rp 160 triliun, atau lebih rendah 5,3% dari periode sama tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang di bawah asumsi, serta apresiasi nilai tukar rupiah. Hingga 16 Desember lalu, harga ICP hanya menyentuh US$ 61,9 per barel, jauh di bawah asumsi sebesar US$ 70 per barel. Sementara, kurs rupiah tercatat Rp 14.152 secara year-to-date (ytd), juga jauh lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat kuota subsidi solar yang tersalurkan hingga Oktober 2019 sebanyak 13,3 juta kiloliter (KL). Sedangkan alokasi kuota solar yang tercantum dalam APBN 2019 sebesar 14,5 juta, sehingga masih tersisa 1,2 juta KL. Namun Pertamina terpaksa menambah pasokan BBM jenis solar sebesar 20% dari konsumsi harian Januari hingga Oktober 2019 sebesar 40 ribu KL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai informasi, kuota solar bersubsidi nasional tahun ini sebanyak 14,5 juta KL, lebih kecil dibandingkan dengan 2018 sebanyak 15,62 juta KLde-ngan realisasi sebanyak 15,58 juta KL. Dalam Peraturan Presiden (Per-pres) Nomor 191 Tahun 2014, BBM tertentu termasuk solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi industri rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, termasuk juga kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin yang kecil.
Peresmian Implementasi B30
Sementara itu, Presiden Joko Widodo secara resmi memulai implementasi penerapan program biodiesel 30% atau B30, Senin (23/12). Presiden menyebut bahwa dirinya memantau program implementasi B30 dari hari ke hari. Ia minta program pencampuran biodiesel dilanjutkan ke B40 pada 2020 dan B50 pada 2021. Implementasi program B30 sejatinya dimulai awal 2020, namun dipercepat menjadi akhir tahun 2019. Kepala Negara menjelaskan tiga alasan pemerintah mempecepat implementasi program biodiesel. Pertama, program ini untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti habis. biodiesel adalah energi bersih. Kedua, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, termasuk solar, cukup tinggi. Padahal, Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketiga, penerapan B30 akan mendongkrak permintaan CPO. Implementasi B30 juga akan menimbulkan efek berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit. Selain itu, dengan implementasi program biodiesel, Indonesia tidak akan mudah untuk ditekan oleh negara-negara lain. Seperti diketahui, ekspor CPO Indonesia kerap menghadapi tantangan berupa kampanye negatif, misalnya dari Uni Eropa. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam siaran persnya menyatakan, Pertamina telah melakukan langkah cepat dengan melakukan uji coba penyaluran B30 sejak November 2019 di beberapa kota besar antara lain Palembang, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur hingga Sorong, Papua. “Pertamina telah menyiapkan 28 TBBM (terminal bahan bakar minyak) sebagai titik simpul pencampuran B30, yang nantinya akan disalurkan ke seluruh SPBU millik Pertamina di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa menikmati B30 melalui produk biosolar dan Dexlite,” ujar Nicke. Nicke menjelaskan, untuk mengamankan suplai FAME sebagai bahan utama pencampuran B30, lanjut Nicke, Pertamina telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan FAME dengan 18 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) yang ditunjuk oleh Kementerian KESDM. Menurut Nicke, program B30 ditargetkan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 14,25 juta ton C02 selama 2020. Selain itu, Program B30 juga ditargetkan bisa menyerap 1,29 juta tenaga kerja tambahan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, rangkaian uji coba B30 telah dimulai sejak 25 November 2019. Uji coba berjalan dengan baik. Dari sisi performa kendaraan, monitoring, dan evaluasi yang dikerjakan oleh tim teknis berjalan dengan baik. Selama pelaksanaan program B30, diperlukan setidaknya 9,6 juta kiloliter Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di 2020. Jumlah tersebut naik pesat dibanding kebutuhan FAME tahun 2019 sebesar 6,6 juta KL. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, dari kebutuhan B30 tahun depan sebesar 9,6 juta KL, Pertamina mendapat kuota sekitar 8 juta KL, sisanya akan disalurkan oleh PT AKR Corporindo Tbk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan dalam tiga tahun ini defisit neraca perdagangan harus diselesaikan. Airlangga menuturkan, dalam tiga tahun ini pemerintah akan menggenjot produksi migas (lifting), penerapan bahan bakar B30 sampai B100, dan juga implementasi green avtur. Kemudian, pemerintah juga bakal menggenjot produksi Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) atau Tuban Petro untuk menekan impor petrokimia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penyaluran unsur nabati (FAME) untuk Program Mandatori B20 telah berjalan baik. Hingga September lalu, serapan FAME ini mencapai 4,49 juta kiloliter (KL). Alokasi FAME untuk biodiesel pada tahun ini ditetapkan hanya 6,2 juta KL. Namun, lantaran adanya tambahan permintaan dari badan usaha bahan bakar minyak (BBM) menyusul adanya kenaikan permintaan solar, maka alokasinya ditambah menjadi 6,6 juta KL pada Agustus lalu. Sejak mandatori B20 dimulai pada 2016, serapan biodiesel terus naik setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi serapan biodiesel tercatat hanya sebesar 2,57 juta KL. Pada 2018, serapan FAME untuk Program B20 tercatat naik menjadi 4,02 juta KL. Selanjutnya di tahun ini, serapan FAME ditargetkan mencapai 6,6 juta KL. Pada 2016 hingga kuartal ketiga 2018, mandatori pencampuran biodiesel hanya diberlakukan untuk BBM jenis solar bersubsidi. Namun, mulai September tahun lalu, mandatori B20 diperluas hingga ke solar nonsubsidi baik untuk transportasi, pembangkit listrik, maupun industri. Sementara itu, BPS mencatat neraca perdagangan November mengalami defisit sebesar US$ 1,33 miliar. Defisit migas mencapai US$ 1,02 miliar dan nonmigas sebesar US$ 300,9 juta.