+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Jokowi Ngotot Terapkan B20, Emiten Mana Paling Diuntungkan?

CNBC INDONESIA | Jum’at, 3 Agustus 2018
Jokowi Ngotot Terapkan B20, Emiten Mana Paling Diuntungkan?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan solar bercampur minyak kelapa sawit sebanyak 20%, yang akan berlaku per 1 September 2018. Hal ini ditempuh untuk memangkas impor minyak diesel, dalam rangka mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit).

Kebijakan yang dikenal dengan istilah B20 ini juga berpotensi meningkatkan permintaan CPO domestik kala permintaan dari luar negeri cenderung lesu. Sebagai informasi, permintaan CPO Indonesia merosot terutama karena India menerapkan kebijakan bea masuk untuk komoditas ini. Maret lalu, India menaikkan bea masuk CPO dari 30% menjadi 44%. Bea masuk untuk CPO yang sudah diolah juga naik dari 40% menjadi 54%.

Oleh karena itu, kebijakan B20 diharapkan mampu menolong kinerja industri CPO dalam negeri dengan meningkatkan permintaan domestik. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), sepanjang tahun berjalan hingga bulan Juni 2018, produksi biodiesel Indonesia mencapai 3,42 juta kiloliter (KL).

Dari jumlah sebesar itu, sekitar 75,15% nya atau 2,57 juta KL, didistribusikan ke pasar domestik. Sedangkan, sekitar 5,55% atau 187,35 ribu KL diekspor ke luar negeri. Produksi biodiesel tahun ini bisa dibilang sangat signifikan, mengingat dalam 6 bulan pertama saja sudah melampaui jumlah produksi tahun 2017 yang sekitar 3,15 juta KL.

Lantas, pertanyaannya, emiten CPO mana yang akan mendulang keuntungan paling besar dari kebijakan B20? Jawabannya adalah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) dan PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA). SMAR memiliki aktivitas utama dari mulai penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), pemrosesan CPO menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, oleokimia, termasuk biodiesel.

SMAR telah mengoperasikan pabrik biodiesel pertama di Kalimantan Selatan dengan kapasitas 300.000 ton per tahun, sejak tahun 2016. Kemudian, korporasi menyelesaikan pabrik biodiesel yang ke-dua di Marunda, Jakarta Utara, dengan kapasitas tahunan 300.000 ton, pada tahun 2017.

Dengan beroperasinya pabrik biodiesel ke-dua pada kuartal II-2017, kuantitas penjualan biodiesel SMAR pada tahun 2017 tercatat dua kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Dalam laporan tahunan SMAR, penjualan biodiesel berkontribusi bagi total peningkatan penjualan bersih perusahaan sebesar 19% menjadi Rp35,32 triliun pada tahun lalu.

Sementara itu, TBLA telah membangun pabrik biodiesel di Lampung sejak tahun 2015, dengan kapasitas 1.050 ton per hari. Pada tahun 2017, penjualan biodiesel berkontribusi sekitar 10% dari penjualan TBLA yang sebesar Rp8,9 triliun. Yang berarti, nilai penjualan biodiesel perseroan tahun lalu berada di kisaran Rp890 miliar. Kemudian, stok biodiesel korporasi juga meningkat 10,04% ke angka Rp93,73 miliar pada tahun lalu.

Dengan investasi pabrik yang sudah dikeluarkan sejak awal untuk memproduksi biodiesel, SMAR dan TBLA memiliki keunggulan komparatif dibandingkan emiten lainnya. Dengan kebijakan B20 yang akan segera berlaku, SMAR dan TBLA akan menuai marjin laba yang lebih besar dibandingkan emiten lainnya di sektor CPO.

https://www.cnbcindonesia.com/market/20180803163458-17-26906/jokowi-ngotot-terapkan-b20-emiten-mana-paling-diuntungkan

CITIZENDAILY.NET | Sabtu, 4 Agustus 2018
Geger Wajib Campur Biodiesel

Akhirnya usaha Indonesia menuju penggunaan energi hijau nan masif kian mendekati kenyataan. Program mandatory biodiesel 20% (B-20) diklaim tak ada masalah dan berjalan cukup baik. Uji coba B-20 mendapat dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian ESDM. Tak ketinggalan dukungan dari asosiasi (METI, APROBI dan industri otomotif), BPPT, Kementerian Perindustrian, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), perguruan tinggi, serta produsen biofuel.

Kesuksesan uji coba ini diklaim akan berpotensi membuat Indonesia mengimpor minyak mentah ataupun BBM lebih sedikit. Jelas sebuah tujuan yang mulia. Benarkah hanya itu? Pasalnya, menurut Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), berdasarkan roadmap, implementasi B-30 adalah untuk 2020. Padahal, baru-baru ini terdengar kabar bahwa pemerintah akan memaksakan implementasi sepenuhnya B-20 pada akhir 2018. Hal ini berarti B-30 berpeluang besar masuk di tahun berikutnya.

Saking memaksa, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan bahwa pemerintah akanmenindak tegas badan usaha yang masih menjual B0 atau solar tanpa campuran kelapa sawit. Kebijakan ini merujuk pada semakin gencarnya pemerintah mengampanyekan penggunaan B-20. Rencananya, besaran denda yang akan diterapkan nantinya Rp 6.000 per liter. Dalam hal ini, pemerintah terlebih dahulu mencari alasan penyebab badan usaha masih menjual B0.

Apakah hanya terkait dengan impor BBM saja? Siapa bilang? Tengok saja data harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang mengalami kemerosotan drastis dalam enam bulan pertama 2018. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni koreksi 7,07%. Biasanya, secara alami, kemerosotan harga hanya terjadi 1-2% saja selama semester 1. Usut punya usut, kondisi ini terjadi menyusul kebijakan anti-CPO Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan India sebagai konsumen utama produk tersebut dunia.

Kontraksi harga komoditas agrikultur unggulan Indonesia ini terutama terjadi pada kuartal 2-2018 yang turun hingga 4%, melanjutkan koreksi pada triwulan 1 yang mencapai 3,12%. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, koreksi harga CPO di semester 1/2018 ini terbilang masih lebih baik bila dibandingkan dengan semester 1/2017 ketika harga CPO meluncur turun hingga 20,91%.

Kondisi anjlok tidak hanya dialami oleh Indonesia. Tercatat ekspor CPO Malaysia ke India turun 25% secara bulanan (month-on-month/MoM). Catatan bulan Mei 2018 malah lebih parah lagi. Ekspor Malaysia anjlok nyaris 75% secara MoM, atau 72,5% secara tahunan (year-on-year/YoY). Tak pelak, kondisi ini juga bisa diartikan bahwa pasar CPO kini sedang dibanjiri pasokan. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia sangat mengandalkan CPO sebagai penopang pos pemasukan nonmigas negara.

Yang menarik, semakin terbuka kemungkinan CPO Indonesia telah menjadi korban perang dagang terselubung dengan negara-negara mitra. Tengok saja data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Agensi statistik negara itu melaporkan bahwa India merupakan tujuan ekspor utama CPO Indonesia dengan nilai US$4,9 miliar atau 7,32 juta ton, tahun lalu. Ekspor CPO Indonesia ke India juga turun 15% dari 408.650 ton pada Maret 2018, menjadi 364.280 ton pada April.

Di sisi lain, India tengah mengalami dilema potensi kebangkrutan massal perusahaan energy, terutama yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Jenuhnya pasar listrik negeri Hindustan berpotensi akan menyeret perusahaan-perusahaan energi ke jurang kebangkrutan. Sebuah kondisi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik yang tak sesuai dengan pertumbuhan harga batubara.

Banyak pengamat politik dan ekonomi mengatakan bahwa India sangat membutuhkan pasokan batubara Indonesia dengan kualitas tinggi dan volume yang gigantis, tetapi mereka berkeberatan jika harus membayar dengan harga pasar. Adalah wajar jika kemudian sebagian menduga, bahwa India sengaja menaikkan pajak CPO impor agar negeri itu punya daya tawar yang lebih kuat untuk mendapatkan batubara murah dan dengan suplai yang luar biasa.

Adakah alasan lain terkait program mandatory B-20 ini? Yang paling kuat justru datang dari Kementerian Keuangan. Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan regulasi khusus terkait kemungkinan meningkatnya kebutuhan subsidi untuk solar, akibat dari rencana pemerintah menambah porsi campuran CPO ke solar menjadi 20 persen (B-20).

Menurutnya, jikapun kebutuhan subsidi meningkat akibat kebijakan ini, masih bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih memberikan ruang untuk penambahan subsidi tersebut. Sri menambahkan, rencana tersebut sebenarnya sudah dibahas dengan DPR RI, baik dengan Komisi VII yang membidangi energi maupun Komisi XI yang terkait dengan anggaran. Jika dibutuhkan tambahan subsidi untuk B-20, pemerintah bisa sewaktu-waktu mengalokasikannya.

Sebagaimana diketahui, jumlah subsidi energi di era pemerintahan Jokowi-JK boleh dibilang tak lebih dari separuh a yang dikeluarkan pemerintah di zaman Presiden SBY. Perbandingannya mencapai Rp 150 triliun dengan sekitar Rp 60 triliun saja. Jadi, boleh dibilang secara hitung-hitungan kasar ada potensi dana subsidi “menganggur” dengan kisaran Rp 90 triliun. Sungguh sebuah angka yang menggiurkan! Lalu, dengan kian terbuka lebarnya pintu pemberian subsidi energi tambahan, akan membuat pasar CPO yang kini cenderung menurun bakal kembali bergairah. Apalagi Uni Eropa akhirnya menunda larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit, dari semula pada 2021 menjadi 2030.

Penundaan ini dilakukan setelah Indonesia, selaku produsen terbesar minyak sawit di dunia, melakukan sejumlah lobi dan juga negosiasi terhadap Uni Eropa. Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengeluarkan ancaman. Ancaman itu dilakukan tidak main-main karena langsung membuat seluruh duta besar negara Uni Eropa melakukn klarifikasi. “Kita [ancam] berhenti beli Airbus. Begitu kita ancam, langsung seluruh dubesnya datang untuk mengklarifikasi. Akhirnya, sawit itu ditundalah pelaksanaannya,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Sebelumnya Wapres pernah mengingatkan Eropa agar tidak berlaku diskriminatif dengan melarang penggunaan CPO untuk bahan baku biodiesel. “Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu jangan berlaku diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi,” tuturnya, April lalu. Pernyataan dari Wapres JK ini jelas menjadi sinyal tersendiri, bahwa negara berada di belakang perusahaan sawit. Padahal, publik belum mengetahui secara pasti kesuksesan program uji coba tersebut. Jika sampai akhirnya hasil jelek yang ditutupi dengan rapat, ujung kerugian akan ada pada konsumen, mulai dari potensi peningkatan harga BBM hingga kenaikan tarif listrik karena potensi peningkatan penggunaan biosolar secara volume di pembangkit listrik tenaga diesel (milik PLTD).

KOMPAS | Senin, 6 Agustus 2018
Efek Biodiesel pada 2019
(Pemerintah memberlakukan mandatori B2O mulai 1 September 2018 yang bisa menghemat devisa tahun ini. Namun, dampak neraca perdagangan baru terasa di 2019)

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mendorong pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar nabati Mulai 1 September 2018, mandatori B2O atau pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam satu liter solar diberlakukan. B20 dinilai sebagai salah satu upaya substitusi impor minyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang dikutip Kompas, Minggu (5/8/2018), neraca perdagangan minyak dan gas defisit sepanjang 2017. Pada Januari-Juni 2018, neraca perdagangan migas defisit 5,4 miliar dollar AS,

Meski demikian, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mandatori B2O belum bisa memperbaiki neraca perdagangan dalam jangka pendek. Perbaikan neraca perdagangan paling cepat pada tahun depan. “Kalau total neraca perdagangan tahun 2018 mungkin belum. Migas juga belum karena defisit dalam enam bulan sudah 5,4 miliar dollar AS, tidak mungkin dapat segitu hingga akhir tahun.” kata Damin.

Darmin menambahkan, program B2O bisa menghemat devisa hingga akhir tahun. Namun, penerapannya menunggu peraturan presiden dan peraturan menteri ESDM. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, penghematan devisa dari penerapan B20 sekitar 3,4 miliar doUar AS. Pemanfaatan B20 diperkirakan menghemat 4 juta kiloliter (kl) solar impor hingga akhir 2018. “Jika pertumbuhan ekonomi terus membaik, penghematan impor bisa 6,2 juta kl pada 2019.” kata Rida.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung kebijakan perluasan penggunaan B20. Aprobi siap bekerja sama dan memastikan pasokan dalam negeri dan ekspor terjaga Saat ini ada 21 perusahaan produsen biodiesel di Indonesia. , Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, pelaku industri otomotif tak mempermasalahkan B20. “Cuma ada kuncinya Biosolar itu campuran antara minyak kelapa sawit dan solar. Jadi, solamya harus bagus, itu yang kami minta, harus euro 2,” kata Yohannes.

Siap dikembangkan Pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, biodiesel adalah jenis bahan bakar nabati yang paling siap dikembangkan. Namun, ada catatan terkait kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam solar, antara lain kemampuan fiskal pemerintah menyubsidi selisih harga solar dengan harga biodiesel.

“Selain itu, apakah isu-isu teknis terkait pemakaian biodiesel pada mesin kendaraan sudah benar-benar teratasi? Jangan sampai kebijakan ini justru membebani sektor lain,” ujarnya Menurut Pri Agung, kebijakan pencampuran biodiesel muncul karena ketidakmampuan RI memperbaiki sektor hulu migas yang produksinya merosot Sementara sektor hilir lambat meningkatkan kapasitas kilang.

PTAdaro Energy Tbk, salah satu perusahaan swasta yang menerapkan pencampuran biodiesel dalam solar sejak 2015, mengaku tak menemui kendala pada mesin kendaraan tambang. Menurut Head of Corporate Communication Adaro Energy Feb-riati Nadira, ada 1.500 alat operasi tambang Adaro yang menggunakan campuran biodiesel 10-15 persen. Pasokan biodiesel didapat dari PT Pertamina

“Alokasi biodiesel tahun ini untuk Adaro sebanyak 637 juta liter atau sekitar 2,5 juta liter setiap hari,” kata Nadira Berdasarkan data Kementerian ESDM, serapan biodiesel pada 2014 sebanyak 3,32 juta kl yang berkurang menjadi 1,62 juta kl pada 2015. Realisasi serapan 2017 sebanyak 3,23 juta kl dan target tahun ini 5,7 juta kl.

RAKYAT MERDEKA | Senin, 6 Agustus 2018
(Program B30 Dipercepat) Ketahanan Energi Terjaga

Presiden Jokowi meminta program campuran biodiesel 30 persen (B30). Langkah ini dilakukan untuk menekan impor dan defisit agar rupiah makin kuat. Selain itu, ketahanan energi bisa terjaga. KETUA Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, upaya untuk produksi biodiesel B30 terus dilakukan. Sementara, pemakaian pada kendaraan, baru akan diujicoba.

Menurut dia, juntuk beberapa mesin diesel pembangkit sudah ada yang memakai B30. “B30 baru akan diujicoba. Agak membutuhkan waktu yang lama sekitar 1 tahun.” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Termasuk, kata dia, kesiapan teknisnya, seperti standar biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium, dan uji jalan. Sambil menyiapkan B30. dia menyarankan, pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan B20.

Apalagi, pemerintah sudah punya rencana untuk memperluas implementasi mandatori B20 ke seluruh wilayah Indonesia. Termasuk ke BBM non subsidi. Paulus mengakui sejauh ini implementasi penggunaan B20 belum maksimal. Hanya untuk Solar subsidi saja. Padahal mandatori penerapan B20 sudah dilakukan sejak 2006. Walaupun kewajiban penggunaan B20 baru diterapkan di 2016, tidak ditemukan kendala berarti dalam kendaraan. “Ada 2 juta kendaraan sudah memakai B20 dan telah berlangsung selama 2.5 tahun tidak ditemukan kendala apa-apa. Jadi, perluasan B20 sangat baik dilakukan.” ujarnya.

Bila penerapan B20 ini dilakukan dengan optimal. Paulus optimis industri dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan biodiesel tersebut. Industri telah memiliki kapasitas produksi hingga 12 juta kilo liter (kl), sementara saat ini penggunaannya baru sekitar 25 persen. Jika hal itu bisa maksimal dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang sekitar setengahnya adalah impor.

“Perkiraan karni kalau diterapkan secara maksimal, pemakaian bisa mencapai 6 juta, selama ini kan cuma 3 jutaan. Industri tidak masalah. Industri sudah siap.” jelasnya. Saat ini, lanjut Paulus, dari sekitar 20 perusahaan produsen biodiesel anggota Aprobi memiliki kapasitas produksi biodiesel 12 juta kiloliter. Artinya, bila permintaan biodisel melonjak dari 3 juta kl menjadi 6 juta kl maka industri masih mampu memproduksinya malah masih ada kelebihan pasitas produksi 6 juta kl lagi. “Tidak akan mengurangi ekspor biodiesel, tapi pasti mengurangi impor solar dan mengurangi defisit perdagangan,” tuturnya.

Dirinya meyakini, jika penerapannya maksimal, dalam satu tahun mampu menghemat 5,6 miliar dolar AS. “Impor Solar bisa diperkecil, kita mampu menghemat sepertiga defisit neraca perdagangan,” ucapnya. Anggota Kompartemen Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Ketut Su-ciarta mempertanyakan jika B30 diterapkan. Salah satu kekhawatirannya adalah jika kebijakan itu diterapkan bagaimana nasib B20. Jika B20 dihilangkan, kata Ketut, maka akan berdampak pada mesin kendaraan dan harus ada perlakukan khusus. “Jangan sampai B20 hilang ketika B30 hadir,” katanya.

Harian Ekonomi Neraca | Senin, 6 Agustus 2018
Penggunaan B20 Bakal Tekan Defisit Neraca Perdagangan Migas

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyak sawit (B20) mampu mengurangi defisit neraca perdagangan migas. Darmin mengatakan dampak positif dari kebijakan B20 dalam mengurangi defisit neraca perdagangan migas baru akan dirasakan tahun depan. Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan migas pada semester 1-2018 (Januari-Juni) mengalami defisit 5,4 miliar dolar AS. Ekspor migas semester 1-2018 tercatat 8,6 miliar dolar AS sedangkan impornya mencapai 14 miliar dolar AS.

Angka defisit neraca perdagangan migas sebesar 5,4 miliar dolar AS tersebut lebih besar dibandingkan periodeyangsamatahunse-belumnya yang tercatat 4 miliar dolar AS. Melihat data tersebut, Darmin mengatakan kebijakan B20 belum akan mampu mengompensasi defisitneraca perdagangan migas hingga akhir tahun ini. “Defisitnya enam bidan saja 5,4 miliar dolar AS. Tidakmungkin dapat segitu sampai akhir tahun dari penghematan devisa B20 kalau hanya enam bulan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Darmin menilai dampak positif dari kebijakan B20 terhadap neraca perdagangan migas baru akan dirasakan di 2019. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawityangmewajib-kan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO). Revisi Perpres tersebut nantinya akan mengatur cakupan perluasan penggunaan B20, yang rencananya akan dipergunakan secara meluas di Indonesia dan tidak lagi ditolerir untuk mempergunakan bahan bakar non-B20.

Sebelumnya, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, termasuk bagi pasar modal sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaku industri dan investor pasar modal di Indonesia perlu menjaga semangat berbisnisnya meskipun di tengah menghadapi tahun politik.

“Salah satu tantangan di tahun poli tik adalah tentang penguatan ekonomi, khususnya pasar modal. Yang perlu diperhatikan tidak hanya market, tetapi juga institusinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dan Musyawarah Anggota Tahunan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2018 di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menperin menyampaikan, ada dua tantangan bagi perekonomian Indonesia saat ini. Pertama adalah dari sisi poli tik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum tahun depan untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. “Kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi dan keamanan yang kondusif menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Airlangga meyakini, tahun politik di 2019 tidak akan berdampaknegatif terhadap pasar modal di dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan dari gelaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan serentak pada Juni 2018 dengan berjalan cukup aman dan damai. “Agenda politiksetiap tahunpasti ada dan setiap lima tahun juga ada. Pilkada serentak kemarin berjalan aman, ini membuktikan investor tidak khawatir,” tuturnya.

Tantangan kedua, yakni terkait dengan defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut Menperin, Presiden Joko Widodo telah mendorong agar dua hal tersebut bisa ditekan. “Bapak Presiden sudah mengingatkan mana yang harus didorong, yaitu neraca dagang dan transaksi berjalan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar para emiten menjaga kinerjanya supaya dapat menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia. Menteri Airlangga menyebutkan bahwa penguatan devisa merupakan salah satu tantangan besar untuk mengontrol dana keluar dari pasar keuangan atau capital outflow. Jadi, pemerintah akan mendorong penguatan pasar modal dengan meningkatkan pasar domestik sehingga pasar modal tidak rentan anjlok. “Domestic market ini bukan ritel, tetapi institusi domestikyang nanti bisa meningkatkan re- silience di pasar modal,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Menperin, salah satu langkah strategis yang tengah didorong oleh pemerintah adalah penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pasar domestik melalui perluasan penggunaan B20, sehingga dapat menghemat devisa karena pemanfaatan bahan baku lokal dan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Melalui penggunaan B20, Airlangga percaya, negara bisa hemat hingga USD5.6 miliar dalam satu tahun. Selain itu, perlu didorong sektor pariwisata dan jasa karena penting pula untuk menjaga stabilitas pasar modal. Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

Bisnis Indonesia | Senin, 6 Agustus 2018
Sudah ODOL Tertimpa B20

ODOL(over dimensi over lood) dan Biodiesel 20% (B20) saat ini menjadi dua pt-kerjaan rumah yang tampaknya membuat para pebisnis logistik nasional tak bisa tidur nyenyak. Betapa tidak? Belum selesai membuat rencana bisnis untuk menghadapi aturan ODOL, mereka sudah harus memikirkan rencana bisnis guna menaati ketentuan bauran kandungan 20 °o biodiesel (B20) bagi armada truk logistik. Untuk menaati ketentuan ODOL, mereka bisa menyiasati dengan memecah muatan ke dalam dua armada truk.

Penindakan ODOL dilakukan secara berjenjang. Untuk periode Agustus 2018, penindakan dilakukan untuk truk yang overload atau kelebihan muatan 100%. Kemudian mulai 1 September 2018 penindakan dilakukan untuk truk yang overload muatan sebesar 75%. Namun ketentuan ODOL 100% dan 75% tersebut tidak berlaku untuk angkutan sembako. Dengan demikian, muatan yang selama ini dijejalkan ke dalam satu truk, mau tak mau harus dipecah menjadi dua truk. Konsekuensinya bagi pebisnis logistik sudah jelas biaya operasional dipastikan naik dua kali lipat dan margin pun menipis.

Oleh karena itu, jangan kaget kalau kemudian terjadi kenaikan biaya pengiriman demi mengkompensasi dua hal tersebut. Namun, kebijakan tersebut sebenarnya justru membuat level of competition bisnis jasa pengiriman barang menjadi sehat. Selama ini, operator truk mau tak mau harus menuruti keinginan pemilik barang untuk mengangkut kiriman semurah mungkin dengan cara menjejalkan muatan ke dalam satu truk. Kalau satu operator keberatan karena takut melanggar aturan overload, dengan entengnya sang pemilik barang akan berpaling ke operator lain yang bersedia mengangsurnya dengan segala risiko yang harus ditanggung di jalan raya.

Kondisi ini sebenarnya merupakan akar permasalahan terjadinya overload muatan truk di jalan raya. Hal itulah yang kembali ditegakkan dengan regulasi ODOL Dengan sanksi yang tegas dan transparan, level of competition jasa bisnis angkutan barang justru menjadi sehat. Siapa yang mejang-gar pasti ditindak, bukan lagi siapa yang nekad dialah yang meraup keuntungan. Namun, pebisnis logistik tetap belum bisa bernafas lega dengan ODOL, karena ketentuan Biodiesel 20% sudah menanti di depan mata. Regulasi tersebut mewajibkan truk mengkonsumsi bahan bakar campuran antara 80% solar dan 20% biodiesel yang terbuat dari minyak kelapa sawit.

Pangkal persoalannya adalah teknologi mesin truk yang belum cocok untuk bahan bakar biodiesel 20%. Maklum, truk yang beroperasi saat ini baru cocok untuk BIO atau campuran biodesel 10%, sehingga solar B20 akan merusak mesin. Kyatmaja Lookman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), mengungkapkan biaya yang ditanggung untuk perbaikan mesin truk diperkirakan mencapai Rp30 juta.

Bos PT Lookman Djaja tersebut memperkirakan saat ini populasi truk di Indonesia mencapai 6 juta unit. Kalau separuhnya saja masih bermesin BIO, maka industri logistik harus mengeluarkan dana tak kurang dari Rp90 tribun guna mengadopsi regulasi B20. Yang jelas, mau tak mau pebisnis logistik nasional harus menyiapkan rencana matang dalam hal peremajaan truk sembari menuntaskan persoalan ODOL Kalau sudah demikian, ibaratnya bukan lagi sudah jatuh tertimpa tangga, tetapi sudah ODOL tertimpa B20.