+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Jokowi gains support over B20 policy

The Jakarta Post | Selasa, 28 Agustus 2018

Jokowi gains support over B20 policy

Members of business lobby group the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) have thrown their support behind President Joko “Jokowi” Widodos call for the expansion of Biodiesel use in private services in an attempt to curb fuel imports, which have contributed to the current account deficit. During a lun.ch on Monday at the State Palace, Jokowi discussed various topics with 26 Kadin members, including the governments policy to expand the use of 20 percent blended Biodiesel (B20) to services outside the public services obligation (PSO). Among the attendants were Kadin chairman Rosan P. Roeslani, president director of publicly listed coal miner Adaro Energy Garibaldi “Boy” Thohir and director of diversified conglomerate Lippo Group John Riady. “The government asked the private sector to commit to implementing it [the B20 expansion policy],” said Rosan after the meeting in Jakarta. “Alhamdulillah [Thank God] Adaro immediately responded to this, and it will fully implement [the policy] on Sept. 1.” Boy confirmed that the coal miner was ready to fully implement the governments policy starting in September.

The government recently issued Presidential Regulation (Perpres) No. 66/2018, which serves as a legal basis to expand the use of B20 to non-PSO services, including heavy machinery operated by private sector firms and various kinds of transportation such as trains and ships. The policy is a continuation of B20 use for PSO services under Solar, the diesel fuel brand produced by state energy giant Pertamina, since it was first implemented in 2016. Coordinating Economic Minister Darmin Nasution previously said the B20 policy was expected to save some US$2.3 billion in foreign exchange from Sept. 1 until year-end. By reducing fuel imports and replacing some of them with biodiesel, the government aims to narrow the countrys current account deficit, which widened to $8 billion in the second quarter from S5.7 billion a quarter earlier.

The deficit in the current account means the country is spending beyond its means, adding to currency vulnerabilities as it needs foreign capital to fulfill demand in the domestic foreign exchange market. Aside from B20, Rosan said Jokowi also encouraged businesses to continue investing in the country despite external challenges, such as the tightening policy of the United States Federal Reserve and escalated trade tensions between the US and China. Rosan added that despite the external challenges, which are reflected in the ongoing depreciation of the rupiah against the US dollar, the government and the private sector must show unity and intensify communications regarding efforts to improve Indonesias economy.

The government is pulling out all the stops to stabilize the rupiah. Aside from the B20 policy, the government is planning to curb imports by implementing an additional tax on imported consumer goods while also pushing the development of import-substitution industries. The rupiah so far has weakened around 1 7 percent year-to-date, according to Bank Indonesia (BI) data. On Monday, the rupiah traded at Rp 14,610 per US dollar, slightly stronger than Rp 14,655 per US dollar seen on Friday, data from Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) show.

The central bank stressed that the upcoming presidential election campaign season, which will start on Sept. 23 and end on April 13,2019, would not interfere with its independence in setting its monetary policy. BI deputy governor Dody Budi Waluyo recently said the central bank was independent and its future policy action would be data-dependent. “All this time, we have taken the election factor into account in formulating our monetary policy,” said Dody as quoted by Bloomberg, adding that there remained room to increase the policy rate as a result of ongoing global pressures. BI has raised its key rate four times since May to a total of 125 basis points to bring its policy rate -the seven-day reverse repo rate -to 5.5 percent.

Kompas | Selasa, 28 Agustus 2018

Presiden Pemerintah Tidak Tinggal Diam

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo kembali meyakinkan para pengusaha bahwa Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menghadapi defisit transaksi berjalan yang semakin tinggi. Pemerintah akan lebih fokus memperbaiki defisit sehingga permasalahan terbesar dalam perekonomian Indonesia itu dapat diselesaikan dalam satu tahun. “Saya kira problem terbesar kita adalah defisit transaksi berjalan yang sudah lama sekali tidak diperbaiki. Kita akan fokus ke sana, termasuk neraca perdagangan,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pengantar pertemuan dengan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Presiden bertemu dan makan siang bersama 26 anggota Kadin yang merupakan generasi ke-2 dan ke-3 dari sejumlah pengusaha nasional. Pertemuan secara tertutup itu berlangsung sekitar dua jam. Presiden mengakui belum banyak upaya untuk mengatasi persoalan defisit transaksi berjalan. Ia mencontohkan, penggunaan biodiesel 20 persen dalam setiap liter solar atau man-datori B20 bisa menjadi alternatif saat harga bahan bakar minyak tinggi. Oleh karena itu, menurut Presiden, saat ini pemerintah tidak hanya fokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dengan cara itu, permasalahan defisit transaksi berjalan bisa diselesaikan dalam satu tahun.

Defisit transaksi berjalan pada triwulan 11-2018 sebesar 8 miliar dollar AS atau 3 persen produk domestik bruto. Defisit terjadi sejak 2012. Seusai pertemuan. Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo memberikan kepastian kepada dunia usaha Sebab, untuk menghadapi tekanan ekonomi global, diperlukan soliditas pemerintah dan pengusaha. Pengusaha juga langsung merespons keluhan Presiden terkait dengan kurangnya penggunaan biodiesel di dunia industri. “Perusahaan batubara, Adaro, pada bulan September nanti akan sepenuhnya B20,” kata Rosan.

Hati-hati

Sementara itu, instrumen fiskal untuk memperlambat laju barang-barang impor akan dirumuskan pemerintah secara hati-hati. Rencana peningkatan pajak penghasilan (PPh) impor atau pengenaan bea masuk diupayakan agar tidak melanggar ketentuan internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana peningkatan PPh impor masih dalam proses identifikasi. Namun, mayoritas berupa barang konsumsi yang tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan industri dan investasi di masa depan. Daftar komoditas yang akan dinaikkan PPh impornya akan terbit paling lambat September 2018.

“Barang konsumsi akan dipilah lagi, mana yang sudah produksi dalam negeri dan belum produksi. Kalau sudah produksi, kita lihat kapasitas industrinya,” katanya. Sri Mulyani mengakui peningkatan PPh impor dan pengenaan bea masuk berpotensi disorot internasional. Direktur Eksekutif Canter for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai, peningkatan PPh impor merupakan instrumen fiskal paling memungkinkan saat ini. Pengenaan tarif lebih mudah dilakukan karena hanya merevisi Peraturan Menteri Keuangan. Namun, penentuan jenis barang harus dilakukan secara hati-hati.

Republika | Selasa, 28 Agustus 2018

Jokowi CAD Selesai Setahun

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa persoalan defisit neraca berjalan atau current acount deficit (CAD) bisa terselesaikan dalam setahun ke depan. Perbaikan Ini bisa dicapai jika program pemerintah dalam beberapa hal seperti penggunaan B20 atau Biodiesel bisa dijalankan saksama. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu perwakilan pengusaha muda di Istana Negara, Senin (27/8). Menurut dia, persoalan perekonomian sekarang memang mengalami ketidak-pasatian, sehingga berbagai kemungkinan bisa terjadi, seperti CAD yang dialami Indonesia. “Ini defisit yang lama sekali tidak diperbaiki, saya kira kita akan fokus ke sana, terutama di neraca perdagangan, dan kedua di keseimbangan primer,” kata Jokowi.

Dia menjelaskan, selama ini pemerintah tidak banyak melakukan hal untuk mengatasi persoalan defisit transaksi berjalan. Misalnya, dalam penggunaan B20, jika program pemerintah dalam memanfaatkan energi ini bisa berjalan masif, setidaknya akan ada pemasukan hingga 11 miliar dolar AS. Demikian juga dengan pemanfaatan sektor pariwisata. Saat konsentrasi semua elemen pada sektor ini maka dampaknya akan signifikan. Tahun ini saja kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) diprediksi mencapai 17 juta. Jumlah ini masih bisa meningkat melihat potensi dari negara lain seperti Thailand yang berhasil mendapatkan 34 juta wisman.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, selain dua program tersebut pemerintah masih memiliki sejumlah cara agar CAD tidak kembali terjadi. Untuk itu, ke depan pemerintah akan lebih fokus dalam kualitas pertumbuhan ekonomi, tak hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Dalam pertemuan ini, Jokowi juga membeberkan mengenai perekonomian global yang masih tak pasti. Persoalan ini makin sulit diprediksi dengan adanya ketakutan banyak negara atas perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Selain itu, ada juga Turki yang bisa jadi ikut andil dalam perang dagang tersebut. “Saya tidak tahu akan ada ketidakpastian apa lagi, saya kira perekonomian dunia semakin tidak menentu dan terakhir ketika saya ketemu Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, saya tanya bagaimana kira kira prospek pertumbuhan ekonomi maupun perekonomian global, dia pun tidak memiliki saran,” katanya.

Untuk menyiasati persoalan defisit transaksi berjalan, pemerintah akan terus menegakkan persyaratan terkait komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di berbagai proyek infrastruktur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, evaluasi penggunaan TKDN bakal dijalankan di proyek. Namun, untuk infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dipastikan tetap akan berjalan dan tidak ada halangan untuk tidak diteruskan. “Jadi kami ingin perbaiki enforcement (pemberdayaan)-nya tadi,” ujar Bambang di kantornya.

Dia menuturkan, evaluasi atas penggunaan TKDN ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan di Istana Negara, setiap kementerian dan lembaga diharapkan meninjau kembali pembangunan infrastruktur agar tidak menggangu keseimbangan internal. Menurut Bambang, dengan memenuhi persyaratan TKDN maka otomatis fenomena defisit neraca perdagangan juga dapat diatasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan RI mengalami defisit pada Juli 2018 sebesar 2,03 miliar dolar AS. Ini karena nilai impor pada Juli menyentuh 18,27 miliar dolar AS. Sedangkan nilai ekspor mencapai 16,24 miliar dolar AS. Secara kumulatif, posisi neraca perdagangan Januari hingga Juli 2018 tercatat defisit sebesar 3,09 miliar dolar AS.

Kata Data | Selasa, 28 Agustus 2018

Adaro Siap Terapkan Program Biodiesel 20% Bulan Depan

Perusahaan tambang yakni PT Adaro Energy menyatakan siap menggunakan solar dengan campuran 20% bahan bakar nabati (biodiesel) pada operasional perusahaan mulai September 2018. Sesuai amanat pemerintah, semua industri pengguna solar wajib menggunakan biodiesel sebesar 20% tahun ini. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 mewajibkan penggunaan biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO. Aturan yang diteken pada 15 Agustus 2018 tersebut sekaligus merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.“Bulan depan kami mulai secara penuh,” kata Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir di Jakarta, Senin (27/8).

Pemerintah telah menyiapkan sanksi bagi badan usaha yang tidak menggunakan campuran 20% Bahan Bakar Nabati (BBN) ke Bahan Bakar Minyak (BBM) atau B20. Sanksi ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan sanksi itu dikenakan ke pemasok minyak nabati dan penyalur bahan bakar yang sudah dicampur BBN 20%. Denda itu pun bervariasi, mulai dari membayar sejumlah uang hingga pencabutan izin usaha. Jadi, perusahaan akan dikenakan sanksi Rp 6.000 per liter. Kemudian diberi peringatan. Jika tiga kali peringatan tetap tidak patuh, akan ada sanksi yang lebih berat.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan semua industri telah siap menjalankan kebijakan biodiesel 20% (B20). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan defisit transaksi berjalan. Rosan berharap pelaksanaan regulasi secara penuh dapat menyelamatkan devisa hingga US$ 11 miliar. Rosan juga berharap langkah penyelamatan defisit lainnya yakni wacana kenaikan Pajak Penghasilan 900 komoditas tidak menyentuh barang-barang yang sifatnya produktif. Pasalnya komoditas jenis ini banyak digunakan sebagai bahan baku industri. “Jadi harus hati-hati. Kalau sifatnya konsumtif tidak masalah,” kata dia.

Pemerintah mengemukakan opsi penaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas 900 barang konsumsi dari luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian defisit neraca perdagangan, serta mengurangi dampak tekanan perdagangan global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, PPh yang sekarang dikenakan untuk barang konsumsi impor bervariasi di antara 2,5% – 10%. Barang konsumsi yang dapat disubsitusi dengan produk lokal kemungkinan dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

https://katadata.co.id/berita/2018/08/27/adaro-siap-terapkan-program-biodiesel-20-bulan-depan

Detik | Selasa, 28 Agustus 2018

Wajib Pakai Biodiesel, Organda Tunggu Rekomendasi APM

Mulai 1 September 2018, pemerintah mewajibkan penggunaan solar bercampur minyak Kelapa Sawit 20 persen (B20). Salah satu alasan pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan B20, adalah akan menurunkan tarif angkutan transportasi umum bahan bakar berbasis biodisel (solar). Menyikapi kebijakan diatas Sekjen DPP Organda Ateng Aryono sangat mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Sebagai asosiasi pengusaha angkutan, DPP Organda mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah apalagi pemakaian B20 dapat menekan biaya bahan bakar. Ateng Aryono menegaskan penggunaan biodiesel merupakan produk pertanian, sehingga dapat diperbaharui. Biodiesel juga memungkinkan diproduksi dalam skala industri kecil, sehingga dapat menggerakkan ekonomi pedesaan. Biodisel lebih mudah terurai (biodegradable) oleh mikroorganisme dibanding minyak mineral.

“Pada akhirnya akan menghemat penggunaan minyak solar, sehingga mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (28/8/2018). Langkah diversifikasi energi ini tentu patut didukung dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, dalam hal ini Solar, namun apakah langkah ini cukup aman, mengingat Bahan Bakar Nabati (BBN) memiliki kandungan asam. Dalam hal ini DPP Organda menunggu rekomendasi resmi dari Agen Pemegang Merek (APM), GAIKINDO, dan kalangan Akademisi dalam implementasi penggunaan B20. Minimal kalangan industri dan pemerintah memiliki kesepakatan sekaligus ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan penggunaan B20, baik dari sisi teknis, ekonomis dan ketersediaan.

Menurut Ateng Aryono tujuan akhir dalam industri transportasi adalah melayani penumpang dengan menjamin unsur keamanan dan kenyamanan konsumen. “Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu pelayanan akibat kebijakan pemerintah,” ujar Ateng.

https://oto.detik.com/berita/d-4185373/wajib-pakai-biodiesel-organda-tunggu-rekomendasi-apm

Kata Data | Senin, 27 Agustus 2018

Tiru Indonesia, Malaysia Dorong Permintaan CPO dengan Biodiesel

Malaysia menyebut program mandatori biodiesel dapat meningkatkan permintaan dalam negeri yang bisa mengerek harga CPO dunia. Malaysia berupaya meningkatkan permintaan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk mengerek harga internasional. Salah satu caranya adalah mengaplikasikan program mandatori biodiesel, sama seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia. Deputy Minister of Primary Industry Malaysia Shamsul Iskandar Mohd Akin mengatakan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution secara tidak resmi. “Kami sedang mengumpulkan para pelaku usaha untuk mengikuti program biodiesel Indonesia,” kata Shamsul di Jakarta, Senin (27/8).

Dia menyebut, program mandatori biodiesel dapat meningkatkan permintaan dalam negeri yang bisa mengerek harga CPO global. Saat ini Malaysia baru mampu menjalankan program pencampuran minyak nabati 10% dengan solar (biodiesel 10%/B10). Namun mandatori B10 Malaysia belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu Nota Keuangan pada bulan November. Namun, Shamsul mengaku sudah melakukan pembahasan dengan para pelaku usaha sawit.

Menurutnya, Malaysia dan Indonesia harus bisa mengontrol suplai sebagai produsen CPO terbesar dunia dengan kontribusi yang mencapai 90%. “Kita seharusnya berkolaborasi, bukan berkompetisi,” ujar Shamsul. Selain meningkatkan permintaan dalam negeri, Malaysia juga berupaya untuk membuka pasar baru seperti Afrika Utara. Adapun skema perdagangan yang digunakan antara negara berkembang bukan perdagangan barang. Alhasil, Malaysia menerapkan investasi dalam sektor perkebunan seperti sawit dan kakao.

Seiring dengan visi yang sama antar kedua negara, Indonesia dan Malaysia juga melakukan langkah strategis untuk pengembangan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Rencananya, Kolombia juga akan ikut serta menjadi anggota ketiga CPOPC Executive Director CPOPC Mahendra Siregar juga membenarkan langkah keikutsertaan Kolombia. Mahendra mengungkapkan, Kolombia merupakan produsen sawit terbesar di Amerika Latin dengan pertumbuhan dan rencana besar untuk pengembangan ke depan. Menurutnya, keanggotaan Kolombia akan semakin memperkuat posisi bahwa sawit sebagai komoditas andalan sejumlah negara berkembang untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya. “Kami sedang memproses aplikasi Kolombia sebagai anggota CPOPC,” kata Mahendra.

https://katadata.co.id/berita/2018/08/28/tiru-indonesia-malaysia-dorong-permintaan-cpo-dengan-biodiesel

Tribunnews | Senin, 27 Agustus 2018

Toyota Indonesia Sambut Baik Penerapan Biodiesel 20 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyambut baik rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran 20 persen minyak sawit ( B20) ke kendaraan pribadi. TMMIN juga mengaku siap untuk mengikuti dan menerapkan aturan yang ditargetkan pemerintah, bahwa akhir tahun semua kendaraan diesel sudah menggunakannya. “Sudah Siaplah,” ujar Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, usai meresmikan aktivitas CSR “Program Kelas Budaya Industri” di SMK Tunas Harapan Pati, Jawa Tengah, Jumat (24/8/2018).

Pria asal Pati tersebut juga menuturkan, semua model baru dari Toyota juga bisa untuk penerapan B20. “Sementara untuk model lama akan kita tes,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Toyota sudah melakukan pengujian sejak 2015 dan tidak berdampak pada penurunan kerja mesin. Pengetesan dilakukan bersama Pertamina, lewat serangkaian test drive sepanjang 100.000 km. Data yang diperoleh tersebut, bisa jadi acuan mengetahui dampak penggunaan B20 terhadap kinerja mesin dan kenyamanan penumpang.

Seluruh mobil dengan mesin diesel produksi TMMIN, kinerjanya tetap andal, aman saat mengkonsumsi B20 sebagai bahan bakarnya. Bahkan untuk perawatan mesin, juga tidak ada masalah. Artinya konsumen Toyota tidak akan mengalami hambatan, ketika kebijakan pemerintah mememperluas penggunaan B20 mulai September 2018 berjalan nanti “Perawatannya tetap sama dengan mesin diesel, yang menggunakan BBM konvensional atau solar. Begitu juga dengan tingkat efisiensi konsumsi bahan bakar,” ujar Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, beberapa waktu lalu.

Terdapat empat varian Toyota Innova diesel yang dipasarkan di Indonesia bermesin 2.400 cc, yaitu G Manual, G A/T, V Manual dan V A/T. Selain itu dengan platform mesin yang sama ada Fortuner 4×2 dan 4×4 tipe VRZ dan G.

Strategi Pemerintah

Strategi pemerintah menghemat devisa untuk menanggapi penguatan dollar Amerika Serikat salah satunya sampai ingin mengubah Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mengatur pemakaian bahan bakar Biodiesel 20 (B20) menggunakan minyak kelapa sawit. Sebelum direvisi B20 hanya wajib digunakan untuk kendaraan yang mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Beleid tersebut bakal diganti hingga B20 wajib digunakan untuk PSO dan non-PSO yang artinya melibatkan kendaraan bermesin diesel milik pribadi.

Implementasi B20 untuk kendaraan pribadi dianggap bisa meningkatkan permintaan domestik minyak kelapa sawit dan mengurangi impor bahan bakar. Ujung-ujungnya diharapkan harga minyak kelapa sawit bisa membaik dan meninggikan nilai ekspor dari Indonesia.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/08/27/toyota-indonesia-sambut-baik-penerapan-biodiesel-20-persen