+62 2129380882 office@aprobi.co.id

Kadin Sumut Minta Mandatori B30 Hingga B100 Dipercepat

Bisnis | Senin, 14 Oktober 2019

Kadin Sumut Minta Mandatori B30 Hingga B100 Dipercepat

Kamar Dagang dan Industri Sumatra Utara atau Kadin Sumut mengharapkan mandatori biodiesel 30,biodiesel 50, hingga biodiesel 100 dapat dipercepat. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan permintaan domestik terhadap minyak kelapa sawit atau CPO. Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Promosi Kadin Sumut Jonner Napitupulu mengatakan, dengan meningkatnya permintaan domestik terhadap kelapa sawit atau CPO dinilai dapat menstabilkan harga komoditas tersebut. “Mandatori [biodiesel] akan mengembalikan [harga] CPO itu minimal US$ 800 per ton,” kata Jonner seperti dikutip Senin (14/10/2019). Selain itu, lanjutnya, besarnya permintaan CPO di dalam negeri juga dapat menimbulkan multiplayer effect bagi para petani dan juga pelaku industri kelapa sawit. Untuk itu, tekanan-tekanan kelapa sawit harus diantisipasi, sehingga Indonesia memiliki posisi tawar di Uni Eropian yang lebih baik. “Harga CPO saat ini masih terpengaruh Eropa, padahal Indonesia penghasil kelapa sawit tetapi tidak mampu menurunkan harga” katanya. Jonner mengatakan guna mendorong produksi hilir kelapa sawit memang diperlukan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta kemudahan dalam hal investasi. Tak hanya itu, petani dan pelau usaha juga perlu meningkatkan kualitas kelapa sawit. Apalagi. Lanjut Jonner, saat ini petani kesulitan akses bibit yang berkualitas. “Demand kelala sawit tinggi, namun tidak diimbangi dengat bibit kelapa sawit yang bersertifikat,”lanjutnya.

https://sumatra.bisnis.com/read/20191014/534/1158861/kadin-sumut-minta-mandatori-b30-hingga-b100-dipercepat

CNBC Indonesia | Senin, 14 Oktober 2019

Ini Hitungan ESDM Soal Kebutuhan FAME untuk B30 Tahun Depan

Kebijakan B30 akan berlaku tahun depan. Berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperlukan setidaknya 9,6 juta kiloliter FAME untuk mendukung B30 pada tahun 2020. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, F.X Sutijastoto mengatakan perkiraan kebutuhan FAME 2020 sebesar 9,6 juta kiloliter didasarkan pada kebutuhan FAME 2019 sebesar 6,6 juta kiloliter. Angka 6,6 juta kiloliter tahun 2019 merupakan angka perubahan dari perkiraan awal 6,2 juta kiloliter. “Perkiraan kebutuhan 9,6 juta kiloliter FAME ini berdasarkan angka perubahan pada Agustus 2019 menjadi 6,6 juta kiloliter,” ungkapnya di Kementrian ESDM, Senin, (14/10/2019). Lebih lanjut dirinya menerangkan, jika ada perubahan dari 9,6 juta kiloliter ini berarti perkiraan tidak tepat. Karena pada tahun 2019 juga ada perubahan roadmapnya juga berubah. “Laiya 9,6 juta kiloliter kalau berubah berarti perkiraan kita nggak tepat dong,” imbuhnya. Sebelumnya Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) berhasil melaksanakan 80 persen uji jalan B30, Kamis (05/9/2019) lalu. Ada 7 merek mobil yang melaksanakan uji coba B30. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, program B30 ditargetkan sudah dimulai pada 1 Januari 2020. Pelaksanaan road test B30 dimulai sejak 20 Mei 2019 dengan tujuan untuk mengkonfirmasi dampak penggunaan B30 pada kinerja kendaraan maupun biaya operasi dan pemeliharaan. Road test dilaksanakan oleh Badan Litbang ESDM dan BPPT dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, BPDPKS, Pertamina, Aprobi dan Gaikindo.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191014135039-4-106792/ini-hitungan-esdm-soal-kebutuhan-fame-untuk-b30-tahun-depan

Detik | Senin, 14 Oktober 2019

Capaian Besar 5 Tahun Jokowi: BBM Satu Harga hingga Freeport

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan sejumlah terobosan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Capaian terpenting dalam lima tahun periode pertama Jokowi di antaranya sektor ketenagalistrikan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Demikian disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019). “Pertama capaian lima tahun itu paling penting sektor ini elektrifikasi. Jadi rasio elektrifikasi itu selama lima tahun dari sekitar 85% sekarang udah ke 98,9%. Jadi kira-kira 14% lebih tambahannya. Memang makin lama makin sulit karena daerahnya terpencil,” kata Jonan. Jonan mengatakan, sampai akhir tahun ditargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99%. Kemudian, pada 2020 mencapai 100%. Jonan melanjutkan, pencapaian terpenting lainnya adalah BBM satu harga. Dia menerangkan, arahan Jokowi dalam tiga tahun terakhir yakni 2017-2019 untuk 160 titik. “Kami berhasil membangun 170 titik artinya 170 kecamatan, Papua istilahnya distrik lah. Nah 170 kecamatan dan distrik. Pak masih banyak? Betul. Makanya saya usulkan ke Pak Presiden nanti sampai 2020 sampai 2024 dalam lima tahun ke depan harus bangun lagi minimal 330,” ujarnya. “Jadi sampai 500. Kenapa? Kira-kira ada 1.000 kurang lebih, 1.000 kecamatan yang nggak ada SPBU-nya. Hampir 1.000 mungkin 800 sekian,” tambahnya. Capaian selanjutnya ialah bauran energi di mana pemerintah telah menerapkan program biodiesel 20% atau B20. Tahun depan, pemerintah akan meningkatkannya menjadi B30. Kemudian, capaian yang tak kalah penting adalah pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di mana Indonesia kini pemegang saham mayoritas. “Kalau yang lain-lain saya kira standar Freeport, saya kira sudah tahu, Masela yang besar-besar lah ” tutupnya.

Tagihan Listrik Turun Drastis

Tagihan listrik Jonan berkurang drastis. Biasanya, ia membayar sampai Rp 4 juta per bulan, kini hanya Rp 1,6 juta atau lebih dari separuhnya. “Di rumah saya tagihannya itu Rp 3,5 juta sampa Rp 4 juta, sebelum pasang. Setelah pasang mungkin tagihannya mungkin Rp 1,6 juta separuhnya kira-kira,” kata Jonan. Jonan mengatakan, tagihan listriknya turun tajam karena ia memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Ia memasang dengan kapasitas 15 kWp. Dengan pembangkit tersebut maka listrik yang tak terpakai bisa ‘dijual’ ke PT PLN (Persero). Alhasil, tagihan listrik pun berkurang. “Saya pasang di rumah 15 kWp, banyak rekan saya juga pasang ini yang paling mudah karena PLN sudah mau terima impor ekspor,” ujarnya. “Pasang aja kalau listriknya nggak dipakai jual ke PLN minus dia meterannya, nanti kalau malam kita pakai, kita impor,” tambahnya. Jonan menambahkan, penggunaan pembangkit listrik atap ini bisa balik modal 7-8 tahun. “Pay back berapa pak? Mungkin 7-8 tahun oke lah, ini kan bisa dipakai 25 tahun, 20-25 tahun,” tutupnya.

https://finance.detik.com/energi/d-4745590/capaian-besar-5-tahun-jokowi-bbm-satu-harga-hingga-freeport

Bisnis Bali | Senin, 14 Oktober 2019

Rembug Rencanakan Pembangunan Politeknik EBT

Tatap muka yang dihadiri oleh Bupati Bangli, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangli, Kepala BKPAD Kabupaten Bangli, Kepala Bagian Administrasi Ekonomi Setda Kabupaten Bangli, Camat Bangli, Direktur Perusda BMB, Prajuru Dinas lingkup Kayubihi, dan Prajuru Desa Adat Kayubihi, bertujuan untuk melakukan rembug atau pembicaraan terkait rencana pembangunan Politeknik EBT yang bertempat di Desa Kayubihi Bangli. Lembaga pendidikan Politeknik EBT adalah sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dimana pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya. Politeknik Energi Baru Terbarukan (EBT) bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang energi terbarukan seperti energi surya, air, angin, panas bumi, bioenergi (biomassa, biogas, biofuel). Politeknik EBT di Bangli akan berskala nasional dan saat ini akan menjadi satu-satunya Politeknik di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang energi baru terbarukan. “Mengingat Kabupaten Bangli memiliki SDA berupa sumber daya air dengan mata airnya yang banyak hingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar kabupaten, sehingga perlu untuk dipikirkan orang – orang profesional yang nantinya mampu mengelola keberadaan sumber daya alam ini dengan baik dan profesional, lembaga pendidikan tentulah menjadi jawaban yang tepat untuk tantangan ini,sehingga besar harapan kami apa yang menjadi rencana kita dalam pengelolaan energi baru terbarukan ini bisa terwujud,” ungkap Bupati Bangli Made Gianyar. Ditambahkannya, dengan tenaga yang handal dan profesional bukan hal yang mustahil nantinya akan ada energi lainnya yang bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Namun diharapkan dengan tujuan yang mulia ini tentunya harus didukung oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat hingga akademisi terutama mereka yang memiliki profesionalitas di bidang EBT.

Harian Ekonomi Neraca | Selasa, 15 Oktober 2019

Kendaraan Listrik Diwajibkan Serap Produk Lokal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa.produksi kendaraan listrik wajib menyerap bahan lokal .misalnya karet untuk komponen. “Bahan mobil maunya buatan dalam negeri, agar karet bisa kita suplai kepabriknya,” kata Luhut seperti disalin dari laman Antara. Terkait dengan aturan, “Luhut mengatakan fokus mengenai Perpres mobil listrik untuk dikawal, sebab harus ada subsidi mobil listrik yang berdampak memberikan kenyamanan buat investor. Terkait kemajuan teknologi, ia menjelaskan bahwa ada tawaran untuk pengembangan teknologi mobil listrik agar produksi baterai, mesin dan chargingnya bisa berada di dalam negeri. “Kalau produksi bisa benar di dalam negeri, nanti juga bisa disuplai biodiesel untuk serapan operasional produksinya, itu berdampak baik bagi ekonomi,” kata Luhut. Senada dengan Luhut, sebelumnya Kementerian Perindustrian mengincar I investasi sektor industri batreai kendaraan listrik yang diproyeksi akan semakin tumbuh dan berkembang di dalam negeri. Hal ini seiring implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan BermotorListrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Apalagi di dalam regulasi tersebut, mendorong pengoptimalan konten lokal, yang sekaligus nantinya untuk meningkatkan daya saing dan memperdalam struktur industri kita,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Menperin, salah satu hal penting dalam percepatan industri kendaraan listrik adalah penyiapan industri pendukungnya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri. Misalnya, penyiapan industri Power Control Unit (PCU), motor listrik dan baterai. “Umumnya, produksi baterai akan sejalan dengan proses peralatannya. Memang butuh beberapa tahap. Saat ini.kita sudah punya industri bahan bakunya, kemudian kita akan siapkan industri battery cell-nya. Jadi, perlu investasi,” paparnya.

Berdasarkan catatan Kemenperin, perkembangan investasi di Indonesia untuk sektor industri yang akan memproduksi baterai kendaraan listrik hanya tinggal satu tahap lagi yang dibutuhkan, yaitu investasi industri battery cell. Tahapan lainnya seperti mine concentrateserta refinery and electrochemical production telah ada investasi masuk di Kawasan Industri Morowali (IMIP) di Sulawesi Tengah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan fasilitas pemurnian bijih nikel kadar rendah dengan teknologi Hidro-metalurgi guna mendukung percepatan industri mobil listrik. “Dalam mata , rantai peningkatan nilai tambah nikel, yang belum ada di Indonesia adalah fasilitas pemurnian (smelter) untuk mendukung industri kendaraan listrik,”ujar Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Kementerian ESDM, Andri Budhiman Firmanto. Andri menjelaskan bahwa kalau teknologi hidro-metaluTgi HPAL (High Pressure Acid Leaching) itu berbeda dari pirometalurgi dalam proses pemurnian bijih nikel. Kalaupirometalirgi analogi sederhananya tanah dibakar sehingga menjadi logam karena tanahnya a-kan mengalami proses met-alisasi dan menjadi logam. Sedangkan dengan menggunakan teknologi Hidrometalurgi HPAL (High Pressure Acid Leaching), bijih nikel kadar rendah dapat dimurnikan menjadipro-duk Mixed Hydroxide Precipitate, Nickel Sulfat dan Cobalt Sulfat sebagai bahan baku precursor. Berdasarkan kajian Kemenko Bidang Kemaritiman, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik adalah dari baterai. Baterai kendaraan listrik menggunakan tipe baterei lithium ion dengan bahan baku katodanya adalah Nikel, Cobalt,Lithium, Mangan, dan Aluminium. ” Menurut Andri, fasilitas dengan teknologi Hidrometalurgi HPAL Ini belum ada di Indonesia sehingga hal itulah yang menyebabkan Kementerian ESDM memberlakukan pelarangan ekspor nikel pada tahun 2020 dan momentumnya dinilai pas dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri.